BAB II TINJAUAN PUSTIDAKA 2.1 Anak 2.1.1 Pengertian Anak Ada beberapa defenisi anak di Indonesia yang sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang batasan usia seseorang untuk di kelompokkan sebagai anak. Untuk itu berikut ini adalah defenisi anak menurut Undang – Undang yang ada di Indonesia yaitu : 1. Menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun 2. Menurut UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 3. Menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. 4. Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 5. Menurut UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 6. Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
27
7. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. 8. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. 9. Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 tahun. 10. Pasal 330 KUH Perdata, seorang belum dapat dikatidakan dewasa apabila umurnya belum genap 21 (dua puluh satu ) tahun, kecuali seseorang tersebut sudah menikah sebelum umur 21 (dua pulu satu) tahun.
2.1.2 Masalah Sosial Anak Banyak masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat menyadari bahwa masalah pemenuhan hak dasar anak merupakan fenomena sosial yang perlu perhatian dari banyak pihak. Adapun masalah sosial yang melanggar hak anak adalah sebagai berikut : a. Anak Rawan Anak rawan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak – anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan – tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak – haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan dan marginal adalah ciri – ciri yang umum diidap oleh anak – anak rawan. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering manjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (displaced children). Sementara itu, anak – anak
28
rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari – hari biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya (Suyanto, 2013: 4) b. Child Abuse Child Abuse adalah istilah untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak – anak, yang dimaksudkan dalam hal ini selain mengalami gangguan fisik ditambah lagi gangguan emosi anak dan adanya asuhan yang tidak memadai. Selain itu Child Abuse sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak – anak dibawah umur 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya (Suyanto, 2013: 28). c. Pekerja Anak Pekerja Anak adalah anak – anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2013: 113) d. Anak yang dilacurkan Secara sosiologis, pelacur anak – anak sesungguhnya lebih tepat disebut dengan istilah anak – anak yang dilacurkan, karena kebanyakan mereka terperosok bekerja sebagai PSK bukan secara sukarela, melainkan karena kasus – kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidakmengertian mereka. Di Batam, misalnya melaporkan banyak pelacur anak – anak dipekerjakan secara paksa, lewat modus bujuk rayu, penipuan, dan bahkan penyekapan. Berbeda dengan faktor penyebab wanita dewasa memasuki kehidupan alokasi yang sebagian karena memang menginginkan menempuh jalan pintas untuk meraih penghasilan dalam jumlah besar. Anak – anak perempuan
29
yang terperosok dalam bisnis jasa seksual ini umumnya lebih disebabkan karena penipuan, pemaksaan, dan bahkan penganiayaan (Suyanto, 2013: 173). e. Anak jalanan Anak jalanan adalah anak yang tersisih, marginal, dan teraliensi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini dan harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah – istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang dan benar – benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewanang – wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2013: 199) f. Anak terlantar Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah : 1. Mereka biasanya berusia 5 – 18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu. 2. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian tidak ada yang mengurus mereka karena orangtuanya secara psikologis maupun ekonomi tidak siap untuk memelihara anak yang dilahirkannya. 3. Anak yang dilahirkan tidak direncanakan atau tidak dinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. 4.kemiskinan bukan
30
