BAB II TINJAUAN UMUM RATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 DALAM MENGATUR PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ZAT MERKURI (HG)
2.1.
Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013
Merkuri dan senyawa merkuri telah diketahui memiliki dampak berbahaya bagi manusia dan organisme lainnya. Krisis kesehatan masyarakat umum yang diakibatkan oleh keracunan merkuri, seperti penyakit Minamata dan penyakit Niigata Minamata, telah membawa masalah ini ke permukaan. Pada tahun 1972, perwakilan dari Konferensi Stockholm mengenai Lingkungan Manusia menyaksikan seorang siswa Jepang, Shinobu Sakamoto, cacat akibat keracunan metilmerkuri sejak dalam kandungan. United Nations Environment Programme (UNEP) didirikan segera setelah itu. Pada 20 Februari 2009, Konsul Pemerintahan ke-25 United Nations Environment Programme (UNEP) menghasilkan keputusan untuk memulai langkah internasional untuk mengelola merkuri secara efektif, efisien, dan koheren. Komite Negosiasi Antar Pemerintah (INC) didirikan dan dipimpin oleh Fernando Lugris dari Uruguay dan didukung oleh Cabang Kimia dan Divisi Teknologi, Industri, dan Ekonomi United Nations Environment Programme (UNEP). INC telah mengadakan lima pertemuan untuk mendiskusikan dan menegosiasikan persetujuan global mengenai merkuri: INC 1, 7 - 11 Juni 2010, di Stockholm, Swedia 1
INC 2, 24 - 28 Januari 2011, di Chiba, Jepang INC 3, 31 Oktober - 4 November 2011, di Nairobi, Kenya INC 4, 27 Juni - 2 Juli 2012, di Punta del Este, Uruguay INC 5, 13 - 18 Januari 2013, di Geneva, Swiss Pada 19 Januari 2013, negosiasi menghasilkan 147 pemerintahan menyetujui draft teks konvensi termasuk indonesia. Konvensi diadopsi dan dibuka untuk ditanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, yang didahului oleh pertemuan pendahuluan pada tanggal 7-8 Oktober 2013. 86 negara dan Uni Eropa telah menandatangani konvensi pada hari pertama.1 Konvensi ini kemudian dinamakan dengan Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 agar digunakan sebagai pengingat akan konsekuensi kesehatan yaitu penyakit minamata dan niigata minamata yang disebabkan oleh keracunan zat merkuri yang terjadi di Teluk Minamata Jepang. 2.2.
Konvensi Minamata dalam mengatur pengelolaan dan penggunaan zat merkuri
2.2.1.
Definisi Merkuri (HG)
Merkuri, yang memiliki simbol kimia Hg, merupakan unsur kimia alamiah. Kegiatan manusia menambah jumlah merkuri di udara, air dan tanah. Menurut Konvensi Minamata zat merkuri yang dimaksud terdapat pada artikel 2 yaitu: (d). “Mercury” means elemental mercury (Hg(0), CAS No. 7439-97-6); 1
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Konvensi Minamata Mengenai Mercury, 2014, Cited Jumat 13 Maret 2015, http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_ Minamata_mengenai_Merkuri.
2
(e). “Mercury compound” means any substance consisting of atoms of mercury and one or more atoms of other chemical elements that can be separated into different components only by chemical reactions; yang dijelaskan oleh artikel 3 poin (b) “Mercury compounds” means mercury (I) chloride (known also as calomel), mercury (II) oxide, mercury (II) sulphate, mercury (II) nitrate, cinnabar and mercury sulphide. (f). “Mercury-added product” means a product or product component that contains mercury or a mercury compound that was intentionally added.2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi Dan Penggunaan Merkuri serta Bahan Sejenisnya, Merkuri atau Air Raksa atau nama lainnya adalah logam transisi berwujud cair pada suhu kamar, dalam keadaan murni tidak berbau, berwarna keperakan mengkilap, dengan simbol kimia Hg, dengan struktur kristal Rhombohedral, benomor atom 80, dengan titik leleh -38,87 °C, dan bertitik didih 356,58°C.3 2.2.2. Bahaya Merkuri (Hg) bagi tubuh manusia dan lingkungan hidup. Zat Merkuri paling mudah untuk larut di dalam air, namun senyawa yang dihasilkan yaitu metilmerkuri merupakan senyawa yang tidak dapat larut dalam tubuh, sehingga menyebabkan pengendapan di dalam tubuh dan menyebabkan keracunan.4 Merkuri memiliki sifat ion yang mudah berinteraksi dengan air, merkuri mudah memasuki tubuh melalui tiga cara, yaitu melalui kulit, inhalasi 2
UNEP Treaty Collections, 2013, Minamata Convention On Merkuri, Cited (14 Maret 2015), http://www.unep.org /hazardoussubstances /Portals/9/Merkuri/Documents/ dipcon/CONF_3_Minamata%20 Convention% 20on %20Merkuri_ final%2026%2008_e.pdf. 3 Perda Prov Kalimantan Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi Dan Penggunaan Merkuri Serta Bahan Sejenisnya, 2007, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 4. 4 Ilma Ranita Sari, Paper Ilmu Lingkungan Tragedi Minamata, Cited Minggu 29 Maret 2015, http://ilmatuhyaien.blogdetik.com/2010/10/30/paper-ilmu-lingkungan/.
