BAB II TINJAUAN UMUM
2.1 Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak Perumusan tentang pengertian anak sangat beragam dalam berbagai undang-undang. Pengertian tersebut tidak memberikan suatu konsepsi tentang anak tersebut, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan saja. Tetapi walaupun demikian, sebelum menguraikan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam skripsi ini akan di berikan beberapa pengertian tentang anak. “Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.”12 Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih di tegaskan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” 12
Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Op.Cit h.5
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menegaskan “ Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 ( enam belas ) tahun.” Jadi anak menurut Undang- undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 4. Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.25
tahun
1997
tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.” 5. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seeorang yang berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 6. Undang – Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik
dengan
hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
20
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa : “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam bellas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503- 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakannya bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepad yang bersalah” Pasal 72 ayat (1) KUHP “Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh di tuntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada dibawah pengampuan yang disebabkan dari hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”
Pasal 283 ayat (1) KUHP memberikan batasan 17 tahun. “Diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan, untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan,gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.
21
8. Hukum Adat Pengertian tentang anak yang diberikan oleh hukum adat ialah anak dikatakan minderjarigheid ( bawah umur ), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya ( voogd ).13 Dari beberapa pengertian tentang anak diatas menurut Undang-undang, ada juga pengertian anak menurut R.A Koesnan “ anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya”.14 2.2 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana pencurian, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar normanorma atau aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu Negara. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ( strafbaar feit ). Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit yaitu : 1.
Perbuatan Pidana “Prof. Mulyatno, menerjemahkan strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya sesuatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang
13
URL : http://warna-warni-hukum.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-anak.html Diakses pada tanggal : 15 September 2015 14 R.A Koesnan, 1964, Susunan pidana Dalam Negeri Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, h.120
22
oleh hukum, dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan lebih menujuk pada arti sikap seseorang yang aktif dan yang besifat pasif”.15 2.
Peristiwa Pidana
Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.16 3. Tindak Pidana “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbutatan yang dimaksud adalah perbuatan aktif atau perbuatan pasif”.17 Diatas sudah dijelaskan secara singkat tentang pengetian tindak pidana, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari strafbar feit yang dikenal oleh para pembuat undang-undang. Didalam bahasa Belanda, strafbar yang berarti dapat di hukum sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta. Dari beberapa penjelasan diatas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlakudan di sertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berbagai macam tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat di klasifikasikan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan 15
Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.48 Ibid 17 Ibid, h. 50 16
23
unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3.
Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn). Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).18 Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubunganya
dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan, unsurunsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain : a) Perbuatan manusia, berupa : 1. Act, yakni perbutan aktif tau perbuatan positif 2. Omission, perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. b) Akibat (result) perbuatan manusia c) Keadaan (circumstances) 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan. d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.19 Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian menurut Pasal yang mengatur yaitu pada Pasal 362 KUHP adalah : “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimliki secara melawan hukum, diancam pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Di kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda amat sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yakni adalah 18
Leden Marpaung, 2012, Asas- teori- Praktik Hukum Pidana cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9 19 Ibid
24
pencurian. Maka tindak pidana pencurian dapat di kategorikan sebagai perbuatan jahat dimana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum / undangundang, dilakukan dengan sengaja yang dapat merugikan masyarakat dan dapat di hukum oleh Negara, dimana kesemuanya itu merupakan
unsur-unsur
kejahatan. Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah : 1. 2. 3. 4.
Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” Yang diambil adalah “barang” Status barang tersebut “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” Tujuan perbuatan ini adalah “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang
terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Dalam hal ini, tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 1. Pencurian ringan (biasa) Pencurian ringan ini bisa dikatakan pencurian ringan apabila dilakukan dengan tidak merusak kunci atau pintu, tidak memanjat pagar, tidak dilakukan pada malam hari, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terdapat dalam KUHP Pasal 362.
25
2. Pencurian dengan pemberatan Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. R. Soesilo mengemukakan “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pasal 363 ditentukan rumusan sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun : 1. Pencurian ternak; 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gampa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapar terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; 5. Pencuri yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterapkan dalam butir 3 disertai dengan salahsatu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 3. Pencurian dengan kekerasan Pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 ditentukan rumusan sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
26
2. Jika peruatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika peruatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan dikalangan orang dewasa, bahkan anak-anak pun dapat menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Perlu kita ketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor / motivasi yang mendorong anak melakukan suatu tindak pidana. Motifasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukam suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, motifasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang diinginkannya. Bentuk dari motivasi ada 2 (dua) yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik : a) Motifasi intrinsic adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu di sertai perangsangan dari luar.20 Hal-hal yang termasuk dalam motifasi intrinsic yaitu : 1. Faktor Intelegentia 2. Faktor Usia 3. Faktor Kelamin
20
Wiganti Soedtodjo, Op.Cit, h.17
27
4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga b) Motivasi Ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.21 Halhal yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik yaitu : A. Faktor Keluarga B. Faktor Pendidikan dan Sekolah C. Faktor Pergaulan Anak D. Pengaruh Media Masa
28
