BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LELANG. Belanda (Dutch Auction). Dalam Lelang Belanda (Dutch Auction) merupakan

15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LELANG A. Lelang Eksekusi 1. Sejarah Lelang Lelang yang paling kuno yang pertama kali diketahui adalah Lelang Belanda (Dutch Auction). Dalam Lelang Belanda (Dutch Auction) merupakan sistem harga menurun dimana Pejabat lelang menentukan harga permulaan dan membatasi harga pada saat menurun sampai dia menemukan penawar dengan harga khusus. Sistem ini menghasilkan harga yang lebih baik bagi penjual berdasarkan keputusan yang bergantung pada keadaan pasar. Dalam lelang Belanda, Pejabat lelang memulai dengan menyebutkan harga yang cukup tinggi sehingga tidak ada penawar yang mau membeli unit itu dengan harga itu pula. Harga itu kemudian secara berangsur-angsur menjadi rendah sampai seorang penawar menerima penawaran dengan harga tersebut. Lelang jenis lainnya yang kuno yaitu Lelang Inggris (English Auction). Dalam lelang Inggris (terbuka dengan harga tinggi), Pejabat lelang memulai dengan

menyebutkan

harga

rendah

dan

kemudian

berangsur-angsur

menaikkan harganya. Masing-masing penawar mengindikasikan bahwa dengan menggunakan isyarat tangan, dengan megangkat kartu yang sudah dinomori, berapa banyak unit yang akan dibelinya pada harga itu. Herodotus menulis bahwa lelang mulai ada kira-kira Tahun 500 SM di Babylon, ketika diadakan penjualan wanita yang usianya siap kawin yang

15

Universitas Sumatera Utara

16

diadakan sekali setahun. 15 Lelang tanah yang pertama dilakukan di Inggris kira-kira Tahun 1739, ketika sebuah iklan penjualan estate bangkrut di London Evening Post, dilelang sebuah rumah di Paddington. Jika hal ini merupakan lelang tanah yang pertama, maka Pejabat lelang yang pertama adalah Christopher Cock dari Great Pizza, Covent Garden. Mendekati Tahun 1740 dia mengiklankan rangkaian estate yang akan dijual ‘di Whitsun Monday at Three di sore hari’. Lelang di Indonesia secara resmi dikenal dengan diberlakukannya Vendu Reglement (Peraturan Lelang) (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl.1940 Nomor 56) oleh pemerintah Hindia Belanda, berlaku pada tanggal 1 April 1908, yang masih berlaku hingga saat ini, sebagai peraturan tertinggi yang mengatur pokok-pokok lelang berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 16 Saat lahirnya Vendu Reglement (Peraturan Lelang) belum ada Volksraad (semacam Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga yang dibuat hanyalah Reglement yang hampir sama dengan Verordening yang lebih mendekati peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dan pokok-pokok, Reglement kalau dilihat isinya lebih kurang sama dengan Verordening. Meskipun Vendu Reglement ini peraturan setingkat peraturan pemerintah,

15 16

Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit, hal. 43-44. Ibid., hal. 45-46.


17

tetapi merupakan peraturan lelang tertinggi, sehingga tidak salah jika Vendu Reglement tersebut disebut Undang-Undang Lelang. 17 Baik Vendu Reglement maupun Vendu Instructie (Instruksi Lelang) hingga dewasa ini tetap masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang dan sebagai dasar lahirnya berbagai peraturan dan ketentuan teknis lelang yang dibuat pemerintah berupa keputusan dan peraturan Menteri Keuangan. Sejak lahirnya Vendu Reglement Tahun 1908, unit lelang berada di lingkungan Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda (Inspeksi Urusan Lelang) dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung di bawah Menteri Keuangan. Kemudian dalam perkembangannya setelah memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai RI), Unit Lelang Negara ada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai DJP) (1960) dengan nama Kantor Lelang Negara (selanjutnya disebut sebagai KLN) dan Tahun 1970 diganti nomenklaturnya menjadi KLN. Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara bergabung di bawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut sebagai BUPLN) yang berganti nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut sebagai DJPLN) pada Tahun 2000. Terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi

17

Rachmadi Usman, Op.Cit., 2016,hal. 5.


18

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut sebagai DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya berubah menjadi KPKNL. 18 Pelaksanaan lelang mempunyai fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan privat. Fungsi pelayanan publik dari Lembaga Lelang tercermin saat

digunakan

oleh

aparatur

negara

dalam

melaksanakan

tugas

kepemerintahan dalam rangka Penegakan Hukum/Law Enforcement seperti yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang, antara lain: KUHPerdata, Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang UUHT, Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut sebagai PUPN) dan Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut sebagai HIR). Fungsi pelayanan publik lainnya tercermin pada saat digunakan oleh aparatur negara dalam rangka pengelolaan barang milik negara/daerah (kekayaan negara), khususnya pada saat dipindahtangankan dengan cara dijual. Penjualan barang milik negara/daerah (kekayaan negara) harus dilakukan secara lelang. Pilihan penjualan lelang adalah dalam rangka mengamankannya sekaligus guna memenuhi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance). Proses ini akan berdampak pada peningkatan 18

Ibid., hal. 6.


