BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEAGENAN DAN PRAKTEK MONOPOLI
2.1.
PERIHAL KEAGENAN
2.1.1. Pengertian Keagenan Lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan,pembagi dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).1 Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tersebut beberapa Departemen teknis mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur mengenai masalah keagenan. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur hubungan perdata antara prinsipal dengan agen kecuali Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal. Tetapi, Surat Keputusan tersebut juga tidak tegas menyebutkan apakah agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.2
1 2
Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, hal.40 Ibid, hal.41
Dalam praktek kegiatan bisnis, keagenan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan antara pihak prinsipal dengan agen, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara principal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal. Hasil penelitian Tim Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa dalam praktek, para agen dalam memperoleh barang dari prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara memperoleh kuasa untuk menjual (BPHN,1996;18).3 Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dengan jelas membedakan antara agen dan distributor. Dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan, “agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.Adapun distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang
3
Ibid.
dimiliki atau dikuasai. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan ketika mengadakan transaksi jual beli dengan pihak ketiga agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal menjual barang milik prinsipal, sedangkan distributor membeli barang dari prinsipal dan setelah itu menjualnya kepada pihak ketiga atas nama distributor sendiri.4 Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak. Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara.Jika agen mengadakan transaksi dengan konsumen maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen.
2.1.2. Jenis-Jenis Keagenan Suatu keagenan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu :5 1) Agen manufaktur Agen manufaktur adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukanpemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut. 2) Agen penjualan 4
Ibid, hal. 51 Munir Fuady, ,2008, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.245. 5
Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual, yang bertugas untukmenjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen. 3) Agen pembelian Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli, yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. 4) Agen umum Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. 5) Agen khusus Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. 6) Agen tunggal/eksklusif Agen tunggal/eksklusif adalah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu.
2.1.3. Pengaturan Keagenan Dalam Perundang-Undangan Pengaturan keagenan dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut6
6
Ibid, hal.246.
1) Dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata tentang Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 2) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdatatentang Kontrak Pemberian Kuasa (yang diatur pada Pasal 1792sampai dengan Pasal 1799 Kitab Undangundang Hukum Perdata) 3) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Makelar (Pasal 62 sampai dengan 73 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 4) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Komisioner (Pasal 75 sampai dengan 85 a Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 5) Dalam bidang hukum khusus, seperti dalam perundang-undangan dibidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham. 6) Dalam
peraturan
administratif,
seperti
Peraturan
Dari
Departemen
Perdagangan Dan Perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini. Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam keagenanseperti tersebut dalam keagenan berupa pemberian kuasa secara khusus, yaitu pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.Agen hanya diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu saja, misalnya dalam hal melakukan transaksi. Selanjutnya, perihal penggunaan dasar hukum dalam KUH Dagang mengenai Komisioner, apabila dikaitkan dengan karakteristik keagenan, sebenarnya keagenan cenderung lebih sesuai dengan pengaturan mengenai Makelar dalam KUH Dagang, karena antara makelar dengan agen memiliki kesamaan karakter yaitu bertindak
untuk dan atas nama pihak yang memberikan kuasa, sedangkan komisioner bertindak untuk pihak yang memberikan kuasa, namun atas nama dirinya sendiri. Pada kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa iamempunyai hubungan yang tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.7 Agen bukanlah karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal. Secara lebih lanjut, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihakprinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.8Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya, maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tersebut.
7 8
Ridwan Syahrani, 1992, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hal .7
Y.Sogar Simamora, 1996, Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian, Yuridika,hal.74.
2.2.
