BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA DAN HAK MILIK MENURUT ISLAM A. Pengertian Harta dan Hak Milik Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata: maala-yamiilu-mailan, yang berarti condong, cenderung dan miring.1 Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.2 Sedangkan arti harta secara terminologi adalah:
Artinya: Harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. (Ibnu Abidin dari golongan Hanafi)3 Sedangkan oleh ulama Hanafi yang lain disebutkan:
Artinya: “Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)”. Definisi lain menyebutkan bahwa:
1
H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002,
hlm. 9.
2
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2003, hlm. 55. 3 Ibid.
Artinya: “Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan
ganti
rugi
atas
orang
yang
merusak
atau
melenyapkannya”.(Jumhur ulama selain Hanafiyah)4 Dari definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya).5 Menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:6 Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud.7 Dari sekumpulan definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, dapat diambil kesimpulan bahwa:
4
Ibid., hlm. 56. Ibid. 6 H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 9. 7 Ibid., hlm. 10. 5
1. Harta (mal) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan jalan ikhtiyar.8 2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia. 3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. 4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai. 5. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.9 Dengan dikemukakannya definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta, maka terjadi perselisihan-perselisihan pendapa para ulama dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, konsekuensi logisnya dari perumusan ini adalah: 1. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud. 2. Babi bukanlah harta, karena babi bagi seorang muslim haram diperjualbelikan. 3. Sebiji beras bukanlah harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut ‘urf.10
8
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001, hlm. 154. 9 H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 10. 10 Ibid.
Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur ‘ainiyah dan unsur ‘urf. Yang dimaksud dengan unsur ‘ainiyah adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yan), maka manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi masuk milik atau hak.11 Unsur ‘urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, dapat diberi atau tidak diberi. Maka sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidak dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti dan secupak tanah. Maka manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta.12 Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Harta adalah termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta.13 Kemudian seseorang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara’.
11
Ibid. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 156. 13 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001, hlm. 345. 12
Karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat harta, sedekah dan infaq.14 Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat: 19 yaitu:
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (AdzDzariyat: 19)15 Di dalam hadits Rasulullah juga dinyatakan:
Artinya: “Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang), ada hak (orang lain) selain zakat”. (H.R. Tirmidzi)16 Sekalipun harta seseorang melimpah tidak diperbolehkan untuk maksiyat, membelanjakannya secara berlebihan (boros, mubazir) atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Akan tetapi diupayakan, supaya harta itu benar-benar berfungsi sosial (untuk kemaslahatan umum).
Sedangkan Istilah hak milik terdiri dari dua kata, yaitu: hak dan milik. 1. Secara lughawi, kata “Hak” berasal dari bahasa arab, yaitu: artinya:
14
, yang
(sesuatu yang tetap).17
H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 13. QS. Adz-Dzariyat: 19. 16 M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 60. 17 Jamaluddin Muhammad, Al-Anshori Lisanul ‘Arab XI, Darul Misriyah, t. th, hlm. 333. 15
2. Secara
istilahi,
pengertian
“Hak”
ada
beberapa
definisi
yang
dikemukakan oleh ulama fiqih:18 a. Menurut sebagian para ulama mutaakhirin:
Artinya: Hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’. b. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir):
Artinya: Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’. c. Ustadz Mustafa Ahmad Az-Zarqa’ (ahli fikih Yordania asal Suriah) mengatakan:
Artinya: Hak adalah suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif. d. Ibnu Nujaim (ahli fikih Mazhab Hanafi) mengatakan:
Artinya: Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.19 Menurut Wahbah Az-Zuhaili (ahli fikih Suriah), bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim dan Mustafa Ahmad az-Zarqa’ adalah definisi yang komprehensif, karena dari kedua definisi itu tercakup 18 19
M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 3. Ibid.