19

efisiensi, tertib administrasi dan keterbukaan (tranparansi) pengelolaan kekayaan negara, serta menjamin akuntabilitas (vide: Pasal 48 UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004). Dari dua fungsi pelayanan publik tersebut pada akhirnya Lembaga Lelang akan memberikan kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang, hasil penjualan kekayaan negara, sitaan yang dirampas untuk negara, dan Penerimaan Pajak berupa Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai PPH) Pasal 25 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut sebagai BPHTB). Sementara itu fungsi privat dari Lembaga Lelang tercermin saat lembaga lelang digunakan oleh siapa pun yang memiliki barang dan bermaksud menjualnya secara lelang. Dalam fungi privat, Lembaga Lelang menjadi sarana/alat untuk memperlancar lalu lintas perdagangan barang. Dari fungsi pelayanan publik dan privat tersebut pada akhirnya pelaksanaan lelang akan memberikan kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut sebagai PNBP) berupa Bea Lelang, hasil penjualan kekayaan negara, sitaan yang dirampas untuk negara, dan Penerimaan Pajak berupa Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan BPHTB sebagai fungsi budgetter. 19 2. Pengertian Lelang

19

Dikutip Dari http://www.Balailelang.co.id/index.php/sejarah-lelang/sejarah-lelang-diindonesia, Sejarah Lelang di Indonesia, [Diakses Pada 17 Februari 2016 Pukul 13:39].


20

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vendu sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah auction. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda openbare verkoop, openbare veiling, atau openbare verkopingen, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”. 20 Bertitik tolak dari Pasal 1 Peraturan Lelang Lembaran Negara (selanjutnya disebut sebagai LN) 1908 No. 189 jo. LN 1940 No. 56, pengertian Lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum .21 Pengertian tersebut diperjelas kemudian oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur pengertian lelang yakni : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 22 Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku saat ini sebagai dasar hukum lelang, menyebutkan penjualan umum yang diterjemahkan dalam himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menyebutkan, penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan benda-benda yang dilakukan kepada 20

Rachmadi Usman, Op.Cit., 2016, hal. 19. Ibid., hal. 20. 22 Lihat lebih lanjut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/Pmk.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang . 21


21

umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. 23 Kata “Lelang” dalam pengertian umum adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

24

Menurut Polderman (sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro) dalam disertasinya Tahun 1913 berjudul “Het Openbare aanbod” menyebutkan bahwa “penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat”. Polderman selanjutnya mengatakan, bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3 yaitu: a.

Penjualan harus selengkap mungkin (volledigheid).

b. Ada kehendak untuk mengikatkan diri. 23

Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit., hal. 51-52. Dikutip dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang, Lelang,[Diakses pada tanggal 06 Maret 2016 Pukul: 12:03]. 24


22

c.

Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya. Pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk

sebelumnya. Sementara itu menurut Rochmat Soemitro selanjutnya mengutip pendapat Roell, Kepala Inspeksi Lelang Jakarta Tahun 1932 bahwa: “penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantara kuasanya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap”. Titik berat dari defenisi yang diberikan Roell adalah pada kesempatan penawaran barang. 25 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur berikut: a. b. c. d.

25 26

Penjualan barang di muka umum; Dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman; Dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat lelang; Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turunturun dan atau tertulis. 26

Purnama Tiora, Op.Cit., hal. 53. Ibid., hal.54


23

3. Peraturan Tentang Lelang Eksistensi lembaga lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan barang telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia. a.

Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tanggal 14 Januari 2004. 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tanggal 22 September 2004. 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanggal 5 April 2003. 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanggal 30 September 1999. 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998. 6) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tanggal 23 Mei 1997.


24

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan tanggal 10 Nopember 1998. 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tanggal 9 April 1996. 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 31 Desember 1981. 10) Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tanggal 14 Desember 1960. 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah tanggal 14 Maret 2006. 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PT) tanggal 8 Juli 1997. 13) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara tanggal 21 Mei 1970. 14) Reglement Indonesia yang Diperbaharui (selanjutnya disebut sebagai RIB)/Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Reglement untuk daerah sebelah Stbl. 1941/44.


25

15) Rechtreglement Voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut sebagai RBg) Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl. 1927/227. 16) KUHPerdata Stbl. 1847/23 tanggal 30 April 1847. b.

Peraturan Khusus Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 23 Mei 1997. 27 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan tanggal 31 Juli 2003. 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petujuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013. 28 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang tanggal 30 Mei 2006.

27

Lihat lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). 28 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petujuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013.


