BAB II KEABSAHAN LELANG YANG DIDASARKAN DOKUMEN LELANG YANG TIDAK SAH. Istilah lelang berasal dari Belanda yaitu Vendu, sedangkan dalam bahasa

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II KEABSAHAN LELANG YANG DIDASARKAN DOKUMEN LELANG YANG TIDAK SAH 2.1. Pengertian dan dasar hukum lelang Istilah lelang berasal dari Belanda yaitu Vendu, sedangkan dalam bahasa inggris disebut Auction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikeluarkan oleh Depdikbud, Penerbit Balai Pustaka Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah : 1. Menjual dengan jalan lelang 2. Memberikan barang untuk dijual dengan cara lelang. Dalam Kamus Black Law Dictionary 9th Edition : auction : ‘public sale at white goods are sold to the person making the highest bids or offers’9 yang artinya penjualan di hadapan umum di mana barang-barang dijual kepada penawaran tertinggi. Pengertian lelang juga dapat dilihat dan dibaca di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan lelang dan pandangan para ahli, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Vendu Reglement, digunakan istilah penjualan di muka umum, Penjualan di muka umum adalah : Pelelangan atau penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga 9

BryanA. Garner, Black’s Law Dictionary 9th edition, West Publishing, United States of America Hal 149

24 TESIS

KEABSAHAN LELANG ...

ADITYA RAHMAWAN


37

dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau peniualan itu, atau diizinkan untuk ikutserta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup selain pengertian diatas, Polderman berpendapat bahwa Penjualan umum adalah “alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk sipenjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan, bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk mengadakaan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3, yaitu: 1) Penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid). 2) Ada kehendak untuk mengikat diri.3)Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.pelelangan / penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat”10 Roell berpendapat bahwa penjualan umum adalah 11 “suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih baik secara pribadi maupun perantaraan kuasanya dengan member kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan, sampai kepada saat di mana kesempatan itu lenyap” Definisi Roell tersebut difokuskan pada momentum terjadinya kesempatan. Kesempatan

itu

lenyap,

bila

sampai

tercapainya

persetujuan

antara

penjual/kuasanya dengan pembeli tentang harganya. Sedangkan menurut M.T.G. Maulenberg seorang ahli lelang negeri belanda dari Departemen of Marketing and Market Research Agricultural University of Wageningen12 “Auctions are an intermediary between buyers and sellers. Their main objective is price discovery.” 10

Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi Kedua, Penerbit PT Eresco Bandung, Bandung, 1987, hal. 106 11 Ibid, hal. 107. 12

TESIS

Sutardjo,1994, Pengetahuan Lelang, Jakarta : hlm 1


ADITYA RAHMAWAN


38

Mr. Wennek dari Balai Lelang Rippon Boswell and Company, Swiss mengatakan “An auction is a system of selling to this public, a number of individual items, one at a time, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the auction inivets offers of prices fot the item from the attenders”.13 Penjelasan yang lebih lengkap dapat kita temukan di Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, disebutkan bahwa Lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman lelang, berdasarkan pengertian tersebut, kantor lelang membatasi pengertian lelang hanya pada penjualan dimuka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan. Terdapat kerancuan antara pengertian lelang dalam arti penjualan barang dan lelang dalam arti pembelian barang. definisi ini difokuskan pada cara pelelangan barang jaminan. Cara tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam lelang adalah : 1. Penjualan barang 2. dilakukan di muka umum . 3. cara penawarannya secara lisan penawaran secara lisan adalah suatu penawaran yang dilakukan oleh penawar cukup dengan kata-kata yang diucapkan saja, sedangkan secara tertulis adalah suatu penawaran yang dilakukan penawar secara tertulis 13

TESIS

Ibid


ADITYA RAHMAWAN


39

4. harganya semakin meningkat atau menurun 5. didahului dengan mengumpulkan peminat Penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai. Dalam suatu pelelangan terdapat penawaran harga semakin meningkat dan penawaran harga semakin menurun, penawaran semakin meningkat merupakan penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat mengalami kenaika, misalnya harga yang pertama kali ditawarkan oleh pajabat lelang adalah Rp. 10.000.000,- tetapi pembeli berikutnya menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 15.000.000,- dan seterusnya, sehingga pembeli dengan penawaran tertinggi itulah yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Penawaran semakin menurun adalah suatu penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, dimana harga-harga barang yang ditawarkan kepada pembeli mengalami penurunan, contohnya pejabat lelang menetapkan harga Rp. 10.000.000,- ,tetapi pembeli pertama menawarkan Rp. 5.000.000,- dan pembeli terakhir menawarkan Rp. 7.000.000,- maka pembeli terakhir inilah yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Dari pengertian lelang dapat dikemukakan dua hal yang penting: 1. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang di muka umum. Karena itu, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan secara lelang seperti pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sering disebut dengan “lelang tender” diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


40

Peraturan Presiiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tidak termasuk di dalamnya. 2. Di dalam pengertian lelang harus dipenuhi 5 unsur, yaitu: 

Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang.



Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau secara turun-turun dan/atau secara tertutup dan tertulis tanpa memberi

prioritas kepada pihak manapun

untuk membeli. 

Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, keceuali kepada para calon peminat melampaui

lelang dengan penawaran tertinggi yang telah harga

limit

dapat

ditunjuk

sebagai

pemenang/pembeli. 

Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan.



Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif.

