BAB II TINJAUAN UMUM KEBERADAAN PRAKTEK TENDER DAN BEAUTY CONTEST DI INDONESIA

BAB II TINJAUAN UMUM KEBERADAAN PRAKTEK TENDER DAN BEAUTY CONTEST DI INDONESIA

A. Tender di Indonesia 4. Sejarah Perkembangan Lelang/Tender. Sejak zaman dahulu, dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha cenderung menyelenggarakan atau mengikuti tender yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha. Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 500 tahun sebelum Masehi saat Herodotus melakukan kegiatan pelelangan untuk menjual wanita dengan syarat melakukan pembayaran. Di Roma, Italy, pada masa-masa setelah masehi, lelang cukup dikenal untuk membeli rumah dan menjual hasil-hasil perang. Kerajaan Romawi sendiri juga melakukan lelang untuk menjual perabot-perabot mereka dalam rangka melunasi hutang. 68 Selain itu, juga terdapat bukti telah terjadinya kegiatan pelelangan di China yang ditandai dengan para biksu di China yang melakukan lelang dalam rangka membiayai pembangunan kuil. 69 Catatan sejarah terhadap keberadaan lelang di zaman modern dapat dilihat dari munculnya kata auction (lelang) dalam Oxford English Dictionary pada tahun

68

www.mikebrandlyauctioneer.wordpress.com/auction-publications/history-of-auctions/ (diakses tanggal 26 Februari 2014). 69 http://www.econport.org.econport/request?page=man_auctions_briefhistory (diakses tanggal 26 Februari 2014).

Universitas Sumatera Utara

1595. Menyusul kemunculan kata lelang pada Oxford Dictionary, the London Gazette kemudian sering melaporkan terjadinya proses lelang pada coffeeshop dan tavern (bar) di London pada akhir abad 17. Pada awal abad ke 18, the great auction houses (rumah pelelangan umum) dibuka. 70 Dalam sejarah Amerika, lelang pertama kali dikenal di Amerika pada saat kedatangan suku Pilgrim di America’s Eastern Shores pada tahun 1600-an yang kemudian menjadi terkenal pada saat kolonialisasi dengan maraknya penjualan hasil sawah, impor, peralatan, rokok, budak, dll. 71 Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundangundangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement, Staatblad 1908 No. 189 dan Vendu Instructie, Staatblad 1908 No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. 72 Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya lex specialis. Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Publik, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri. Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan Indonesia tampak masih dianggap

70 71

Ibid. mikebrandlyauctioneer.wordpress.com/auction-publications/history-of-auctions/, Op.

cit., 72

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Lelang: Teori dan Praktek, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teoridanpraktek/ view-category.html?limitstart=15 (diakses pada tanggal 26 Februari 2014).


relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya penegakan hukum/law enforcement dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi Negara, dan hukum pengelolaan kekayaan Negara. 73 Dari

perspektif ilmu

pengetahuan,

Teori Lelang/Auction

Theory

merupakan cabang dari ilmu ekonomi terapan yang menjelaskan bagaimana orang bertindak di dalam pasar lelang dan melakukan penelitian terhadap properti dari pasar lelang. Terdapat banyak desain yang mungkin dilakukan (atau kumpulan aturan) untuk sebuah lelang dan isu-isu tertentu d ipelajari oleh pakar teori lelang termasuk efisiensi dari desain lelang tertentu, strategi penawaran optimal dan keseimbangan, dan perbandingan perolehan/revenue comparison. Teori lelang juga digunakan sebagai alat untuk menginformasikan rancangan dari lelang-lelang dunia nyata; yang paling sering dikenal untuk privatisasi perusahaan sektor publik atau penjualan lisensi untuk penggunaan electromagnetic spectrum. 74 Gambaran Umum mengenai lelang adalah, lelang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk tetapi selalu memenuhi dua persyaratan: a. lelang dapat digunakan untuk menjual apa saja dan dengan demikian bersifat universal b. hasil dari lelang/pemenang lelang tidak bergantung kepada identitas dari penawar, maksudnya pemenang lelang itu tidak dapat diketahui sebelumnya (auctions are anonymous). Hampir semua lelang memiliki ciri-ciri bahwa para peserta memasukkan penawaran, yaitu sejumlah uang yang ingin mereka bayarkan. Lelang baku 73

Ibid. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_theory (diakses pada tanggal 26 Februari 2014). 74


mempersyaratkan bahwa pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran tertinggi. Lelang tidak baku tidak memiliki persyaratan tersebut (misalnya lotere). Secara tradisional ada empat jenis lelang yang digunakan untuk alokasi suatu barang/jasa tunggal / a single item: 75 a. First-price sealed-bid auctions yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam sebuah amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplop-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan membayar harga persis sama dengan yang dia tawar. b. Second-price sealed-bid auctions yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplo-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, tetapi dia membayar harga persis sama dengan penawaran tertinggi kedua. c. Open ascending-bid auctions (English auctions) yaitu harga secara terus menerus dinaikkan oleh petugas lelang dengan para penawar tersingkir keluar ketika harga menjadi terlalu tinggi. Hal ini berlangsung terus sampai hanya satu penawar yang memenangkan lelang pada harga saat itu. d. Open descending-bid auctions (Dutch auctions) yaitu harga dimulai dengan tingkat yang cukup tinggi untuk menggentarkan para penawar dan

75

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Auction (diakses tanggal 26 Februari 2014).


secara bertahap diturunkan sampai seorang penawar menunjukkan bahwa dia siap untuk membeli untuk harga saat itu. Dia memenangkan lelang dan membayar harga yang dia ajukan.

5. Definisi Tender Beberapa Definisi Tender/Lelang: a. Wikipedia mendefinisikan tender sebagai: 76 Tendering or Procurement is the acquisition of goods and/or services. It is favorable that the goods/services are appropriate and that they are procured at the best possible total cost of ownership to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location. Corporations and public bodies often define processes intended to promote fair and open competition for their business while minimizing exposure to fraud and collusion.