26

5) Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I tanggal 30 Mei 2006. 29 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang tanggal 30 November 2005. 7) Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang kelas II tanggal 30 November 2005. 8) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tanggal 12 Februari 2002. 30 9) Keputusan

Menteri

304/KMK.01/2002

Keuangan Tentang

Republik

Petunjuk

Indonesia

Pelaksanaan

Nomor Lelang.

Ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2002. 31 10) Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stbl. 1941:3 tanggal 1 April 1908. 11) Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Stbl. 1930:85. 4. Fungsi dan Manfaat Lelang a. Fungsi Lelang adalah: 1) Fungsi privat ialah: 29

Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit, hal. 50-51. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai , Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. 31 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 30


27

Lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan

barang

kepada

masyarakat/pengusaha

yang

menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang. 2) Fungsi publik ialah: a) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya; b) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib, dan mewujudkan harga yang wajar; c) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin. 32 Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh unit lelang banyak memberikan dampak positif baik bagi penjual maupun bagi Pembeli Lelang. b. Manfaat Lelang Adapun manfaat lelang yaitu: 1) Manfaat lelang bagi penjual adalah sebagai berikut: a) Mengurangi

rasa kecurigaan/tuduhan

kolusi

dari

pihak

masyarakat (misalnya dari lelang inventaris pemerintah, Badan Usaha

Milik

Negara

(selanjutnya

disebut

sebagai

BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut

32

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara Indonesia, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003) hal. 9.


28

sebagai BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dapat mengontrol langsung pelaksanaannya. b) Barang

cepat

terjual

karena

lelang

didahului

dengan

pengumuman sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang. c) Penjual akan mendapatkan pembayaran yang secara cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai. d) Penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang secara kompetitif. 2) Manfaat lelang bagi Pembeli Lelang antara lain: a) Pembeli Lelang tidak perlu sibuk lagi memeriksa surat-surat pemilikan dan sekaligus terhindar dari risiko karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek lelang). b) Dalam hal barang yang dilelang barang tak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk ke Pejabat Pembuat Acte Tanah (selanjutnya disebut sebagai PPAT), tetapi cukup dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor


29

Pertanahan setempat untuk melakukan balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan acte autentik dan statusnya sama dengan acte Notaris. 33 5. Klasifikasi Lelang Jenis Lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Sifat lelang ditinjau dari sudut penjualan dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang, dibedakan antara lelang yang sifatnya wajib, yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melalui Kantor Lelang dan lelang yang sifatnya sukarela atas permintaan masyarakat. 34 Pasal 1 angka 2 dan 3 Kep. Menkeu No. 304/KMK 01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana diubah dengan Kep. Menkeu No. 450/KMK 01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengklasifikasikan lelang menjadi: a. Lelang Eksekusi Jenis lelang ini merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan Pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan, seperti Hypotheek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia.

33 34

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Op.Cit, hal. 10-11. Purnama Tioria Sianturi, Op. Cit, hal. 56.


30

Jenis atau bentuk lelang inilah yang dimaksudkan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 RBg: 1) penjualan di muka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita Pengadilan Negeri; 2) penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan Kantor Lelang. Jadi, khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan Pengadilan, disebut “lelang eksekusi”. Termasuk juga ke dalamnya dokumen yang disamakan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Syarat pokok yang melekat pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR/RBg, eksekusi didahului dengan sita eksekusi (executoriaal beslag). Dengan demikian, penjualan itu dilakukan terhadap barang tergugat yang telah diletakkan di bawah penyitaan (executoriaal beslag). 35 Lelang yang Bersifat Eksekusi dan Wajib dibagi menjadi: 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Lelang eksekusi PUPN adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada PUPN/ BUPLN dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN.

35

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hal. 116.


31

2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut sebagai PN)/Pengadilan Agama (selanjutnya disebut sebagai PA) Lelang Eksekusi PN/PA adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim Pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang Hak Tanggungan, yang oleh pemegang Hak Tanggungan telah diminta fiat eksekusi kepada ketua Pengadilan. 3) Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejaksaan/penyidik Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejaksaan/penyidik adalah lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dalam kerangka acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP No. 8 Tahun 1981 yang antara lain meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk negara, termasuk dalam kaitan itu adalah lelang eksekusi. Pasal 45 KUHAP No. 8 Tahun 1981 yaitu lelang barang bukti yang mudah rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi. 4) Lelang Sita Pajak Lelang Sita Pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 5) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Barang Tak Bertuan).


32

Lelang Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara. Direktorat Bea dan Cukai telah mengelompokkan barang menjadi tiga, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya. 6) Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan apabila cedera janji. 36 Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan didasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 sebenarnya masih banyak dipertanyakan dalam praktek. Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 mengatur, apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penjelasan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, disebutkan hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai pemegang 36

Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit, hal. 57-60.


