BAB II TINJAUN PUSTAKA
2.1.Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Sedangkan
Mulyadi
(2001)
menyebutkan
bahwa
sistem
pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengertian sistem pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya
9
10
meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern. 2.1.1.1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut: a. Menjaga kekayaan perusahaan: 1.Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. 2. Pertanggung jawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
11
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi: 1. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. 2. Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi (Mulyadi:2001). 2.1.1.2. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain: a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan
yang cukup terhadap kekayaan, utang,
pendapatan dan biaya. c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian intern yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, tergantung dari sifat serta keadaan masing-masing perusahaan. Dalam artian tidak ada system pengendalian intern yang bersifat universal yang dapat dipakai oleh seluruh perusahaan (Mulyadi:2001).
12
2.1.1.3. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi: a. Pemisahan fungsi Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. b. Prosedur pemberian wewenang Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang. c. Prosedur dokumentasi Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan system pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. d. Prosedur dan catatan akuntansi Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
13
e.
Pengawasan fisik Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
f.
Pemeriksaan intern secara bebas Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekeningrekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.
2.1.2. Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian Definisi sistem dan prosedur menurut W. Gerald Cole seperti yang dikutip oleh Zaki Baridwan yaitu sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Sedangkan Steven A. Moscove seperti yang dikutip Zaki Baridwan mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa dan
14
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:02). Baridwan Zaki yang mengutip definisi Howard F. Stettler memberikan pengertian sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk
laporan-laporan
yang
diperlukan
oleh
manajemen
untuk
mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Baridwan, 2002). 2.1.2.1. Dokumen dan Catatan yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah: a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirim ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. b. Kartu jam hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan.
15
c. Kartu jam kerja Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. d. Daftar gaji dan daftar upah Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagaianya. e. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. f. Surat pernyataan gaji dan surat pernyataan upah Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftra gaji dan upah. g. Amplop gaji dan upah Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. h. Bukti kas keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan,
16
berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji adalah: a. Jurnal umum Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. b. Kartu harga pokok produk Digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang digunakan untuk pesanan tertentu. c. Kartu biaya Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi tiap departemen dalam perusahaan. d. Kartu penghasilan karyawan Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Disamping itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditanda tanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan
17
karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gajinya sendiri, sehingga penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. 2.1.2.2. Fungsi yang Terkiat Dalam Sistem Akuntansi Penggajian Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Kepegawaian Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi Pencatat Waktu Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. 4. Fungsi Akuntansi Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul
18
dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dan pensiun). 5. Fungsi Keuangan Funsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan. 2.1.2.3. Jaringan Prosedur Sistem Akuntansi Penggajian Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian adalah sebagai berikut: a. Prosedur pencatatan waktu hadir Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu adalah sebagai berikut: 1. Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan yang memasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu pada waktu masuk dan pulang, 2. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam hadir, 3. Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir karyawan ke bagian gaji dan upah.
19
b. Prosedur pembuatan daftar gaji Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai berikut: 1. Bagian gaji dan upah menerima daftar hadir dan kartu jam hadir kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal, 2. Membuat daftar gaji (DG) rangkap 2 berdasarkan dokumen daftar gaji dan kartu jam hadir, 3. Membuat rekap daftar gaji rangkap 2 dan surat pernyataan gaji, 4. Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan karyawan berdasarkan daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji rangkap 2, dan surat pernyataan gaji, 5. Menyerahkan daftar gaji rangkap 2, rekap gaji rangkap 2, surat pernyataan gaji, dan kartu penghasilan karyawan ke bagian utang, 6. Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar (BKK) lembar ke-3, daftar gaji (DG) lembar ke-2, dan kartu penghasilan karyawan dari bagian kasa, 7. Mengarsipkan BKK lembar ke-3 dan DG lembar ke-2 berdasarkan tanggal serta kartu penghasilan karyawan berdasarkan abjad.
20
c. Prosedur distribusi biaya gaji Prosedur ini dilakukan oleh bagian jurnal dan bagian kartu biaya dengan uraian kegiatan sebagai berikut: 1.
Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar ke-2 dan rekap daftar gaji lembar ke-1 dari bagian utang,
2.
Bagian jurnal membuat bukti memorial,
3.