satu – satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya, tetapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. 5. Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya (Suyanto, 2013: 229). g. Anak perempuan korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual Pelecehan Seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang berangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajaran. Adapun tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak perempuan. Anak – anak perempuan cenderung menjadi korban potensial bagi terjadinya kejahatan seksual, salain karena faktor kebejatan mental si pelaku, secara psikis dan fisik, anak – anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban dari tindak perkosaan (Suyanto, 2013: 274). h. Perdagangan dan Penculikan Anak Dalam kasus penculikan dan perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, motif pelaku melakukan penculikan anak relatif beragam. Secara garis besar, biasanya motif yang melatarbelakangi sebagai berikut: 1. Praktik penculikan anak yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja paksa, baik itu di sektor industri, sebagai TKI, maupun untuk sekedar dijadikan pengemis atau anak jalanan di bawah komando seorang preman. 2. Praktik penculikan anak sebagai bagian dari modus kriminal untuk memperoleh uang besar dalam jangka waktu pendek. 3. Kasus penculikan dan perdagangan anak untuk
31
dijadikan korban kekerasan seksual, baik untuk dipekerjakan sebagai PSK, maupun kepentingan perbudakan yang dibungkus dengan kedok perkawinan. 4. Pratik penculikan anak untuk diperjualbelikan di luar negeri, baik untuk dimanfaatkan organ tubuhnya maupun untuk dijadikan anak adopsi oleh keluarga tertentu yang menginginkan anak angkat (Suyanto, 2013: 302). i. Anak Korban Fedofilia Secara garis besar, sejumlah faktor yang menyebabkan pedofilia semakin marak mengancam anak – anak Indonesia adalah: 1. Berkaitan dengan ancaman hukuman yang sangat longgar, di mana para pelaku pedofil yang tertangkap dan diproses di pengadilan umunya hanya diganjar hukuman – hukuman dalam hitungan bulan, sehingga di mata para pedofil Indonesia ibaratnya adalah surga dunia bagi mereka untuk memuaskan nafsu mereka. 2. Kesempatan yang bercampur dengan daya tarik eksotisme anak – anak Indonesia di mata para pedofil. 3. Meski tidak langsung, tetapi makin maraknya kasus pedofilia sedikit banyak adalah implikasi dan ekses dari meluasnya gaya hidup permisif yang biasanya selalu dikunjungi wisatawan dari mancanegara. 4. Konsekuensi dari perkembangan jaringan pedofil yang makin rapi, dan lintas negara. Dua bentuk ancaman yang biasanya dihadapi anak – anak lokal dari para pedofil asing adalah: 1. Untuk memenuhi kebutuhan nafsu bejat dari sebagian warga asing mengidap kasus penyimpangan seksual. 2. Untuk kepentingan bisnis komersial pornografi (Suyanto, 2013: 319). j. Pengungsi Anak Secara garis besar, ada tiga kelompok anak pengungsi yang membutuhkan terapi yang berbeda – beda. 1. Kelompok anak – anak yang telah kehilangan sebagian atau seluruh orang tua dan keluarganya, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat
32
untuk bergantung. 2. Kelompok anak yang menjadi korban langsung tindak kekerasan. 3. Anak – anak yang dipaksa terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan seperrti layaknya orang dewasa yang tengah berperang melawan musuh. k. Anak Putus Sekolah dan Rawan DO Ketika tekanan kemiskinan makin meluas, dan kondisi keuangan pemerintah terbatas, maka dampaknya bagi anak – anak adalah 1. Akses yang kesempatan anak – anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan pubik di bidang pendidikan jelas makin berkurang, dan bahkan tidak mustahil sama sekali pupus karena terpaksa masuk dalam situasi yang teramat sulit dan dilematis antara meneruskan sekolah atau membantu orang tua untuk menutupi kebutuhan hidup yang semakin mencekik akibat krisis. 2. Bersamaan dengan terjadinya gelombang anak putus sekolah dan tingginya angka siswa yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak mustahil menyebabkan anak – anak dari keluarga miskin potensial terpuruk dalam kondisi hubunngan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terpaksa terperangkap pada kegiatan produktif atau sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi. 3. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi kasus eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif menjadi makin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tidak terelakkan.
