BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DARI KEBERADAAN MINIMARKET 2.1
Perlindungan Hukum Dan Perizinan
2.1.1 Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 1 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut digolong-golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini menuntut adanya korban kepentingan 1
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h. 53.
pada salah satu pihak sebagai konsekwensi pembangunan. Supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, seorang ahli hukum Roscoe Pound membuat suatu daftar kepentingan.2 Daftar tersebut merupakan penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (public interests) (2) Kepentingan-kepentingan sosial (social interests) (3) Kepentingan-kepentingan individu (individual interests) Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa masyarakat sama kedudukanya dimata hukum. Sehingga benturan-benturan kepentingan antar masyarakat ataupun individu haruslah mempunyai keadilan hukum sebagai porsi utama yang ditengahi oleh Negara dalam melindungi setiap individu, kelompok, masyarakat dan lain-lain. Maka dari itu fungsi Negara adalah melindungi masyarakatnya agar adil dan makmur. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.3 Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif 2
Mahmul Siregar. 2008, Modul Perkuliahan Teori Hukum, Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Law is a tool of social engineering adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, h.9. 3 Phillipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat IndonesiaSurabaya, PT Bina Ilmu, h. 2.
dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. 4 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum yang dijamin oleh negara. 2.1.2 Pengertian Perizinan Definisi izin dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah : pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Penggunaan kata izin dalam ranah hukum merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan ataupun mengatur tingkah laku para warganya untuk mendapatkan sesuatu hal. Dengan memberikan atau mengabulkan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.5 Izin dapat diartikan dalam pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
4
h. 118.
5
Lili Rasjidi dan I B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem,Bandung,Remaja Rusdakarya,
N.M. Spelt dan J.BJ.M.ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, h.2-3.
peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, sedangkan dalam pengertian sempit, izin adalah pengikatan aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan. Izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tercela dan tidak diinginkan Pemerintah dengan diharapkan Pemerintah dapat melakukan pengawasan.6 Di dalam Kamus Istilah Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari Pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.7Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Jadi izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk melakukannya di isyaratkan prosedur tertentu untuk dilalui. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.8 N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut : 9 "Izin adalah salah satu
6
Ibid. N.E. Algra et.al, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Binacipta, Jakarta, h.616-617. 8 Sjachran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h.1-2. 9 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op.cit, h. 2-3. 7
instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undangundang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Inti pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Dengan memiliki izin dari instrument negara, warga negara atau individu berhak melakukan kegiatan yang sudah dikabulkan sesuai aturan yang berlaku.
2.1.3 Unsur-unsur perizinan Didalam hukum periznan terdapat bebrapa unsur yang meliputi unsurunsur perizinan, yang dibagi menjadi beberapa aspek antara lain: 1. Instrumen yuridis Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan Pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Juga wewenang Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiten van algemeen strekking), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (beschikking). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah10 atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.11 2. Peraturan Perundang-undangan Pada umumnya Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan.12
10
Sjachran Basah,op.cit, h. 2. Philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 125. 12 Ibid, h. 126. 11
3. Organ Pemerintah Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.13 4. Peristiwa Konkret Menurut Ridwan HR, telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh Pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.14 5. Prosedur dan Persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah, selaku pemberi izin.15 2.1.4 Fungsi Perizinan dan Tujuan Perizinan Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perisai 13
Sjachran Basah, 1-2 Mei 1996, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekeria sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta, h. 3 14 Ridwan, HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, h. 165. 15 Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, h. 97.
masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali
dalam
memfungsikan
izin
itu
sendiri.
16
Menurut
Prajudi
Atmosudirjdo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.17 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge sebagaimna dikutip I Made Arya Utama Perizinan merupakan salah satu wujud keputusan Pemerintah yang paling banyak di pergunakan dalam Hukum Administrasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan masyarakat. Sebagai bagian dari keputusan Pemerintah, maka perizinan pada hakikatnya adalah tindakan hukum Pemerintah bersifat sepihak bedasarkan kewenangan publik yang memperoleh atau memperkenalkan suatu kegiatan. Dengan katalain. Instreumen perizinan diperlukan Pemerintah untuk mengkongkretiasai wewenang mengaturnya dengan beberapa tujuan ayai motif tertentu. Adapun motif atau tujuan utama kumulatif dari hal-hal berikut ini, yakini :18 1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan ”sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu. 2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. 3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu. 4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit. 5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan“drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
16
Sjachran Basah, op.cit, h. 2. Prajudi Atmosudirdjo, 1995, Hukum Adiministrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
17
h. 23.
18
I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan Sistem Hukum Prizinan Berwawaskan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, h.23.
2.2 Pasar Tradisional dan Minimarket 2.2.1 Pengertian Pasar Tradisional Pasar tradisional Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bentuk bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat seperti bahan-bahan makanan berupa: beras, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di seluruh Indonesia dan umumnya terletak dijantung kepadatan penduduk, dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan dalam angka 2 disebutkan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2.2.2 Pengertian Minimarket Pengertian Minimarket dapat ditelusur dari pengertian toko dan toko modern. Toko menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual, sedangkan Toko Modern Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden di atas, Batasan luas lantai penjualan Toko Modern untuk Minimarket adalah sebagai berikut: “Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi)”. Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa Minimarket adalah toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan permukiman penduduk dengan hak khusus berupa izin yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha tertentu yang menempati areal kurang dari dari 400 m2 (empat ratus meter per segi) sebagai tempat berdirinya bangunan tersebut.
2.3 Perbedaan Minimarket dengan Toko Modern Lainnya 1. Batasan Luas Lantai Menurut Pasal 3 ayat (3) Perwali No 9 Tahun 2009 batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut : a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi); b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); c. Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter per segi); e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi). 2. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut : a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. 3. Jarak dan lokasi Dalam aspek jarak atau lokasi, perkulakan (grosir), Hypermarket dan pusat perbelanjaan, serta Supermarket dan Department store memang diatur pada Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dimana tidak semua jaringan jalan bisa dijadikan lokasi. Tapi tidak dengan Minimarket. a. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
b. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan 1) Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan 2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. c. Supermarket dan Department Store 1) Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan 2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. d. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Tidak adanya pembedaan lokasi antara Pasar Tradisional dengan Minimarket yang menjadi salah satu peneyebab melemahkan keberadaan Pasar Tradisional. 4. Jam Kerja Pada aspek rentang waktu buka atau jam kerja Pasal 13 hanya mengatur jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket, sedangkan Minimarket tidak diatur. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab dari menurunnya omset Pasar Tradisional adalah karena tidak di aturnya waktu buka dari Minimarket tersebut. Dan rentang waktu buka dari Pasar Tradisional tersebut tidak di autur karena Pasar Tradisional
merupakan
pasar
yang
timbul
secara
tradision
