BAB II FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM STATUS PERSEROAN TERBATAS. A. Pengaturan Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

BAB II FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM STATUS PERSEROAN TERBATAS A. Pengaturan Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Fungsi dewan komisaris dalam perseroan terbatas ialah bertugas sebagai pengawas jalan keberadaan atau pengawasan terhadap direksi. Dalam keadaan normal masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.60 Seperti yang telah kita ketahui fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders.61 Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Rincian dari tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai business oversight karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh/berkembang. Dewan komisaris diharapkan untuk menahan diri untuk tidak terlalu dalam melakukan intervensi pada hal-hal yang bersifat operasional. Dalam kenyataannya, 60

Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan Jakarta, 2008) Ridwan Khairandy, Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), hal. 244 61

27

Universitas Sumatera Utara

28

hal ini tidak selalu mudah. Pertama, karena tidak selalu mudah untuk memisahkan antara kegiatan yang sifatnya operasional dan strategis. Kedua, karena tidak semua anggota dewan komisaris dapat menahan diri. Peran komisaris utama sangat penting dalam hal ini. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing anggota dewan komisaris diharapkan untuk bersikap independen dan menaruh kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya diatas kepentingan pribadi atau golongan. Tugas lain, yang juga penting dan belakangan mendapat perhatian lebih besar, adalah melakukan oversight atas ketaatan perusahaan kepada undang-undang dan peraturan dan bahwa perusahaan berperilaku etis dan bermoral. Selain itu, semua anggota dewan komisaris diharapkan untuk melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab, prudent, kompeten, cermat, cerdas dan profesional. Komitmen diperlukan karena tugas seorang anggota dewan komisaris seringkali membutuhkan pengorbanan waktu yang tidak saja durasinya panjang, melainkan juga harus dilakukan pada waktu yang tepat, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Komitmen yang tinggi juga diperlukan untuk mempersiapkan diri secara memadai dalam menghadapi setiap pertemuan penting agar kehadirannya membawa manfaat pada pertemuan tersebut. Komitmen ini lebih dibutuhkan pada saat perusahaan sedang menghadapi masalah dimana seorang anggota tertentu dinilai mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan analisis dan membahas masalah tersebut. Dalam hal demikian, anggota tersebut harus bekerja ekstra keras dan acapkali sendirian dibandingkan anggota lainnya. Kemauannya untuk berkorban demi kinerja dewan komisaris secara keseluruhan mencerminkan komitmen yang kuat dari


29

anggota komisaris tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk lebih menjamin adanya komitmen, terutama dari segi waktu, oleh anggota komisaris adalah membatasinya jumlah jabatannya terlalu banyak, apalagi ada jabatan eksekutif, maka dapat diduga bahwa waktu yang dapat diluangkan oleh anggota komisaris tersebut akan sangat terbatas. Sikap yang positif terhadap perusahaan dan terhadap tugasnya penting memiliki oleh setiap anggota dewan komisaris. Sikap dasar positif ini diperlukan agar anggota komisaris selalu mengutamakan kepentingan perusahaan, menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas serta independensi yang tinggi. Tanpa sikap seperti ini, seorang anggota dewan komisaris dapat mudah menjadi bingung dan inkonsisten dalam berpendapat, dan yang lebih berbahaya lagi adalah dapat dengan mudah tergoda untuk tidak mengutamakan kepentingan perusahaan. Sikap penting lainnya adalah sikap obyektif dan terbuka untuk mau mendengarkan pendapat orang lain dan mencernanya secara serius untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Untuk dapat melihat pemenuhan kriteria pokok tersebut di atas pada calon anggota komisaris, diperlukan fit and proper test yang melibatkan orang-orang yang sangat berpengalaman dan juga beberapa test psikologi yang memang dirancang untuk keperluan tersebut. Orientasi adalah proses perkenalan awal anggota dewan komisaris kepada perusahaan. Tanpa pemahaman mendalam mengenai bidang usaha perusahaan, proses bisnis yang dilakukan, pesaing perusahaan, key success factors serta hal-hal lain yang perlu diketahui oleh seorang anggota dewan komisaris, anggota tersebut tidak akan


