BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP LAPORAN AUDIT YANG DIBUATNYA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP LAPORAN AUDIT YANG DIBUATNYA

1. Teori Tanggung Gugat Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk

melaksanakan

undang-undang.

Responsibility

berarti

hal

yang

dapat

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undangundang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.33 Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu : a. Teori Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. b. Teori Fautes de Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugiaan terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini 33

TESIS

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, H.335-337

NOTARIS SEBAGAI ...

IUNEKE PUTRI TANAWIDJAJA


tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula dengan kesalahan yang dilakukan, merupakan kesalahan berat atau ringan. Dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. 34 Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam teori tersebut adalah pertanggungjawaban dalam hukum (liability) atau biasa disebut sebagai tanggung gugat. Secara umum prinsip-prinsip tanggung gugat dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prisnsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam BW pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dikenakan tanggung gugat jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 BW yang lazim dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu : a. Adanya perbuatan; b. Adanya unsur kesalahan; c. Adanya kerugian yang diderita; d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung gugat.

34

TESIS

Ibid. H.365

NOTARIS SEBAGAI ...



Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung gugat (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip presumption of liability adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung gugat. Dalam hal ini dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil dan/atau melakukan” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. 35 Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung gugat. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung gugat hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan tanggung gugat. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen. 35

E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (kumpulan karangan), Cet.II, Alumni, Bandung, 1979. H.21

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



4. Prinsip tanggung gugat mutlak. Prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung gugat absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung gugat yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung gugat, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung gugat tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E.Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung gugat, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung gugat adalah mutlak.36 5. Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan. Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan (limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa

36

TESIS

Ibid, H.23

NOTARIS SEBAGAI ...



yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta, menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung gugat (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung gugat ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. 37 Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung gugat yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Tanggung gugat (liability) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung gugat dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung gugat kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung gugat kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung gugat kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan

37

TESIS

Shidarta, op.cit. H.82

NOTARIS SEBAGAI ...



juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung gugat juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.38 Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung gugat moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung gugat khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.39 Kode etik tersebut secara faktual merupakan noram-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi. 2. Tanggung Gugat Notaris Terhadap Laporan Audit yang Dibuatnya Tanggung gugat notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam peranannya, notaris adalah bukan pihak terhadap kliennya, notaris berada diluar pihak-pihak. Notaris bukan pihak di dalam akta maupun pihak pada akta. Sifat khusus yang merupakan ciri seorang notaris, yaitu tidak memihak dan mempunyai kedudukan yang mandiri memberikan dasar yang kuat akan pertanggungjawaban yang bersifat publik terhadap kesalahan yang dilakukan notaris di dalam menjalankan jabatannya.

38

Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. H.60 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum : Norma-Norma bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, H.147 39

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



Hubungan notaris dan klien tidak mungkin pula digolongkan pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan seperti tertulis dalam pasal 601 BW, karena notaris bukan bawahan dari kliennya. Selain itu, notaris tidak menerima upah dari kliennya, melainkan honorarium. Demikian pula hubungan notaris dan klien tidak dapat digolongkan pada pengurusan sukarela seperti pada pasal 1354 BW, karena bantuan yang diberikan oleh notaris sudah pasti dilakukan atas perintah dan sepengetahuan kliennya. Hubungan hukum notaris dan klien (para penghadap) merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter : a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. b. Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik. c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri. d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan. Pada pasal 16 UUJN disebutkan bahwa notaris tanpa alasan yang sah tidak dapat menolak untuk memberikan bantuannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur kehendak bebas dalam perjanjian sebagaimana layaknya untuk tercapainya kata sepakat tidak terpenuhi. Dalam pembuatan akta, notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana tertulis dalam akta. Namun notaris tidak menjamin apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Lain halnya dengan akta berita acara. Dalam hal ini notaris bertanggung gugat penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya berita acara rapat umum pemegang saham.