3
(pernafasan), atau lewat makanan. Jadi tanpa sadar manusia menumpuk merkuri dalam tubuhnya kemudian meracuni tubuh. Merkuri dinyatakan berbahaya bagi tubuh manusia apabila jumlahnya sekitar 0,01 mg berada dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kematian. Selain itu merkuri atau air raksa yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, tidak dapat dibawa keluar kembali.5 Dapat diambil contoh pada penyakit Minamata dimana Metil merkuri yang masuk ke tubuh manusia akan menyerang sistem saraf pusat, akibatnya terjadi degenerasi sel-sel syaraf pada otak kecil, sarung selaput syaraf dan bagian otak
yang
mengatur
penglihatan.
Penderitanya
mengalami
kesemutan
(paresthesia), gangguan bicara, hilang daya ingat, ataxia dan kelainan syaraf lainnya. Gejala-gejala dapat berkembang lebih buruk menjadi seperti kesulitan menelan, kelumpuhan, kerusakan otak, dan kematian. Penderita kronis penyakit ini mengalami sakit kepala, sering lelah, hilang indera perasa dan penciuman, dan menjadi pelupa. Penyakit Minamata tidak menular atau menurun secara genetis.6 Selain itu apabila merkuri masuk melalui kulit akan menyebabkan reaksi alergi berupa iritasi kulit. Reaksi seperti ini tidak perlu menunggu lama. Cukup mandi beberapa kali di sungai atau di laut yang tercemar merkuri, kulit pun akan segera mengalami iritasi. Uap merkuri yang terhirup ini dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan dan paru, serta menyebabkan kerusakan syaraf.
5
Mineral Tambang, Dampak Pencemaran Merkuri, Cited Minggu 29 Maret 2015, http://www.mineraltambang.com/dampak-pencemaran-merkuri.html. 6 Ibid.
4
Dampak masuknya merkuri ke dalam tubuh biasanya muncul dalam waktu lama, bisa bulanan atau tahunan, tergantung kadar merkuri yang masuk. Merkuri akan menumpuk dan selanjutnya mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik,7 Bahaya Merkuri bagi lingkungan hidup diantaranya: 1.
Merkuri dan senyawanya sangat mudah larut ke dalam air;
2.
Merkuri dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh hewan air dan tumbuhan air, seperti ikan, kerang dan rumput laut;
3.
Merkuri
dapat
terakumulasi
di
dalam
tanah,
contohnya:
pada
pertambangan emas skala kecil dan pertambangan emas tanpa ijin karena penambangan emas sebagian besar menyisakan lahan-lahan bekas penambangan
yang tandus yang dipenuhi oleh racun merkuri (Hg).
Masyarakat tidak mungkin lagi menggarap perkebunan, sawah
dan
ladang karena memang tidak ada tumbuhan yang mampu hidup di areal yang penuh limbah itu;8 4.
Debu merkuri juga dapat mencemari udara, yang dapat terhirup oleh makhluk hidup.9 2.2.3.
Penggunaan dan Pengelolaan Merkuri dalam Konvensi
Yang dimaksud dengan penggunaan merkuri adalah pemanfaatan merkuri diberbagai bidang kehidupan manusia, misalnya dalam: 7
Isu Terkini Pertambangan Minerba, Bahaya Merkuri Ancam Warga, Cited 29 Maret 2015, http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=67. 8 Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2007 Tentang Pengendalian Distribusi Dan Penggunaan Merkuri Serta Bahan Sejenisnya, 2007, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 4. 9
Srikandi Fardiaz, 1992, Polusi Air dan Udara, Kanisius, Yogyakarta, h. 57.