30

dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Proses orientasi bertujuan untuk membantu agar setiap anggota baru dapat dengan cepat memahami hal-hal pokok yang harus segera diketahui dan dipahami. Proses orientasi ini tidak saja terbatas pada pemberian informasi dan bahan-bahan relevan lainnya namun juga mencakup kegiatan-kegiatan seperti kunjungan pabrik, kesempatan untuk berjumpa dengan pemangku jabatan penting di perusahaan maupun pejabat-pejabat penting dan relevan diluar perusahaan, auditor perusahaan serta profesional terkait lainnya, dan kegiatan juga dapat berupa pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan anggota komisaris untuk bekerja dengan lebih baik. Pada perusahaan di Indonesia, kegiatan orientasi ini sering terabaikan dan dengan demikian proses perkenalan anggota dewan komisaris baru kepada perusahaan menjadi lebih lama dari yang sebenarnya diperlukan. Langkah positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan di Indonesia yang belum memiliki proses orientasi bagi anggota dewan komisaris yang terstruktur adalah segera mulai menstrukturkan Hubungan ideal antara anggota dewan komisaris dan dewan direksi dapat dikatakan sebagai “mencari keseimbangan antara menjaga hubungan dan menjaga jarak.” Yang dimaksud dengan menjaga hubungan adalah menjaga keterbukaan informasi dan komunikasi sehingga rencana, pengelolaan manajerial, dan masalah yang dihadapi direksi dalam menjalankan usaha dapat segera diketahui oleh anggota dewan komisaris. Menjaga jarak, dalam konteks ini adalah menjaga agar hubungan yang terjalin antara komisaris dengan direksi tidak terlalu dekat untuk menyebabkan anggota komisaris menjadi canggung (tidak nyaman) apabila komisaris


31

harus memberi teguran atau hukuman kepada direksi. Mencari dan menjalankan kesesimbangan antara dua hal ini lebih mudah apabila hubungan yang terjalin dijaga untuk terap bersitat formal. Kesulitan akan muncul apabila hubungan ini berubah menjadi hubungan, atau lebih tepatnya, kedekatan pribadi. Kekurang berdayaan komisaris terhadap direksi seringkali berasal dari masalah ini. Berbeda dengan budaya barat dimana pihak-pihak yang berhubungan dapat dengan lebih mudah secara tegas, memisahkan antara hubungan formal dan hubungan pribadi budaya timur sulit memisahkan kedua jenis hubungan ini. Dewan komisaris dapat lebih efektif dan lancar bekerja apabila teroganisasi dengan baik. Dukungan dari sekretariat dewan komisaris yang selain jumlah memadai, juga handal, adalah suatu keharusan mutlak. Selain itu, Dewan komisaris harus ditunjang oleh staf ahli yang berisi tenaga ahli dari berbagal bidang kompetensi yang dibutuhkan. Paling tidak, ada ahli keuangan, ahli hukum dan beberapa ahli yang relevan dengan bidang industri dimana perusahaan berada. Apabila perusahaan semakin besar dan kompleks, kecermatan analisis yang mempermudah proses pengambilan keputusan, dapat ditunjang dengan selain adanya staf ahli, juga adanya komite-komite seperti komite audit, komite manajemen resiko dan komite remunerasi. Adanya komite-komite ini, selain sebagai wahana pengumpulan keahlian, juga berperan untuk memenuhi persyaratan untuk menjalankan GCG, terutama dalam kaitannya dengan pemerolehan informasi dan analisis yang independen. Suatu