PERIHAL PRAKTEK MONOPOLI
2.2.1. Pengertian Monopoli Dimasukkannya monopoli ke dalam kategori salah satu kegiatan yang dilarang olehUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , bukan berarti bahwa sama sekali kegiatan monopoli tidak dapat dilakukan di Indonesia, karena monopoli yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti monopoli yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara masih diperbolehkan,asalkan diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah, masih dapat ditoleransi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikemukakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasar, sebagai tempat untuk bergeraknya roda ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor.Pelaku usaha baik sebagai produsen, distributor dan konsumen merupakan salah satu pihak yang memiliki peran terbesar dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu pasar. Pasar yang terdistorsin mengakibatkan harga yang terbentuk dipasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran yang riil, dimana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Ini merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, akibatnya fatal yaitu dapat melumpuhkan perekonomian pelaku usaha, masyarakat luas, bahkan yang terbesar dapat melumpuhkan suatu Negara. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu Monos yang artinya satu atau sendiri, dan poleinyang artinya yang menjual atau penjual.Dari etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. 9Monopoli dianggap bersifat buruk bagi ekonomi karena membatasi perdaganganbebas yang memperbolehkan pasar dalam menentukan harga. Karena hanya ada satupenjual yang menguasai pasar, maka penjual tersebut dapat menetapkan harga yangdiinginkannya, harga yang dapat memberikan keuntungan maksimal, tanpamempedulikan konsumen, karena penjual tersebut tahu bahwa konsumen tidak punyapilihan lain. Penjual tersebut juga dapat menyediakan produk yang mutunya lebihrendah.Hal ini juga 9
Siswanto, Arie, 2002,Hukum Persaingan Usaha,Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.18.
merupakan sifat buruk monopoli karena penjual tidak memilikidorongan untuk berinovasi dan menyediakan produk yang baru dengan kualitas yanglebih baik.Dalam perkembangannya, istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda.Pertama, istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran).
2.2.2. Jenis-Jenis Monopoli Eksistensi
monopoli
dalam
suatu
kegiatan
ekonomi
dapat
terjadi
dalamberbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian danmasyarakatnya.Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perludijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikanmasyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraanmasyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut adalah sebagai berikut: 1)
Monopoli yang Terjadi Karena Dikehendaki Oleh Undang-undang(Monopoly by Law) Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai
bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya, serta cabangcabang produksi yang menguasai hajathidup orang banyak.Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentuterhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil risetdan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologiyang bermanfaat bagi
umat manusia. Pemberian hak-hak eksklusif ataspenemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektualseperti hak cipta (copyright), dan hak atas kekayaan industri (industrial property) seperti paten (patent), merek (trademark), desain produk industri (industrial design), dan rahasia dagang (trade secret)padadasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dandilindungi oleh undangundang.10 2)Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung olehiklim
dan
lingkungan usaha yang sehat (monopoly by nature). Monopoli bukanlah merupakan suatu perbuatan jahat atauterlarang apabila kedudukan tersebut diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang profesional. Kemampuan sumber daya manusia yang professional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya dalam pasar akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisinya tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan sehingga dalam industri di mana ia berada, biaya rata-rata per unit produksi menurun tajam pada tingkat-tingkat produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat menyediakan keluaran yang
10
Adi Nugroho, Susanti, 2012, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hal.236.
lebih efisien daripada yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan seperti itu mampu mengelola secara tepat lima faktor persaingan yang menentukan kemampuan industri sebagaimana dikemukakan oleh Porter, yaitu daya tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan persaingan di antara perusahaan yang ada.11 Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerja unggul seperti itu sering memiliki jurus-jurus rahasia dagang (trade secret)yang meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dari negara, namun dengan teknologi rahasianya tersebut, perusahaan mampu menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli. Perusahaan seperti ini jelas memiliki kontribusiterhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen.Adanya undang-undang Anti Monopoli hanyalah untuk memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu tidak disalahgunakan untuk mematikan persaingan usaha. 3)
Monopoli
yang
Diperoleh
Melalui
Lisensi
dengan
Menggunakan
Mekanisme Kekuasaan(Monopolyby License). Monopoli seperti ini dapat terjadi karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah.Kehadirannya menimbulkan distrosi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya Monopoly by License berkaitan erat dengan para pemburu renten ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan
pusat
11
Ibid.
