BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian anak dalam Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak jalanan 2.1.1 Pengertian Anak jalanan Pengertian anak dalam Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepetingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang malampaui usia 21 tahun (Huraerah, 2007: 31). Anak jalanan adalah anak-anak yang mencari nafkah di jalan. Umumnya sebagai pengamen, pedagang asongan, gelandangan, pengemis, penjual Koran, tukang semir, pemulung, tukang parkir hingga pekerja seks anak. Mereka ini masih ada yang tinggal dengan keluarga maupun yang tinggal di jalan (Batubara, 2010: v). Sedangka definisi anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunnya untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain di jalanan dikarenakan dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluargannya.

Universitas Sumatera Utara

2.1.2 Karakteristik Anak Jalanan Pada umumnya anak jalanan memiliki ciri-ciri yang membuat mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain: a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, temapt hiburan) selama 324 jam sehari b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD) c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya) d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal) (Mulandar, dalam Andari, 2003: 35). Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan di bedakan kedalam tiga kelompok yakni: 1. Children on the street, yakni anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebahagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya, Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 2. Children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalan, baik secara sosial maupun ekonomi beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, akan tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab,


biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Anak –anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seksual 3. Children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan masih sejak dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar di sepanjang rel kerita api dan sebagainya (Suyanto & Srisanituti, 2002). Berdasarkan hasil penelitian Departemen Sosial anak jalanan memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Anak jalanan yang hidup di jalan dengan kriteria : a. Putus hubungan atau tidak bertemu dengan orang tuanya b. Selama 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya mengelandan/tidur c. Tidak lagi bersekolah d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun 2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan dengan kriteria: a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya b. 8-16 jam berada di jalanan c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, yang pada umumnya tinggal di daerah kumuh d. Tidak lagi bersekolah


e. Pekerjaan : penjual koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu dan lain-lain. f. Rata-rata di bawah usia 16 tahun (Soetarso dalam Huraerah, 2007: 91-92). Berdasarkan jenis pekerjaannya anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu : 1. Usaha dagang yang terdiri dari pedagang asongan, penjual koran, majalah serta menjual sapu atau lap kaca mobil. 2. Usaha di bidang jasa yang terdiri dari pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu, dan kenek atau calo. 3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke, dan lain-lain. 4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan tidak mempunyai pekerjaan tetap, dalam arti dapat berubah-ubah sesuai keinginan mereka. Menurut penelitian Any Hikmawati terdapat beberapa faktor pendorong anak memasuki dunia kerja yaitu: 1. Membantu ekonomi keluarga 2. Anak ingin memiliki uanh unutk memenuhi keinginan (prilaku konsumerisme) sementara otang tua tidak bisa memenuhi kebutuhannya 3. Para pengusaha yang memanfaatkan tenaga anak untuk menekan upah 4. Dengan bekerja dapat digunakan anak sebagai sarana bermain ( Yahya, dalam Hikmawati. 2011:52)


2.2 Hak Anak Undang-Undang

No.

23

tahun

2002

tentang

Perlindungan

Anak.

Menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hak asasi tersebut disebutkan tentang berbagai hal antara lain: Pasal 4

: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6

: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya, dalam bimbingan orang tua

Pasal 7

: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuannya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Pasal 9

: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran


dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya Pasal 10

: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11

: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri

Pasal 12

: Setiap anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sexsual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya


Pasal 14

: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisaan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dn merupakan pertimbangan akhir

Pasal 16

: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Kewajiban anak yaitu: 1. Menghormati orang tua,wali, dan guru 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia Adapun hak-hak pokok anak, antara lain sebagai berikut: 1. Hak utuk hidup yang layak Setiap anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan 2. Hak untuk berkembang Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, bermain, bebas mengeluarkan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinannya, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya


3. Hak untuk dilindungi Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan, ketidak pedulian dan eksploitasi 4. Hak untuk berperan serta Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat dan di negaranya termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan (Atika. 2004: 94) Faktanya masih terdapat anak yang belum mendapatkan haknya secara optimal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindugan Anak, terdapat beberapa alasan mengapa keluarga anak jalanan merasa tidak mampu memberikan hak dasar untuk tumbuh kembang anak yaitu: 1. Jumlah beban anggota keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan orang tua. Mayoritas orang tua anak jalanan bekerja disektor informal, seperti penarik beca, pedagang kaki lima, pemulung, dengan penghasilan 20-30 ribu rupiah per hari sementara jumlah keluarga rata-rata lebih dari 5 orang. 2. Ketidakmampuan keluarga mengolah keuangan keluarga untuk melihat prioritas pengeluaran rumah tangga. Misal biaya rokok, minuman keras si ayah, vocer handpone dan keperluan-keperluan tersier lainnya. Kebutuhan tersebut termasuk kedalam pengeluaran rutin yang utama mengorbankan biaya kebutuhan pendidikan anak, gizi dan kesehatan keluarga. 3. Urbanisasi: kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah, baik masalah ekonomi, sosial dan pendidikan rendah membuat sebagian anakanak mereka turun kejalan (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2011: 26-27).


