BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONTRAK. merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONTRAK

A.

Pengertian Kontrak Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara

rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah overeenkomst atau contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. 14 Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, saya sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian saya berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), di mana antara perjanjian atau persetujuan (overseenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract).

14

Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 13.

17 Universitas Sumatera Utara

18

Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, kontrak kerja konstruksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah

tersebut

akan

digunakan

bersama-sama,

hal

ini

bukan

berarti

menunjukkkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun. Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. 15 Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata juga terlalu luas, karena dapat

15

Ibid. Hal. 15-16.

Universitas Sumatera Utara

19

mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perjanjian perkawinan yang merupakan kontrak juga, tetapi sifatnya berbeda dengan kontrak yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, yang kriteria dasarnya adalah dapat dinilai secara materil atau mengandung nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang. 16 Definisi Pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213, yaitu: “a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act where by one or more parties assume an obligation towards one or more other parties.” Menurut NBW kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Buku III BW tentang Perikatan (van Verbintenis) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 BW mengenai sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik dimasyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi. 17 Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 16 17

Muhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hal. 20. Agus Yudha Hernoko. Op. Cit. Hal. 19.


20

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut: 18 1. Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum dalam perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. 2. Subyek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang. 3. Adanya Prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; tidak berbuat sesuatu. 4. Kata sepakat Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. 5. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan. Atau dengan kalimat lain, bila definisi dari Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari Pasal

18

Salim H. S. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hal. 4.


21

1233 KUHPerdata, maka dapat terlihat pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri. Di dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan dengan contract adalah: An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. (Black’s Law Dictionary, 1979;291). Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. 19 Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan diatas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak semata-mata hanya orangperorangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang-perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu, perlu dilengkapi dan disempurnakan. 20

B.

Jenis-Jenis Kontrak Para ahli di bidang kontrak tidak ada kesatuan pandangan tentang

pembagian kontrak. Masing-masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada ahli yang mengkaji dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. 21 Menurut

19

Salim H.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hal. 16. 20 Ibid. Hal. 16-17. 21 Ibid. Hal. 17.


22

Muhammad Syaifuddin kontrak sendiri dapat dibedakan menurut berbagai aspek (tinjauan), sehingga timbullah berbagai jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak yang dikenal secara teoritik, dogmatik dan praktik hukum kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 22 1. Kontrak menurut Persyaratan dan Proses Terjadinya/Terbentuknya Kontrak menurut persyaratan dan proses terjadinya/terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis kontrak, yaitu : 23 a. Kontrak konsensual Kontrak konsensual, yaitu kontrak yang dianggap sah jika terjadi sepakat antara para pihak yang membuat kontrak. Misalnya, kontrak jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya. b. Kontrak Riil Kontrak riil, yaitu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi barangnya pun harus diserahkan. Misalnya, kontrak penitipan barang menurut Pasal 1741 KUH Perdata dan kontrak pinjam mengganti menurut Pasal 1754 KUH Perdata. c. Kontrak Formil Kontrak formil, yaitu suatu kontrak yang memerlukan kata sepakat, tetapi undang-undang mengharuskan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Contohnya, kontrak jaminan fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 harus dalam bentuk ata notaris. 2. Kontrak Menurut Sifat dan Akibat Hukumnya. Kontrak dapat dibagi menurut sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yang terdiri dari : 24 a. Kontrak di Bidang Hukum Keluarga (Familierechtelijke Overeenkomst) Kontrak di bidang hukum keluarga adalah perkawinan yang merupakan contractus sui generis, yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu :1) persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum; 2) hubungan hukum yang timbul di 22

Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 147. Ibid. Hal. 147-148. 24 Ibid. Hal. 148-149. 23


23

b.

c.

d.

e.