berbagai macam hak, seperti hak Allah kepada hamba-Nya dan hak-hak umum (hak negara dan hak harta benda).20 Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul yaitu:
Artinya: Sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.21 Namun pengertian yang umum bahwa hak itu ialah:
Artinya: Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan kekuasaan atau suatu beban hukum.22. Sedangkan kata “Milik” berasal dari bahasa Arab:
1. Secara lughawi, pengertian “Milik” adalah
Artinya: Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. 2. Secara istilah, pengertian milik adalah
Artinya: Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara’ yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak 20
Ibid., hlm. 4. H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 33. 22 Ibid. 21
terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Sedangkan maksud haiz yang terdapat dalam definisi diatas adalah
Artinya: Sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.23 Dari beberapa definisi diatas dapat disimplkan bahwa hak milik seseorang adalah suatu ketentuan atau aturan yang menurut syara’ seseorang itu boleh mengambil manfaat dari barang yang ia miliki terhadap barang miliknya sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syara’ dan tidak mengganggu hak orang lain. B. Dasar-Dasar Tentang Pemilikan Hak milik pada manusia itu merupakan pemberian dari Allah. Dalam ayat-ayat Al-Qur’an banyak dijumpai penegasan-penegasan bahwa alam semesta, termasuk manusia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu Al-Qur’an banyak menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Tetapi dalam waktu yang sama, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah berkedudukan sebagai kholifah, berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di bumi.
23
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 11.
Oleh karena itu al-Qur’an menegaskan bahwa alam semesta ini ditundukkan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebtuhan manusia. Guna dapat terselenggaranya fungsi itu, manusia dianugerahi berbagai macam kekuatan dan kemampuan naluriah maupun akal budi. Manusia dianugerahi naluriah untuk mempertahankan eksistensinya, baik
perorangan
maupun
kelompok.
Naluriah
manusia
untuk
mempertahankan eksistensinya secara perorangan itu amat menonjol, hal ini dicerminkan dengan adanya naluriah ingin memiliki segala sesuatu yang menjadi kebutukan hidupnya. Adapun dasar hukum pemilikan adalah: 1. Al-Qur’an
Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah: 120).24 Hak milik pada manusia itu merupakan pemberian dari Allah yang bersumber dari Allah secara mutlak. Hak tersebut tiada lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada dilangit dan dibumi untuk kebutuhan manusia. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Surat Al-Jasiyat ayat 13:
24
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 184.
Artinya: Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan di bumi dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Jasiyat: 13).25 Jadi kekuasaan Allah disini tetap langit, bumi dan segala yang ada didalamnya adalah milik Allah secara mutlak yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Sedangkan manusia dalam hal ini adalah memanfaatkan, melestarikan harta yang merupakan titipan dari Allah.26 Dijelaskan lagi dalam ayat lain:
Artinya: Sesungguhnya bumi ini untuk Allah, dipusakakannya kepada hamba yang dikehendakinya,. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-A’raf: 129) 2. Al-Hadits Dasar hukum tentang pemilikan terhadap sesuatu adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, yaitu perihal pemilikan tanah. Hadits tersebut adalah:
25
Ibid., hlm. 816. Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hak-Hak dari Al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari’at, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2003, hlm. 469. 26
Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah R.A dari Nabi SAW bersabda; barang siapa menghidupkan tanah yang bukan milik seseorang, maka dia berhak atas tanah itu (HR. Bukhori)27 Kemudian dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut:
Artinya: Diriwayatkan dari Said bin Zaid, dari Nabi SAW bersabda: barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka dia berhak atas tanah itu, dan tidak ada hak bagi keringat orang lain yang didzolimi. (HR. Abu Daud)28 C. Macam-Macam Hak Milik Keterkaitan antara manusia dengan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Dalam Islam kepemilikan menimbulkan legalisasi dari syara’ sehingga dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya sesuai aturan.29 Karena pada hakikatnya harta kekayaan itu bukanlah milik sepenuhnya manusia, tapi harta kekayaan itu milik Allah. Dari kepemilikan yang nisbi inilah manusia yang diberi amanat untuk mengatur dan memanfaatkan segala sesuatu diatas bumi ini terdapat kewajiban tertentu terhadap orang lain mengenai hak milik perorangan. Seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat 33: 27
Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhori, Shohih Bukhori, Juz. III, Beirut: Darul Fikr, t. th., hlm. 70. 28 Ibid., hlm. 71. 29 M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Yogyakarta: UUI Press, Cet. ke-2, 2000, hlm. 38.