2.3 Sosial Kata sosial berasal dari kata “socious” yang artinya kawan, teman. Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman kerja, teman sekampung dan sebagainya. Dalam hal ini kawan adalah mereka (orang-orang) yang ada disekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Dalam konsep sosiologis, manusia sering disebut mahluk sosial yang artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup dengan wajar tanpa orang lain disekitarnya. Kata sosial erat kaitannya dengan adanya interaksi antar manusia, disebut juga sebagai interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bentuk-bentuk interaksi yang mendukung terjadinya lembaga kelompok dan organisasi sosial. 1. Interaksi antar individu dengan individu Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan/stimulus kepada individu lainnya. Wujud interaksi bias dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap hingga terjadinya pertengkaran 2. Interaksi individu dengan kelompok Betuk interaksi individu dengan kelompok yaitu misalnya seorang ustaz sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok 3. Interaksi antar kelompok dengan kelompok


Bentuk interaksi seperti ini berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contoh suatu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan lain. Menurut Soerjono Soekanto, proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubungan sosial. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. 1. Kontak sosial Adanya proses interaksi melahirkan kontak sosial, dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat-sifat berikut: a. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. b. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya, kontak antara guru dan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu perantara. Misalnya, percakapan melalui telepon (Wikipedia, 2014).


2. Komunikasi Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam

komunikasi

yaitu

adanya

kegiatan

saling

menafsirkan

perilaku

(pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, atau sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Ada lima unsur pokok dalam komunikasi yaitu sebagai berikut. a. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. b. Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. c. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. d. Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. e.

Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan, setelah mendapatkan pesan dari komunikator.

2.3.1 Lingkungan sosial Lingkungan sosial adalah segala factor ekstern yang mempengaruhi perkembangan pribadi manusia, yang berasal dari luar diri pribadi. Secara konsepsional, maka lingkungan sosial mencakup unsur-unsur yaitu: 1. Proses sosial Proses sosial merupakan inti dinamika lingkungan sosial. Inti proses sosial adalah interaksi sosial, yang merupakan proses hubungan timbale balik antar pribadi, antar kelompok dan antar pribadi dengan kelompok. Proses sosial itu


sendiri mencakup hubungan berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahan keamanan, dan hukum. 2. Struktur sosial Struktur sosial menjadi landasan lingkungan sosial, oleh karena mencakup aspek-aspek sosial yang pokok. Aspek-aspek itu yang merupakan hasil abstraksi proses sosial adalah kelompok sosial, kebugayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. 3. Prubahan-prubahan sosial Perubahan pada struktur sosial biasanya disebabkan karena perkembangan kebutuhan yang ada, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yang terdiri dari: a) Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan b) Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda c) Kebutuhan akan perkembangan potensi diri d) Kebutuhan akan kasih sayang (Soekanto, 1990:80). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini yang termasuk kategori tingkat sosial seorang anak merupakan semua faktor non ekonomis seperti interaksi antar teman, anggota keluarga dan lingkungan sekitar, serta keadaan kondisi keluarga.

2.4 Ekonomi Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, aturan,


hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Wikipedia, 2014). Menurut BKKBN, fungsi ekonomi dalam keluarga dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang. Setiap anggota keluarga punya kewajiban yang sama untuk melakukan kegiatan yang akan menambah kesejahteraan keluarga. Ini mempunyai makna bahwa seluruh anggota keluarga dapat bersikap ekonomis, relistis dan mau berjuang untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ekonomi lebih mengedepankan usaha pemenuhan kebutuhan manusia maka untuk daripada itu terdapat model kebutuhan pokok yaitu: 1. Pangan 2. Sandang 3. Perumahan 4. Kesehatan 5. Pendidikan 6. Kebersihan 7. Partisipasi masyarakat (Sumardi & Evers, 1982) Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status (Soekanto, 2007: 76). Menurut Melly G.Tan mengatakan untuk melihat kedudukan sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan,


dan pendidikan. Berdasarakan ini masyarakat dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi seperti di bawah ini : 1. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup minimal mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain. 2. Golongan masyarakat yang berpenghasilan sedang, yaitu pendapatan harga cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung. 3. Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga sebagian dari pendapatan itu dapat ditabungkan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain. 2.4.1 Kebutuhan Pangan Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 1. Pangan segar Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan. 2. Pangan olahan


Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Contoh : the manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji. a. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan. b. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum. 3. Pangan olahan tertentu Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contoh ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya. 2.4.2 Kebutuhan Sandang Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya (Wikipedia, 2014)


2.4.3 Perumahan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman mendefinisikan bahwa : 1. Rumah adalah

bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga, 2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, 3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 2.4.4 Kesehatan Menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa : 1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.