5
1) "Produk yang menggunakan merkuri" berarti produk atau produk komponen yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri yang sengaja ditambahkan. Misalnya: baterai, lampu neon linear, produk pencerah kulit, amalgam gigi dan lain-lain sesuai dengan konvensi; 2) Penggunaan dalam proses manufaktur yang menggunakan merkuri, misalnya: manufaktur klor alkali; 3) Penggunaan merkuri dalam Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK),
PESK adalah "pertambangan dan pengolahan yang
menggunakan amalgamasi merkuri untuk mengekstrak emas dari bijih".10 Pengelolaan merkuri yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sesuai Konvensi Minamata tentang Merkuri, yaitu pengelolaan: 1. Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri; 2. Pengendalian Emisi merkuri atau senyawa merkuri (ke udara); 3. Pengendalian Lepasan merkuri atau senyawa merkuri (ke tanah dan air); 4. Penyimpanan sementara merkuri yang ramah lingkungan, selain limbah merkuri; 5. Limbah merkuri;
10
Bali Fokus, 2013, Panduan Singkat Perjanjian Baru Tentang Merkuri, Cited Minggu 15 Maret 2015, http://balifokus.asia/balifokus/wp-content/uploads/ 2013/11/ BAHASA-Panduanawal-Perjanjian-Baru-ttg-merkuri.pdf.
6
6. Situs yang terkontaminasi oleh merkuri.11 2.3.
Pengertian Ratifikasi Suatu Perjanjian Internasional 2.3.1.
Pengertian Konvensi
Sebelum membahas tentang pengertian ratifikasi, akan terlebih dulu dibahas tentang apa itu konvensi. Konvensi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian
internasional.
Perjanjian
internasional
menurut
Mochtar
Kusumaatmadja adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.12 Wayan Parthiana memberikan definisi mengenai perjanjian internasional sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.13 Oppenheimer-
Lauterpacht
mengemukakan
bahwa
Perjanjian
internasional adalah suatu persetujuan antar negara atau organisasi-organisasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.14 Menurut Pasal 38 ayat I Statuta Mahkamah Internasional: Perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. 11
Bali Fokus, 2013, Panduan Singkat Perjanjian Baru Tentang Merkuri, Cited Minggu 15 Maret 2015, http://balifokus.asia/balifokus/wp-content/uploads/2013/ 11/ BAHASA-Panduanawal-Perjanjian-Baru-ttg-merkuri.pdf. 12 Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta,. Bandung, h. 109. 13 Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 12. 14 L. Oppenheim & Lautherpacht, 1963, International Law A treatise Vol. 1 Peace, Longmans, h. 877.
7
Menurut Konvensi Wina 1969 pasal 2 : Perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.15 Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.16 Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian internasional memuat unsur-unsur yang merupakan suatu persetujuan internasional antara sesama negara, negara dan organisasi internasional, serta sesama organisasi internasional yang dirumuskan dalam bentuk tertulis baik berupa satu instrument atau lebih dari satu instrument yang berkaitan, diatur dalam hukum internasional, menimbulkan hak dan kewajiban dan dalam hukum publik. Salah satu jenis perjanjian internasional yang dibahas dalam skripsi ini adalah konvensi yang disebut juga Conventie atau convention yang secara istilah digunakan untuk dokumen resmi yang bersifat multilateral, baik diprakarsai oleh negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional, yang biasanya bersifat
15
Vienna Convention on the law of treaties, 1969, Cited 21 April 2015, https://treaties. un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf. 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000, Lembaran Negara Indonesia Nomor 185.