hal

yang

sering

terabaikan,

namun

sangat

penting

untuk

mempertahankan indepensi dari komisaris, adalah dimilikinya anggaran yang


32

memadai dan dikelola secara terpisah oleh dewan komisaris. Walaupun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, seringkali disebut bahwa segala kebutuhan pendanaan dewan komisaris ditanggung oleh perusahaan, dalam praktek, tidak dilakukan pemisahan atas anggaran dewan komisaris, sehingga turunnya dana kebutuhan komisaris seringkali harus menunggu persetujuan dan tandatangan direksi. Bahkan cek, atau perintah transfer, gaji komisaris ditandatangani direksi perusahaan. Ini kurang baik bagi citra independensi komisaris. Hal yang seharusnya dilakukan adalah, apabila anggaran dewan komisaris telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dana tersebut dapat segera dialirkan ke rekening spesifik milik dewan komisaris dan penggunaannya serta pertanggung jawabannya dilakukan secara mandiri dan terpisah. Anggaran ini termasuk balas jasa dan fasilitas bagi dewan komisaris dan penggunaannya serta pertanggung jawabannya dilakukan secara mandiri dan terpisah. Anggaran ini termasuk balas jasa dan fasilitas bagi dewan komisaris serta biaya konsultan dan pihak lainnya yang dibutuhkan oleh dewan komisaris dan diperbolehkan oleh aturan perusahaan. Suatu hal penting yang harus turut dibahas adalah kemampuan dewan komisaris akan meningkat dengan berjalannya waktu dan terpupuknya pengalaman. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah upaya kongkret bagi setiap anggota komisaris untuk mengembangkan diri, baik melalui pelatihan-pelatihan, seminar, maupun pendidikan formal untuk menambah pengetahuannya. Tanpa adanya keinginan memajukan dirinya ini, seorang anggota komisaris semakin lama, akan berkurang kontribusi dan manfaatnya bagi dewan komisaris dan perusahaan.


33

Untuk dapat melakukan tugas pengawasannya secara efektif, komisaris memerlukan berbagai informasi yang dihasilkan perusahaan. Salah satu informasi yang menjadi kebutuhan utama dewan komisaris adalah laporan keuangan, tidak saja tahunan, melainkan juga bulanan. kwartalan, dan semesteran. Informasi yang handal hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang handal pula. Oleh karena itu, salah satu tugas komisaris yang penting adalah mengavvasi prows penyusunan laporan, terutama laporan keuangan. Tugas lainnya yang juga penting adalah memantau proses pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan, baik oleh auditor internal, maupun auditor eksternal, agar dapat diyakini bahwa informasi keuangan. Mengingat pentingnya sistem informasi keuangan dan laporan yang dihasilkannya bagi dewan komisaris, dewan, dalam kaitannya dengan informasi keuangan sebaiknya melaksanakan hal-hal berikut : 1.

Dewan komisaris memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap proses penyusunan laporan keuangan agar dapat diyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan memenuhi semua persyaratan baik yang berkaitan dengan aturanaturan akuntansi bagi laporan keuangan yang ditujukan bagi berbagai pemangku kepentingan diluar perusahaan. Selain itu, sistem yang dimiliki perusahaan harus dapat menghasilkan laporan manajerial yang diperlukan oleh perusahaan, termasuk direksi dan komisaris untuk pengambilan keputusan. Tanggung jawab dari adanya sistem tersebut ada pada direksi perusahaan, namun dewan komisaris harus menyakini bahwa sistem tersebut memang ada dan berjalan dengan baik.

2.

Memiliki sistem, aturan-aturan, serta prosedur pelaksanaannya yang menjamin


34

bahwa keputusan-keputusan strategis yang akan diambil oleh direksi, harus terlebih dahulu diketahui atau disetujui oleh dewan komisaris. Sistem ini tidak saja memberikan informasi dalam bentuk ringkasan namun harus dapat memberikan informasi rinci bagi kepentingan analisis lebih lanjut oleh dewan komisaris apabila diperlukan. Termasuk dalam sistem imni adalah sistem kajian resiko terhadap tindakan yang akan diambil, atau tindakan yang gagal diambil oleh perusahaan. 3.