Jadi, lelang adalah cara penjualan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Vendu Reglement Stb. 1908. Peraturan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini masih berlaku secara nasional dengan berbagai

penyesuaian seperlunya dan dilaksanakan dengan

Vendu Instructie Stb 1908 dan Peraturan Pemerintah tentang pemungutan bea lelang Stb. 1949 Nomor 390. Karena itu lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


41

specialist). Selanjutnya, lelang sebagai perjanjian, terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Hal tersebut sebagai tahap perjanjian obligatoir yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli lelang, sehingga tahap perjanjian obligatoir dalam penjualan lelang yaitu sejak pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Dalam lelang, keempat unsur dalam perjanjian jual beli terpenuhi, ada penjual lelang, ada pembeli lelang, ada barang yang menjadi objek lelang, dan ada harga yang terbentuk dalam penawaran terakhir yang ditunjuk pejabat lelang. Lelang adalah

sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli

sebagaimana diatur oleh BW juga berlaku dalam lelang. Lelang tunduk pada ketentuan umum dari BW Buku III Bab I dan II, sehingga atas suatu pelaksanaan lelang berlaku asas-asas perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata. Dalam Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan, “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang”. Lelang di Indonesia telah diatur dalam dalam berbagai peraturan umum dan peraturan khusus. Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu:

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


42

a. BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain: Pasal 389, 395, 1139 (1), 1149 (1). b. RGB (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927/227 Pasal 206-228. c. RIB/HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Stbl. 1941/44 Pasal 195-208. d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. e. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13. f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 dan 273. h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41. j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan,Pasal 6. k. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, l. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


43

n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 48. o. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang, yaitu: a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang)

Staatsdlad1908:198 sebagaiman

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staablaad 1941:3.

Vendu

Reglement mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang Lelang. Bentuk peraturan ini reglemen bukan ordonansi yang dapat dianggap sederajat dengan undangundang, karena pada saat pembuatannya belum dibentuk volksraad. b. Vendu Instructie(Instruksi Lelang)

Staatsblaab1908 190 sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaab1930:85. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan vendu reglement. c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). d. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2004.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


44

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan. f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan g. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

106/PMK.06/2013,

tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. h. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013, tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang, i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang

Pejabat Lelang Kelas I. j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang

Pejabat Lelang Kelas II. k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. 2.2. fungsi dan asas lelang Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Sejak lahirnya konsep lelang yang

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


45

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, setidaknya ada tiga tujuan diaturnya lelang dalam hukum Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan perdaganggan. Lelang dalam dunia perdaganggan pada dasarnya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan pihak penjual. Keunikan penjualan secara lelang adalah bahwa dalam penjualan tersebut pihak yang akan mengadakan perjanjian (pihak pembeli) tidak dapat ditunjuk sebelumnya. Mengingat adanya fungsi privat lelang ini di dalam praktek terdapat jenis pelayanan lelang terhadap pihak swasta yang dikenal dengan sebutan “Lelang sukarela” maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.14 Fungsi publik dari lelang yaitu : 1. Mengamankan asset yang dimiliki/dikuasai negara untuk meningkatkan efesiensi

dan

tertib

administrasi

dari

pengelolaan

asset

yang

dimiliki/dikuasai negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ICW jo. Inpres No.9 tahun 1970 2. Pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum dari barang eksekusi, sita pengadilan sebagai bagian dari sistim hukum secara perdata, pajak dan penggadaian.

14

Sutardjo. (1993). Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang timbul dalam Praktek, Jakarta.hal 8

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


46

3. Mengumpulkan penerimaan dalam bentuk bea lelang 4. Mendukung Law Enforcement di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dll.,

yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan/

termasuk Hak Tanggungan. Fungsi Budjeter Lelang adalah mengumpulkan Penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang, PPh dan BPHTB/guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Melakukan jual beli melalui lelang memiliki kelebihan tersendiri, Kelebihan dari proses jual beli melalui pelelangan, adalah : 1. Obyektif : lelang dilaksanakan secara terbuka, tidak ada prioritas diantara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta lelang akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang obyektif. 2. Kompetitif : lelang menciptakan mekanisme penawaran dengan persaingan bebas antara penawaran sehingga akan tercapai harga yang wajar. 3. Built in control : lelang diumumkan lebih dahulu dan dilaksanakan di depan umum, ini berarti bahwa pelaksanaan lelang dilakukan secara umum. Bahkan sejak diumumkan pihak yang berkeberatan dapat mengajukan verzet / sanggahan. 4. Authentik : dari setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang melalui proses penjualan melalui lelang.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


47

Penggolongan lelang dapat dilihat dari cara penawarannya, jenis barang yang dilelang, dan lelang karena eksekusi dan bukan eksekusi.15 1. Penggolongan lelang dari cara penawarannya Penggolongan lelang dari cara ini merupakan penggolongan lelang berdasarkan cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, cara penawaran ini dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Penggolongan penawaran secara lisan ini cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata di depan para peserta lelang. Pelelangan dengan cara tertulis merupakan penawaran yang dilakukan dalam bentuk tertulis. Penjual atau pejabat lelang telah menyiapkan harga barang yang akan dilelang kepada peserta lelang. Peserta lelang tinggal menawarkan sesuai harga yang dikehendakinya. 2. Penggolongan lelang dari aspek objeknya Lelang dari jenis ini merupakan pelelanngan yang didasarkan pada objek atau barang / benda yang akan dilelang oleh juru lelang. Penggolongan lelang ini dapat dibagi 2 macam yaitu benda bergerak dan tidak bergerak ,benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak berpindah atau dipindahkan seperti tanah, tanah pekarangan beserta bangunannya, dan sebagainya 3. Penggolongan lelang dari aspek eksekusi Pelelangan dari aspek eksekusi merupakan pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan atas dasar adanya putusan pengadilan. Penggolongan lelang dari 15