8
merumuskan kaidah hukum bagi masyarakat internasional (law making). 17 Salah satu contohnya adalah Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 yang dibahas disini. 2.3.2. Pengertian Ratifikasi Perjanjian internasional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ratifikasi mengandung pengertian pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.18 Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ratifikasi adalah suatu pernyataan resmi dari pemerintah Negara masing-masing yang mengesahkan treaty. JG Starke mengatakan, ratifikasi adalah persetujuan dari kepala Negara atau pemerintah atas tanda tangan wakilnya yang terdapat pada traktat. Menurut Ian Brownlie, ratifikasi merupakan salah satu bentuk pernyataan negara tentang kesediannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.19 Jadi pengertian ratifikasi adalah penerimaan dan pengesahan perjanjian internasional oleh sebuah negara, apabila negara tersebut sebelumnya telah melakukan penandatanganan (signature) teks dari konvensi/perjanjian. Negara yang telah meratifikasi tentunya menjadi terikat dengan perjanjian itu dan di
17
Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, h. 84-96. 18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cited Kamis 5 Maret 2015, http://kbbi.web.id/ratifikasi. 19 F. Isjwara SH, LL.M., 1972, An Introduction To International Law, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung,
9
Indonesia pelaksanakannya biasanya dilakukan dengan membuat undang-undang, peraturan-peraturan pelaksanaan dan instrumen nasional yang memadai. Dengan ratifikasi, maka negara itu menjadi negara pihak (Party) dari perjanjian yang di ratifikasi tersebut. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi. Ratifikasi merupakan perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara guna mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan yang mendahuluinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian itu. Produk dari ratifikasi ini berbentuk instrument of ratification yang ditandatangani oleh atau atas nama kepala negara atau pemerintah.20 Lazimnya Perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi adalah perjanjian internasional yang dianggap penting oleh suatu Negara, sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (treaty making power) apabila di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat.21 Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional dinyatakan bahwa: 20
Damos Dumoli, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h. 69-75. 21
Mochtar kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta,. Bandung, h. 119.
10
“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.” Jadi dapat disimpulkan bahwa ratifikasi suatu perjanjian internasional mengandung unsur-unsur: -
Perbuatan hukum suatu Negara untuk menyatakan terikat kepada suatu perjanjian internasional;
-
Apabila di Indonesia ratifikasi ini ditandai dengan disahkannya suatu perjanjian internasional dalam instrument hukum nasional suatu negara (misalnya: dalam bentuk undang-undang);
-
Produk dari ratifikasi ini berbentuk instrument of ratification;
-
Oleh badan yang berwenang di dalam suatu negara (misalnya Presiden). 2.3.3.
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri oleh Indonesia
Meskipun telah ditandatangani oleh 128 negara sampai saat ini baru diratifikasi, diaksesi, diterima dan disetujui oleh 10 negara saja yaitu Negara 11
Djibouti, Gabon, Guinea, Guyana, Leshoto, Monaco, Nicaragua, Seychelles, USA dan Uruguay.22 Sementara syarat keberlakuan konvensi adalah sembilan puluh hari setelah diratifikasi oleh sedikitnya 50 negara penandatangan seperti tertera pada artikel 31 poin ke (2) Konvensi Minamata. Indonesia juga belum meratifikasi konvensi ini meskipun telah menandatanganinya. Konvensi baru ini menerapkan pendekatan berimbang : Di satu sisi, komitmen dan target yang diterapkan akan melindungi kesehatan dan lingkungan hidup. Di sisi lain, target-target yang disepakati sesuai dengan kondisi di dalam negeri dan kebutuhan perekonomian Indonesia. Contohnya, bagi para penambang emas skala kecil, konvensi tersebut melindungi kesehatan para penambang emas dengan mendorong kerja sama antarnegara untuk mencegah penyelundupan merkuri. Di lain pihak, konvensi tersebut juga mendorong kerja sama antarnegara untuk membantu mereka beralih ke bahan dan teknologi yang lebih aman. Di samping itu, Indonesia, sebagai salah satu produsen utama vaksin polio dunia, dan berhasil memastikan bahwa pemanfaatan sejenis merkuri yang aman (thiomersal) dalam pembuatan vaksin tetap diperbolehkan selama belum ada penggantinya.
Upaya Indonesia ini memperoleh dukungan dari Organisasi
Kesehatan Dunia World Health Organization mengingat vaksin polio masih dibutuhkan di negara berkembang. Adanya konvensi ini juga memberikan kewajiban kepada berbagai industri di Indonesia untuk menerapkan sistem dan teknologi yang rendah 22
UNEP, 2015, Minamata Convention On Mercury Countries, Cited Minggu 15 Maret 2015, http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx.
12
merkuri.
Beberapa industri yang perlu menyesuaikan pemanfaatan dan
pembuangan merkuri antara lain adalah industri lampu, pembangkit listrik dan produsen peralatan medis. Mengingat tujuan dari Konvensi Minamata tentang Merkuri ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari rilis antropogenik23 merkuri dan senyawa merkuri, maka ratifikasi terhadap konvensi ini oleh Indonesia adalah penting.
23
Antropogenik adalah proses yang berkaitan dengan aktivitas manusia, contohnya : aktivitas reklamasi misalnya pada pantai, aktivitas pembangunan pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada bentuk lahan, aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan. http://belajarmenjadigeograf.blogspot.com/2009/11/analisis-bentuk-lahan-antropogenik-di.html
13