Memiliki sistem yang dapat memantau belanja strategis dan pengeluaran operasional yang penting dan besar.

4.

Menciptakan sistem dan prosedur yang menjamin bahwa dewan komisaris memiliki akses kepada audit internal dan hasil temuan auditnya. Demikian juga terhadap auditor eksternal dan hasil auditnya. Hal ini biasanya dipenuhi dengan membentuk komite audit yang menjadi aparat dewan komisaris, yang diperkuat dengan adanya audit committee charter. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk

melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan bawahan apakah sesuai dengan suatu pedoman atau kebijaksanaan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan terhadap bawahan hanya dapat dilakukan apabila tersedia informasi yang diperlukan. Sumber informasi yang paling sering digunakan oleh dewan komisaris adalah berbagai jenis laporan berkala atau insidentil yang diterima dari direksi. Pengawasan secara umum dan menyeluruh yang dilakukan oleh dewan komisaris lazimnya bertitik tolak dari anggaran keuangan atau budget. Anggaran


35

keuangan yang disusun dengan baik merupakan perangkat yang efektif untuk melakukan pengawasan. Semua penyimpangan yang dilaporkan dapat dianalisis dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sehingga dapat mengurangi atau mencegah timbulnya kerugian. Pengawasan melalui anggaran sangat sederhana dan dapat dipahami oleh orang awam dalam masalah pengawasan. Apabila perseroan tidak mempunyai anggaran keuangan hilanglah sebagian besar fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Teknis pelaksanaannya adalah membandingkan realisasi atau hasil yang sebenarnya dengan rencana atau yang dianggarkan. Untuk dapat memahami pengawasan seperti ini tidak memerlukan keahlian khusus. Namun apabila pengawasan lebih rinci, maka diperlakukan pengetahuan khusus. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut: a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi b. Memberhentikan direksi untuk sementara c. Memberi nasehat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka


36

komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi

dapat

memberhentikan

komisaris,

dengan

atau

tanpa

menunjukkan alasan pemberhentiannya (with or without cause). Meskipun komisaris prinsipnya menjalankan fungsi pengawasan, namun tingkat pengawasan tersebut berbeda-beda, maka bila dilihat berdasarkan tingkat pengawasannya komisaris dapat dilihat pada berbagai tingkatan sebagai berikut:62 1. Komisaris minimum, yaitu komisaris dipergunakan karena syarat undangundang dan anggaran dasar perseroan, jadi hanya merupakan syarat formalitas. 2. Komisaris kosmetik, yaitu komisaris yang bertugas melegitimasi segala keputusan direksi. 3. Komisaris pajangan, yaitu komisaris yang dipasang untuk menakut-nakuti orang jika ada pihak-pihak yang ingin memprotes kebijakan dari perseroan. 4. Komisaris oversight, yaitu komisaris yang berfungsi sematamata mengawasi kegiatan dan kebijaksanaan dari direksi dan perseroan. 5. Komisaris independen, komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham. 6. Komisaris pengambil keputusan, yaitu komisaris yang diajak mengambil keputusan-keputusan tertentu yang merupakan kegiatan dari suatu perseroan. Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 62

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 115


37

(satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT ditentukan lagi bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris. Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan terbuka, oleh Pasal 108 ayat (5) UUPT ditentukan wajib paling sedikit memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Melihat fungsi dewan komisaris yang meliputi pengawasan dan pemberian nasihat, ada baiknya apabila seorang komisaris memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai atau bersifat umum dan tidak perlu secara teknis dan memahami masalah khusus mengenai hal-hal berikut : 1. Memahami strategi perusahaan, kebijakan perseroan dan rencana jangka panjang, daya saing perseroan. 2. Memahami mengenai masalah keuangan perusahaan, investasi dan divestasi, merger, pasar modal, termasuk membaca laporan keuangan, pangsa pasar. 3. Memahami perkembangan ekonomi, indikator ekonomi seperti inflasi, pengangguran. 4. Memahami

teknis

yang umum

mengenai

bidang usaha perseroan,

pengembangan, dan riset. 5. Memahami politik nasional dan perburuhan. 6. Kemampuan untuk mengadakan lobbying dan public relations.