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hal 245

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


48

aspek ini dibagi menjadi dua macam, yaitu noneksekusi dan eksekusi, pelelangan non eksekusi adalah pelelangan yang dilaksanakan tanpa adanya putusan hakim, sedangkan pelelangan eksekusi adalah pelaksanaan lelang berdasarkan putusan hakim atau yang disamakan dengan itu, eksekusi sendiri dapat dibedakan menjadi 1. Eksekusi dalam perkara pidana yaitu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa 2. Eksekusi dalam perkara perdata yaitu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh juru sita Sifat lelang eksekusi antara lain:16 Lelang benda yang berawal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas Negara sebagai hasil penerimaan APBN. Lelang benda yang berasal dari rampasan yang dilakukan oleh tim penyidik dan pengusutan lelang perkara pidana dalam bidang bead an cukai, hasil lelang seluruhnya diserahkan kepada bendaharawan bea cukai setelah dikurangi dengan biaya biaya yang bersangkutan. Lelang benda sitaan pengadilan negeri yaitu lelang benda yang berkaitan dengan perkara perdata hasil lelangnya diserahkan kepada panitera dan bergantung pada putusan hakim. Hasil lelang tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) yaitu hasil lelang dari benda benda jaminan si debitur

16

TESIS

H. Salim HS, Loc.cit, hal 246


ADITYA RAHMAWAN


49

kepada badan pemerintah atau BUMN (badan Usaha Milik Negara) atau kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan sebagainya misalnya hasil lelang benda yang menjadi jaminan kredit macet dari bank pemerintah, dibayarkan oleh BUPN kepada kreditur yang bersangkutan Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas Negara sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak Dari ketiga penggolongan lelang sebagaimana dijelaskan diatas, penggolongan lelang yang paling prinsip adalah pelelangan atas dasar eksekusi. Karena dengan adanya pelelangan atas dasar eksekusi, maka akan melahirkan lelang dari cara penawarannya dan objeknya Berkaitan dengan hal pelunasan hutang yang ditanggung debitor dan lelang, tidak akan pernah lepas dari peranan Eksekusi, apabila pihak debitor dalam pelaksanaannya cidera janji (wanprestasi) terhadap ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Maka ditinjau dari segi Yuridis eksekusi menurut hukum

acara perdata adalah

“menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap , cara melaksanakan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum, apabila pihak tergugat diatur dalam pasal 195 HIR serta pasal pasal berikutnya 17

17

TESIS

M, Yahya Harahap, 1998, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,


ADITYA RAHMAWAN


50

Terdapat tiga pakar hukum yang memberikan pengertian secara baku sebagai dasar untuk memahaminya lebih jauh tentang pengertian eksekusi, istilah eksekusi menurut R Subekti dan Retno Wulan Susanto dialih bahasakan dan diartikan sebagai “pelaksanaan putusan” R Soepomo menyatakan bahwa “hal menjalankan putusan hakim’’ artinya sama dengan Eksekusi. Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan , beberapa penulis di bidang hukum umumnya memberlakukan istilah “pelaksanaan putusan” merupakan kata ganti eksekusi18 Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai dari pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap , artinya mempunyai daya laku mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah pengguugat dan tergugat, apabila salah satu masih melakukan upaya hukum, yaitu pihak yang kalah perkara maka putusan hakim atas perkara tersebut belum memiliki daya laku mengikat atau belum memiliki kekuatan eksekutorial Untuk mewujudkan optimalisasi hasil lelang, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, setiap

18

Mangasa Manurung, Hambatan dalam pelaksanaan lelang jaminan Hak Tanggungan, Karya Ilmiah

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


51

pelaksanaan lelang harus selalu memperhatikan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. 19 Asas Keterbukaan Asas keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundangundangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang. Asas Keadilan Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya yang berjudul Rhetorica, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut

19

Anonim, diakses di http://www.balailelang.co.id/index.php/home/asas-asas-dalampelaksanaan-lelang, pada tanggal 10 Desember 2014

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


52

prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (good faith). Black’s Law Dictionary 9th edition, memberikan pengertian itikad baik adalah “in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”20. Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuanketentuan yang tidak tertulis, yaitu kepatutan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide: Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (acta van transport) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tidak sah (invalid). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang. 20

TESIS

BryanA. Garner, Op.Cit


ADITYA RAHMAWAN


53

Asas Efisiensi Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang relatif murah. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggara

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Subjek Penjualan Dalam pelaksanaan penjualan secara lelang terdapat beberapa subyek yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan penjualan secara lelang tersebut, yaitu:

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


54

a. Pemohon/ penjual lelang Pemohon lelang/penjual lelang adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan kekantor lelang agar barang yang dimiliki/dikuasai dapat dilelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang, atau orang/badan hukum yang oleh undangu ndang atau yang berlaku diberikan wewenang untuk menjual barang melalui pelelangan. Pemohon lelang / penjual lelang berhak : 

Memilih cara penawaran lelang



Menetapkan Besarnya uang jaminan



Menetapkan harga limit barang



Menetapkan syarat-syarat lelang



Menerima uang hasil lelang



Meminta kutipan / salinan risalah lelang berikut bukti-bukti terkait

Disamping mempunyai hak penjual lelang juga mempunyai kewajiban yaitu : 