antara para pihaknya; 3) peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa; dan 4) terikatnya para pihak selama mereka berada dalam ikatan perkawinan. Kontrak Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst) Kontrak kebendaan adalah kontrak yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan; timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri; dan ditunjukkan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan. Kontrak Obligatoir (Obligatoire Overeenkomst) Kontrak obligatoir menurut Pasal 1313 Jo. Pasal 1349 KUH Perdata, adalah kontrak yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Kontrak mengenai Pembuktian (bewijs Overeenkomst) Kontrak ini terbentuk karena adanya kesepakatan dari para pihak yang bertujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian (tegenbewijs), sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Kontrak bersifat Kepublikan (Publiekrechtelijke Overeenkomst) Kontrak ini timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih, yang satu atau yang kedua pihak tersebut adalah badan hukum publik yang berwenang membuat kontrak di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang. Negara, provinsi, kabupaten/kota yang merupakan badan hukum publik dapat melakukan tindakan di bidang hukum privat, ,misalnya membeli, menjual, menyewakan, meminjam atau meminjamkan serta mendirikan badan hukum privat.

3. Kontrak Menurut Hak dan Kewajiban para Pihak yang membuatnya Kontrak menurut hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis kontrak, yaitu: 25 a. Kontrak Timbal Balik Adalah kontrak yang meletakkan hak dan kewajiban kepada dua pihak yang membuat kontrak. Misalnya, dalam kontrak jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapatkan bayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barangnya. b. Kontrak Sepihak Adalah kontrak yang meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam kontrak hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata, 25

Ibid. Hal. 149-150.


24

kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan barang sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan. 4. Kontrak menurut Penamaan dan Sifat Pengaturan Hukumnya Kontrak menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis kontrak, yaitu : 26 a. Kontrak Bernama Kontrak bernama (benoemde contract atau nominaat contract) adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya, kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak hibah, kontrak tukar-menukar, kontrak persekutuan perdata, kontrak untuk melakukan pekerjaan, kontrak tentang perkumpulan, kontrak penitipan barang, kontrak pinjam pakai, kontrak pinjam meminjam, kontrak pemberian kuasa, kontrak penanggungan utang, kontrak bunga tetap atau bunga abadi, kontrak untung-untungan, dan kontrak perdamaian. b. Kontrak Tidak Bernama Kontrak tidak bernama (onbenoemde contract atau innominaat contract) adalah kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan untuk membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, kontrak pembiayaan konsumen, kontrak sewa guna usaha, kontrak anjak piutang, kontrak modal ventura, kontrak waralaba, kontrak lisensi hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dilhat dari aspek pengaturan hukumnya, kontrak tidak bernama dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 27 1) Kontrak Tidak Bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya kontrak production sharing yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kontrak Konstruksi yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan lain-lain. 2) Kontrak Tidak Bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya Kontrak Waralaba (frenchise) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 26 27

Ibid. Hal. 150. Ibid. Hal. 150-151.


25

3) Kontrak Tidak Bernama yang belum diatur atau belum ada undangundangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim (surrogate mother). Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu Kontrak Campuran, ialah kontrak yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang kontrak) dalam Titel I, Titel II, dan Titel IV (KUH Perdata). Namun, dalam kontrak itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran, pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) menyewakan kamar-kamar (kontrak sewa-menyewa), tetapi juga menyediakan makanan (jual beli), dan menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).

28

Kontrak campuran disebut juga dengan contractus sui generis, artinya normanorma hukum khusus kontrak dapat diterapkan secara analogi yang bersandar pada Teori Absorpsi.

Kontrak campuran sebenarnya timbul dan berkembang

dalam praktek sehubungan dengan adanya ketentuan enumerative dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa “suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang. 29 5. Kontrak Menurut Keuntungan Satu atau Lebih Pihak dan Adanya Prestasi pada Satu atau Lebih Pihak Lainnya.

28 29

Ibid. Hal. 151. Ibid. Hal. 152.