38

7. Memahami perundang-undangan secara umum, tanggung jawab sosial perseroan, etika usaha. 8. Hal lain yang langsung atau tidak langsung menyangkut masalah perseroan secara garis besar. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat adalah tugas atau kewajiban dewan komisaris, dan apabila tidak dilakukan dapat diminta pertanggungjawaban. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dapat juga dianggap sebagai hak dewan komisaris. Tetapi apabila dianggap sebagai hak dan bukan sebagai tugas atau kewajiban maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila hak itu tidak digunakan. Secara umum meliputi : a. Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasdar menentukan rencana kerja hanya mendapat persetujuan

RUPS,

rencana kerja tyersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT). b. Terkait degnan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi juga wajib ditandatangani oleh semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS dapat diperiksa oleh pemegan saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT). c. Membuat risilah rapat dewan komisaris dan menyimpang salinannya (Pasal


39

116 UUPT). d. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 UUPT). e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru sampai kepada RUPS (Pasal 116 UUPT). f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPT).63 Tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Karena itu bilamana Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang menyimpang dari UU Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan yang dapat merugikan kerugian bagi perseroan, Komisaris berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada Direksi agar melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sesuai dengan organ perusahaan, bila keadaan normal, setiap organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Direksi menjalankan perseroan sedangkan Komisaris mengawasi jalannya perseroan. Namun dalam keadaan tertentu, dalam hal Direksi diberhentikan atau meninggal dunia yang 63

Op. Cit, Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 66-69


40

menyebabkan kursi Direksi menjadi kosong, keadaan ini tentu mengganggu jalannya perusahaan. Sementara itu untuk mengangkat Direksi yang baru bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Artinya begitu Direksi diberhentikan atau meninggal dunia, maka seketika itu juga dapat mudah diangkat Direksi baru perseroan terbatas. Oleh karena itu dalam hal terjadi kekosongan Direksi, Komisaris dapat menjalankan tugas Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pelaksanaan tugas Direksi oleh Komisaris tidak bersifat tetap akan tetapi hanya bersifat sementara, yaitu hingga diangkatnya Direktur perseroan terbatas secara definitif oleh RUPS. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan bagi Dewan Komisaris berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang PT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Komisaris merupakan badan pengawas Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervise). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2.

Komisaris merupakan badan independen


41

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan. 3.

Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive) Meskpun komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.

4.

Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan kemisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut: a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi. b. Memberhentikan direksi untuk sementara, dan c. Memberi nasehat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5.

Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS Sebagai konsewensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kits tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam suatu


42

perseroan, RUPS dapat memberhentukan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (with or without cause). Dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (1) juga mengatakan bahwa : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya,baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,dan memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut 1.

Fungsi Pengawasan a. Audit keuangan Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan maka atas cash flow dan kesehatan keuangan Perseroan harus dimonitor dengan baik. b. Audit organisasi Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan ini dari pimpinan bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. c. Audit Personalia Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan persoan memerlukan ketelitian.

2.

Fungsi Penasehat


43

a. Dalam pembuatan agenda Program Pemberi nasehat atau masukan yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksaan Perseroan. b. Dalam Pelaksanaan Agenda Program Pemberi nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi. Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (2) : Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero. Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris, yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris


44

independent dan satu 1 (satu) orang komisaris utusan (luas sempitnya tugas komisaris utusan ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan).64 B. Kedudukan Keanggotaan Dewan Komisaris Komisaris adalah suatu organ perusahaan, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS), baik diminta maupun tidak diminta. Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalakan perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai business oversight karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh berkembang. Karena itu kepada komisaris dapatlah disebut sebagai pengawas. Fungsi seorang komisaris memang sebagai ‘palang pintu’ dari suatu perusahaan. Keberadaan Komisaris dalam setiap perseroan terbatas merupakan suatu keharusan. Bahkan terhadap perseroan terbatas tertentu, ada keharusan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris. Adapun perseroan terbatas yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris adalah: a.

Berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

b.

Perseroan yang menerbitkan Surat pengakuan utang kepada masyarakat

64

Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Forum Sahabat, 2008), hal. 80


45

c.

Perseroan Terbuka Kewajiban bagi perseroan tertentu wajib memiliki Komisaris lebih dari 1

(satu) orang, pertimbangannya adalah untuk mengimbangi antara jumlah anggota Direksi yang diwajibkan dengan jumlah anggota Komisaris yang diwajibkan pula oleh undang-undang, sehingga dapat memudahkan jalannya pengawasan. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan

keputusan

Dewan

Komisaris.

Mengenai

pengangkatan

dan

pemberhentian Komisaris dilaksanakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. (Pasal 111 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007). Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.


46

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, ketentuannya juga sama. Anggota Komisaris tidak menduduki jabatan selama perusahaan berdiri atau selama Komisaris bersangkutan masih hidup. Yang bersangkutan dapat diangkat kembali setelah atau apabila mass jabatannya telah berakhir. Jika terjadi pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen, Komisaris bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham. Di Indonesia, anggota dewan komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Suatu perusahaan yang sahamnya didominasi oleh suatu kelompok - keluarga dengan pemilikan 60 persen jumlah saham, secara mutlak menentukan sebagian besar anggota dewan komisaris yang juga berarti menentukan direksi. Sering terjadi yang mengangkat direksi bukan dewan komisaris, tetapi resminya yang mengangkat adalah RUPS seperti lazimnya perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek. Yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah sampai berapa jauh peran dewan komisaris mampu mengemban fungsi pengawasan untuk kepentingan pemegang saham. Pembahasan selanjutnya mencoba menjelaskan berdasarkan


47

kenyataan pada beberapa perusahaan. Undang-undang yang baru mengatur beberapa ketentuan yang berhubungan dengan dewan komisaris, antara lain tentang kewenangan dan kewajibannya yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya dikatakan apabila komisaris terdiri dari dua orang atau lebih, mereka merupakan satu majelis yang dalam istilah umum disebut suatu dewan. Pada pasal yang lain disebutkan bahwa anggota komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham, kecuali pada saat pengangkatan pertama kalinya yaitu pada waktu pendirian. Pengangkatan oleh RUPS tidak berarti bahwa dewan komisaris harus menjaga kepentingan pemegang saham dan harus berada di pihaknya. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi diatas organ lainnya.65 Secara singkat undang-undang mengatakan bahwa tugas dewan komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Suatu ketentuan lain yang tidak disebutkan pada ketentuan KUHD yang telah menghapuskan peraturan tentang perseroan terbatas, adalah mengenai kemungkinan komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Direksi dapat terhalang melakukan tugasnya karena

65

Parasian Simanungkalit, RUPS kaitannya dengan tanggung jawab Direksi pada Perseroan Terbatas, (Jakarta : YayasanWajar Hidup, 2006), hal. 68


