BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYADAPAN BERKAITAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL 2.1. Tinjauan Umum tentang Penyadapan Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.48 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diamdiam dan penyadapan itu sendiri memiliki berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.49 Penyadapan memiliki banyak istilah yang dipakai secara umum. Ada yang menyebut penyadapan dengan istilah wiretapping. Wiretapping adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Pengertian dari wiretapping inilah yang menjadi dasar dari interception. Istilah interception merupakan perubahan dari istilah wiretapping.50 Interception berasal dari kata “intercept” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindakan penyadapan. Abdul Hakim Ritonga mengatakan bahwa penyadapan ialah tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik
48
Kristian S.H., 2013, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, h. 179 49
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1337
50
Kristian S.H, op.cit, h. 180
27
28
menggunakan jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel.51 Penyadapan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara RI dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronika lainnya,52 dalam kamus hukum penyadapan intelijen adalah :
“cara mendapatkan
keterangan dengan melakukan penyadapan sistem komunikasi pihak sasaran yang dilakukan secara rahasia/clandestine, tanpa diketahui oleh sasaran atau pihak-pihak lain. Penyadapan yang dilakukan oleh intelijen biasanya dalam bentuk penyadapan telekomunikasi untuk mengambil data informasi. Pengertian dari Penyadapan telekomunikasi adalah :
“ kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada
jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.”53 Penyadapan yang sah (lawful interception) atas informasi adalah “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”54 51
Kristian S.H, op.cit, h. 184-185
52
WJS Purwodarminto, 2008, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, h. 346
53
Ibid
54
Lihat Bab I nomor 1.3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penyadapan Yang Sah Atas Informasi Berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
29
Menurut Black Law Dictionary :
“Intercept is to covertly receive or listen to
a communication, refers to covert reception by a law enforcement agency”.55 Dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi” Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara : Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.” 2.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sudikno mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.56 Subekti menyebutkan definisi dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 55
56
97-98
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 7 th edition Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h.
30
melaksanakan sesuatu hal.57 Sedangkan pengertian internasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antarbangsa. Definisi dari perjanjian internasional berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1969 adalah
“treaty” means an international agreement concluded between States
in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. (Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya). Perjanjian internasional merupakan salah satu subjek dalam hukum international. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 38 angka 1 Piagam Makamah Internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. Pengertian dari perjanjian internasional juga dapat ditemui pada undangundang. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satua atau lebih negara, organisasi internasional atau sumber hukum internasional lainnya, serta menimbulkan
57
Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, h. 36
31
hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”. Selain itu dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu: perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.58 Berdasarkan dari jumlah negaranegara yang menjadi pihak atau pesertanya, perjanjian internasional terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:59 a.
Perjanjian internasional bilateral Perjanjian internasional bilateral adalah suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua negara saja. Sebagai contoh perjanjian internasional bilateral yang dibuat antara Indonesia dengan Vietnam dalam bidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011.
58
Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, h. 117 59
I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju, h. 40
32
b.
Perjanjian internasional multilateral Perjanjian internasional multilateral adalah suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara. Contoh dari jenis perjanjian ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau sering disebut United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS).