33

Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 mengingatkan kita pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata. Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa: Kepada siberpiutang diperkenankan Hypotheek pertama, untuk pada waktu diberikannya Hypotheek, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa jika uang pokok tidak dilunasi semestinya atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum untuk mengambil pelunasan uang pokok maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji itu harus dibukukan dalam register umum, sedangkan penjualan lelang harus dilakukan

menurut

cara

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

1211

KUHPerdata. Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun1996 diperbandingkan dengan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, maka dapat dikatakan menurut Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ada bila diperjanjikan, tetapi menurut Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, Kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari Hak Tanggungan. Peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Redaksi Pasal 224 HIR, yaitu Grosse Acte Hypotheek dibubuhkan katakata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”


34

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Bila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka isi acte tersebut dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUHT No. 4 Tahun 1996, disebutkan: Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilakukan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan, 37

dengan mengaitkan ketentuan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan

penjelasannya dengan Pasal 20 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan penjelasannya, terlihat bahwa UUHT No. 4 Tahun 1996 memungkinkan pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan langsung oleh Kantor Lelang tanpa fiat Pengadilan. 38 7) Lelang Eksekusi Fidusia Lelang eksekusi fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji, sebagaimana diatur undang-undang fidusia. Parate executie fidusia, kreditur tidak perlu meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang agunan kredit yang diikat fidusia, jika debitur cedera janji. b. Lelang Non Eksekusi

37 38

Ibid., hal.75-76. Ibid., hal.78.


35

Jenis lelang ini merupakan penjualan umum di luar pelaksanaan putusan atau penetapan Pengadilan yang terdiri dari: 1)

Lelang Non Eksekusi Wajib Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan

penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik BUMN/D yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. 39 Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai APBN), Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah (selanjutnya disebut sebagai APBD) serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku tidak

termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. 40 2) Lelang Non Eksekusi Sukarela Lelang melaksanakan

Non

Eksekusi

penjualan

Sukarela

barang

milik

adalah

lelang

perorangan,

untuk

kelompok

masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh

39 40

Rachmadi Usman, op.cit., 2016 hlm. 30. Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit, hlm. 61.


36

pemiliknya, termasuk BUMN atau berbentuk Persero. 41 Lelang non eksekusi sukarela ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) : a) Lelang Sukarela/Swasta Lelang sukarela/Swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. b) Lelang Sukarela BUMN/Persero Perseroan Tidak diwajibkan menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika Perseroan memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela. Ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan

Pemerintah

Nomor

12

Tahun

1998

tentang

Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai Persero). Jenis-jenis lelang di atas, yang akan dibicarakan dalam uraian lelang berikut ini, diarahkan pada bentuk lelang eksekusi terhadap jual beli melalui lelang atas barang eksekusi Hak Tanggungan yang sering menimbulkan gugatan terhadap pelaksanaan lelang karena adanya karakter: 1) Barang objek lelang merupakan jaminan kebendaan dalam hubungan perjanjian kredit. Sesuai dengan judul, penulis hanya membatasi pada pengikatan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yaitu Hak Tanggungan. 2) Barang dijual oleh lembaga/instansi yang bertindak sebagai selaku kuasa undang-undang dari penjual, yaitu PUPN atau Pengadilan. 41

Rachmadi Usman, Loc.Cit., 2016, hlm. 30.


37

3) Barang dijual dengan terpaksa, tanpa penguasaan fisik oleh penjual. Barang objek lelang pada umumnya dikuasai oleh pemilik barang selaku debitur, debitur harus menyerahkan secara paksa kepada pembeli. 42 6. Prosedur Lelang Prosedur lelang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang/pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan lelang dapat kita bagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap pra lelang/persiapan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. a. Permohonan Lelang Permohonan Lelang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diawali dengan surat permohonan lelang yang diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik barang kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya, penjual/pemilik barang tersebut dapat menggunakan Balai lelang untuk memberikan jasa pra lelang dan/atau jasa pasca lelang. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Penjual/Pemilik barang yang 42

Purnama Tioria Sianturi, Op.Cit, hal. 62.


38

menggunakan jasa Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan penjualan barang secara lelang, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II, disertai dengan dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Permohonan lelang perihal legalitas formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan Pemilik barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II untuk

dimintakan

jadwal

pelaksanaan

lelangnya.