Artinya:”Melakukan tender atau pengadaan/procurement adalah kegiatan memperoleh barang dan/atau jasa. Lebih disukai bahwa barang/jasa itu sesuai/tepat dengan kebutuhan dan bahwa barang/jasa itu diperoleh dengan total harga (peralihan) kepemilikan dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan-perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendorong keadilan dan persaingan terbuka untuk bisnis mereka di samping meminimkan kemungkinan terjadinya penipuan dan kolusi.”

76

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Procurement (diakses tanggal 26 Februari

2014).


b. Oxford Dictionary mendefinisikan tender sebagai: “A public sale of land or goods, at public outcry, to the highest bidder” Artinya: “Penjualan barang ataupun tanah kepada masyarakat kepada penawar tertinggi.

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tender sebagai: “tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang. 77

d. Kamus Hukum. 78 Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk: 1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; 2) Mengadakan barang atau jasa; 3) Membeli barang atau jasa; 4) Menjual barang atau jasa.

77 78

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).


e. Tender: bisnis contract, oleh pemasok/supplier atau contractor, untuk memasok (memborong) barang atau jasa, berupa antara lain, open bid (tender) tawaran terbuka, di mana tawaran dilakukan secara terbuka sehingga para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga; atau sealed bid (tender) tawaran bermeterai, di mana tawaran dimasukkan dalam amplop bermeterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik; para peserta tidak dapat menurunkan harga lagi. 79

f. Tender (to put out contract) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. 80

g. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003: 81 Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

h. Menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan 79

T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 412. 80 Andi Fahmi Lubis, Op. cit., hlm. 148. 81 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah digantikan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: 1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Mengadakan barang dan atau jasa. 3. Membeli suatu barang dan atau jasa. 4. Menjual suatu barang dan atau jasa. 82

i. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bab I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Dan Istilah, Pasal 1 memuat istilah-istilah yang menjelaskan jenis-jenis pengadaan: 83 1) Pelelangan

Umum

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 2) Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 82

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hlm. 5. 83 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 23-30.


3) Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 4) Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 5) Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Jadi, tender atau lelang merupakan salah satu metode sourcing atau mencari sumber-sumber (barang/jasa) yang prosedurnya diatur dengan ketentuan tender berdasarkan regulasi pemerintah atau prosedur operasional baku/SOP (Standard Operating Procedure) perusahaan yang cukup kompleks dibanding metode sourcing lainnya. Oleh karena itu para praktisi procurement dan juga calon vendor/supplier perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses tender ini, sehingga bagian procurement dapat mengorganisir tender dengan baik dan tepat waktu, sementara itu para peserta lelang dapat menyusun dokumen lelang secara efektif dan memenuhi semua persyaratkan yang ditetapkan panitia tender. 84

84

http://www.informasi-training.com/procurement-tender-management (diakses tanggal 26 Februari 2014).


6. Dasar Pengaturan Tender di Indonesia Dalam membuat kebijakan pengaturan tender di Indonesia, pemerintah berpedoman pada beberapa bentuk kebijakan umum antara lain: a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa; c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa; d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa; e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; f. Menumbuhkan peran serta usaha nasional; g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; h. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.


Berbagai kebijakan umum tersebut kemudian dimanifestasikan dalam beberapa peraturan mengenai tender/ pengadaan barang dan jasa yang ada. Di Indonesia, prosedur mengenai

pelaksanaan

tender untuk

proyek-proyek

pengadaan barang/jasa diatur dalam beberapa produk hukum. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 1997 tentang perubahan ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Produk hukum pertama di atas berlaku untuk; pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan

barang/jasa

yang

sebagian

atau

seluruhnya

dibiayai

dari

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertantangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan, pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tender atau pengadaan barang/ jasa

diartikan

sebagai

kegiatan

untuk

memperoleh

barang/jasa

oleh

kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan

sampai

diselesaikannya

seluruh

kegiatan

untuk


memperoleh barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD. 85 Namun, lingkup dari tender atau kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD. 86 Tender merupakan salah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah atau suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan dilaksanakannya tender tersebut adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Namun dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat

85

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 1 dan 2. 86 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 1, Angka 1.


mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang. 87 Dengan diadakannya proses tender, diharapkan munculnya pelaku usaha yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjakan suatu proyek yang ditenderkan tersebut. Sehingga penyelenggaraan tender kegiatan atau proyek tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 88 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengaturan tender diasarkan pada berbagai prinsip yaitu: a. efisien,

berarti

pengadaan

barang/jasa

harus

diusahakan

dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sesingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 89 b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 90 c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 91 87

Andi Fahmi Lubis,Op. cit., hlm. 149. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II, Pasal 5. 89 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf a. 90 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf b. 91 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf c. 88


d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; 92 e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 93 f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 94

Pengaturan ini tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta 95 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, bahwa Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan 92

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf d. 93 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf e. 94 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 3, Huruf f. 95 Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Bab XVII, Pasal 129, Angka 1.


barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya. 96 Dengan adanya ketentuan tersebut, maka seluruh BUMN wajib melaksanakan tender pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan dana berasal dari Anggaran BUMN maupun dari pihak lain atau pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Sama halnya dengan peraturan lainnya, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibuat untuk menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Namun ada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam Peraturan Menteri tersebut mengenai pengembangan perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara. Adapun tujuan khusus dari pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah: 97 a. meningkatkan efisiensi; b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN; c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan; d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisrne; e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

96

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 4. 97 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 3.


f. meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

Kemudian secara khusus, ada ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tender di sektor migas, yaitu Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP MIGAS. Secara khusus dijelaskan kembali bahwa prinsip dalam tender di sektor migas ini mencakup keuntungan negara, pertumbuhan Nasional agar mampu bersaing di tingkat regional dan internasional serta pembangunan usaha yang berwawasan lingkungan yang terdiri dari: 98 a. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. b. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara. c. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

98

Republik Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Bab 1, Butir 5.


d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat. e. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. f. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai. g. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan Nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional. h. Berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

Kemudian, untuk memenuhi prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender tersebut, Pemerintah membuat kriteria – kriteria khusus dalam memenangkan pelaku usaha yang menjadi peserta tender. Pemerintah mensyaratkan beberapa ketentuan, persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan tender pengadaan adalah sebagai berikut: 99

99

Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003, Bab II, Pasal 11.


a. memenuhi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

untuk

menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. h. tidak masuk dalam daftar hitam; i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.