Mengajukan permohonan lelang



Melengkapi syarat-syarat / dokumen - dokumen lelang



Mengadakan pengumuman lelang



Membayar bea lelang penjual



Menyerahkan barang dan dokumen terkait pemenang lelang



Membayar PPh Pasal 25 bila yang dilelang merupakan tanah dan atau tanah bangunan



TESIS

menaati tata tertib lelang


ADITYA RAHMAWAN


55

Vendu Reglement tidak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab penjual. Vendu Reglement hanya mengatur hak penjual yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 , yaitu syarat syarat penjualan, pasal 22Vendu reglement secara implicit mengatur kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian dan biaya yang menjadi beban. b. Peserta lelang Peserta lelang adalah perorangan atau badan Hukum / usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang (Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang) c. Pembeli Lelang Pembeli lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang., hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang) 2.3 Prosedur Pelaksanaan & syarat sahnya suatu Lelang Prosedur lelang merupakan rangkaian perbuatan – perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang / pra lelang, saat

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


56

lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan, Prosedur pelaksanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :21 1. Tahap persiapan lelang : tahap persiapan lelang menyangkut mulai dari permohonan lelang , penetuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, melakukan permintaan surat keterangan tanah dan penyetoran dan penyetoran uang jamina, pada tahap persiapan lelang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

Menerima surat permohonan lelang dan meneliti surat tersebut beserta lampiran – lampiran yang mendukung sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 Vendu Reglement



Kepala kantor / pejabat lelang memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang serta meneliti legalitas subjek maupun objek lelang. Jika dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, pejabat lelang wajib meminta kelengkapan berkas dokumen. Jika dokumen persyaratan

lelang

yang

ada

ternyata

masih

meragukan

kebenarannya, makan pejabat harus menyelesaikanny terlebih dahulu dengan cara meninjau secara langsung objek lelang tersebut 

Kepala kantor / pejabat lelang menetapkan jadwal lelang berupa hari, tanggal, dan pukul serta tempat lelang yang ditujukan kepada penjual



penjual mengumumkan lelang



Kepala kantor lelang memberitahukan kepada penghuni bangunan akan adanya rencana pelaksanaan lelang

21

TESIS

Purnama Tioria Sianturu, Op.Cit, Hal 82-84


ADITYA RAHMAWAN


57



Kepala Kantor Lelang memintakan Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat apabila yang dilelang adalah tanah

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Petunjuk pelaksanaan lelang, Suatu permohonan lelang harus diajukan secara tertulis, permohonan lelang harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang. Kantor lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang dipenuhi, dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum artinya dapat pada setiap permohonan lelang untuk setiap jenis lelang, seperti daftar barang, surat keputusan penunjukan penjual. Mengenai waktu dan tempat lelang sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 Vendu Reglement, “Bahwa barang siapa mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang, atau di tempat-tempat dimana ditempatkan pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan memberitahukan pada hari atau hari hari apa penjualan hendak diadakan . Mengenai tempat lelang Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan pada pasal 20 (1) dan pasal 20 (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, antara lain: a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


58

b. Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal untuk barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.

2. Tahap pelaksanaan lelang, tahap pelaksanaan lelang menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan nilai limit , pelaksanaan penawaran lelang, penunjukan pembeli. Pada tahap pelaksanaan lelang hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

Pejabat lelang mengecek peserta lelang / kuasanya, kehadiran dan keabsahan sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan



Pejabat lelang memimpin lelang dengan memulai pembacaan kepala risalah Lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengan Tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, pejabat lelang dan penjual lelang. Pertanyaan yang mengenai barang dijawab oleh penjual, sedangkan pertanyaan yang mengenai pembayaran, surat-surat penting dan lain lainnya dijawab oleh pejabat lelang.



Peserta lelang mengajukan penawaran lelang yang dilakukan setelah pejabat lelang membacakan kepala risalah lelang.



Cara penawaran lisan dilakukan dengan cara : a. pejabat lelang menawarkan barang mulai dari nilai limit

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


59

b. Melaksanakan penawaran dengan harga naik-naik dengan kelipatan kenaikan ditetapkan oleh pejabat lelang. c. Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit ditetapkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang 

Penawaran tertulis dilakukan dengan cara : a. Formulir penawaran lelang disediakan oleh Kantor Lelang, dibagikan kepada peserta lelang b. Setelah pejabat lelang membacakan kepala risalah lelang, peserta lelang diberikan kesempatan untuk mengisi dan mengajukan penawaran secara tertulis kepada pejabat lelang sesuai waktu yang telah ditentukan c. Pejabat lelang menerima amplop yang berisi nilai limit dari pejabat penjual dan menunjukkan amplop tersebut kepada peserta lelang. Penyerahan harga limit dari penjual kepada pejabat lelang dalam amplop tertutup. Hal ini tidak berlaku, jika nilai limit diketahui terlebih dahulu d. Pejabat lelang membuka surat penawaran bersama sama dengan pejabat penjual e. pejabat lelang dan penjual membubuhkan paraf masing masing pada surat penawaran yang disaksikan oleh peserta lelang, penawaran tersebut dicatat dalam daftar rekapitulasi penawaran lelang f. Jika penawaran belum mencapai nilai limit maka lelang dilanjutkan dengan cara penawaran lisan dengan harga makin