26

Kontrak menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya prestasi pada satu pihak atau lebih pihak lainnya dapat dibedakan menjadi dua jenis kontrak yaitu :

30

a. Kontrak dengan Cuma-Cuma Kontrak dengan Cuma-Cuma adalah kontrak menurut Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata yaitu “suatu kontrak dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu menfaat bagi dirnya sendiri”. Contohnya, kontrak pinjam pakai, kontrak hibah, kontrak pinjam-meminjam tanpa bunga dan kontrak penitipan barang tanpa biaya. b. Kontrak atas beban Kontrak atas beban adalah kontrak menurut Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata, yaitu “suatu kontrak yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Contohnya, kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak pinjam meminjam dengan bunga, dan lain-lain. 6. Kontrak Menurut Kemandirian dan Fungsinya Kontrak menurut kemandirian dan fungsinya dapat digolongkan dalam dua jenis kontrak, yaitu:

31

a. Kontrak Pokok adalah kontrak yang eksistensinya bersifat mandiri atau kontrak yang mempunyai kemandirian bagi eksistensi kontrak itu sendiri. Contohnya, kontrak kredit yang sifatnya mandiri, yang eksistensinya tidak bergantung kepada kontrak yang lainnya. Kontrak kredit sebagian besar dikuasai atau mirip dengan kontrak pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata dan pasal-pasal lainnya yang terkait dan relevan dalam KUH Perdata, sebagian lainnya tunduk kepada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. b. Kontrak Bantuan/Tambahan Adalah kontrak yang eksistensinya tidak mandiri atau kontrak yang tidak mempunyai kemandirian untuk eksistensi kontrak itu sendiri, melainkan tergantung kepada kontrak pokoknya, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada kontrak pokok tersebut. Selain itu, kontrak bantuan/tambahan juga mempunyai fungsi menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum. Kontrak jaminan (baik jaminan perorangan 30 31

Muhammad Syaifuddin. Loc. Cit. Ibid. Hal. 153-154.


27

maupun jaminan kebendaan) adalah contoh dari kontrak bantuan /tambahan, karena fungsinya adalah memperkuat kontrak pokok yaitu kontrak kredit. 7. Kontrak Menurut Ada atau Tidak Adanya Kepastian Pelaksanaan Prestasinya Kontrak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrak dengan imbalan /penggantian dan kontrak untung-untungan. Kontrak dengan imbalan/penggantian adalah kontrak yang prestasinya tidak ada hubungannya dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. Contohnya adalah kontrak jual beli yang prestasinya sudah pasti, yaitu penyerahan benda/barang oleh penjual dan pembayaran harga jual belinya oleh pembeli. Sebaliknya, kontrak untunguntungan adalah suatu kontrak yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Contohnya, kontrak asuransi kendaraan dimana pihak yang menjadi anggota asuransi telah membayar premi asuransi, sedangkan pihak asuransi belum tentu melakukan prestasi kecuali terjadi kecelakaan. 32 8. Kontrak Menurut Aturan Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kontrak ini merupakan jenis-jenis kontrak yang dilarang oleh undang-undang karena dapat berimplikasi terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan warga masyarakat selaku konsumen.

32

Ibid. Hal. 156.


28

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan kontrak-kontrak yang dilarang dibagi menjadi 13 (tiga belas) jenis, yaitu: 33 a. Kontrak atau perjanjian oligopoli, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (vide Pasal 4); b. Kontrak atau perjanjian penetapan harga, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pada pasar yang bersangkutan sama. Pengecualian dari ketentuan ini adalah: (1) Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat usaha patungan, dan (2) suatu kontrak yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku (vide Pasal 5); c. Kontrak atau perjanjian dengan harga berbeda, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku-pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda (vide Pasal 6); d. Kontrak atau perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar (vide Pasal 7); e. Kontrak atau perjanjian yang memuat persyaratan, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan (vide Pasal 8); f. Kontrak atau perjanjian pembagian wilayah, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa (vide Pasal 9); g. Kontrak atau perjanjian pemboikotan, yaitu suatu kontrak atau perjanjian yang dilarang, yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mengahalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 10); h. Kontrak atau perjanjian kartel, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud

33

Ibid. Hal. 156-158.