Selain itu, ada kriteria khusus dalam pelaksanaan tender di sektor migas mengenai pengadaan barang dan jasa yang telah diatur mekanismenya melalui peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan BP MIGAS No.007-Revisi1/PTK/IX/2009. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini, terdapat beberapa ketentuan yang mempersyaratkan bahwa dalam jumlah tertentu, untuk pengadaan barang dan jasa, harus mendapatkan persetujuan dari BP MIGAS terlebih dahulu. Sehingga BP Migas dalam hal ini dapat melaksanakan fungsi kontrolnya. Selain itu di dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Terhadap barang harus menggunakan produk dalam negeri minimal 25% sedangkan untuk jasa, harus menggunakan produk dalam negeri minimal 30%. Begitu juga dalam hal tender, peserta tender yang menggunakan produk dalam negeri tentunya akan lebih diutamakan. Walaupun selisih harga mencapai 25%, namun jika peserta tender tersebut menggunakan produk dalam negeri maka ia akan menjadi pemenang tender. 100 Adanya keharusan berupa ketentuan minimal penggunaan produk dalam negeri ini serta adanya pengutamaan terhadap peserta tender yang menggunakan produk dalam negeri, merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Perkembangan ini pada akhirnya mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional Indonesia. Terdapat dua proses yang dapat dilakukan untuk melakukan tender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 100

Republik Indonesia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pedoman Tata Kerja Nomor: 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.


a. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. 101 Proses prakualifikasi secara umum meliputi

pengumuman

prakualifikasi,

pengambilan

dokumen

prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi,

penetapan

calon

peserta

pengadaan

yang

lulus

prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. 102 b. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran. 103 Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang

serta

cadangan

pemenang

dievaluasi

dokumen

kualifikasinya. 104

Salah satu dari kedua bentuk proses tender tersebut dapat dipilih sesuai dengan bentuk tender yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan tender tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, agar mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tender tersebut.

101

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 56, Angka 3. 102 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 57, Angka 1 Huruf A. 103 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 56, Angka 8. 104 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Barang/Jasa Pemerintah, Bab VI, Pasal 57, Angka 1 Huruf B.

Tahun 2010 tentang Pengadaan Tahun 2010 tentang Pengadaan Tahun 2010 tentang Pengadaan Tahun 2010 tentang Pengadaan


Di Indonesia, terdapat beberapa macam metode dalam pemilihan penyediaan barang/ jasa. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa dalam pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu : a. Pelelangan

umum,

adalah

pemilihan

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua

Penyedia

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya

yang

memenuhi syarat. 105 b. Pelelangan terbatas, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 106 c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 107 d. Pemilihan langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 108

105

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 23. 106 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 24. 107 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 25. 108 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 26.

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan


e. Seleksi Umum adalah metode penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat. 109 f. Sayembara

adalah

metode

pemilihan

Penyedia

Jasa

yang

memperlombakan gagasan orisinalitas, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 110 g. Penunjukan langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penunjukan langsung ini hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus saja. 111

Dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, ada beberapa metode atau cara yang dapat dipilih. Pemilihan metode atau cara pengadaan barang dan jasa pada BUMN disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum, yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. Metode atau cara pengadaan barang/ jasa yang dapat digunakan oleh

109

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 27. 110 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 29. 111 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I, Pasal 1, Angka 31.


BUMN yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut yang termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada: 112 a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka metode pemilihan penyedia barang/jasa yaang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; b. Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjqan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna member kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi; c. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan

penyedia

barang/jasa

yang

dilakukan

dengan

membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negoisasi baik teknis maupun biaya serta

112

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 5, Angka 2.


harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet; d. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertangggungjawabkan.

Dari berbagai bentuk metode atau cara pelaksanaan tender yang telah disebutkan di atas, penyelenggara atau panitia tender dapat memilih metode mana yang dinilai lebih efisien dan efektif dalam menentukan peserta tender yang berhak untuk memenangkan tender. Metode atau cara pelaksanaan tender tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis dan macam suatu proyek yang akan dilaksanakan. Tujuan yang diharapkan melalui pemilihan metode tender yang tepat ini adalah untuk mencari dan menentukan pelaku usaha yang benarbenar kompeten di bidangnya dalam pelaksanaan tender tersebut.