4.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna 2.4.5 Pendidikan Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 1. Pendidikan anak usia dini Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Pendidikan dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 3. Pendidikan menengah Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun 4. Pendidikan tinggi Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup


program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA 2.5 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan dewasa ini lebih ditujukan guna mencapai produktivitas yang maksimum, setiap masyarakat perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan kemampuannya, melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan dan masalahmasalah yang dapat mengurangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hannya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tertentu saja (Nurdin, 1990:28) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut di laksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan melalui penyelenggara kesejahteraan sosial yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 1. Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang

cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, penderita


penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasajasanya. 2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami

masalah

kesejahteraan

sosial

agar

mampu

memenuhi

kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup 2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial 4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan 5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan 6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


2.6 Kerangka Pemikiran Anak jalanan dalam melakukan aktivitas kesehariaanya di bagi menjadi tiga golongan yakni anak yang bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga, anak yang kehidupannya berada dijalanan yang sedikit melakukan interaksi dengan keluarganya dan ketiga adalah anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Keberadaan anak jalanan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor namun faktor ekonomi adalah yang dominan. Tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang disebabkan oleh keluarga yang miskin menyebabkan anak dengan kesadaran sendiri atau dipaksa oleh keluarga untuk bekerja, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi dan membantu keluarga dalam mencari nafkah, namun kondisi mereka yang serba keterbatasan membuat mereka turun ke jalanan untuk mencari uang. Tidak semua keberadaan anak jalanan adalah akibat dari kemiskinan keluarga. Terdapat sebagian anak yang turun ke jalan sebagai pemenuhan kebutuhan psikis belaka seperti keinginan untuk menyalurkan minat dan berkumpul dengan rekan mereka. Sebagai contoh banyak anak yang tinggal di jalanan sebagai anak-anak punk, ngamen dan hidup dalam tatanan versi mereka. Kondisi sosial anak jalanan dapat dilihat dari beberapa indikator mulai dari aktivitas mereka dijalan, adanya interaksi dengan teman sesame anak jalanan. interaksi dengan anggota keluarga serta interaksi dengan teman yang bukan anak jalanan. Sedangkan kondisi ekonomi anak jalanan dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran yang meliputi: pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.


Bagan Alir Pemikiran

Anak Jalanan

Kondisi Ekonomi

Kondisi Sosial 1. Aktivitas anak jalanan 2. Interaksi dengan sesama anak jalanan 3. Interaksi dalam keluarga 4. Interaksi dengan anak sebaya yang tidak anak jalanan

1. Pendapatan 2. Pengeluaran a) Pangan b) Sandang c) Perumahan d) Pendidikan e) Kesehatan

2.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 2.7.1 Definisi Konsep Konsep merupakan istilah khusus yang dipakai oleh para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang dijadikan objek penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi makna konsep-konsep yang diteliti. Secara sederhana

definisi di sini diartikan sebagai ”batasan arti”.


Perumusan definisi konsep dalam suatu penelitian menunjukan bahwa peneliti ingin mencegah salah pengertian atas konsep yang diteliti. Definisi konsep adalah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang di anut dalam suatu penelitian (Siagian, 2011: 138). Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian Adapun yang menjadi batasan konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di jalan dan masih berusia 6-17 tahun yang beraktifitas di kawasan Simpang Pos Medan 2. Sosial ekonomi adalah suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu yang ditentukan oleh faktor pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, serta di dukung oleh pekerjaan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia 3. Kawasan Simpang Pos Medan adalah merupakan pertemuan antara jalan Jamin Ginting, Ngumban Surbakti dan jalan A. H. Nasution, dan termasuk dalam wilayah Kacematan Medan Johor, Kelurahan Kwala Bekala.

2.7.2 Definisi Operasional Definisi operasional disebut juga sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep sudah bersifat dinamis, maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionalisasi konsep adalah dalam


bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka (Siagian, 2011: 141). Adapun yang menjadi definisi operasional Tinjauan Sosial Ekonomi Anak Jalanan di kawasan Simpang Pos Medan, dapat di ukur melalui indikator sebagai berikut: 1. Kondisi Sosial, dengan indikator : a) Aktivitas responden b) Interaksi orang tua dengan responden c) Interaksi responden dengan sesama anak jalanan d) Interaksi dengan anak sebaya yang tidak anak jalanan

2. Kondisi Ekonomi, dengan indikator : a) Pendapatan b) Pengeluaran 

Pangan



Sandang



Perumahan



Kesehatan



Pendidikan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian anak dalam Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang

Recommend Documents