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


60

meningkat, jika tidak ada penawar yang bersedia menaikkan penawaran secara lisan

makin meningkat maka lelang

dinyatakan ditahan, barang tidak terjual g. Jika ada dua atau lebih penawar tertinggi yang sama dan telah mencapai nilai limit, maka untuk menentukan pemenang lelang, para penawar yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebutdilakukan penawaran kembali secara lisan untuk menaikkan penawaran lisannua sehingga terdapat satu orang saja penawar teringgi. Penawar tertinggi tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang / pembeli lelang Mengenai uang jaminan, uang jaminan adalah uang yang disetor terlebih dahulu sebgai syarat sahnya menjadi peserta lelang, bagi lelang yang dipersyaratkan adanya uang jaminan sebgaimana

dijelaskan

pada

pasal

29

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan mengatur adanya keharusan peserta lelang mengatur adanya keharusan peserta lelang menyetor uang jaminan penawaran lelang kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertama dan lelang sukarela Setelah proses penawaran lelang selesai risalah lelang ditutup dengan ditandatangani oleh pejabat lelang, penjual. Dalam hal barang yang dilelang adalah barang tetap. Pembeli turut menandatangani risalah lelang, tetapi untuk barang bergerak pembeli tidak perlu menandatangani risalah lelang.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


61

Tahap Pasca Lelang , pasca lelang menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang dan pembuatan risalah lelang. Pada tahap pelaksanaan lelang hal-hal yang harus dilakukan adalah sebgai berikut : 1. Pembayaran harga lelang. Waktu pembayaran menurut ketentuan 3x24 jam setelah lelang. Bea lelang pembeli dipungut sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2003 dan uang miskin berdasarkan pasal 18 Vendu Reglement , atas pembayaran tersebut Pembeli lelang berdasarkan bukti pelunasan yang diterbitkan kantor lelang meminta dokumen kepemilikan barang yang dibelinya ke penjual 2. Penyetoran hasil lelang. Pejabat lelang setelah menerima hasil lelang melakukan penyetoran lelang kepada yang berhak. Bea lelang, uang miskin, pajak penghasilan disetor ke Kas Negara, sedang harga lelang dikurang bea lelang penjual disetorkan kepada penjual. 3. Pembuatan risalah lelang . Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa minuta, salinanm petikan, dan grosse risalah lelang.Pejabat Lelang memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. Petikan risalah lelang khusus barang tetap diberikan kepada pembeli, setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan. 4. Pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak menang, uang jaminan dikembalikan kepada penyetor yang bersangkutan selambat lambatnya satu hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan permintaan pengembalian uang jaminan peserta lelang.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


62

2.4 Keabsahan suatu dokumen hukum dalam lelang

Dalam suatu lelang terdapat legalitas formal subjek dan objek lelang yang adalah suat kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang / penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang / penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013, tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang, dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri dari : 1. Salinan / fotokopi surat keputusan penunjukan penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan atau perjanjian / surat kuasa penunjukan balai lelang sebagai pihak penjual 2. daftar barang yang akan dilelang 3. surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan / atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau hak pakai diatas tanah Hak Pengelolaan 4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan / penyetoran hasil bersih data lelang berupa : a. data yang diperlukan untuk pengisian surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang kurangnya meliputi kode satker

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


63

pemohon lelang, kode kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode mata anggaran penerimaan (MAP), Apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke kas Negara oleh Bendahara Penerimaan b. Nomor Rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke pemohon lelang. 5. Syarat lelang tambahan dari Penjual / pemilik barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan antara lain : a. Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang b. Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli dan / atau c. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing) Pada pasal 6 menjelaskan tentang dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari : a. Salinan / fotokopi pernyataan bersama / penetapan jumlah piutang Negara b. Salinan / fotolopi surat paksa c. Salinan / Fotokopi Surat Perintah Penyitaaan d. Salinan / Fotokopi Berita Acara Sita e. Salinan / Fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sita f. Salinan / Fotokopi Perincian Hutang

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


64

g. Salinan / Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada Penanggung Hutang / penjamin hutang h. Asli / fotokopi bukti kepemilikan hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari kepala seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / hak dengan menyebut alasannya Untuk lelang eksekusi Pengadilan terdiri dari : a. Salinan / fotokopi putusan dan / atau penetapan pengadilan b. Salinan / fotokopi penetapan aanmaning / teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan c. Salinan / fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan d. Salinan / fotokopi Berita Acara Sita e. Salinan / fotokopi perincian hutang / jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono gini f. Salinan / fotokopi Surat pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi dan g. asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan / hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan / hak atau apabila bukti kepemilikan / hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan / surat keterangan dari penjual bahwa barang barang

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


65

tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / hak dengan menyebutkan alasanya . Untuk lelang Eksekusi Pajak (pajak pemerinta pusat / daerah) terdiri dari : a. Salinan / fotokopi Surat Tagihan Pajak / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding b. Salinan / Fotokopi surat Teguran c. Salinan / fotokopi Surat Paksa d. Salinan / fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan e. Salinan / fotokopi Berita Acara Pelaksaan Sita f. Perincian Jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan g. Asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan hak apabila berdasarkan peraturan

perundang

undangan

diperlukan

adanya

bukti

kepemilikan hak dengan menyebutkan alasannya Untuk Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari : a. Salinan / fotokopi Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga b. Salinan / fotokopi Daftar Boedel Pailit c. Surat Pernyataan dari balai harta peninggalan / Kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana d. Asli dan atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti dokumen lain yang menyatakana asset merupakan millik terpailit dalam hal asset masih tertulis atas nama pihak ketiga