2.1.3 Hak Anak Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah, maupun negara.berikut ini adalah hak – hak anak yang dijabarkan di dalam Undang – Undang Republik Indonesia sebagai jaminan atas pelaksanaan hak anak di Indonesia, antara lain :
33
1. Deklarasi Hak – Hak Anak PBB 20 November 1959, sedikitnya ada 10 asas tentang hak anak (dalam Gultom, 2014:54) yaitu : a. Anak berhak menikmati semua hak – haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak – haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran, atau status lainnya baik yang ada pada diri maupun pada keluarganya. b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya, agar menjadikannya mampu mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Ia harus dibesarkan dibawah
34
asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak – anak yang berasal dari keluarga besar. g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib cuma – cuma sekurang – kurangnya di tingkat dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya , dan perasaan tanggungj awab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang berangkutan: pertama – tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat
35
merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya. j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan sesama manusia. 2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 menentukan bahwa : “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.” 3. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 menentukan bahwa: a. Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
36
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 4. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 3 menentukan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama – tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. 5. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 6 menentukan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepasa anak yang telah dinyatidakan bersalah melakukan perlanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. 6. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Perkawinan menentukan : a. Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertam – tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41). b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1) c. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya (Pasal 45 ayat 1) d. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18
37
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48) e. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai peribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya (Pasal 50) f. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelaliannya (Pasal 51 ayat 5) g. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut denga keputusan pengadilan yang berangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54). 7. Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mentukan: a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman – hukuman yang tidak manusiawi b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasanya secara melawan hukum d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir
38
e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan uasianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 8. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5) c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan ornagtua (Pasal 6) d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjadmin tumbuh kembang anak, atau anak anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 7)
39
e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8) f. Berhak
memperoleh
pendidikan
dan
pengajaran
dalam
rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9) g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10) h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11) i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12) j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (pasal 13) k. Berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14) l. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
40
m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terkahir (Pasal 16) n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17) o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
Secara singkat Konvensi Hak anak merangkum Hak Anak sebagai berikut : a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu hak – hak anak dalam KHA meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak – hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik – baiknya. b. Hak perlindungan, yaitu hak – hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi. c. Hak tumbuh kembang, yaitu hak – hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun nonformal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
41
d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak – hak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempegaruhi anak.
2.1.4 Kesejahteraan Anak Anak merupakan individu yang belum dapat berdiri secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Anak juga belum memahami hak – hak mereka sebagai individu. Untuk itu perlu adanya keterlibatan lembaga untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah setempat. Keluarga merupakan lembaga terdekat yang menjadi tempat anak untuk pertama kalinya berinteraksi sebagai suatu kesatuan dari sistem sosial. Keluarga juga merupakan tempat anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, serta mendapatkan kasih sayang. Bahkan karakteristik anak banyak diperngaruhi oleh pola asuh dalam keluarga. Untuk mencapai taraf kesejahteraan anak, perlu di adakan adanya usaha – usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Adapun penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial anak adalah suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial khususnya bidang anak. Defenisi kesejahteraan Sosial menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2009 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik jasmani rohani maupun sosial. Dasar dari Undang – Undang ini mengacu kepada pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipeihara oleh negara. Apabila ketentuan pasal 34 UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak pasti akan terjamin.