Artinya: Dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. (QS. An-Nuur: 33)30 Disamping hak milik pribadi, terdapat pula pemilikan bersama. Maka pemilikan terhadap sesuatu itu dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Hak Milik Pribadi Menurut definisi, hak milik pribadi adalah sebagai berikut:
Artinya: Maka adapun kepemilikan pribadi (individu adalah kepemilikan yang mana pemilik itu menguasai benda itu secara jelas atau masing-masing individu itu dengan jelas memiliki benda-benda yang berkaitan dengan hak milik umum. Menurut definisi lain, hak milik individu ini didefinisikan sebagai berikut:
Artinya: Kepemilkan individu adalah suatu hak yang mengelilingi (memberikan
kewenangan)
terhadap
seseorang
untuk
mentasharrufkan sesuatu dan memanfaatkan sesuatu itu dengan ketentuan sendiri.31
30
QS. An-Nuur ayat 33. Muhammad Al-Mubarok, Nidlomu al Islam al Iqtishod, Makah al-Mukarromah, Darul Fikr, 1972, hlm. 103.s 31
Dari pemilikan pribadi yang tidak mutlak inilah akan timbul hak-hak lain yang selalu berkaitan erat dengan pemilikan tersebut, hak-hak tersebut antara lain: a. Hak tetap atas benda tersebut (
)
Hak tetap disini maksudnya adalah
Artinya: Tetapnya pemilikan sepanjang benda yang dimiliki itu masih berada ditangan orang itu.32 b. Kebebasan mentasyarufkan benda itu (
)
Kebebasan mentayarufkan benda disini mempunyai makna:
Artinya: Pemilik itu mempunyai hak untuk bertindak terhadap barang kepemilikan sekehendaknya dan berhak pula membiarkan barang miliknya dengan tidak berbuat sesuatu terhadap barang itu.33 2. Hak Milik Bersama / Umum Yang dimaksud dengan hak milik umum disini terdapat banyak definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama, definisi tersebut adalah: a. Menurut Dr. Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim 32 33
Ali Abdul Wafi’, al-Musaawatu fi al Islam, Darul Ma’arif, t. th., hlm. 67. Ibid., hlm. 68.
Yang dimaksud hak milik umum adalah harta, apabila dikhususkan untuk kepentingan umum atau jamaah kaum muslimin.34 b. Menurut Thohir Abdul Mukhsin Sulaiman Hak milik umum maksudnya pemilikan seluruh masyarakat atas suatu benda atau harta untuk kemanfaatkan umum, yang bisa dimiliki secara umum.35 c. Menurut Dr. Ali Abdul Wahid Wafi
Artinya: Adapun kepemilikan umum adalah kepemilikan yang mana pemilik benda tidak jelas memiliki benda secara individu dan masing-masing individu tidak jelas pula memiliki benda yang berkaitan dengan hak milik umum.36 Dengan berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ulama, maka jelaslah bahwa Islam juga mengakui hak milik secara umum demi tercapainya
kemakmuran
bersama.
Oleh
karena
pemerintah
wajib
menumbuhkan hak milik umum dan menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan dalam hal ini pemerintah tidak berpilih kasih kepada seseorang dan harus berusaha benar-benar memilih cara yan baik, supaya hak milik umum ini bermanfaat dan menjadi salah satu faktor produksi. Adapun dasar disyari’atkannya pemilikan umum adalah: 34
Ahmad Muhammad al-‘Assad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-Nidzamul Ictishaadi fil Islam Mabaadi Uhu Wahdafuhu, Terj. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 60 35 Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, Ilaajul Musyilah al-Ichtishodiyah bil Islam, Terj. PT. Al-Ma’arif, Bandung, t. th., hlm. 94. 36 Abdul Wahid Wafi’, Op. Cit., hlm. 66.
a. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr:
Artinya: Apa saja harta rampasan (Fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta ini tidak hanya beredar diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (QS. A-l-Hasyr: 7)37 Dari ayat diatas maka jelas bahwa harta kekayaan yang sifatnya milik umum ini tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok kecil masyarakat saja, dan perlunya penciptaan keadilan dalam situasi dimana hal seperti itu terjadi, agar harta tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja. b. Hadits Nabi yang menceritakan tentang seorang sahabat dari kaum Muhajirin, orang tersebut berkata:
37
Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7.