B. Praktek Beauty Contest di Indonesia 5. Tinjauan Umum Terhadap Beauty Contest a. Pengertian Beauty Contest Istilah Beauty Contest pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Ia adalah seorang ekonom berasal dari Inggris yang


mengembangkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan teori stimulus fiskal dari ekonomi. Keynes menjuluki pasar modal sebagai ajang “kontes kecantikan” (beauty contest). Pada tahun 1936, sebuah surat kabar di London menjalankan sebuah kontes kecantikan dimana pembaca diminta untuk memilih foto 6 (enam) orang yang “paling cantik” dari 100 (seratus) foto-foto wanita. Siapapun yang memilih foto yang paling popular akan memenangkan undian. Untuk memenangkan kompetisi, pemain tidak harus secara naif memilih enam wajah yang mereka anggap paling cantik, tetapi mereka harus menggunakan informasi mereka untuk menyimpulkan wajah mana yang orang lain anggap paling cantik. Keynes mengamati bahwa pasar modal seperti ajang kontes kecantikan, bahwa investor sama-sama diatur oleh ekspektasi tentang sesuatu yang investor lain pilih, bukan menilai berdasarkan value dari suatu perusahaan. 113 Pada

permulaan

abad

ke-21,

banyak

pemerintahan

di

Eropa

mengalokasikan hak untuk memakai frekuensi telepon mobil kepada pihak swasta. Mekanisme alokasi yang diterapkan berbeda dari negara ke negara. Suatu negara memilih untuk menggunakan satu atau lain bentuk dari lelang untuk mengalokasikan hak, sementara negara lainnya menggunakan beauty contest, di mana pelaku usaha dipilih berdasarkan proposal yang diajukannya. Ini adalah salah satu metode dalam memilih penyedia jasa yang berhak atas frekuensi

113

Pingyang Gao, “Keynesian Beauty contest, Accounting Disclosure, and Market Efficiency”, Yale School of Management, Agustus 2007, hlm. 1.


telepon mobil. Pengalihan hak ini meluas kepada operasi angkutan umum seperti bus dan kereta api, pompa bensin, dan lain sebagainya. 114 Beauty Contest di dalam ranah hukum Indonesia adalah suatu istilah yang relatif baru, yang menjadi populer menjadi pembicaraan di masyarakat dengan adanya putusan KPPU dalam Kasus Donggi Senoro ini. Istilah beauty contest tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Istilah ini berasal dari kepustakaan Hukum Persaingan di luar negeri. 115 Berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi mengenai beauty contest yaitu:

1) Menurut Black‘s Law Dictionary: “Beauty contest, Slang. A meeting at which a major client interviews two or more law firms to decide which firm to hire.” 116 Secara informal istilah ini berarti suatu pertemuan di mana seorang client mengadakan pertemuan dengan mengundang kantor-kantor hukum yang tujuannya adalah untuk memilih kantor hukum mana yang akan disewa (untuk membela kepentingannya).

2) Achim

Wambach

menjelaskan

istilah

beauty

contest

dengan

membandingkannya dengan auction /lelang atau tender: 117

114

Erman Rajagukguk, Op. cit., hlm. 6. Ibid. 116 Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, West Group, Min, USA. 2004. 117 Achim Wambach, “Collusion in Beauty contests.”, University of Erlangen-Nuernberg, CESifo and CEPR, May 2003, hlm. 1-2. 115


“McMillan makes the point that beauty contests usually lack transparency with the consequence that the winner is often the firm that hired the most effective lobbyists. Although this argument is intuitively appealing, it is not convincing. If regulators can undertake auctions (and thus make the allocation transparent), they should also be able to proceed with transparent and efficient negotiations. In addition, there are many good arguments why beauty contests might fare better than auctions. One, as already pointed out by McMillan (1995) is the additional flexibility. While auctions finally come down to price competition, negotiations allow to take many more aspects into consideration, like the degree of coverage, speed of introduction of the new generation of mobile phones, and so on”

3) Sama seperti Achim Wambach, Matthew Bennett menjelaskan definisi beauty contest dengan cara membandingkannya dengan Auction/Lelang: Auction. 118 - A mechanism in which the highest bidding firm wins the license. - May also have some conditions on auction participation. Beauty Contest. 119 - A mechanism in which the license is sold for a fixed monetary value (regardless of the firm type). - Allocation of license is decided by the highest levels of service.

4) Seorang pakar ekonomi bernama Eirik Mikkelsen mengatakan bahwa lelang dan beauty contest adalah masuk ke dalam metode untuk melakukan seleksi dalam memperoleh sumber daya alam: 120 “Competition over access to natural resources takes many forms. Sometimes it is a matter of writing applications and having a dialogue with a regulator, alone or as part of a planning process. Lobbying for resource access is also common, inside or outside of a structured planning process, as is bribing officials. Sometimes the regulator is looking for spin-offs of resource use, like job creation and rural development, and will grant resource access to those that best render this probable (sometimes coined “a beauty contest”). A contest is when actors invest resources/effort in order to influence their chances of winning a prize, or a 118

Matthew Bennett, Is the Optimal Auction a Beauty contest? The Interaction of Market Allocation and Supervision, Université de Toulouse (GREMAQ), November 2003, hlm. 3-4. 119 Ibid, hlm. 5. 120 Eirik Mikkelsen, Resource Allocation by Contest or Bargaining, Department of Economics, The Norwegian College of Fisheries Science, University of Tromsø, hlm. 2.


share of a prize, and the invested resources are sunk. The prize would here be access to a natural resource. Contests have been studied extensively, under many different assumptions/settings. Externalities of effort have, however, not been explicitly included in many contest models.” 5) Menurut Dr.Jur Udin Silalahi, S.H, L.L.M: 121 Beauty contest dapat dikatakan suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan seseorang atau suatu pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk-produk yang sudah diproduksinya. Dalam suatu beauty contest penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan beauty contest memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya. 6) Menurut Kurnia Toha SH., LL.M., Ph.D., beauty contest/seleksi calon mitra adalah suatu proses untuk mencari partner yang akan ikut menyertakan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan partner lainnya akan menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan dibangunnya dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan didirikan. Tindakan salah satu partner terpilih yang merugikan perusahaan yang didirikan pasti akan merugikan partner lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan 121

Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol-Bagaimana Cara Memenangkan?, Cet. Pertama (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 132-133.


risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha perusahaan yang didirikan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan. 122 7) Menurut Prof Erman Rajagukguk S.H., LL.M., Ph.D, beauty contest pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa. 123