Jika

dokumen

persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang sudah lengkap maka Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. b. Gugatan Terhadap Objek Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan dan permohonan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan


39

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang. c. Penjual/Pemilik Barang Penjual/Pemilik barang dalam lelang diatur dalam Pasal 16-18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang,

Penjual/pemilik

barang

bertanggung jawab terhadap: 1) 2) 3) 4) 5)

Keabsahan Kepemilikan barang; Keabsahan dokumen persyaratan lelang; Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; Dokumen kepemilikan kepada Pembeli; Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab jika ada gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dibidang lelang. 6) Penjual/Pembeli barang harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang; 7) Penjual/Pembeli barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. 8) Dalam hal barang yang tak berwujud, Penjual/Pemilik barang harus menyebutkan jenis barang yang dilelang dalam surat permohonan lelang. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual/Pemilik barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak terbatas pada: 1) Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang mau dilelang;


40

2) Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau 3) Jadwal

penjelasan

lelang

kepada

peserta

lelang

sebelum

dilakukannya pelaksanaan lelang (aanwijzing). Syarat-syarat lelang tersebut dilampirkan dalam surat permohonan lelang. Penjual/Pembeli barang juga wajib memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun dokumen asli kepemilikkannya tidak dikuasai oleh penjual. Sebelum lelang dimulai Pejabat Lelang wajib memperlihatkan kepada peserta lelang dokumen asli yang sudah diserahkan penjual/pemilik barang. Ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. d. Tempat Pelaksanaan Lelang Tempat pelaksanaan lelang diatur berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimana pada dasarnya tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. e. Waktu Pelaksanaan Lelang Ketentuan waktu pelaksanaan lelang diatur berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana yang


41

telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang . Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut: 1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat lelang Kelas II. 2) Waktu pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang non eksekusi sukarela yang dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja dengan adanya persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah setempat. 3) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar hari dan jam kerja diajukan oleh Penjual/Pemilik barang. 4) Surat persetujuan dilampirkan pada surat permohonan lelang. 5) Dokumen persyaratan lelang Hak Tanggungan. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri atas: 1) Daftar barang yang akan dilelang; 2) Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian atau Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual; 3) Syarat lelang tambahan dari penjual atau pemilik barang (apabila ada) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, antara lain: a) Jangka waktu bagi peserta lelang untuk meneliti atau melihat secara langsung fisik barang yang akan dilelang; b) Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli; dan/atau c) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing). Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut: 1) Salinan atau fotokopi Perjanjian Kredit; 2) Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Acte Pemberian Hak Tanggungan (APHT); 3) Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan ; 4) Salinan atau fotokopi Perincian Utang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;


42

5) Salinan atau fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; 6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; 7) Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan akan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan. Dokumen persyaratan lelang yang dimaksud di atas yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan “fotokopi sesuai dengan aslinya” oleh Pemohon Lelang.

f. Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Keterangaan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SKT) diatur berdasarkan

Pasal

22

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Ketentuan mengenai permintaan SKT diatur sebagai berikut: 1) Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan Setempat. 2) Permintaan penertiban SKT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 3) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, maka Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada penjual untuk meminta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan. 4) Berdasarkan Surat Keterangan Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II meminta SKT ke Kantor Pertanahan setempat. 5) Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab penjual/pembeli barang. g. Pembatalan sebelum lelang.


43

Pelaksanaan lelang dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga Peradilan, pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Pengadilan harus disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai. Lelang yang dibatalkan sebelum lelang maka penjual dan Pejabat lelang harus mengumumkan kepada Peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, syarat pembatalan lelang yaitu: 1) Pembatalan lelang atas permintaan penjual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual; 2) Pembatalan lelang disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai; 3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang penjual dan Pejabat lelang harus mengumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang;


44

4) Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan penjual, apabila penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang menyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan; 5) Pembatalan lelang atas permintaan penjual dikenakan Bea Lelang batal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor

106/PMK.06/2013

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang. Dalam pasal ini diatur mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dilakukan oleh Pejabat lelang dalam hal: 1) SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada; 2) Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi; 3) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan dengan objek lelang tersebut;


45

4) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus lelang non eksekusi; 5) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang; 6) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang; 7) Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 8) Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; 9) Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barang; atau 10) Penjual tidak menguasai fisik barang bergerak yang dilelang. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang atau menyerahkan Garansi Bank jaminan penawaran lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. h. Jaminan Penawaran Lelang dan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang Setiap lelang wajib adanya jaminan penawaran lelang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun bentuk jaminan penawaran lelang ditentukan


46

oleh penjual berupa uang jaminan penawaran lelang atau garansi Bank jaminan penawaran lelang. Dalam hal objek lelang berupa tanag dan/atau bangunan, peserta lelang wajib memenuhi ketentuan dan menunjukan nomor pokok wajib pajak. Sebagai syarat sebagai peserta lelang, uang jaminan penawaran lelang disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang. Jaminan penawaran lelang untuk garansi Bank nilai jaminan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa penyetoran uang jaminan penawaran lelang dilakukan melalui rekening KPKNL atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL. Untuk jenis lelang non eksekusi sukarela, penyetoran dilakukan melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/Pejabat Lelang Kelas II atau melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang Kelas II untuk lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Setiap pelaksanaan lelang, 1 (satu) penyetoran uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan. Terhadap jaminan penawaran lelang berupa garansi Bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia


47

Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 30 A bahwa penawaran lelang diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang kepada KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Garansi Bank dapat diterima dalam hal memenuhi: 1) Diterbitkan oleh Bank BUMN; 2) Batasan waktu klaim garansi Bank masih berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan lelang; dan 3) Memuat ketentuan antara lain: a) Bahwa

Bank

Penerbitan

melepaskan

hak

istimewanya

sebagaimana dimaksud Pasal 1831 KUHPerdata dan memilih menerapka Pasal 1832 KUHPerdata; b) Bank Penerbit akan membayar kepada peneriman garansi Bank sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang, jika pembeli wanprestasi; dan c) Bahwa Bank Penerbit harus membayar sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang paling lam 5 (lima) hari kerja sejak klaim diterima kepada penerima garansi Bank; Kepala KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II meminta konfirmasi secara tertulis kepada Bank Penerbit mengenai keaslian dan keabsahan garansi Bank, disertai fotokopi garansi Bank sejak garansi Bank diterima. Garansi Bank dinyatakan sah sebagai jaminan penawaran lelang apabila dinyatakan asli dan sah secara tertulis oleh Bank Penerbit. Jaminan


48

penawaran lelang tersebut berupa garansi Bank hanya dapat digunakan sebagai jaminan penawaran untuk 1 (satu) kali lelang. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 31, uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disetor paling lama sebelum lelang dimulai. Hal ini dapat juga disetor melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut. Besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai limit dan paling banyak sama dengan Nilai limit. Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, pengembalian uang jaminan penawaran lelang tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima, permintaan pengembalian harus disertai penyerahan bukti asli setoran dan fotokopi identitas dengan menunjukkan setoran aslinya


49

serta dokumen pendukung lainnya, dengan demikian uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang. Ini juga berlaku bagi jaminan penawaran lelang berupa garansi Bank. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 34 mengatur bahwa, dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, jika pembeli tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) uang jaminan penawaran lelang disetorkan seluruhnya ke kas negara dalam waktu (1) satu hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat lelang, dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Balai Lelang yang bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas II, jika pembeli tidak

melunasi

kewajiban

pembayaran

lelang

sesuai

ketentuan

(wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Balai Lelang dan dalam pelaksanaan lelang yang diselengarakan Pejabat Lelang Kelas II, jika pembeli wanprestasi uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan/atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Pejabat Lelang Kelas II. Pembeli dengan jaminan penawaran lelang berupa garansi Bank tidak

melunasi

kewajiban

pembayaran

lelang

sesuai

ketentuan


50

(wanprestasi) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 34A bahwa Kepala KPKNL/Pemimpin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II mengajukan klaim kepada Bank Penerbit garansi Bank dengan melampirkan surat yang menyatakan Pembeli Lelang telah wanprestasi dan hasil klaim jaminan penawaran lelang tersebut disetorkan ke kas negara/pemilik barang/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. i. Nilai limit Nilai limit lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai limit lelang, yang penetapannya menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Persyaratan adanya Nilai limit tersebut tidak berlaku bagi penjualan lelang non eksekusi sukarela atas barang bergerak milik orang, badan hukum atau badan usaha swasta. Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa penjualan/pemilik barang dalam menetapkan Nilai limit, berdasarkan penilian oleh penilai; atau penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Adapun penaksir/tim penaksir merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, kurator untuk benda seni dan antik/kuno.


51

Pemilik barang yang berhak menetapkan Nilai limit lelang pada lelang non eksekusi sukarela atas barang bergerak dan pada lelang non eksekusi sukarela atas barang bergerak berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai. Dalam hal Bank kreditur akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, penjual harus menetapkan nilai limir berdasarkan hasil penilaian dari penilai dan dalam hal lelang eksekusi sukarela Nilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai harus menetapkan Nilai limit. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Nilai limit lelang pada dasarnya tidak rahasia. Dalam lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela atas barang tidak bergerak, harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Ketentuan Pasal 38

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di mana dalam hal pelaksanaan lelang ulang, terdapat dua hal Nilai limit dapat diubah oleh penjual, yaitu dengan menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian dari penilai; atau menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir tim penaksir. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk


52

Pelaksanaan Lelang Pasal 39, mengatur Nilai limit harus dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh penjual kepada Pejabat lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. j. Pengumuman Lelang Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. Oleh karena itu penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat lelang, ini diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang, Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan dan menghimpun peminat lelang. Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman lelang paling sedikit memuat: 1)

Identitas penjual;

2)

Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;

3)

Jenis dan jumlah barang;

4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak, berupa tanah dan/atau bangunan; 5) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; 6) Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;


53

7) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang; 8) Nilai limit, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non eksekusi sukarela untuk barang bergerak; 9) Cara penawaran lelang; 10) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli; dan 11) Alamat

domain

KPKNL/Pejabat

Lelang

Kelas

II

yang

melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui email; Pengumuman lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran uang jaminan penawaran lelang atau penyerahan garansi Bank jaminan penawaran lelang. Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur cara

pelaksanaan

Pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota/kabupaten tempat barang berada. Bilamana tidak ada surat kabar harian, pengumuman diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibu kota provinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang yang akan dilelang.