2.3. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Negara Berdaulat Hukum mengatur hubungan antara seorang dengan seorang lainnya, antara seorang dengan masyarakat yang menimbulkan kekuasaan dan kewajiban. Apabila kewajiban sudah lahir, maka akan dibarengi dengan lahirnya hak. Hak dalam ilmu hukum disebut juga hukum subjektif. Hak, dalam istilah Belanda disebut dengan beschikken yang meliputi seluruh kewenangan untuk memindah tangankan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.60 Utrecht mengatakan bahwa hak bukanlah suatu kekuatan, melainkan hak merupakan jalan untuk mendapatkan kekuatan.61 Lemaire mengutarakan bahwa hak sama dengan izin untuk berbuat sesuatu bagi yang bersangkutan. Sumber izin ini
60
Van Apeldoorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 43
61
R. Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 275
33
tidak berasal dari hukum, melainkan hukum dapat berupa perintah atau larangan atau izin. Dengan kata lainnya hak adalah hukum yang berupa izin.62 Sedangkan negara awalnya digunakan dalam arti penguasa untuk menyatakan seseorang atau banyak orang yang melaksanakan kekuasaan yang tertinggi atas adanya perstujuan dari rakyat yang berada dalam suatu daerah. Negara dapat disebut sebagai persekutuan rakyat, yaitu suatu bangsa yang memiliki kekuasaan tertinggi menurut kaedah yang berlaku. Selanjutnya negara memiliki arti suatu wilayah tertentu di bawah kekuasaan tertinggi. Pemakaian kata negara mengalami yang sangat luas, yakni harta yang dimiliki oleh penguasa digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Harta disini meliputi pendapatan negara dan domein negara.63 Masyarakat internasional pada abad ke 17 mulai mempersoalkan mengenai hak-hak dan kewajiban negara berdasarkan teori kontrak sosial. Inilah yang mendorong American Istitute of International Law (AIIL) menyelenggarakan seminar pada tahun 1916 yang menghasilkan Declaration of the Rights and Duties of Nations, kemudian menghasilkan sebuah kajian yang berjudul Fundamental Rights and Duties of American Republics, dan merampungkan Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Hasil dari Konvensi Montevideo 1933 yang menjadi rancangan dalam Declaration of the Rights and Duties of Nations yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Committee) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949.
62
Ibid, h. 276.
63
Van Apeldoorn, op.cit, h. 292.
34
Hak-hak negara yang tercantum dalam deklarasi ini adalah : a. Article 1 : Every State has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other State, all its legal powers, including the choice of its own form of government. b. Article 2 : Every State has the right to exercise jurisdiction over its territory and over all persons and things therein, subject to the immunities recognized by international law. c. Article 5 : Every State has the right to equality in law with every other State. d. Article 12 : Every State has the right of individual or collective self-defence against armed attack. 2.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan memiliki arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.64 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, dan berkembang dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 64
595
Anton M. Muliono, dkk, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.
35
Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:
”Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Selanjutnya pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan:
“Perlindungan adalah segala
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat : “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.” Ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan :
“Perlindungan
adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”
36
Berikut merupakan pengertian dari hukum dari beberapa ahli :65 a. S.M. Amin Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturanperaturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. c. M.H. Tirtaamidjaja Hukum ialah aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemrdekaannya, didenda, dan sebagainya. d. Shidarta Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang
65
C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, h. 8
37
berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.66 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.67 Perlindungan hukum merupakan suatu konsep hukum yang memenuhi suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Philipus M. Hadjon menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, yaitu :“Bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif”.68 Pendapat dari Philipus
M. Hadjon ini
memudahkan untuk
menganalisis
perliundungan hukum. Dalam perlindungan hukum syaratnya minimal ada dua pihak dimana perlindungan hukum berfokus pada salah satu pihak dengan tindakantindakannya berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Segala sarana diantaranya peraturan perundang-undangan, yang memberi fasilitas pengajuan berbagai keberatan oleh rakyat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, merupakan perlindungan hukum preventif. Sedangkan 66
Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, h. 79-80. 67
68
www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html diakses pada tanggal 2 Mei 2015.
Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Percetakan M2 Print, Surabaya, h. 2
38
perlindungan hukum represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan.69 Konsep yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum70 sangat relevan apabila digunakan dalam mengkaji perlindungan hukum bagi Indonesia karena Indonesia belum memiliki aturan mengenai penyadapan seperti Australia. Indonesia harus memiliki perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya terhadap tindakan penyadapan, seperti adanya aturan yang khusus mengatur mengenai penyadapan. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu dikaji kembali mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat oleh kedua negara agar terciptanya kepastian hukum apabila terjadi tindakan penyadapan. 2.5. Kronologi Indikasi Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia Defence Signals Directorate (DSD) merupakan badan intelijen Australia yang yang berganti nama menjadi Australian Signals Directorate (ASD) pada tahun 2013. DSD sengaja datang ke Indonesia yang pada waktu itu menjadi tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Persekutuan Bangsa-Bangsa. KTT ini berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tahun 2007 dan dihadiri oleh banyak 69
Ibid, h. 2-4
70
Philipus M. Hadjon, Loc.cit.