42
2.1.5 Nilai – Nilai Anak Banyak masyarakat yang meyakini bahwa setiap anak mempunyai nilai kehidupan yang sangat penting. Selain penerus keturunan, anak juga sering dianggap sebagai investasi masa depan. Bahkan tidak jarang kita jumpai dalam kehidupan desa, anak dianggap mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi karena bisa menjadi tenaga kerja gratisan yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti menggarap sawah, melakukan pekerjaan rumah tangga dan yang lainnya. Berikut adalah nilai – nilai anak yang sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat yaitu: a. Nilai - nilai Ekonomis Banyak masyarakat tradisional yang meyakini bahwa anak memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Orang tua melahirkan, mendidik, dan membina anak agar kelak di kemudian hari mereka tumbuh kembang menjadi orang dewasa yang dapat membalas budi dengan cara member uang kepada orangtuanya. Pandangan nilai – nilai ekonomis erat kaitannya dengan pola pikir yang bersifat materialistis. Bila anak – anak sudah menjadi besar dan dewasa maka mereka dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan finansial yang memadai. Banyak orang tua yang berharap dari anak – anaknya supaya dapat menjadi orang yang sukses secara materi (Dariyo, 2007: 83). Namun pandangan nilai anak secara ekonomis pada saat menunggu anak dewasa, hanya terdapat pada masyarakat yang berdomisili di kota. Orang tua mengaggap anak sebagai investasi masa depan. Pandangan ini sangat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di desa yang telah memanfaatkan anak sebagai pekerja. Baik itu untuk membantu pekerjaan rumah tangga, ataupun menggarap ladang. Mereka dipekerjakan untuk membantu meringankan pekerjaan rumah dan tidak jarang pula
43
menambah penghasilan keluarga. Anak yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga umumnya bekerja di tanah garapan petani dan mereka diupah sesuai dengan besaran jasa yang mereka berikan. b. Nilai – nilai Psikososio-antropologis Melahirkan dan memiliki anak merupakan sebuah prestasi reproduksi bagi pasangan suami istri. Mereka merasa bangga dan percaya diri bahwa mereka dapat menjalankan fungsi reproduksi sampai melahirkan anak kandungnya sendiri, sehingga tidak perlu mengadopsi anak lain. Perasaan bangga ini akan ditindak lanjuti dengan pemberian kasih sayang dan perhatian penuh sebagai orang tua kepada anak – anaknya. Anak – anak pun memperoleh lingkungan keluarga yang hangat, penuh perhatian dan kasih sayang secara maksimal (Dariyo, 2007: 84). c. Nilai – nilai Spiritual Orang tua yang berpandangan puritanisme mempercayai bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan. Orangtua yang memperoleh anak berarti mereka memperoleh karunia Tuhan untuk melahirkan, memelihara, mendidik, dan membina anak agar menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab di masa depan. Banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Tuhan sehingga sampai menjadi tua mereka tetap berdua tanpa kehadiran anak kandung. Dengan demikian, anak mempunyai nilai – nilai spiritual yaitu nilai yang berhubungan erat dengan kekuasaan Tuhan (Dariyo, 2007: 85). d. Nilai – nilai Bio-Fisiologis Tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan tanda kesuburan bagi pasangan suami istri. Mereka merasa tidak sia – sia menjalani kehidupan berumah tangga karena mereka merasa berhasil yaitu dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan juga fungsi sebagai seorang
44
istri. Hubungan seksual bukan hanya memberi kepuasaan libido fisiologis, akan tetapi juga sebagai fungsi reproduktif. Oleh karena itu, anak mengandung nilai yang sangat tinggi dalam kaitannya dengan nilai – nilai bio-fisiologis.
2.2 Keluarga 2.2.1 Pengertian Keluarga Keluarga berasal kata sansekerta “kaluwarga” “ras” dan “warga” yang berarti anggota (sumber : http://www.id.wikipedia.org diakses tanggal 28 Mei 2015 pukul 10.52) . Keluarga merupakan suatu unit kelompok primer masyarakat terkecil di dalam masyarakat. Secara sederhana, keluarga terdiri dari seorang kepala rumah tangga, istri, dan anak yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan ikatan lainnya. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, walaupun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah. Keluarga berdasarkan dimensi sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan keluarga pedagogis (Shochib:2010, 17). Dalam pengertian psikologis, Soelaeman mengungkapkan (dalam Shochib, 2010: 17) keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing – masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangakan dalam arti pedagodis, keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang
45
dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang dimaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan itu terkandung perealisasikan peran dan fungsi sebagai orang tua. Dalam kehidupan masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak – anak serta kerabat lainnya dan merupakan suatu sistem. Goode mengartikan keluarga sebagai suatu unsur dalam stuktur sosial dimana setiap anggotanya terikat dalam jaringan kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga tentunya berbeda dan mempunyai proposi tertentu, dan terikat dalam peran setiap anggota keluarga. Keberfungsian keluarga sebagai suatu sistem sosial agar dapat terwujud di masyarakat tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah kemampuan kerja sama para anggota keluarga untuk melaksanakan fungsi – fungsi keluarga.
2.2.2 Fungsi Keluarga Ada beberapa fungsi keluarga menurut Friedman 1998 (dalam Setiawati dan Santun 2008) diantaranya : a. Fungsi afektif yaitu fungsi internal keluarga sebagai dasar kekuatan keluarga. Didalamnya terkait dengan saling mengasihi, saling mendukung dan saling menghargai satu dengan yang lain. b. Fungsi Sosialisasi yaitu fungsi yang mengembangkan interaksi dalam keluarga. Sosialisasi dimulai sejak lahir dan seorang individu belajar bersosialisasi untuk pertama kalinya pasti di dalam lingkungan keluarga.