Artinya: Saya ikut berperang dengan Nabi, tiga kali saya mendengar Nabi bersabda: “Orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput dan api”. (HR. Abu Daud).38 D. Cara-Cara Memperoleh Hak Milik Sebab-sebab memiliki (tamalluk) yang ditetapkan syara’ ada empat:39 1. Ihrazul Mubahat (memilik benda-benda yang boleh dimiliki) Salah satu sebab memiliki (tamalluk) adalah ihrazul mubahat. Maka yang dikatakan mubah itu ialah:
Artinya: “Harta yang tidak masuk ke dalam milik orang yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara’ untuk memilikinya”.40 Inilah yang dikatakan mubah. Seperti air yang tidak dimiliki seseorang, binatang buruan dan ikan di laut, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang. Semua orang dapat memiliki apa yang disebutkan itu. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki maka menjadi miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu dikatakan ihraz. Syarat untuk memiliki bendabenda yang mubah dengan jalan ihraz ada dua yaitu:
38
Abi Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Al-Bukhori, Shoheh Bukhori, Juz III, Beirut, Darul Fikr, t. th., hlm. 66. 39 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm.12. 40 Ibid.
a. Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam suatu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ketempat yang lain, maka orang lain tidak berhak mengambil air dalam wadah itu. Karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.41 Maka karena itu kaidah berkata:
Artinya: “Barang siapa mendahului orang lain sesuatu yang mubah bagi semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya”. b. Maksud tamalluk (untuk memiliki). Jika seseorang memperoleh suatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, benda itu tidak menjadi miliknya.42 2. Al Uqud (Akad) Akad menurut istilah fuqaha, ialah:
Artinya: “Perikatan ijab dengan Kabul secara yang disyari’atkan agama nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu”. Masuk ke dalam uqud, dari segi menjadi sebab milkiyah yaitu: a. Uqud Jabariyah, yaitu: akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun 41 42
H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 38. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 13.
dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Dan masuk kedalam uqud ini, tamalluk jabri, yaitu seperti syuf’ah. b. Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan tamalluk bil jabri (pemilikan dengan paksa).43 3. Al Kholafiyah (pewarisan) Tata aturan harta pusaka antara para waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati berpindah kepada ahli warisnya.44 Adapun pembahasan soal waris, sebagai sarana memperoleh hak milik, adalah didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra berkata:
Artinya: “Serahkanlah bagian-bagian tertentu (dari harta pusaka) kepada yang berhak menerimanya. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat”. (HR. Muttafaq ‘Alaih) 43
Ibid., hlm. 14. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001, hlm. 6. 44
Khalafiyah ada dua macam, yaitu: a. Khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. b. Khalafiyah syai’an syai’in, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik hartanya. Maka khalafiyah syai’an syai’in ini disebut tadlmin atau ta’widl (menjamin kerugian).45 4. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak) Attawalludu minal mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya anak binatang menjadi milik pemilik binatang dan bulu domba menjadi milik pemilik domba.46 Milik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Milk Tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli. 45 46
H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 39. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 16.
b. Milk Naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya. Milik naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara I’arah, seperti wakaf dan wasiyat.47 Dari segi mahall, milik dapat dibagi menjadi tiga yaitu:48 a. Milk al-‘Ain dinamakan juga milk raqabah, ialah memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair mankul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut milk al-‘ain. b. Milk
al-Manfaah,
yaitu
seseorang
yang
hanya
memiliki
manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya. c. Milk al-Dayn, yaitu pemilikan karena adanya hutang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan, hutang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.49
47
H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 40. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 17. 49 H. Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 41. 48