48

berbagai alasan seperti cuti, sakit atau diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris. Mengenai jumlah anggota komisaris, undang-undang hanya memberikan pedoman umum dengan ketentuan untuk perseroan yang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti bank, perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang dan perseroan terbuka, diwajibkan untuk mempunyai paling sedikit dua komisaris. Kenyataan membuktikan bahwa jumlah anggota komisaris di Indonesia bervariasi, yang paling banyak antara tiga dan lima orang. Pada perseroan kecil, komisaris terdiri dari satu atau dua orang; maksudnya hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Sebelum undang-undang tentang perseroan terbatas berlaku, berdasarkan KUHD, perseroan tidak diharuskan untuk mempunyai dewan komisaris. Namun, dalam prakteknya banyak perseroan terbatas yang kecil dan sifatnya tertutup memiliki lembaga ini yang tujuannya hanya sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa organisasi dan sistem manajemen perseroan adalah lengkap dengan perangkat dewan komisaris yang melakukan pengawasan. Walaupun tugas dewan komisaris dapat dikatakan sudah jelas, tetapi bagaimana komposisi yang baik untuk melakukan tugas tersebut belum pernah dipelajari. Sukar untuk mengetahui komposisi mengenai latar belakang ataupun kemampuannya. Namun yang jelas bahwa komisaris profesional belum berkembang di negara kita ini. Dengan melihat kepada fungsi dewan komisaris yang bersifat pengawasan dan memberikan nasihat, diharapkan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila


49

dewan komisaris mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang relevan, yang tentunya tidak setiap anggota harus menguasainya karma fungsi dewan komisaris dilakukan secara kolektif. Di samping itu, kemampuan untuk mencurahkan perhatian dan waktu untuk melakukan tugasnya perlu diperhatikan. Beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek memperlihatkan bahwa seorang menjabat beberapa jabatan komisaris pada beberapa perusahaan. Jabatan komisaris lazimnya tidak menuntut pekerjaan penuh, namun kemampuan untuk membagi waktunya adalah penting agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak ada suatu ukuran untuk menetapkan berapa jabatan komisaris yang dapat dipangku; semua bergantung pada kemampuan seseorang dan kebutuhan perseroan terhadap jasa dewan komisaris. C. Kedudukan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan Dalam pengawasan dewan komisaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) level. 1. Level Performance Adalah : fungsi pengawasan yang dimana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Level Conformance Adalah : berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang


50

telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam Perundangundangan yang berlaku.66 Fungsi Dewan Komisaris (Dekom) termasuk anggota Komisaris Independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut: 1.

Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja business plan dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.

2.

Memantau penerapan dan efektifitas praktek Good Corporate Governance. Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam konteks mengupayakan prinsip-prinsip good

governance

adalah

suara

hati

berbagai

kalangan

untuk

untuk

menerapkannya, seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif (effective representative system). Lembaga yudikatif bekerja tanpa campur tangan pihak lain, bersih dan profesional. Lembaga eksekutif atau birokrasi bekerja secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Khusus bagi peranan birokrasi dalam

mengupayakan

good

governance,

maka

pembahsan

ini

akan

mengedepankan pandangan hukum dan moral.67 Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memperinci secara jelas arti kata pengawasan yang merupakan fungsi dari komisaris. Langkah di dalam undangundang tidak memperinci tersebut dapat dimengerti karena: 66

Op. Cit, Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 107 67 http://bismar.wordpress.com/makalah/ diakses tanggal 04 Januari 2013


51

1.

Makna dan konsep pengawasan itu sendiri by definition memang memiliki arti yang sangat luas.

2.

Fungsi pengawasan komisaris berbeda-beda menuruti berbagai jenis enis perseroan, seperti perseroan dalam bentuk perusahaan tertutup, terbuka, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank, Perusahaan Pengerah Dana Masyarakat, dan lain-lain yang memang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

3.

Fungsi pengawasan komisaris berbeda menuruti berbagai jenis maksud dan tujuan perseroan, dan jika diperinci akan sangat banyak, seperti perseroan yang bergerak di bidang manufaktur, properti, keuangan, jasa, perdagangan dan lainlain. Namun demikian, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan

oleh komisaris dalam suatu perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa pedoman prinsip yuridis sebagai berikut: 1.

Pengawasan dilakukan oleh komisaris, baik jika diminta oleh direksi dan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun jika tidak diminta.

2.

Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan direksi.

3.

Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan yang sudah diambil (ex post facto) atau terhadap putusan-putusan yag akan diambil (preventive basis).

4.

Pengawasan bukan hanya sekedar menerima informasi dari direksi/rapat Umum


52

Pemegang Saham (RUPS), melainkan juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang bersifat korektif. 5.

Pengawasan tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan komisaris sebagai yang diperinci dalam anggaran dasar tetapi pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan. Sistem pengawasan yang dilakukan dalam perseroan haruslah didasari dengan

peraturan yang berlaku dalam perseroan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap kinerja direksi dapat berjalan dengan baik dan apabila terdapat masalah atau hal-hal penting yang tidak sesuai dengan ketentuan maka dewan komisaris dapat membicarakannya langsung kepada direksi daan direksi yang bertanggung jawab dalam jalannya perseroan bisa langsung mencari solusi pemecahannya dan bila tidak mendapat penyelesaiannya maka masalah ini dapat dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam perseroan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak-pihak ketiga ditambahkan oleh penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Dengan demikian dalam menjalankan pengawasan dewan komisaris harus


53

berpedoman pada aturan perundang-undangan dan juga anggaran dasar. Dengan pandangan seperti itu, tindakan-tindakan pengurus perseroan selalu mencerminkan keinginan para pemegang saham.68 Dewan komisaris harus melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat. Dan disinilah dibutuhkan agar Dewan Komisaris harus bersifat aktif. Dewan komisaris dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independent dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen dalam perseroan terbatas saat ini sudah menjadi keharusan UUPT mewajibkan perseroan untuk mempunyai sekurang-sekurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal

dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan

perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan kehadiran komisaris independen dalam PT diharapkan dapat menciptakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Bagi komisaris merupakan hal yang diharuskan pada perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara

kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan

terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, dan bahkan kepentingan para stakeholders lainnya. Jadi peran dan tugas dewan komisaris adalah mengawali kinerja direksi, dimana tugas pengawasan ini meliputi :

68

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2008), hal. 34


54

a) Pengawasan preventif Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan direksi. b) Pengawasan Preventif Untuk mengontrol tindakan direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan ataukah tidak bertentangan degnan akte pendirian anggaran dasar dan undang-undang dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan didalam RUPS telah dijalankan.69 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Fungsi kontrol dan pemberian advis ini bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : a) Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. b) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (fiduciary duty). c) Komisaris jawab melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya (suami, istri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya. 70 Dewan Komisaris juga memberikan pengawasan kegiatan-kegiatan dimana system terselenggarakan dalam rangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan dan batas pengawasan

69

RT. Surantya R. Hadnikusuma, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, (Jakarta : Raja Grafindo), hal. 77. 70 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta : Megapoin, Divisi dari kesaint blanc, 2003).


55

(control limit) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan. 71 Pelaksanaan pengawasan dalam perseroan haruslah diperjelas dalam anggaran dasar perseroan sehingga direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberitahu penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan. Penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris sehingga fungsi kontrol atau pengawasan dalam perseroan wajib untuk dijawab mengenai permasalahan yang dialami direksi kepada dewan komisaris. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris di dalam perseroan adalah dengan bertindak langsung ke bagian-bagian yang dianggap perlu untuk diketahui sebagai contoh, dewan komisaris akan datang ke bagian keuangan untuk meminta laporan keuangan selama 1 (satu) bulan sekali untuk diperiksa dan dipelajari dan bila ada sesuatu yang tidak semestinya akan diminta penjelasan kepada direksi. Demikian juga kebagian operasional dan bagian lainnya. Bila ada sesuatu yang tidak semestinya maka dewan komisaris akan meminta penjelasan kepada yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab kepada tugasnya dan akan dipertanggung jawabkan direksi kepada perseroan.

71

Soewartojo, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya,Restu Agung, hal. 131 – 132.


BAB II FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM STATUS PERSEROAN TERBATAS. A. Pengaturan Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Recommend Documents