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam beauty contest para peserta/peminat menjelaskan pengalaman/profil mereka untuk diberikan lisensi atas dasar kriteria yang ditentukan dalam undangan untuk memasukkan penawaran. Kriteria ini dapat terdiri dari, misalnya, kecepatan mengerahkan tenaga kerja, kelayakan proyek, efisiensi spectrum dan kemampuan menimbulkan persaingan. Kriteria ini dapat diberikan bobot penilaian.Kriteria tersebut kemudian dapat dinegosiasikan dengan para peserta, dan para peserta dapat memodifikasi proposal mereka. Atas dasar proposal akhir yang diberikan peserta, penyelenggara akhirnya memutuskan peserta yang berhak menang. Terdapat asumsi penting yang dapat dibuat adalah bahwa bahkan jika para peserta tahu semua penawaran akhir, namun mereka tidak tahu perusahaan mana yang menjadi pemenangnya, karena mereka tidak tahu preferensi penyelenggara secara persis. 124 Di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara jelas membahas mengenai proses pelaksanaan pemilihan mitra kerja melalui beauty contest. Bagi BUMN peraturan mengenai pencarian mitra kerja dapat ditemukan 122

Putusan KPPU Nomor35/KPPU-I/2010, Op. cit., hlm. 131-134. Erman Rajagukguk, Op. cit., hlm. 6. 124 Achim Wambach, Op. cit., hlm. 2. 123


dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Namun, dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut tidak dijelaskan pelaksanaan pemilihan mitra dengan cara tender ataupun dengan cara beauty contest.

Namun, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9, bahwa pelaksanaan

pemilihan mitra tersebut didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh direksi.

b. Syarat Pemilihan Mitra dalam Beauty contest Dalam mengikuti beauty contest para peserta diwajibkan memenuhi syarat atau yang biasa disebut Term of Reference (TOR). TOR itu sendiri merupakan suatu bentuk sistem penilaian, yiatu penilaian berdasarkan rujukan terhadap persyaratanpersyaratan yang ditetapkan di dalamnya karena berfungsi sebagai rintangan minimum yang harus dapat dilalui oleh calon mitra. 125 Apabila melihat pengaturan mengenai pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER 06/MBU/2011, calon mitra kerjasama adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurangkurangnya sebagai berikut: 126 1) Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;

125

Putusan KPPU Nomor35/KPPU-I/2010, Op. cit., hlm. 182. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor.PER06/MBU/2011, Bab III, Pasal 13. 126


2) Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan; 3) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000, syarat bagi Badan Usaha/Perorangan yang akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat: 127 1) Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 2) Memiliki NPWP; 3) Lembaga /swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

c. Keuntungan Beauty Contest Dalam pemilihan beauty contest ini, penyelenggara akan memilih peserta yang qualified dari segi pengalaman, finansial dan sebagainya, tidak hanya terbatas pada penawaran harga sebagaimana halnya tender. Beauty contest dilakukan untuk memilih calon mitra kerja terbaik berdasarkan persyaratanpersyaratan yang dibuat oleh penyelenggara dan juga proposal-proposal yang diajukan oleh peserta beauty contest. Dengan dilakukannya beauty contest 127

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000, Bab III, Pasal 5, Angka 2.


tersebut, penyelenggara akan mendapatkan calon mitra kerja yang paling menguntungkan untuknya. Sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya diharapkan proyek yang akan dijalankan sesuai dengan rencana kedua belah pihak. Karena dalam hal ini, pelaksanaan proyek akan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Sehingga apabila tidak dilakukan beauty contest bisa terjadi terpilihnya peserta yang tidak qualified. Dari aspek waktu beauty contest membutuhkan waktu relatif lebih singkat daripada pelaksanaan suatu tender. Tender membutuhkan waktu lebih lama, karena semua proses tender harus terjadwal secara transparan kepada publik, dan syarat-syaratnya juga harus jelas disampaikan kepada publik. Setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan berhak sebagai peserta tender dan dapat mengajukan penawarannya. 128

d. Kekurangan Beauty Contest Proses beauty contest dilakukan secara internal terhadap perusahaanperusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan beauty contest memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya. Ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang beauty contest tidak mengetahui perusahaan lain yang diundang sebagai kompetitornya. Artinya, proses beauty contest dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi

128

Udin Silalahi, Op. cit., hlm. 132.


tidak ada dan persaingan di antara peserta beauty contest tidak terjadi, karena tidak saling mengetahui. 129

6. Beauty Contest dalam memilih Mitra Usaha Sebagai Bentuk Aksi Korporasi. a. Pengertian Aksi Korporasi Dalam perusahaan dikenal istilah aksi korporasi (corporate action) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Aksi korporasi adalah segala kejadian yang dirasakan oleh suatu perusahaan memiliki dampak terhadap pemegang sahamnya atau aktivitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analisis saham, manager investasi, manajer dana (fund manager), investor, atau pemegang saham. 130 Pada umumnya, semua jenis aksi korporasi bersifat material sehingga setiap kali aksi korporasi digulirkan seringkali memberikan dampak terhadap perubahan harga saham di pasar. Karena setiap aksi korporasi berdampak material, maka Bapepam - LK mengatur dalam satu ketentuan khusus. Perlu diketahui bersama bahwa langkah emiten untuk melakukan keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi diartikan sebagai segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi baik berpengaruh terhadap harga dan jumlah saham atau tidak. Jadi, kepentingan dari aksi korporasi bukan saja ditekankan pada pemegang saham, tapi kepada seluruh 129