Bagian jurnal membuat jurnal umum berdasarkan dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji lembar ke-1, dan bukti kas keluar lembar ke-2, Jurnal untuk mencatat biaya gaji dibuat dalam tiga tahap yaitu: Tahap pertama. Berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-2, dicatat oleh bagian utang pada kewajiban gaji ke dalam bukti kas keluar sebagai berikut: Gaji dan upah
Rp xxx
Bukti Kas Keluar yang Akan Dibayar
Rp xxx
Tahap kedua. Berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut: Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya
Rp xxx
Biaya Administrasi dan Umum
Rp xxx
Biaya Pemasaran
Rp xxx
Gaji dan Upah
Rp xxx
21
Tahap ketiga. Berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap “lunas” oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek sebagai berikut:
Bukti Kas Keluar yang Akan Dibayar Kas
Rp xxx Rp xxx
4. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji lembar ke-1, dan bukti kas keluar lembar ke-2 dari bagian jurnal, 5. Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam kartu biaya berdasarkan dokumen bukti memorial yang dilampiri rekap daftar gaji lembar ke-1, 6. Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian jurnal berdasarkan nomor urut, 7. Bagian jurnal menerima bukti kas keluar lembar ke-1, daftar gaji lembar ke-1, dan rekap daftar gaji lembar ke-2, 8. Mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek berdasarkan bukti kas keluar lembar ke-1 yang telah dicap lunas oleh bagian kasa, 9. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke-1, daftar gaji lembar ke-1, dan rekap daftar gaji lembar ke-2 menurut nomor urut,
22
d. Prosedur pembuatan bukti kas keluar Prosedur ini dilakukan oleh bagian utang dengan uraian kegiatan sebagai berikut: 1. Bagian utang menerima daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji rangkap 2 , SPG dan KPK dari bagian gaji dan upah, 2. Membuat bukti kas keluar rangkap 3, 3. Mencatat kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar (BKK) lembar ke-1, 4. Menyerahkan bukti kas keluar (BKK) lembar ke-2 dan rekap daftar gaji (RDG) lembar ke-1 ke bagian jurnal, 5. Menyerahkan BKK lembar ke-2 dan rekap daftar gaji lembar ke-1 ke bagian jurnal, 6. Bagian utang menerima BKK lembar ke-1, DG lembar ke-1, dan RDG lembar ke-2 dari bagian kasa. Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar, 7. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke-1, daftar gaji lembar ke-1, dan rekap daftar gaji lembar ke-2 ke bagian jurnal, e. Prosedur pembayaran gaji Prosedur ini dilakukan oleh bagian kas dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
23
1. Bagian kasa menerima bukti kas keluar lembar ke-1 dan ke-3, daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji lembar ke-2, surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian utang, 2. Mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas kepada kepala bagian keuangan, 3. Menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji, 4. Membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, 5. Membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya, 6. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, daftar gaji lembar ke-1, dan rekap daftar gaji lembar ke-2 ke bagian utang, 7. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-3, daftar gaji lembar ke-2, dan kartu penghasilan karyawan ke bagian gaji dan upah, 8. Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. 2.1.3. Bagian-bagan alir Sistem akuntansi penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh pegawai yang bekerja sebagai manajer atau
24
kepada para pegawai yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja. Oleh karena itu dalam sistem akuntansi penggajian berikut ini tanda terima gaji yang diberikan kepada pegawai dibuktikan dengan penandatanganan pegawai hanya dapat melihat gajinya masing-masing dalam artian kerahasiaan benar-benar terjamin. Adapun bagan alir sistem akuntansi penggajian yang dapat dilihat pada Gambar berikut:
25
Gambar 2.1 Prosedur Pencatatan Waktu Hadir Bagian Pencatat Waktu Mulai
Membuat jam hadir karyawan
Kartu Jam Hadir
Membuat daftar hadir
KJH Daftar Hadir Karyawan 1
1
Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001
26
Gambar 2.2 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji Bagian Gaji dan Upah
1
8
KJH Daftar Hadir
KPK DG
2
BKK 3 Membuat DG
T T
Membuat rekap gaji
RDG
SPG
KJH
= Kartu Jam Hadir
2
RDG
= Rekap Daftar Gaji
SPG
= Surat Pernyataan Gaji
DG
= Daftar Gaji
KPK
`= Kartu Penghasil karyawan
1 2
DG
1
KPK 2
Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001
A
27
Gambar 2.3 Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar Bagian Utang 7 2 KPK
RDG 2
SPG
DG BKK 1
2
1
RDG 1 2 DG
9 KPK
Membuat BKK
SPG 2 RDG 1 2
DG
1 3 Mencatat nomor cek pada register BKK
2 BKK 1
3
Register BKK
Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001
4
28
Gambar 2.4 Prosedur Pembayaran Gaji Bagian Kasa
6
4 KPK SPG RDG 2 2 1
DG 3 BKK
1
KPK SPG RDG 2 2 DG 1 3 BKK 1
Mengisi cek & meminta tanda tangan atas cek 7 Menguangkan cek ke bank & memasukkan uang ke amplop gaji
Membayarkan gaji kpd karyawan & meminta ttd atas KPK
Membubuhkan cap lunas pd bukti & dokumen pendukungnya
6
Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001
8
Dimasuk kan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemsuka n uang gaji
29
Gambar 2.5 Prosedur Distribusi Biaya Gaji Bagian Jurnal
BagianKartuBiaya
3
9
BKK 1
5
RDG 2 2 DG 1 BKK 1
RDG 2
BKK 2 RDG 1 Bukti memorial
Membuat bukti memorial
Register cek
BKK 2
N
Selesai
RDG 1 Bukti memorial
Jurnal Umum 5
Sumber : Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2001
Kartu biaya
N
30
2.1.4.
Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Penggajian a. Organisasi 1. Fungsi Pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan, 2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. b. Sistem Otorisasi 1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama., 2. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan, 3. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian, 4. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu, 5. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. 6. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia, 7. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
31
c. Prosedur Pencatatan 1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan, 2. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. d. Praktek yang Sehat 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langusng, 2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawali oleh fungsi pencatatn waktu, 3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran, 4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsilisai dengan catatan penghasilan karyawan, 5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. 2.2.Hasil Penelitian Terdahulu Menurut penelitian Faisal Arief Sentosa (2011) yang berjudul “Analisis Sistem Penggajian Pada PT. Bank Lampung (Persero) Cabang Jakarta Untuk Menilai Pengendalian Intern Perusahaan”. dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sistem penggajian sudah lebih baik, hal ini dapat dilihat
32
dari struktur organisasi dilakukan secara terpisah. Dimana bagian unit operasional cabang bertanggung jawab atas pencatatan waktu hadir dan kerja, pembuatan daftar gaji dan distribusi biaya gaji, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan divisi SDM kantor pusat. Bagian pembayaran gaji dilakukan oleh bagian unit pelayanan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan bahwa setiap pegawai yang bekerja harus memiliki surat keputusan pengangkatan yang ditanda tangani oleh dewan direksi. Setiap perubahan gaji atas perubahan pangkat, perubahan jabatan, dan perubahan tunjangan dilakukan otorisasi oleh divisi SDM. Perintah lembur di otorisasikan oleh unit kerja operasional cabang. Daftar gaji di otorisasikan oleh divisi SDM. Bukti kas keluar dilakukan oleh unit kerja operasional cabang. Perubahan catatan penghasilan dilakukan oleh divisi SDM kantor pusat, dibuat sebagai bukti akan gaji tiap-tiap pegawai. Sistem pencatatan waktu hadir dan waktu kerja seharusnya dipisahkan dalam bagian yang berbeda agar dokumen tersebut dapat dibedakan sesuai fungsinya. Dokumen daftar kesalahan total pegawai seharusnya diberikan kepada pegawai setiap bulan, agar pegawai tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan serta mutu kerja yang dapat lebih meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian karyawan juga baik dan dikategorikan memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu obyek penelitian dilakukan di PT. Bank Lampung (Persero) cabang Jakarta, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di PD. BPR Jepara Artha. Fokus penelitian
33
terdahulau terletak pada bagaimana Kebijakan Perusahaan dalam penetapan gaji di PT. Bank Lampung (Persero) cabang Jakarta, sedangkan penelitian ini di fokuskan pada bagaimanakah prosedur penggajian karyawan di PD. BPR Jepara Artha. 2.3.Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang ada, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: Gambar 2.6 Kerangka Pimikiran Teoritis
PD. BPR Jepara Artha
Prosedur Penggajian
Bagian yang Terkait: • Fungsi • Jaringan Prosedur Unsur SPI :
Metode analisis Metode Deskriptif Kualitatif
• • • •
Organisasi Sistem Otorisasi Prosedur Pencatatan Praktek yang Sehat