kekuasaan
dalam
pemerintahan
pada
umumnya
memiliki
kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu, meskipun tidak semua memiliki rent seeking behavior. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.12 4)
Monopoli Karena Terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku yang Tidak Jujur Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu
yang singkat dan dengan pengorbanan dan model yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktek bisnis sehari-hari adalah dapat menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha, akan berakibat menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat anti persaingan dalam menjalankan usahanya dan melakukan praktek bisnis tidak jujur. Praktek bisnis yang bersifat anti persaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan para pelaku usaha lainnya. Jelasnya, monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, 12
Ibid, h.238
pembagian pasar dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar.Setelah para pesaing tersingkir dari srena, maka dengan bebas pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti itu, konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar dan bersaing. Kondisi seperti itu akan melahirkan inefisiensi ekonomi dan memiliki potensi pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam.13
2.2.3. Pengaturan Monopoli Dalam Perundang-Undangan Di dalam hukum lain ternyata dapat pula ditemukan pasal-pasaltertentu yang berkenaan dengan persaingan usaha termasuk juga dalam hal ini monopoli. Beberapa ketentuan yangmenyangkut persaingan usaha sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapatditemukan tercantum dalam instrumen-instrumen hukum berikut : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Meskipun dirumuskan secara umum, di dalam KUHP dapatditemukan pasal yang mengatur persaingan usaha.Pasal 382 bisKUHP mengancam pidana bagi orang yang melakukan persaingan curang. Bunyi Pasal 382 bis KUHP tersebut adalah sebagai berikut ini:
13
Johnny Ibrahim, 2009, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, hal.40-41
Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, ataumemperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiriatau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu,diancam,jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagikonkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lainkarena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk megganti kerugian tersebut.” Pasal ini sebenarnya merupakan pasal yang cakupannya sangatluas karena hanya meletakkan prinsip bahwa orang yang menimbulkankerugian pada orang lain karena perbuatan melanggar hukum wajibmengganti kerugian. Dengan bunyi pasal seperti itu, siapa pun yangmerasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hukumdapat memiliki akses untuk menuntut ganti rugi secara hukum. Jelaspasal ini tidak mengatur persaingan usaha secara khusus, namun hanyakarena keluasan dari cakupan pasal ini, orang dapat menjadikan pasalini sebagai dasar mereka yang menderita kerugian akibat perbuatancurang di dalam persaingan usaha. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Khusus untuk bidang yang berkenaan dengan agraria, Pasal menentukan bahwa:
“Pemerintah harus mencegah
(2) UUPA
usaha-usaha
dari
organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoliswasta.” Lebih
lanjut Pasal 13 ayat (3) UUPA menentukan bahwa :“Monopoli pemerintah dalam lapangan agrarian dapatdiselenggarakan asal dilakukan dengan undangundang.’’ 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat adalah undang-undang atau ketentuan khusus
(lexspesialis)
dalam
hal
menanggulangi
di
bidang
praktek
monopolidan persaingan usaha tidak sehat yang saat ini telah digunakan sebagai penggantidari perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas (lex generalis). Dengandemikian dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlaku asaslex spesialis derogaat lex generalis, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Di Dalam Pasal 9 angka (2) menyebutkan : “Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.”
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambialihan perseroan harus memperhatikan kepentingan : 1. perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan 2. kreditor mitra usaha lainnya dari perseroan dan; 3. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Tentu perusahaan yang memutuskan untuk melakukan proses merger, akuisisi maupun konsolidasi harus melalui suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam tindakan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dapat berdampak positif maupun negatif. Pelaksanaan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dapat mengurangi persaingan yang ada di dalam pasar, sehingga menjadi kurang terbuka. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat karena harga barang dan/atau jasa yang diperdagangkan akan menjadi mahal. Agar merger, akuisisi dan konsolidasi tidak mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pemerintah perlu memberikan suatu pelindungan berupa regulasi sehingga para pelaku usaha tidak melakukan penyalahgunaan posisi dominan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 2 angka 2 yang menyebutkan bahwa : “Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan diduga melakukan : a. Perjanjian yang dilarang; b. Kegiatan yang dilarang; dan/atau c. Penyalahgunaan posisi dominan Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ini sebenarnya tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah di bawah UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tapi, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