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


66

e. Penetapan dari hakim pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi f. Asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan / hak apabila berdasarkan peraturan

perundang

undangan

diperlukan

adanya

bukti

kepemilikan / hak atau apabila bukti kepemilikan / hak tidak dikuasai harus ada surat keterangan / pernyataan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / hak dengan menyebutkan alasannya g. Surat persetujuan Hakim pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang , dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali Lelang eksekusi pasal 6 Hak Tanggungan terdiri dari a. Salinan / fotokopi perjanjian kredit b. Salinan / fotokopi sertipikat hak tanggungan dan Akta pemberian Hak Tanggungan c. Fotokopi sertipikat tanah yang dibebani hak tanggungan d. Salinan / fotokopi perincian hutang / jumlah kewajiban kreditor yang harus dipenuhi e. Salinan / fotokopi bukti bahwa a. Debitor wanprestasi antara lain surat-surat peringatan b. Debitor telah pailit antara lain berupa putusan pailit dan atau penetapan insolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditor separatis)

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


67

c. Debitor merupakan bank dalam hal likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha , atau eks BPPN f. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdatadan atau tuntutan pidana g. salinan / fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan , kecuali debitor hak tanggungana adalah bank dalam hal likuidasi, bank beku Operasional, Bank

Beku

operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau eks BPPN. h. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor dan tanggal laporan penilaian dalam hal a. Kreditor akan menjadi peserta lelang atau b. nilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) Lelang Eksekusi Fiducia a. salinan/fotocopy Perjanjian Fiducia b. salinan/fotocopy Sertifikat Fiducia dan Pemberian Hak Fiducia c. salinan/fotocopy bahwa debitor wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


68

d. Surat pernyataan dari kreditor bahwa barang yang akan dilelang berada atau tidak berada dalam penguasaan kreditor e. surat pernyataan dari kreditor yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana Lelang Barang Rampasan a. salinan/fotocopy Putusan Pengadilan b. Salinan/fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan c. salinan/fotocopy Berita Acara Sita d. salinan/fotocopy Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan e. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lelang Barang Sitaan berdaarkan pasal 15 KUHAP a. salinan/fotocopy Surat Ijin Penyitaan dari Pengadilan b. salinan/fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan c. salinan/fotocopy Berita Acara Sita d. persetujuan dari tersangka atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada Tersangka e. Ijin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Hakim yang menyidangkan perkara dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


69

a. salinan/fotocopy Berita Acara Temuan b. pengumuman barang temuan c. salinan/fotocopy Surat Keputusan Penjualan Barang temuan Lelang Barang Temuan a. Salinan / fotokopi berita acara Barang Temuan b. Salinan / Fotokopi Pengumuman Barng Temuan c. Salinan / Fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan d. Salinan / Fotokopi bukti kepemilikan apabila berdasarkan peraturan perundang undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan / hak atau apabila bukti kepemilikan tidak dikuasai harus ada surat peenyataan tertulis dari penjual bahwa barang – barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan beserta alasannya Lelang Piutang dan Saham a. salinan/fotocopy bukti adanya piutang atau bukti kepemilikan saham b. Daftar Piutang atau saham yang akan dilelang dan dibuat secara rinci dan sekurang-kurangnya memuat nama debitur/pihak yang berhutang atau nama pemiliks saham, jumlah piutang atau saham dan dasar/alas hukum terjadinya piutang atau terjadinya kepemilikan saham. c. Pernyataan penjual bahwa piutang tersebut benar-benar ada dan merupakan hak/milik penjual.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


70

Lelang Sukarela a. Surat Kuasa untuk menjual dari pemilik, apabila Penjual bukan Pemilik b. Surat pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak dalam sengketa c. Surat pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana d. Asli dan fotocopy bukti kepemilikan hak. Syarat-syarat ini akan digunakan oleh Pejabat Lelang untuk memastikan kebenaran legalitas subyek dan obyek Lelang dan juga untuk penyusunan Risalah Lelang (ada pada tahap pasca lelang) dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 VR syarat-syarat dimaksud harus disampaikan kepada Kantor Lelang Negara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang. Legalitas suatu barang, dimana untuk mengetahuinya, Pejabat Lelang dapat melakukan permintaan keterangan kepada instansi terkait atau keterangan pihak pemohon atau pemilik barang, sehingga jika terdapat gugatan yang berkaitan dengan hal tersebut maka instansi terkait lah yang bertanggung gugat. Misalnya dalam pencocokan atas keterangan yang berkaitan dengan barang berupa tanah maka dimintakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanak (SKPT) dari BPN, mengenai kendaraan bermotor maka dimintakan surat BPKB, lukisan dengan meminta surat pernyataan pemilik, kekayaan milik pemerintah dengan memita surat keputusan penghapusan yang mana kesemuanya itu telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi dalam setiap proses pelelangan.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


71

Pengumuman lelang yang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum pelelangan dilaksanakan adalah salah satu cara pencegahan timbulnya gugatan, sehingga gugatan tersebut dapat dihindarkan. Dimana maksud dan tujuan dari pengumuman adalah antara lain : 1. memberikan kesempatan pada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pengumuman, khususnya pada saat pengumuman lelang ekseskusi pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan/verset untuk menunda pelaksanaan lelang. 2. memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk membeli barang dari pelelangan 3. mencari pembeli yang potensial 2.5 Peralihan Hak Melalui Lelang Lelang

termasuk

perjanjian

bernama/

perjanjian

khusus

karena

mempunyai nama sendiri “lelang” yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang yaitu dalam Vendu Reglement, lelang tidak secara khusus diatur dalah BW tetapi termasuk perjanjian bernama diluar BW, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1319 yang membedakan antara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama atau perjanjian khusus dan perjanjian umum, perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari hari, diluar perjanjian khusus lahir perjanjian umum yaitu perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam BW tetapi terdapat dalam masyarakat yang lahir dari praktek asas