54

Pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus melalui tiras/oplah paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten, paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota provinsi atau paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota negara. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria, pengumuman lelang akan dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras/oplah paling tinggi. Pengumuman utama/reguler

dan

lelang tidak

harus dapat

dicantumkan dicantumkan

dalam pada

halaman halaman

suplemen/tambahan/khusus dan penjual dapat menambah pengumuman lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluasluasnya. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44 yaitu: 1) Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar; dan 2) Pengumuman pertama diperbolehkan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui tempelan


55

yang mudah dibaca oleh umum seperti selebaran dan/atau melalui media

elektronik

termasuk

melalui

internet,

jika

Penjual

menghendaki pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian hal itu diperbolehkan. 3) Pengumuman lelang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan. Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur mengenai pengumuman lelang harus ditambahkan dengan pengumuman tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau paling kurang pada papan pengumuman di KPKNL dan di Kantor penjual, begitu pula dengan pengumuman berbentuk iklan baris melalui surat kabar harian yang paling sedikit memuat indentitas penjual, nama barang yang dilelang, tempat dan waktu lelang, serta informasi adanya pengumuman lelang tempel. Pengumuman lelang untuk pelaksanaan lelang eksekusi yang diulang, dilakukan dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa lelang barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:


56

1) Pengumuman lelang ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebih 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir; atau 2) Pengumuman lelang ulang berlaku jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan terakhir; dan 3) Pengumuman lelang ulang harus menunjukkan pengumuman lelang terakhir. Pengumuman lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan di luar wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada diatur dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

yaitu,

pengumuman dilakukan di surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten di tempat pelaksanaan lelang dan di tempat barang berada. Dalam hal pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di tempat pelaksanaan lelang dan/atau di tempat barang berada, karena tidak terdapat surat kabar harian, pengumuman lelang akan dilakukan disatu surat kabar harian nasional/ibu kota provinsi yang mempunyai peredaran di tempat pelaksanaan lelang, sedangkan terhadap pelaksanaan lelang yang objek lelangnya tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan disatu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.


57

Pengumuman lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat. Kekeliruan yang prinsipil menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyetoran. Ini diatur

dalam

Pasal

52

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Begitu pula jika terjadinya kesalahan maka ralat tidak diperkenankan dilakukan dalam halhal sebagai berikut: 1) Mengubah besarnya uang jaminan penawaran lelang; 2) Memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang; 3) Memajukan batas waktu penyetoran uang jaminan penawaran lelang; atau 4) Memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula. Rencana ralat pengumuman lelang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dan ralat pengumuman lelang harus diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjukan pengumuman lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang. 7. Risalah Lelang


58

Pasal 35 Vendu Reglement (Peraturan Lelang) mengatakan, bahwa “dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya, selama penjualan harus dibuat berita acara tersendiri”. Dari ketentuan ini, maka Pejabat lelang yang melaksanakan setiap lelang diwajibkan untuk membuat berita acara lelang, yang kemudian dinamakan dengan istilah “risalah lelang”. 43 Pasal 35 Vendu Reglement (Peraturan Lelang) mengatur risalah lelang sama artinya dengan “berita acara” lelang. Berita acara lelang merupakan landasan otentifikasi penjualan lelang, berita acara lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang. 44 Menurut Pasal 1 angka 16 Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud risalah lelang adalah : a. Berita acara pelaksanaan lelang; b. Dibuat oleh Pejabat Lelang; c. Mempunyai kekuatan pembuktian (bewijskracht, probatory force) yang sempurna (volledig, complete) bagi para pihak. Pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang, tidak sah (invalid), jika tanpa adanya risalah lelang. Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. 45

43

Rachmadi Usman, Op. Cit., 2016, hlm. 155. Tiora Purnama, Op.Cit., hlm. 104. 45 M. Yahya Harahap, Op.Cit., 2005, hlm. 169. 44


59

Kewajiban membuat risalah lelang tersebut diatur dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur lebih teknis hal-hal yang harus tercantum dalam risalah lelang. Pejabat lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut risalah lelang. Adapun risalah lelang terdiri dari: a. b. c. d. e.

Bagian Kepala; Bagian Badan; Bagian Kaki. Risalah Lelang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setiap RisalahLelang diberi nomor urut. Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur mengenai bagian kepala risalah lelang yaitu: a. Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka; b. Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang; c. Nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang Kelas I; d. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili Penjual; e. Nomor/tanggal surat permohonan lelang; f. Tempat pelaksanaan lelang; g. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; h. Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan: 1) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan 2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan 3) Keterangan lain yang membebani, apabila ada; i. Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang; j. Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; k. Cara penawaran lelang; dan l. Syarat-syarat lelang.