Ibid. Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, Aksi Korporasi: Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Tindakan Korporasi (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 77. 130


pihak yang memang benar terkena dampak dari aksi korporasi. Lebih jelasnya, aksi

korporasi

(seperti

Penggabungan,

Peleburan,

Pengambilalihan

dan

Pemisahan) harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, kreditor dan masyarakat secara umum. 131 Umumnya pelaksanaan aksi korporasi mengacu kepada landasan hukum atau beberapa ketentuan yang diatur dalam: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“selanjutnya disebut UU PT”) yang memayungi berbagai hal fundamental atas pendirian awal suatu perseroan, penyetoran modal, nilai nominal saham, ketentuan tentang pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham, pembelian kembali saham, penambahan modal, penggabungan perusahaan, pembubaran perusahaan, bahkan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“selanjutnya disebut UU Pasar Modal”) mengatur hal-hal berkaitan dengan emiten, bursa, tindakan korporasi yang berkaitan dengan pasar bursa dan hal-hal yang dilarang dalam tindakan korporasi dalam bursa seperti insider trading dan transaksi saham yang dilarang lainnya. 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh perusahaan publik di samping mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PT, juga mengikuti berbagai peraturan yang ada di pasar modal 131

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 126, Angka 1.


baik UU Pasar Modal, maupun aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan berbagai bentuk aksi korporasi.

Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain adalah: pembagian deviden baik tunai maupun saham, pemecahan saham atau penyatuan saham, saham bonus, penawaran umum terbatas (right issue) dan pembelian kembali saham. Disamping itu aksi korporasi juga mencakup aksi strategis emiten lainnya seperti: aliansi strategis, merger, akuisisi, spin off, penawaran umum perdana, secondary offering, dilusi, dll (pengertian istilah ini akan diuraikan dibawah). Tindakan korporasi yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas adalah tindakan sebagai berikut: 1) Penggabungan dan Peleburan. Direksi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan dari tindakan korporasi ini sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris kemudian RUPS. 132 2) Pengambilalihan.

Tidak

seperti

Penggabungan

dan

Peleburan,

Pengambilalihan dapat dilakukan baik oleh Direksi maupun langsung dari para pemegang saham. 133 3) Pemisahan Saham. Terdapat dua macam pemisahan saham yaitu pemisahan secara murni dan pemisahan secara tidak murni. 134

132

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 123, Angka 3. 133 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 125, Angka 1. 134 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 135, Angka 1.


4) Stock Buy-Back / Pembelian kembali saham. Diatur mengenai pembelian kembali saham yang dilaksanakan oleh Direksi melalui persetujuan RUPS. 135

Pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi beberapa bentuk aksi korporasi antara lain: 1) Aliansi Strategis Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumberdaya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manifaktur, pendanaan projek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi, perusahaan dapat saling berbagi 135

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 37, Angka 1, Huruf a.


kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Aliansi strategis terkait pula dengan konsep seperti koalisi internasional, jaringan strategis, joint venture,dll. 2) Divestasi Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. 136 3) Akuisisi Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti pengambilalihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bhs. Latin, acquisitio, dari kata kerja acquirere. Akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya dicapai dengan membeli saham perusahaan lain baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam akuisisi terdapat perusahaan yang membeli dan ada perusahaan yang menjadi target pembelian dimana perusahaan yang diakuisisi tersebut akan menjadi subsidiarinya. 137 4) Merger Merger adalah penggabungan 2 perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya

136

H.Salim HS, Hukum Divestasi Di Indonesia (Jakarta: PT Erlangga, 2010), hlm. 32. Habib Adjie, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 15. 137


dibubarkan atau secara hukum perusahaan yang dibubarkan tersebut eksistensinya sudah tidak ada lagi. 138 5) Konsolidasi. Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan yang baru dimana perusahaan yang lama secara hukum sudah tidak ada lagi eksistensinya. Jadi, dalam konsolidasi, perusahaan yang bergabung akan kehilangan status hukum perusahaannya dan akan membentuk perusahaan yang baru dengan kepribadian yang baru dan status hukum yang baru. 139 6) Right Issue Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) dalam pasar modal Indonesia merupakan bukti hak memesan efek terlebih dahulu yang melekat pada saham, dimana memberi hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan, sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. 140 Dalam peraturan Bapepam disebut sebagai hak untuk menerima tawaran terlebih dahulu untuk membeli efek baru dan wajib hukumnya bahwa hak tersebut dapat dialihkan. 141

138

Ibid, hlm. 7. Ibid, hlm.13 140 Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 105-106. 141 Republik Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Angka 1, Huruf a. 139


7) Tender offer Tender offer adalah pembelian saham yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara menawarkan kepada pemegang saham publik yang ada untuk menjual sahamnya pada harga dimana investor tersebut bersedia membeli saham tersebut. Oleh karenanya tender offer ini harus diumumkan melalui media massa terlebih dahulu. 8) Dilusi. Dilusi saham adalah kepemilikan saham di suatu perusahaan menyusut atau menjadi lebih kecil karena perusahaan tersebut menerbitkan saham baru. Salah satu cara perusahaan publik yang ingin mendapatkan tambahan modal adalah dengan right issue, yaitu menerbitkan saham baru dengan memberikan hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang

saham

lama.

Apabila

pemegang

saham

lama

tidak

melaksanakan haknya (membeli saham baru dengan harga khusus, bukan harga pasar), maka kepemilikan sahamnya menjadi terdilusi.

Dalam pembahasan skripsi ini, akan dibahas secara khusus mengenai praktek beauty contest dalam memilih mitra usaha sebagai bentuk kemitraan (partnership). Kemitraan adalah hubungan strategik yang secara sengaja dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan saling kebergantungan yang tinggi.