39
utusan dari berbagai negara. DSD memiliki beberapa misi khusus selama mengikuti KTT ini, salah satu misi khususnya adalah mencari tahu dan mengumpulkan nomornomor telepon yang dipakai pejabat untuk berkomunikasi khususnya para pejabat tinggi dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia.71 DSD tidak bekerja sendiri dalam menjalankan misi tersebut, melainkan bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yakni National Security Agency (NSA). Pada KTT di Bali, DSD bekerja sama dengan NSA untuk memudahkan dalam memperoleh informasi target yang menjadi incaran mereka yang mengikuti KTT di Bali. Apabila mereka sudah mendapatkan seluruh informasi mengenai target yang mereka telah incar, mereka meng-input data tersebut dalam tim mereka agar informasi tersebut dapat dipilah dan memonitor komunikasi yang telah mereka dapatkan. DSD dan NSA memakai seseorang yang ahli berbahasa Indonesia sebagai penerjemah informasi yang telah mereka miliki. Selain itu orang ini juga bertugas dalam mengumpulkan data-data yang akurat tentang struktur jaringan dalam keadaan darurat. Dalam misi khusus ini DSD mengorbankan waktu, staf, dan sumber daya lainnya. Namun hasil yang didapat dalam misi ini jauh dari target yang ingin dicapai oleh DSD. Dalam KTT di Bali ini DSD hanya mendapatkan nomor handphone dari
71
Liputan 6 News, Australia – AS Kerja Sama Sadap Indoneia saat KTT Bali 2007?, URL: http://news.liputan6.com/read/736810/australia-as-kerja-sama-sadap-indonesia-saat-ktt-bali-2007 diakses pada tanggal 1 Mei 2015.
40
Kepala Polisi Daerah Bali (Kalpolda Bali)72 yang pada saat itu dijabat oleh Irjen Pol. Paulus Purwoko. Pekerjaan DSD tidak berhenti sampai disana, DSD berusaha untuk menyadap targetnya secara intensif dan sistematis. Mereka membangun jaringan penyadapan di Indonesia, tepatnya dalam gedung Kedutaan Besar Australia yang berada di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan73 DSD berhasil mendapatkan banyak informasi terkait dengan politik, ekonomi, dan intelijen. Selain Kedutaan Besar Australia di Jakarta, DSD juga membuat jaringan penyadapannya di Konsulat Jendral Australia yang berada di Jalan Tantular No. 32, Denpasar, Bali. Hal ini dilakukan DSD dalam mengumpulkan informasi terkait dengan data intelijen. Fasilitas yang mereka gunakan dalam penyadapan seperti antena, biasanya diletakkan secara tersembunyi dan kerap juga disembunyikan di dalam miniatur bangunan atau di atap gedung pemeliharaan di beberapa kantor kedutaan. Selain dalam KTT di Bali, DSD juga diduga menyadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada saat itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009. SBY bersama dengan delegasi Indonesia hendak melakukan kunjungan ke London untuk menghadiri acara G-20.74 DSD juga diduga menyadap 9 jajaran petinggi negara, termasuk Boediono yang pada saat itu masih menjadi Wakil 72
The Guardian, NSA: Australia and US used Climate Change Conference to Spy on Indonesia, URL : http://www.theguardian.com/world/2013/nov/02/nsa-australia-bali-conference-spyindonesia diakses pada tanggal 1 Mei 2015. 73
74
Liputan 6 News, Australia – AS Kerja Sama Sadap Indoneia saat KTT Bali 2007?, Loc.cit
Detiknews, Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY, URL : http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-cia-edward-snowden-ditengah-kasus-penyadapan-sby diakses pada tanggal 1 Mei 2015.