60

Bagian badan risalah lelang diatur dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu: a. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah; b. Nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang; c. Nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain; d. Bank kreditur sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal Bank kreditur sebagai pembeli lelang; e. Harga lelang dengan angka dan huruf; dan f. Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. Bagian Kaki Risalah Lelang diatur dalam Pasal 80 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang paling kurang memuat: a. b. c. d. e.

Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf; Banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf; Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf; Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf; Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf; f. Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan g. Tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa penjual, dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli, dalam hal lelang barang tidak bergerak. Risalah lelang sebagai perjanjian yang mengikat para pihak dalam lelang. Klausul risalah lelang yang merupakan hukum khusus yang berlaku bagi para pihak dalam lelang. 46 Risalah lelang merupakan jenis perjanjian

46

Tiora Purnama, Op.Cit, hal. 108.


61

baku yang ditetapkan oleh pemerintah karena isinya ditentukan oleh pemerintah tentang perbuatan tertentu yaitu perbuatan lelang. Blanko perjanjian jual beli lelang disediakan oleh Kantor Lelang, diserahkan kepada pembeli lelang dan penjual untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasannya sama sekali untuk pembeli dalam mempertimbangkan klausulklausul dalam risalah lelang sebagai syarat-syarat berlaku. 47 Untuk keseimbangan kepentingan penjual dan pembeli lelang, risalah lelang harus memuat klausul-klausul: a. b. c. d. e. f. g.

Klausul tentang pengumuman. Klausul tentang uang jaminan. Klausul tentang hak, kewajiban serta tanggung jawab penjual. Klausul tentang hak, kewajiban serta tanggung jawab pembeli. Klausul tentang fungsi Pejabat lelang/Kantor lelang sebagai perantara. Klausul tentang barang. Klausul tentang pembayaran hasil lelang, bea lelang dan kewajiban lainnya. Klausul tentang penyerahan barang. 48

h.

B. Pembukuan Lelang Bab V Kep. Menkeu Pasal 52-53 jo. Bab IV Kep. DJPLN Pasal 37-38 dimaksud mengatur pembukuan dan laporan lelang. Antara lain ditegaskan, Kantor Lelang menyelenggarakan pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang. Bendaharawan penerimaan Kantor Lelang wajib melakukan pencatatan

semua

penerimaan

dan

pengeluaran

serta

pembuatan

laporan/pertanggungjawaban semua penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang. 47 48

Ibid., hal. 111. Ibid., hal. 112-113.


62

Pelaksanaan tugas yang disebut di atas diatur lebih lanjut pada Pasal 37 dan Pasal 38 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002. Buku yang harus dibuat Kantor Lelang dan Balai Lelang diatur pada Pasal 37 Kep. DJPLN tersebut. 1. Buku yang Harus Dibuat Kantor Lelang a. Buku Permintaan Lelang; b. Buku Kas Pembantu; c. Buku Penjualan, Penyertaan, dan Tunggakan Hasil Lelang. 2. Buku yang Harus Dibuat Balai Lelang a. Buku Permintaan Lelang; b. Buku Penerimaan dan Penyerahan Barang; c. Buku Penerimaan dan Penyetoran Uang Hasil Lelang. 49

C. Laporan Lelang Laporan yang harus dibuat, baik oleh Kantor Lelang dan Balai Lelang merujuk pada Pasal 38 Kep. DJPLN tersebut. 1. Laporan yang Harus Dibuat Kantor Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II a. Jadwal Lelang; b. Realisasi Pelaksanaan Lelang; c. Perhitungan dan Pertanggungjawaban (selanjutnya disebut sebagai PPJ); d. Pembuatan Risalah Lelang; 49

M. Yahya Harahap, Op.Cit,2005, hal. 177.


63

e. Hasil Pelaksanaan Lelang di Luar Wilayah Lelang; f. Perkembangan Penanganan Perkara di Pengadilan; g. Frekuensi Penggalian Potensi Lelang; h. Daftar Pembeli Lelang; i. Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang. 2. Laporan yang Harus Dibuat Balai Lelang a. Jadwal Lelang; b. Daftar Pelelangan Barang; c. Daftar Penerimaan Barang; d. Penyetoran Biaya Administrasi; e. Laporan Kegiatan Tahunan; f. Daftar Pembeli Lelang Wanprestasi. g. Laporan yang Harus Dibuat Kantor Wilayah h. Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap Balai Lelang; i. Frekuensi Penggalian Potensi Lelang; j. Rekapitulasi Penerimaan Hasil Lelang Menurut Jenis/Asal Barang dan Pencapaian Target. 50

50

Ibid., hal. 178.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LELANG. Belanda (Dutch Auction). Dalam Lelang Belanda (Dutch Auction) merupakan

Recommend Documents