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


72

kebebasan berkontrak contohnya perjanjian sewa beli

22

, pasal 1319 BW

menyebutkan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu”. Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual beli, maka ketentuan jual beli sebagaimana diatur oleh BW juga berlaku dalam lelang. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga, lelang adalah perjanjian jual beli, hubungan hukum yang terdapat pada lelang adalah hubungan hukum jual beli antara penjual lelang dengan pembeli lelang dengan perantara pejabat lelang.23 Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil artinya lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli lelang syarat-sayarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 BW, mengenai unsur pokok yaitu barang dan harga lelang yang terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang, sifat konsensuil dari jual beli dijelaskan pada pasal 1458 BW yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi

22

Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi hukum perikatan, , citra aditya bakti, jakarta

23

Purnama Tioria Sianturu, Op.Cit, Hal 97

hal 91

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


73

antara kedua belah pihak sewaktu mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barng belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian lelang hanya obligatoir saja artinya lelang belum memindakkan hak milik, lelang baru meletakkan hak meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Lelang sebagai Jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik kebendaan yang dijual. Lelang sebagai alas hak (rehtsitel) berupa perjanjian konsensuil, obligatoir, untuk menjadi dasar perjanjian kebendaan atau levering, sahnya suatu penyerahan dalam lelang lebih tepatb menggunakan ajaran abstrak yang harus ditafsirkan bahwa untuk sahnya penyerahan itu tidak perlu adanya title yang nyata cukup adanya putatieve title. Adapun alas an karena dalam lelang yang berwenang menguasai benda bukan pemilik melainkan kreditor yang mempunyai hak untuk menyita harta debitor bahkan berwenang menguasai berada pada lembaga eksekusi24 Penyerahan atas barang bergerak dalam lelang dilakukan pemindahan hak kebendaan baik secara fisik dan nyata melalui penyerahan nyata, dengan cara oenyerahan fisik dari kebedaan tersebut dari penjual dan pembeli sesuai prinsip bezit atas kebendaan bergerak sebagaimana disebut dalam pasal 1977 (1) BW. Penyerahan hak milik atas barang tidak bergerak khususnya tanah oleh penjual pada perjanjian jual beli diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang Pokok

24

TESIS

Ibid Hal 114


ADITYA RAHMAWAN


74

Agraria, pada pasal 19 ditentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana menurut peraturan tersebut hak milik atas tanah juga berpindah pada saat dibuatnya akta di muka pejabat tersebut 25, begitu juga dalam pelaksanaan lelang, penyerahan hak milik atas barang yang dilelang dilakukan setelah ditunjuk salah seorang peserta lelang sebagai pembeli lelang dan dibuatkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum. 2.6 Pembatalan lelang karena dokumen hukum yang tidak sah, dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1497 K / Pdt /2001 a. Kasus Posisi Perkara ini antara Joshua H Halim sebagai penggugat melawan PT Bank Delta sebagai tergugat I, Andreas Erwin sebagai tergugat II, dan Pemerintah cq Departemen Keuangan cq Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta sebagai tergugat III Posita Gugatan antara lain Bahwa Tergugat I pada tanggal 10 Maret 1993 telah memberikan fasilitas kedit berupa rekening koran kepada Turut Tergugat dengan jaminan sertifikat milik Penggugat asli yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No.548/Grogol Utara, seluas 469M2, selama Tergugat asli I memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat asli, dimana Penggugat asli sebagai Penjamin dan Turut Tergugat asli

25

Budi Hardiansyah perbandingan yuridis antara mekanisme lelang dengan Jual Beli, menurut BW, 2004, hal 44

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


75

telah memenuhi segala kewajibannya yaitu melakukan penyetoran melalui rekening Koran, tetapi Bahwa usaha Turut Tergugat asli mengalami kemacetan sehingga Turut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat asli I, maka Tergugat asli I mengajukan permohonan eksekusi atas hutang Turut Tergugat asli melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas sertifikat tanah milik Penggugat asli tanpa melibatkan atau memberitahukan Penggugat asli sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap objek lelang yang sekarang sedang disengketakan ; Penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh Tergugat asli III pada tanggal 26 Desember 1995 sebagaimana tertuang dalam risalah Lelang No.840/1995-1996 (bukti P-3) tidak diketahui dan tidak melibatkan Penggugat asli sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan obyek sengketa, apalagi Penggugat asli sebagai Penjamin atas pinjaman Turut Tergugat asli tidak diberi tahu ; bahwa atas dasar itu penggugat berkeyakinan Bahwa penjualan dimuka umum yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar hukum dan karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum Bahwa penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh Tergugat asli II dengan menetapkan Tergugat asli II sebagai pemenang lelang adalah perbuatan melanggar hukum karena :

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


76



Eksekusi lelang guna memenuhi kewajiban Turut Tergugat asli terhadap Tergugat asli I tidak ditetapkan berapa jumlah yang pasti sebagai kewajiban Turut Tergugat asli ;



Pembeli lelang yang ditetapkan oleh Tergugat asli III adalah Tergugat asli II padahal pembeli lelang tersebut hanyalah satusatunya pembeli yang hadir pada waktu lelang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Penggugat asli tidak pernah diberitahu tentang adanya pelaksanaan penjualan dimuka umum, apalagi penjualan lelang tersebut hanya 1 (satu) kali diumumkan di Harian Merdeka ;



Pembeli

lelang

yang

ditetapkan

oleh

Tergugat

asli

III

sesungguhnya adalah Pejabat Bank Tergugat asli I sehingga penjualan tersebut patut diduga sebagai suatu konspirasi untuk merugikan Penggugat asli dan Turut Tergugat asli ; 