41
Presiden Indonesia dan Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan.75 Penyadapan yang dilakukan DSD pada tahun 2009 melacak seluruh kegiatan SBY melalui telepon genggamnya, Nokia, selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Hal ini dilakukan untuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Sejumlah opsi penyadapan didaftarkan dan sebuah rekomendasi dibuat untuk memilih salah satu dari para petinggi dan menerapkannya ke sebuah target. Target yang dimaksud adalah para pemimpin Indonesia. Dalam penyadapan ini terdapat dugaan bahwa DSD memata-matai Call Data Records (CDR) atau daftar rekaman panggilan. Alat ini dapat mengetahui siapa yang menelepon dan yang ditelepon dalam ponsel yang disadap namun tidak dapat mengetahui isi dari pembicaraan.76 Edward Snowden yang adalah mantan kontraktor yang bekerja di National Security Agency (NSA), membocorkan semua informasi ini. Snowden dikenal sebagai orang yang sering membocorkan rahasia dari intelijen Amerika Serikat (AS). Ia menyebut AS melakukan penyadapan telepon dan memonitor jaringan komunikasi dan fasilitas pengawasan elektronik di Kedutaan Besar AS dan konsulat di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.77
75
Liputan 6 News, Snowden: Ponsel SBY Disadap Australia, URL : http://news.liputan6.com/read/748895/snowden-ponsel-sby-disadap-australia diakses pada tanggal 2 Mei 2015. 76
Ibid
77
Liputan 6 News, Australia – AS Kerja Sama Sadap Indoneia saat KTT Bali 2007?, Loc.cit
42
Menurut dokumen yang dibocorkan Snowden, Australia mempunyai pos-pos diplomatik dan keberadaan pos-pos ini sudah menyebar sangat luas di Asia. Pos-pos diplomatik milik Australia ini mempunyai fasilitas untuk mencegat lalu lintas data informasi tentang pertahanan dan keamanan negara. Panggilan telepon dari pejabatpejabat penting di negara kawasan Asia tersebut kemudian diintervensi melalui pospos diplomatik ini. Diplomat Australia yang sedang bekerja di Kedutaan Australia tidak mengetahui adanya kegiatan pengintaian melalui pos-pos diplomatik ini dilakukan. DSD melalui kedutaan-kedutaan Australia yang berada di kawasan Asia seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, dan Port Moresby mengumpulkan data-data intelijen yang mereka perlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Australia sudah mempunyai daftar negara sasaran untuk disadap, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Laporan yang ditulis oleh Snowden mengenai aksi penyadapan Australia itu adalah bagian dokumen yang membicarakan mengenai adanya misi spionase, yang dinamakan Lima Mata (5 eyes club), yang disponsori oleh Amerika Serikat, dan beranggotakan : Australia, Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan New Zealand. Spionase adalah:
“the practice of using spies to collect information about what
another government or company is doing or plans to do”78 Kelima negara tersebut saling berbagi informasi mengenai data intelijen berdasarkan Australian Secret
78
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition
43
Intelligent Service dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta dengan tujuan mendapatkan dan mengumpulkan data intelijen Indonesia. Dalam dokumen tersebut, Snowden juga menyebutkan bahwa fasilitas yang mereka gunakan dalam penyadapan seperti antena, biasanya diletakkan secara tersembunyi dan kerap juga disembunyikan di dalam miniatur bangunan atau di atap gedung pemeliharaan di beberapa kantor kedutaan. International Business Times Australia mengutip terdapat 2 faktor penyebab Australia menjadikan Jakarta sebagai pusat aksi spionase di Indonesia. Faktor pertama, pertumbuhan jaringan telepon seluler yang pesat di Indonesia dan Jakarta khususnya. Kedua, elite politik di Jakarta dianggap amat “cerewet”. Mantan perwira DSD mengatakan “Jaringan seluler merupakan anugerah besar, dan elite Jakarta adalah kelompok yang suka berbicara. Mereka bahkan tetap mengoceh meski merasa agen intelijen Indonesia sendiri menyadap mereka,”.79 Salah satu data yang diperlukan Australia melalui penyadapan di Indonesia yaitu data intelijen yang diantaranya terorisme dan perdagangan manusia. Terorisme di Indonesia dan para imigran gelap seringkali datang ke Australia melalui jalur laut Indonesia yang kemudian diperjual belikan di Australia. Didasarkan hal tersebut, Indonesia telah menanyakan isu penyadapan tersebut kepada perwakilan negara Australia, namun jawaban mereka tidak menghasilkan
79
Vivanews, Spionase Kangguru di Tanah Garuda, URL : http://sorot.news.viva.co.id/news/read/457214-spionase-kanguru-di-tanah-garuda diakses pada tanggal 2 Mei 2015.