46
c. Fungsi Reproduksi yaitu fungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia di dalam suatu masyarakat. d. Fungsi Ekonomi yaitu fungsi untuk pemenuhan seluruh kebutuhan anggota keluarga, yang terdiri dari sandang, pangan, papan. e. Fungsi Perawatan Kesehatan yaitu fungsi untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan baik fisik, psikis, mental dan perilaku. f. Fungsi Pendidikan yaitu fungsi untuk mendidik anak – anak dengan menyekolahkan mereka ke sekolah formal, dan informal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping fungsi keluarga ada juga peranan keluarga. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2.3 Ekonomi 2.3.1 Pengertian Ekonomi Secara etimologi istilah ekonomi bersala dari bahasa yunani yaitu “oikos” yang artinya rumah tangga dan “nomos” artinya mengatur. Jadi secara harafiah, ekonomi berarti cara mengatur rumah tangga. Ini adalah pengertian yang paling sederhana. Namu seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat pengertian ekonomi juga berkembang lebih luas. Dalam perkembangan ekonomi, kita dapat membedakan dua lingkup ekonomi, yaitu :
47
a. Microeconomics (ekonomi mikro) adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas berbagai unit ekonomi, ada perusahaan dan rumah tangga. b. Macroeconomics (ekonomi makro) adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan (economic aggregates). Hal ini
terkait akan income (pendapatan), output,
employment dalam kerangka dan skala nasional. Manusia sebagai mahluk sosial dan mahkluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat terletak pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya manusia adalah makhluk sosial yang dinamis yang mempunyai segudang kebutuhan yang kompleks. Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Kebutuhan manusia pada dasarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a.
Faktor ekonomi
b.
Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya
c.
Faktor Fisik
d.
Faktor Pendidikan
e.
Faktor Moral
2.3.2 Aktivitas Ekonomi Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hiburan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Karena kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut sendiri, kita sering memerlukan uang untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup. Untuk
48
mendapatkan penghasilan atau uang, manusia harus bekerja. Kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, disebut kegiatan ekonomi. Ada banyak sekali jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Indonesia, ada orang yang bekerja sebagai dokter, guru, perawat, teknisi bengkel, teknisi komputer, berjualan makanan, menjalankan industri, bekerja di bank, nelayan, petani, hingga menjadi pembantu rumah tangga. Berdasarkan lapangan usahanya, kegiatan ekonomi dapat dikategorikan menjadi: kegiatan pertanian, kerajinan dan industri, perdagangan, usaha ekstraktif, dan jasa. Kegiatan ekonomi ada tiga yaitu, kegiatan Produksi, kegiatan Distribusi, dan Kegiatan Konsumsi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usah yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran. Untuk mencapainya maka kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi senantiasa selalu berhubungan. 1. Kegiatan Produksi adalah suatu usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Kegiatan
distribusi
adalah
suatu
usaha
menyalurkan
atau
menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini peranan pedagang sangat penting karena penghubung antara produsen dan konsumen. Kegiatan distribusi banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran barang dan jasa. 3. Kegiatan Konsumsi menyangkut tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok dalam memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Kegiatan konsumsi banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kebiasaan, dan budaya.
49
Agar suatu aktivitas ekonomi dapat berlangsung dibutuhkan tiga unsur yaitu: keinginan manusia, sumber – sumber daya, dan cara – cara berproduksi. Dalam penelitian ini ibu rumah tangga melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka pemenuhan hak – hak anak. Adapun aktivitas ekonomi ibu rumah tangga adalah sebagai berikut: 1. Pertanian Pertanian atau usaha agraris adalah kegiatan produksi yang menjadikan tanah sebagai faktor utama. Jadi pertanian dalam arti luas tidak hanya berupa kegiatan bercocok tanam, termasuk di dalamnya adalah : a. Peternakan Kegiatan peternakan adalah kegiatan memelihara berbagai hewan ternak, untuk diambil manfaatnya. Hewan peternakan dapat digolongkan menjadi ternak hewan besar, dan ternak hewan kecil. Ternak hewan besar contohnya sapi, kerbau, kuda, kambing, unta, atau babi. Sedangkan Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, ayam, burung, dan sebagainya.
