SKRIPSI
RATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ZAT MERKURI (HG)
Oleh: Dewinda Yudhiarti NIM. 1116051154
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
RATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ZAT MERKURI (HG)
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
Oleh: Dewinda Yudhiarti NIM. 1116051154
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Ratifikasi Konvensi Minamata Tentang Merkuri 2013 tentang pengelolaan Zat merkuri (Hg)” selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari dan mengakui keterbatasan skripsi ini apabila skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini mendekati apa yang diharapkan oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak atas bantuan dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada: 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. v
4. Bapak I Wayan Suardana, SH., MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional serta Bapak I Gede Putra Ariana, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum, Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak I Gede Putra Ariana SH., M.Kn., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak I Nengah Suantra SH., MH, Bapak I Made Budi Arsika SH., LLM, SH, MH., Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan SH., M.Hum., LLM, Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, SH, M.Hum merupakan dosen-dosen yang memberikan kesan dan inspriasi kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
9. Bapak dan Ibu dosen lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 10. Seluruh staff administrasi dan pegawai di lingkungan fakultas hukum Universitas Udayana 11. Ibunda, Ayahanda, dan adik-adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis. 12. Ananda Aura Carakabuana gadis kecil saya, dan Didik Setiawan ayah dari anak penulis yang telah memberikan semangat, inspirasi dan dukungan kepada penulis. 13. Keluarga dan sahabat tersayang saya Richard O’Brien , Luke O’Brien, Beth O’Brien, Michael O’brien, Linda O’Brien dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, inspirasi dan semangat tanpa henti kepada penulis dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 14. Bapak I Wayan Purwita SH., MH, selaku Managing Director dari WPA Law and Associates atas dukungannya dan bantuannya
yang telah
diberikan kepada penulis. 15. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Udayana Hendra Adinata, Anastasia, Tjokorda Gede Indrapura, Agung Cahya, Meilia Indiana, Mei, Novita, Acek, Gung Wulan, Gung Intan, Mitia, Rizky, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. vii
Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi bidang ilmu pengetahuan hukum serta dapat menjadi suatu bahan kajian yang berarti. Denpasar, 8 Juni 2015 Penulis
viii
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM………………..…..i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PENGESAHAN………….....ii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI…………………….…....iii KATA PENGANTAR……………………………………………………..... iv HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN………………...………viii DAFTAR ISI…………………………………………………………….........ix ABSTRAK………………………………………………………………..…..xiii ABSTRACT…………………………………………………………….….....xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah……………………………………………...….1
1.2.
Rumusan masalah………………………………………………..….…..4
1.3.
Ruang Lingkup Masalah…………………………………………..…….5
1.4.
Orisinalitas Penelitian……………………………………………..…….6
1.5.
Tujuan Penulisan 1.5.1. Tujuan Umum…………………………………….………….…7 1.5.2. Tujuan Khusus…………………………………….……….…...7
1.6.
Manfaat Penulisan 1.6.1. Manfaat Teoritis…………………………………………..……7 1.6.2. Manfaat Praktis……………………………………………..….8
1.7.
Landasan Teoritis……………………………………………….…..….8
1.8.
Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian…………………………………………..…....14 x
1.8.2. Jenis Pendekatan……………………………………….…….….16 1.8.3. Sumber Bahan Hukum………………………………..….……...17 a. Bahan Hukum Primer………………………………..….……….17 b. Bahan Hukum Sekunder…………………………….…………..17 c. Bahan Hukum Tersier………………………………….………..18 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…………………….…..….18 1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum……………………………….…19 BAB II TINJAUAN UMUM RATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 DALAM MENGATUR PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ZAT MERKURI (HG) 2.1.
Konvensi Minamata Tentang Merkuri 2013…………………...…...….20
2.2.
Konvensi Minamata dalam mengatur pengelolaan dan penggunaan zat merkuri 2.2.1. Definisi Merkuri (Hg) …………………………...……………..21 2.2.2. Bahaya Merkuri (Hg) bagi tubuh manusia dan . lingkungan hidup……………………………………….………..22 2.2.3. Penggunaan dan Pengelolaan Merkuri dalam Konvensi…......…25
2.3.
Pengertian Ratifikasi Suatu Perjanjian Internasional 2.3.1. Pengertian Konvensi………………………………………...….26 2.3.2. Pengertian Ratifikasi Perjanjian internasional…………….....…28 2.3.3. Pentingnya Ratifikasi Konvensi oleh Indonesia……………..…31
BAB III URGENSI RATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 OLEH INDONESIA xi
3.1.