44
apapun bahkan mereka tidak dapat menyangkal atau mengkonfirmasi isu tersebut. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan bahwa semua pemerintah mengetahui bahwa tiap pemerintah mengumpulkan informasi dan pemerintah Australia tidak pernah berkomentar mengenai masalah-masalah intelijen secara spesifik.80 Hal inilah yang menyebabkan Indonesia tidak dapat menyembunyikan kegeramannya terhadap Australia. Selain itu pernyataan dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengatakan bahwa setiap badan dan agen intelijen yang bekerja untuk Australia selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia tidak dapat memberi kejelasan mengenai isu penyadapan ini. Pihak Australia tetap tidak mau memberi penjelasan mengenai isu penyadapan. Hal ini diketahui setelah Dubes Australia untuk RI yang bernama Greg Moriaty juga tidak dapat memberi tanggapan atas pemanggilan dirinya oleh Kementrian Luar Negeri RI terkait spionase yang dilakukan Australia. Ia hanya mengatakan bahwa pihak Australia hanya mengikuti perkembangan berita di Indonesia.81 Australia sedikit terusik dengan adanya ancaman dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang akan mengakhiri hubungan kerjasama di bidang penangkalan terorisme dan perdagangan manusia dengan Australia yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Moriarty mengatakan hubungan kerjasama yang terjalin antara Australia 80
ABC News, Australia spied on Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Leaked Edward Snowden Documents Reveal, URL : http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spiedon-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860 diakses pada tanggal 2 Mei 2015. 81
Vivanews, Spionase Kangguru di Tanah Garuda, Loc.cit
45
dengan Indonesia selama ini sangat erat. Australia sangat menghormati hubungan kemitraan yang sudah lama terjalin diantara keduanya dan hubungan kerjasama bilateral ini memberikan efek yang sangat baik untuk kedua negara. Pemerintah Australia berharap kerjasama lainnya terutama dalam bidang penanggulangan terorisme dan perdagangan manusia dapat dikembangkan.82 Menteri pertahanan Australia yang bernama David Johnston datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI pada tanggal 7 November 2013. Australia menanggapi berbagai bentuk tanggapan yang telah menyebar di Indonesia yang telah menyudutkan Australia, karena itu Johnston yang diutus oleh Australia untuk datang ke Indonesia. Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa kasus penyadapan akan dilimpahkan kepada masingmasing Kementrian Luar Negeri antar dua negara dan hal ini telah disepakati oleh Purnomo dan Johnston. Alasan pelimpahan kasus penyadapan kepada Kementerian Luar Negeri Australia dan Indonesia. Selain itu kasus penyadapan juga masuk ke dalam ranah politik luar negeri dari Australia dan Indonesia.83
82
Ibid
83
Ibid