Pembeli lelang adalah karyawan Tergugat asli I sehingga penjualan dimuka umum telah mempunyai motivasi jahat yang merugikan Penggugat asli, apalagi sekarang ini telah terbukti pembeli lelang tersebut memperoleh dana untuk membayar kepada Tergugat asli I, dananya berasal dari Tergugat asli I ;

Bahwa penjualan dimuka umum/lelang yang dilakukan oleh Tergugat asli III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan Tergugat asli II sebagai pemenang lelang adalah tidak berdasarkan hukum dan

TESIS

oleh

karenanya

mohon

Pengadilan


Negeri

Jakarta

Selatan

ADITYA RAHMAWAN


77

membatalkan atau menyatakan batal demi hukum risalah lelang No.840/1995-1996 tertanggal 26 Desember 1995 karena Pembeli Lelang (Tergugat asli II) adalah orang yang ditunjuk oleh Tergugat asli I untuk membeli dengan harga murah/tidak sesuai dengan harga pasaran setempat, apalagi tidak ada suatu angka yang pasti mengenai besarnya kewajiban Turut Tergugat asli kepada Tergugat asli I; b. Petitum Gugatan dan Pertimbangan Hakim Sedangkan pertimbangan dan putusan majelis hakim pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1497 K / Pdt /2001 dalah sebagai berikut : Pertimbangan hukum Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena tidak adanya keadilan (Rechtvaardig) dan tidak adanya kepatutan (Redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechtmatig) terhadap terjadinya pelelangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III semula Tergugat III (Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta) atas barang berupa persil yang menjadi jaminan hutang Pemohon Kasasi semula Penggugat, karena Termohon kasasi II semula Tergugat II adalah karyawan dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I, sehingga uang yang digunakan untuk membayar harga lelang tersebut berasal dari Termohon Kasasi I semula Tergugat I, sedangkan menurut hukum adanya larangan kreditur untuk membeli sendiri barang yang digunakan jaminan oleh debiturnya, lagipula Termohon Kasasi II semula Tergugat II adalah pembeli lelang satu-satunya yang hadir ditempat dan pada waktu lelang dilakukan ; Bahwa karena terjadinya

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


78

lelang in casu telah dilakukan tidak secara rechtvaardig dan redelijk serta rechtmatig, maka perbuatan Termohon Kasasi I,II,III semula Tergugat I,II,III in casu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karenanya lelang in casu haruslah dibatalkan ; c. Putusan Hukum Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.548/Grogol Utara milik Penggugat ; Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tegugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Menyatakan risalah lelang No.840/1995-1996 tertanggal 26 Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum; Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan risalah lelang No.840/19951996 tertanggal 26 Desember 1995 ; Berdasarkan

uraian

diatas

karakteristik

gugatan

debitor

atas

pelaksanaan lelang dan akibat hukum dari lelang meliputi dan atas dasar kesalahan / kelalaian debitor sehubungan dengan perolehan hak tersebut yang ternyata pembeli merupakan Pejabat Bank Tergugat I sehingga penjualan tersebut patut diduga sebagai suatu konspirasi untuk merugikan Penggugat dan Turut Tergugat, dan tidak diumumkannya lelang tersebut kepada penggugat yang merupakan pemilik dari sertipikat tersebut, pengertian perbuatan melanggar hukum dalam perakara ini merupakan pengertian poerbuatan melanggar hukum dalam arti sempit, setiap kegiatan dalam

TESIS


ADITYA RAHMAWAN


79

prosedur lelang mempunyai aturan yang menjadi dasar hukumnya karenanya perbuatan melanggar hukum yang berkaitan kasus diatas dan dengan dokumen lelang dapat diartikan perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit karena secara langsung melanggar suatu peraturan secara tertulis sebagai akibat cacat hukum dalam pembuatan dokumen persyaratan lelang yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Penulis sependapat dengan putusan dimana lelang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga pembeli lelang harus mengembalikan barang yang dibeli melalui lelang kepada pemilik yang sah dengan pertimbangan bahwa karena tidak adanya keadilan (Rechtvaardig) dan tidak adanya kepatutan (Redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechtmatig) terhadap terjadinya pelelangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta atas barang berupa persil yang menjadi jaminan hutang Penggugat, karena Tergugat II adalah karyawan dari Tergugat I, sehingga uang yang digunakan untuk membayar harga lelang tersebut berasal dari Tergugat I, sedangkan menurut hukum adanya larangan kreditur untuk membeli sendiri barang yang digunakan jaminan oleh debiturnya, dan menurut penulis pembeli tersebut tidak beretikad baik. Karakteristik gugatan debitor atas pelaksanaan lelang dan akibat hukum dari lelang dan akibat hukum dari lelang meliputi harga yang rendah dan pembeli merupakan pejabat bank tergugat sendiri dan adanya ketidak ceramatan pejabat lelang meneliti dokumen dokumen dari pembeli lelang, sehingga

TESIS

bertentangan

denga

kepatutan


dan

melanggar

hak

untuk

ADITYA RAHMAWAN


80

mengoptimalkan harga jual lelang yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan

di

masyarakat,

pengadilan

negeri

juga

seharusnya

lebih

menekankan pada tanggung jawab dari pejabat lelang tersebut tidak melakukan prinsip kecermatan dalam melaksanakan tugasnya.

TESIS


ADITYA RAHMAWAN

BAB II KEABSAHAN LELANG YANG DIDASARKAN DOKUMEN LELANG YANG TIDAK SAH. Istilah lelang berasal dari Belanda yaitu Vendu, sedangkan dalam bahasa

Recommend Documents