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



Notaris membuat akta berdasarkan suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh notaris itu sendiri. Sama halnya dengan laporan audit yang dibuatnya. Notaris bertanggung gugat penuh atas laporan audit yang dibuatnya, karena notaris harus melihat dan menganalisa keadaan berdasarkan dokumen yang ada sebenar benarnya. Notaris tidak dapat dikenakan tanggung gugat terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan ynag diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN dalam batas kecermatan yang wajar. Batas kecermatan wajar yang dimaksud adalah notaris seyogyanya memiliki pengetahuan ratarata akan pekerjaannya termasuk adanya peningkatan pengetahuan dibidang pekerjaannya secara terus menerus. Manakala seorang notaris telah secara wajar dan layak melaksanakan pekerjaannya, maka penuntutan balik akan ganti rugi malahan dapat dilakukan oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN. Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif saja, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum dan kemampuan menguasai keilmuan biadang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Dalam prakteknya tanggung gugat notaris dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 2.1 Tanggung gugat notaris secara perdata Yang sering terjadi adalah notaris akibat kelalaiannya dituntut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sesuai bunyi pasal 1365 BW, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya pihak yang dirugikan; 2. Adanya kesalahan atau kelalaian;

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; 4. Perbutan tersebut melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tuntutan tersebut pihak klien harus dapat membuktikan adanya keempat unsur tersebut pada proses pelaksanaan pekerjaan notaris, termasuk didalamnya ketika notaris melaksanakan legal audit dan membuat laporan audit. Apabila dirasa hasil audit yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang ada, maka pihak klien harus mampu membuktikan bahwa apa yang dilaporkan notaris tersebut tidaklah benar. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tanggung gugat atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang diatur di dalam BW yang dinamakan perbuatan melawan hukum. 40 Perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain. Hukum memberi hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjectif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingan individu. Berdasarkan yurisprudensi, hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, serta hak kekayaan. Notaris bertanggung jawab secara perdata tidak hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur 1365 BW saja. Tanggung gugat notaris secara perdata juga menyangkut hal-hal atau perbuatan notaris yang: a. Bertentangan dengan kewajiban hukum notaris

40

http://wardanirizki.blogspot.sg/2013/10/tanggung-jawab-notaris-ditinjau-dari.html, diakses tanggal 29 Juni 2015

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu. Apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum, maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum. b. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap atau berubah sesuai perkembangan jaman. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak, saat ini dapat dianggap layak. Begitu juga hal-hal yang tidak layak saat ini, bisa saja nantinya dianggap layak. Maka sebagai notaris harus pandai-pandai bersikap dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Harus cermat dan teliti menyangkut adat dan kesopanan yang berlaku didalam masyarakat, tanpa harus melupakan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan profesi. c. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Sudah sepatutnya tiap-tiap orang saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain sehingga terlanggar, maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu laporan audit. Notaris harus menghindari membuat akta atau dokumen legal audit yang memperlihatkan pembelaan kepada salah satu pihak dan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung gugat secara formalitas terhadap suatu akta otentik atau dokumen legal

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap dihadapannya. 2.2 Tanggung gugat notaris secara pidana Notaris dapat juga dituntut secara pidana. Pasal-pasal dalam KUHP yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas notaris adalah : 1. Pasal 263 KUHP yang berbunyi : (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolaholah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut terdapat dua macam perbuatan pemalsuan surat, yaitu : a. Perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Disini dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli dan tidak ada sesuatu yang diubah, ditambah dan/atau dikurangi. b. Perbuatan merubah, menambah, mengurangi dan/atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Disini suratnya sudah ada, tetapi terhadap surat itu kemudian dilakukan perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



2. Pasal 264 KUHP yang berbunyi : (1) Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan mengenai surat otentik dan seterusnya. Dalam pasal 264 KUHP ini hanya merupakan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP, karena notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, maka pasal 264 KUHP kemungkinan besar dapat digugatkan kepada notaris. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapsitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subyek hukum. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi : a. Perbuatan (manusia) Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tinggah laku itu ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. 41 Di dalam hal perilaku yang bersifat positif, terdakwa berbuat sesuatu. Sedangkan dalam hal perilaku yang bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang disebut dengan perilaku adalah sikap jasmani. Tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut. Yang

41

TESIS

Wardani Rizki, Op.cit.

NOTARIS SEBAGAI ...



termasuk dalam pengertian perilaku tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja. b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil) Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang terkandung dalam aturan tersebut. Hal ini berasal dari adanya asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. c. Bersifat melawan hukum Selain dua unsur diatas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur ketiga yaitu unsur melawan hukum. Unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana. Dalam perumusan laporan hasil legal audit sangat rawan tuduhan pemalsuan data dan dokumen. Dalam hal ini notaris harus benar-benar bertindak cermat, teliti dan hati-hati dalam memeriksa dan menganalisa setiap dokumen yang diberikan maupun informasi yang diberikan. Sekali lagi perlu diingat bahwa untuk laporan audit atau dokumen legal, notaris bertanggung gugat penuh terhadap isi dari laporan yang dibuatnya. 2.3 Tanggung gugat notaris secara profesional berdasarkan UUJN dan Kode Etik Profesi UUJN mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap diri notaris itu sendiri. Sanksi terhadap akta yang dibuat membuat akta yang dibuat notaris turun derajatnya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Sedangkan sanksi untuk diri notaris dimulai dengan teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN dan kode etik profesi mempunyai korelasi yang sangat kuat. Kode etik profesi mengatur notaris secara internal dan UUJN secara eksternal.