Terdapat dua jenis kemitraan yang umumnya digunakan oleh perusahaan yaitu aliansi strategis (strategic alliances) dan joint venture. 142

b. Beauty Contest dalam Memilih Mitra Usaha Sebagai Wujud Aliansi Strategis. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumberdaya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 143 Sebuah strategi aliansi merupakan kerjasama resmi antara perusahaan yang dirancang untuk mengejar satu tujuan yang disepakati sehingga mencapai keunggulan kompetitif bagi kedua pasangan. Aliansi strategis pada umumnya melibatkan baik usaha bersama (non-ekuitas) atau perusahaan patungan(ekuitas). Dalam sebuah strategi aliansi perusahaan patungan, kedua perusahaan berbagi kontrol ekuitas dalam entitas organisasi baru. Sedangkan dalam aliansi

142

Bismar Nasution, “Pemilihan Mitra Strategis Korporasi Bukan Tender” Harian Media Indonesia , 14 Desember 2011, Paragraf 2 – 6. 143 Farida Indriani, “Aliansi Strategis dan Pengembangan Produk”, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO), Volume 2 Nomor1, 2005, hlm. 112.


kolaboratif, perusahaan tidak membentuk entitas baru dan tujuannya adalah untuk menyatukan dan memanfaatkan sumber daya masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. 144 Dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan perusahaan meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital dan sumber daya manusia. Pembentukan team dengan perusahaan lain akan menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi (komplementer), sehingga perusahaan mampu untuk tumbuh dan memperluas secara lebih cepat dan efisien. Dengan melakukan aliansi strategis, beberapa keuntungan adalah: 145 1) Memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya, 2) Pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar, 3) Memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup.

Oleh

karena

pentingnya

keberadaan

aliansi

strategis

demi

keberlangsungan dan perkembangan perusahaan, perusahaan yang akan melakukan aliansi strategis harus mengkaji sejauh mana kompatibilitas budaya antar perusahaan agar tercipta tingkat kepercayaan dan sinergitas yang baik 144

Foo-Nin Ho, Allan D. Shocker, Yewmun Yip, "Economic Impact of Marketing Alliances On Shareholders' Wealth", Managerial Finance, Vol. 36 Nomor6, 2010, hlm. 534. 145 Farida Indriani, Op. cit., hlm. 113-114


sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus mengenal secara komprehensif dan lengkap mengenai profil perusahaan lain yang akan diajak beraliansi. Untuk itu, perusahaan biasanya akan melakukan Penilaian Rekanan dimana akan dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas kapabilitas sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh rekanan. Menurut Kanter terdapat tiga persyaratan untuk melakukan strategi aliansi,yaitu: 1) Kemampuan (Capability) 146 Kanter menyatakan bahwa capability masing-masing perusahaan harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam melakukan aliansi. Misalnya sebuah perusahaan yang mempunyai capability dalam bidang teknologi, untuk meningkatkan kompetitif perusahaan, maka perusahaan ini membutuhkan perusahaan lain yang mempunyai capability dalam bidang marketing, sehingga aliansi dapat terwujud. 2) Keserasian (Compatibility) 147 Perusahaan yang melakukan aliansi harus dilihat dari faktor compatibility. Faktor compatibility ini meliputi kesesuaian/kecocokan antara lain dalam hal philosophy, legacy, strategi dan keinginan antar 146

Kanter, “Collaborative Advantage: The Art of Alliances”, Harvard Business School Reprint, 1994, hlm.98. 147 Ibid, hlm. 101.


partner. Hal ini didorong adanya kenyataan bahwa sebuah aliansi yang berhasil tidak berarti tanpa friksi, tetapi yang penting memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan friksi tersebut secara bersama – sama. Kesesuaian ini penting agar tedapat keselarasan dalam melaksanakan strategi aliansi tersebut. 3) Kelengkapan (Complementary) 148 Complementary dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dalam bentuk strategi aliansi. Complementary ini sering diwujudkan dalam hubungan kolaborasi yang disebut

sebagai

value-chain

partnership

seperti

customersupplier

relationship. Misalnya Inmarsat yang merupakan pemilik telekomunikasi satelit, customer menggunakan jasa satelit, menjadi supplier bagi teknologi ke korporasi dan sebagai regulator yang membuat policy.

Pada tahap Penilaian Rekananlah perusahaan akan melakukan penelusuran terhadap ketiga persyaratan diatas. Salah satu cara bagi perusahaan untuk lebih mengenal perusahaan rekanan adalah dengan melakukan proses beauty contest. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam beauty contest, perusahaan-perusahaan yang berpotensi akan diminta untuk memaparkan profil perusahaan secara lengkap termasuk kelebihan-kelebihan perusahaan, dan syarat-syarat kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam tahap ini, perusahaan yang mengadakan beauty contest ini akan memiliki berbagai kriteria dalam menentukan

148

Ibid, hlm. 98.


pemenangnya

seperti

kapabilitas

perusahaan,

kompetensi

perusahaan,

kompatibilitas antar perusahaan, dll. Perusahaan pengada beauty contest memiliki hak untuk itu karena pada dasarnya merekalah yang akan memilih aliansinya sehingga pertimbangan apa yang akan digunakan oleh perusahaan sepenuhnya tergantung pada pertimbangan perusahaan pengada beauty contest. Setelah tiap perusahaan peserta beauty contest melakukan pemaparan terhadap profil-profil perusahaan, selanjutnya akan dilihat apakah para perusahaan potensial setuju untuk memenuhi syarat-syarat yng akan diajukan oleh perusahaan pengada. Setelah terdapat beberapa calon yang dianggap potensial dan mampu memenuhi syarat, perusahaan pengada biasanya akan melakukan rapat yang sifatnya tertutup untuk menentukan siapa aliansi yang akan dipilih. Pertimbangan yang digunakan bukan semata-mata terletak pada kelebihan perusahaan, tetapi juga keselarasan visi perusahaan, kompatibilitas antar perusahaan, dll sehingga tidak dapat dijamin bahwa perusahaan yang memiliki track record paling baik atau yang paling majulah yang akan memenangkan beauty contest tersebut. Hal ini sangat krusial karena dalam aliansi strategis tujuan utama perusahaan adalah bekerjasama sehingga nilai yang paling penting adalah sinergitas antar perusahaan aliansi yang akhirnya akan menguntungkan para pihak yang beraliansi.