29

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa (vide Pasal 11); i. Kontrak atau perjanjian trust, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masingmasing perseroan anggotanya (vide Pasal 12); j. Kontrak atau perjanjian oligopsoni, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (vide Pasal 13); k. Kontrak atau perjanjian integrasi vertikal, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ atau jasa tertentu. Setiap rangkaian produksi itu merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 14); l. Kontrak atau perjanjian tertutup, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu (vide Pasal 15); m. Kontrak atau perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak lainnya di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat (vide Pasal 16).

C.

Bentuk dan Fungsi Kontrak Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial kita sehingga

kita tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah kita buat setiap harinya. Sekilas, bila kita mendengar kata kontrak, kita langsung berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah suatu kontrak tertulis. Artinya, kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari kontrak. Dan bila melihat berbagai tulisan, baik buku, makalah atau tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah, sebab


30

penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu kontrak yang dibuat secara tertulis. 34 Adapun bentuk-bentuk kontrak dan kekuatan/nilai pembuktiannya, dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 35 1. Kontrak Lisan Adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak secara lisan (oral contract), tidak secara tertulis dalam akta bawah tangan maupun akta otentik. Dalam kontrak lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak. Namun demikian, adanya suatu janji bertimbal-balik tidak serta merta membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya. Hukum memperbolehkan para pihak membuat kontrak secara lisan. Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern saat ini, suatu kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan kepentingan pembuktian, sehingga kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian. 2. Kontrak Tertulis dalam Akta di Bawah Tangan Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah Surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua kontrak yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuatnya juga diperbolehkan di mana saja. Yang terpenting bagi kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak. Di mana akta ini mempunyai kekuatan/nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari satu pihak di antara dua pihak. 3. Kontrak Tertulis dalam Akta Otentik Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Jadi, suatu akta disebut akta otentik jika memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

34

Nurul Muslimah Kurniati. “Pengertian dan Arti Penting Kontrak”, http://notarisnurulmusl imahkurniati.blogspot.com/2009/04/pengertian-dan-arti-penting kontrak.html diakses 28 Januari 2014. 35 Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 137.


31

(a) Akta yang dibuat oleh akta yang dibuat di hadapan pejabat umum, yang ditunjuk oleh undang-undang; (b) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta harus menurut persyaratan materil (subtantif) dan persyaratan formil (prosedural) yang ditetapkan oleh undangundang; (c) Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta itu. Pejabat yang berkuasa atau pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pengadilan, pejabat catatan sipil, dan dalam perkembangannya camat karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai PPAT. Akta notaris agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna harus memenuhi persyaratan materil dan persyaratan formil. Jika tidak memenuhi persyaratan maka akan diproses di pengadilan dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. 36 Berbicara mengenai fungsi kontrak, Salim HS menyebutkan fungsi Kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah fungsi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. 37 Sedangkan Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya bahwa kontrak mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi filosofis, fungsi yuridis dan fungsi ekonomis kontrak. Kontrak mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini 36 37

Ibid. Hal. 143. Salim H.S. Op. Cit. Hal. 35.


32

dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak, yang satu dan lain hal akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan. 38 Kontrak mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan hukum kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan arti lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrument hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrakkontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat. 39 Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Makna “kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yaitu : pertama, perlindungan terhadap subjek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak yang lainnya. Kedua, bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan/kelalaian. Itu sebabnya, negara (diwakili pemerintah) tidak hanya mengatur pelaksanaan kontrak, tetapi juga menentukan sanksi berkaitan dengan

38 39

Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 37. Ibid. Hal. 47.


33

pelaksanaan undang-undang yang dilanggar oleh para pihak yang melaksanakan kontrak tersebut. Fungsi dari kontrak yang terakhir menurut Muhammad Syaifuddin yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak. 40

D.