Masalah-Masalah Terkait dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional…………………………………………………33
3.2.
Pengaturan tentang pengelolaan merkuri dalam Konvensi Minamata……………………………………………………...36
3.3.
Pengaturan Tentang Pengelolaan Zat Merkuri (Hg) Dalam Hukum Nasional………………………………………………...46
3.4.
Rencana Pemerintah Indonesia yang mengarah ke Ratifikasi Konvensi Minamata………………………………………….……….…52
3.5.
Urgensi Ratifikasi Konvensi Minamata Tentang Merkuri Oleh Indonesia………………………………………………...54
BAB IV TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI 2013 4.1.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Konvensi Minamata………….…....62
4.2.
Model Praktik Realisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Konvensi Minamata…………………………....68
4.2.1. Pelajaran Dari Penyakit Minamata di Jepang ……………………...…76 4.2.2. Aerial Herbicide Spraying antara Ecuador Vs. Colombia …………….83 4.3.
Skema Tanggung Jawab Negara dalam Konvensi Minamata Tentang Merkuri………………………………………………….…………......89
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan……………………………………………………………..…..92 5.2. Saran…………………………………………………….…………….…….95 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….……..…96 xii
RINGKASAN SKRIPSI LAMPIRAN : Minamata Convention On Mercury 2013
xiii
ABSTRAK
Isu-isu pencemaran dan keracunan Merkuri (Hg) berdampak sangat berbahaya terhadap manusia dan lingkungan hidup. Dilatarbelakangi oleh kesadaran yang besar akan bahaya merkuri bagi lingkungan hidup dan bagi manusia oleh Negara-negara di dunia, maka untuk mengatur pengelolaan zat merkuri, dibentuk Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013. Indonesia merupakan salah satu Negara penandatangan konvensi ini, namun sampai saat ini belum ada ratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam peraturan hukum nasional. Kebutuhan pengaturan hukum yang tegas akan pengelolaan merkuri sangatlah mendesak. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah urgensi ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 oleh Indonesia ? b) Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative untuk mengkaji urgensi ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 oleh Indonesia dan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan Fakta (Fact Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 oleh Indonesia adalah urgen dan penting apabila dilihat dari substansinya dan merupakan kontribusi serta dukungan bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat global terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup global. Pelanggaran terhadap Konvensi Minamata tentang Merkuri 2013 dapat mengakibatkan sengketa antara negaranegara yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Sengketa-sengketa yang timbul dalam Konvensi Minamata dapat mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Contoh model penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dapat digunakan diantaranya adalah Model penyelesaian sengketa dari Kasus penyakit minamata di Kumamoto Jepang dan Model penyelesaian sengketa dari kasus Penyemprotan Herbisida dari udara oleh Kolombia yang merugikan Ekuador.
Kata Kunci: Ratifikasi, Konvensi Minamata tentang Merkuri, pengaturan penggunaan dan pengelolaan zat merkuri (Hg).
xiv
ABSTRACT
The issues of pollution and poisoning by mercury (Hg) have dangerous consequences for humans and the environment. Motivated by the realization that large of the dangers of mercury to the environment and human society as well as countries in the world, then to regulate the management of mercury substances, formed Minamata Convention on Mercury, 2013. Indonesia is one of signatory country to this convention, but until now has not been ratified by the Indonesian government into national legislation. Strict law setting needs for the management of mercury is urgent. Issues raised in this study are: a) How is the urgency of the ratification of the Minamata Convention on Mercury 2013 by Indonesia? b) How is the state's responsibility for violating Minamata Convention on Mercury in 2013? This research uses normative legal research to assess the urgency of the ratification of the Minamata Convention on Mercury 2013 by Indonesia and state responsibility for violations Minamata Convention on Mercury 2013. The approach taken was Case Approach, The Statute Approach and Fact Approach. The results showed that the ratification of the Minamata Convention on Mercury in 2013 by Indonesia is urgent and important when seen from the substance and the contribution and support of the Indonesia as a member of the global community on human health and the global environment. Violations of the Minamata Convention on Mercury in 2013 could result disputes between the countries that become parties to the agreement. Disputes which may arise in Minamata Convention concerning the interpretation or application of the agreement can be solved by peaceful means. Examples of the dispute resolution models by peaceful means which can be used include the model of the dispute settlement case Minamata disease in Kumamoto Japan and model of dispute settlement case of aerial herbicide spraying by Colombia harmed Ecuador.
Keywords: Ratification, Minamata Convention on Mercury, regulating the use and management substances of mercury (Hg).
xv