c. Beauty Contest dalam Memilih Mitra Usaha dalam Rangka Membentuk Joint Venture. Apabila perusahaan-perusahaan dalam negeri dapat berafiliasi dengan menggunakan aliansi strategis, maka tidak demikian halnya dengan perusahaan


dalam negeri yang akan bekerjasama dengan perusahaan asing. Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal asing harus dilakukan dengan cara “direct investment” 149 maupun “joint venture” 150 sehingga kerjasama yang dilakukan dengan pihak asing tidak bisa dilakukan dengan bentuk aliansi strategis yang biasa. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa joint venture merupakan salah satu bentuk aliansi strategis. Meskipun begitu, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. 151 Joint venture merupakan model lain yang umumnya digunakan juga oleh perusahaan. Joint venture digunakan ketika keduabelah pihak (perusahaan dan mitranya) bergabung untuk membangun sebuah perusahaan baru yang porsi kepemilikannya sama antara keduanya. Menurut Harrigan, fokus utama dalam pembahasan mengenai joint venture adalah ’anak perusahaan’ yang dihasilkan dari gabungan kedua perusahaan utama (parent company). 152 Kedua perusahaan utama tersebut terlibat secara aktif dalam pemodalan serta pengambilan keputusan di anak perusahaan yang baru tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan cirri-ciri dari suatu joint venture adalah: 153 1) Suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan oleh badan hukum asing dengan nasional.

149

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab I, Pasal 1, Angka 3. 150 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab X, Pasal 23. 151 Orpha Jane, “Analisis Potensi Partnership sebagai Modal untuk meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Teknologi”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor2, 2011, hlm. 194. 152 Ibid. 153 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.


2) Modal perusahaan “joint venture” terdiri dari modal saham yang disediakan oleh para pihak dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam. 3) Para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.

Sedangkan pembentukan perusahaan baru berupa anak perusahaan bukan merupakan suatu kewajiban dalam aliansi strategis. Dalam aliansi strategis, perusahaan yang berafiliasi cukup hanya melakukan kerjasama antar perusahaan tanpa membentuk perusahaan baru. Di Indonesia, UU Penanaman Modal mensyaratkan bahwa pihak asing yang ingin menanamkan modalnya untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi harus membentuk perusahaan baru dengan perusahaan dalam negeri dengan bentuk Perusahaan terbuka (PT). 154 Hal inilah yang menjadi dasar hukum kerjasama dengan pihak asing. Terlepas dari perbedaannya dengan aliansi strategis, pada dasarnya tujuan pembentukan JV adalah sama dengan aliansi strategis yaitu bekerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Hanya saja metode pelaksanaanya berbeda. Kerjasama Joint venture dengan pihak asing biasanya dilakukan apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu mengerjakan suatu proyek sendiri yang diakibatkan keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga memerlukan bantuan 154

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan UndangUndang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 135-136.


dan sumber daya perusahaan asing yang lebih memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal ini banyak terjadi dalam proyek pengeskploitasian sumber daya alam dimana perusahaan dalam negeri dirasa masih kurang mampu untuk mengerjakannya sehingga sering kali dilakukan kerjasama antara pihak dalam negeri dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan untuk itu. Sama halnya dengan aliansi strategis. Karena pada dasarnya akan melakukan suatu upaya kerjasama, maka hal yang terpenting adalah melakukan seleksi calon mitra aliansi sehingga didapat mitra yang paling berkemampuan dan paling sesuai untuk perusahaan. Dalam kerjasama untuk melakukan suatu proyek, akan dilihat calon mitra yang memang mempunyai track record, pengalaman dan kapabilitas yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Dalam hal inilah, biasanya dilakukan proses beauty contest untuk menyeleksi calon mitra yang terbaik. Para perusahaan-perusahaan asing yang berminat untuk bekerjasama, akan dikirim undangan untuk melakukan pemaparan profilprofil perusahaan, pengalaman serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Setelah semua calon diseleksi, maka perusahaan penyelenggara beauty contest akan memilih calon mitra yang dianggap terbaik untuk kemudian dilakukan joint venture dengan perusahaan asing tersebut. Namun, Perlu diingat bahwa suatu perusahaan dalam mencari mitra kerjasama tidak diwajibkan melakukan seleksi dalam bentuk beauty contest. Terutama dalam hal ini adalah BUMN maupun BUMD. Walaupun demikian dalam mencari mitra kerjasama BUMN harus mengikuti Peraturan Menteri


Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per- 06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMD dalam melaksanakan kerjasama diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. Di dalam kedua peraturan mengenai kerjasama tersebut, tidak diatur ketentuan dalam cara pemilihan mitra kerjasama sehingga cara pemilihan tersebut sepenuhnya merupakan diskresi perusahaan selama keputusan tersebut dianggap menguntungkan perusahaan baik itu berupa penunjukan secara langsung maupun melalui proses seleksi berupa beauty contest Meskipun tidak diwajibkan, pelaksanaan beauty contest dimaksudkan untuk memperoleh calon mitra kerja terbaik yang kompeten dIbidangnya dan mempunyai kemampuan keuangan sehingga proyek dapat terlaksana. Apabila pencarian mitra kerja dilakukan melalui penunjukan langsung, kemungkinan perusahaan akan keliru memilih partner, sehingga diharapkan dengan diadakannya beauty contest dapat diperoleh mitra kerja yang tepat.


BAB II TINJAUAN UMUM KEBERADAAN PRAKTEK TENDER DAN BEAUTY CONTEST DI INDONESIA

Recommend Documents