Subjek hukum dalam kontrak Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat

para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kontrak (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendifinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 41 Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya kontrak-kontrak diperlukan empat syarat, yaitu : 42 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement/consensus); 2. Kecakapan (capacity); 40

Ibid. Hal. 56. Universitas Brawijaya. “Legal Banking”, http://legalbanking.wordpress.com/materihukum/hukum-kontrak/, diakses pada tanggal 29 Januari 2014. 42 Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. Hal. 44. 41


34

3. Hal yang tertentu (certainty of terms); 4. Sebab yang halal (consideration). Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap kontrak. Artinya, setiap kontrak harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi kontrak/kontrak yang sah. Bila membahas tentang kecakapan untuk membuat suatu kontrak maka hal ini berarti sama dengan membahas subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau yang menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat suatu kontrak. 43 Terjadinya kontrak disebabkan adanya hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pembuat dan pelaksana suatu kontrak minimal dua subjek hukum yang berhadapan yang menduduki tempat yang berbeda. Kedua subjek hukum tersebut harus mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam kontrak yang mereka sepakati, yaitu satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan di pihak lain berhak menuntut melaksanakan prestasi. 44 M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktik hukum kontrak, subjek hukum kontrak terdiri dari : 45 1.

Individu sebagai persoon yang bersangkutan, yaitu : a. Natuurlijke persoon atau manusia tertentu; b. Recht persoon atau badan hukum; Seorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu, misalnya seseorang bezitter atas kapal; Person yang dapat diganti (verbangbaar), yaitu berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam kontrak, sewaktu–waktu

2. 3. 43

Ibid. Hal.74. Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 64. 45 Ibid. Hal. 64-65. 44


35

dapat diganti kedudukannya dengan kreditur atau debitur baru, kontrak ini berbentuk “aan order”atau kontrak atas order/atas perintah dan kontrak “aan toonder” atau kontrak atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat–surat tagihan utang. Dalam mengadakan kontrak atau kontrak setiap subyek hukum haruslah memenuhi persyaratan–persyaratan tertentu supaya kontrak tersebut mengikat, misalnya, untuk subyek hukum “orang” harus dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum” harus memenuhi persyaratan hukum formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak, seperti dapat melakukan gugatan dan digugat, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya. Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat. Subjek hukum kontrak, baik orang (manusia kodrati) maupun badan hukum (diwakili oleh pengurusnya), harus berwenang dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum kontraktual (membuat kontrak) dalam hubunganhubungan hukum dilapangan hukum harta kekayaan. 46

E.

Prestasi dan Wanprestasi dalam Kontrak Prestasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance"

dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak dimaksudkan dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.

46

Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 65.


36

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa: 47 1. Memberikan sesuatu; 2. Berbuat sesuatu; 3. Tidak berbuat sesuatu. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya. Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi objek perjanjian. 2. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis. Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian

47

Munir Fuady. Hukum kontrak. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hal. 87.


37

tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. 48 Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat :49 1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adaya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. 2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 3. Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan. Sementara itu, menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht). 50 Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu : 51 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; 3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;

48

Audia Novrita. “Makalah Hukum Perjanjian”, http://audiiayu.wordpress.com/2013/04/14 /makalah-hukum-perjanjian/. Diakses pada tanggal 30 Januari 2014. 49 Munir Fuady. Loc. Cit. 50 Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 338. 51 Ibid.


38

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena : 52 (1) Kesengajaan; (2) Kelalaian; (3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi debitor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitor atau pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu: 53 a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi; b. Dia harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian; c. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi; d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 54 a. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi; b. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa; c. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian; d. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

52

Munir Fuady. Op. Cit. Hal. 88. Muhammad Syaifuddin. Op. Cit. Hal. 343. 54 Ibid. Hal. 344. 53


39

Seorang debitor yang dituduh lalai dan dituntut supaya dihukum atas kelalaiannya, dapat mengajukan pembelaan yang disertai dengan alasan, yaitu: mendalilkan adanya keadaan memaksa (overmacht), mendalilkan bahwa kreditor telah lalai, dan mendalilkan bahwa kreditor telah melepaskan haknya. 55

55

Ibid.


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONTRAK. merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat

Recommend Documents