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi hukum yang lain seperti : advokat, jaksa, arbiter dan hakim. Tugas notaris adalah membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Agar dapat menjalankan profesi tersebut, maka seseorang yang menjalankan profesi tersebut membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut. Dalam menjalankan profesinya, notaris mendapatkan ijin praktek dari Menteri Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sangat beralasan jika notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi. Selain itu notaris merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum. Notaris juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi. UUJN dan kode etik notaris sangat penting di dalam pembangunan hukum nasional terutama dari segi materi hukum. Dalam hal ini UUJN dan kode etik notaris harus dibuat sebaik mungkin agar dapat membatasi para notaris dalam bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan dalam lalu lintas hukum, agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh UUJN dan kode etik profesi. Menurut Soebekti, fungsi dan tujuan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah : 1. Menjunjung tinggi martabat profesi; 2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya. Pasal 91 UUJN dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris. Yang menjadi kompas

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN dan kode etik profesi notaris. Tanggung jawab notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (termasuk didalamnya notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris. Secara umum, kode etik profesi notaris dan UUJN mengatur tanggung gugat profesi notaris sebagai berikut : 1. Tanggung gugat seorang profesional terhadap profesinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa. Baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya, maupun karena nasib seseorang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya. Jelas bahwa dengan adanya amanat, maka akan membuat sesorang yang menjalani suatu profesi harus bisa bertanggung gugat secara profesional. Tanggung gugat yang berat tersebut diletakkan di bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan pribadi. Dalam rangka menegakkan hukum sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, maka tanggung gugat secara profesional itu pada hakekatnya juga merupakan amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan umum. Seseorang yang bekerja pada suatu profesi harus bisa bertanggung gugat secara profesional terhadap profesinya. Seorang notaris dapat bertanggung gugat secara profesional terhadap profesinya jika dapat menerapkan aturan etika, moral, dan agama. 2. Tanggung gugat seorang profesional terhadap pihak ketiga Sebelum melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien maka seorang notaris memberikan penyuluhan kepada klien, sejauh mungkin sehingga klien tersebut dapat

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



menangkap atau memahami penyuluhan tersebut. Walaupun dengan diberikan penyuluhan urung membuat akta atau urung menjadi klien, dalam hal ini merupakan sikap profesional seorang notaris yang menjaga klien agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, serta memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. 3. Tanggung gugat seorang profesional terhadap masyarakat Kaum profesional melaksanakan otoritas jika tindakan mereka mengembangkan kebaikan khusus manusia yang sungguh-sungguh diinginkan oleh orang. Seorang profesional

harus

dapat

bertanggung

gugat

terhadap

masyarakat

dengan

mengucapkan sumpah untuk melayani dan mengusahakan kebaikan khusus itu. Agar kaum profesional mendapat otoritas moralnya, mereka harus dapat dipercaya dengan janji dihadapan publik sebagai landasannya. Profesional harus mampu bertanggung gugat dengan penuh kesadaran, meskipun kebanyakan masyarakat tidak dapat bekerjasama dengan profesional untuk menangani kebutuhan mereka. Kejujuran, kemampuan bertanggung gugat dan dapat dipercaya harus bisa dilaksanakan. Tanggung gugat seorang profesional notaris terhadap masyarakat juga harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Berdasarkan ketiga hal tersebut ditas, diharapkan notaris mampu memberikan laporan yang akurat sebagai hasil audit yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat yang dilayaninya dengan tidak menanggalkan profesionalitas dalam profesinya. Dengan beban tanggung gugat yang begitu berat yang dibebankan kepada notaris, diharapkan notaris mampu bertindak dan berperilaku dengan lebih berhati-

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...



hati sehingga terhindar dari tuntutan perdata, pidana maupun maupun sanksi dari kode etik dan UUJN.

TESIS

NOTARIS SEBAGAI ...


BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP LAPORAN AUDIT YANG DIBUATNYA

Recommend Documents