b. Perikanan Usaha perikanan sering dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air laut. Hasil dari perikanan air tawar misalnya ikan nila, ikan mas, ikan patin, juga termasuk di dalamnya ikan hias seperti ikan arwana, atau ikan mas koi. Sedangkan hasil dari perikanan air laut misalnya ikan kerapu, ikan hias, juga kerang dan mutiara.
c. Perkebunan Pertanian (dalam arti sempit) dan kegiatan perkebunan adalah sama-sama kegiatan membudidayakan tanaman, namun salah satu hal yang membedakan antara
50
kegiatan perkebunan dengan kegiatan pertanian adalah jenis tanamannya. Tanaman yang dibudidayakan di perkebunan umumnya adalah tanaman yang menghasilkan bahan baku industri, seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, karet, dan lain - lain. Sedangkan kegiatan pertanian biasa membudidayakan tanaman-tanaman yang dapat langsung dikonsumsi, seperti: padi, jagung, sayur-mayur, dan buah-buahan. Di samping itu, lahan yang digunakan untuk perkebuanan luas, sedangkan untuk kegiatan pertanian lebih sempit. 2. Kerajinan dan Industri Kegiatan kerajinan dan industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan barang setengah jadi. Barang jadi adalah barang-barang yang dapat langsung digunakan, sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang harus diolah lagi sebelum dapat digunakan. Contohnya adalah hasil olahan kapas. Kapas dapat dibuat menjadi kain (barang setengah jadi), kain untuk dapat digunakan perlu diolah lagi dalam pabrik garmen, hingga menjadi pakaian ( barang jadi). Contoh yang lain adalah hasil pengolahan kelapa sawit, kelapa sawit biasanya diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah. CPO kemudian dijual ke pabrik lain untuk diolah menjadi minyak goreng/ minyak sayur. Perbedaan terletak pada besarnya modal dan jumlah karyawan, Badan Pusat Statistik memberi batasan bahwa yang termasuk industri kecil jika jumlah karyawan tidak lebih dari 19 orang, sedangkan mesin yang digunakan maksimal berkekuatan 20 PK, sedangkan usaha kerajianan adalah usaha industri kecil yang hanya merupakan pekerjaan sampingan. Penghasilan utama si perajin lebih banyak didapatkan dari pekerjaan yang lain.
51
3. Usaha Dagang/Perdagangan Usaha dagang adalah usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pedagang. Ada pedagang kaki lima, pedagang asongan, hingga importir dan eksportir. a. Pedagang Besar/ Distributor/ Agen Tunggal Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.
b. Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan / perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras di pasar induk Kramat Jati.
c. Pedangan Eceran / Pengecer / Peritel Pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedangang eceran seperti alfamart dan indomaret.
52
d. Importir/ Pengimpor Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokam dari Cina ke Indonesia.
e. Eksportir/ Pengekspor Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri.
f. Pedagang kaki lima Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah pedagang yang menjajakan dagangan yang menggunakan gerobak. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.
g. Pedagang Asongan Pedagang asongan mempunyai arti seorang pedagang yang membawa dagangan mereka dengan cara di “asong” yaitu selalu dibawa- bawa dan diangkat untuk di tawarkan kepada para pembeli. Pedagang asongan biasa berjualan di terminal, stasiun kereta, atau berkeliling di dalam pasar.
2.4 Status dan Peran Ibu Dalam Keluarga Status adalah jenjang atau posisi seseorang dalam satu kelompok dalam suatu kelompok, atau dari satu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran diartikan sebagai suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau
53
tugas seseorang. Dengan demikian tindakan status dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Status menunjukkan siapa orangnya, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu. Hampir di sebagian Negara menunjukkan bahwa kaum perempuan yang mempunyai status yang lebih rendah dan kesempatan yang lebih sedikit dari pada laki – laki hampir di semua aspek ekonomi maupun dalam kegiatan sosial. Pada dasarnya status perempuan berdasarkan konsep dapat dijabarkan ke dalam dua tingkat yaitu, pada tingkat mikro adalah status perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan tingkat makro adalah status perempuan di masyarakat. Lebih jauh, indikator status perempuan relatif terhadap laki – laki memiliki otoritas untuk membuat keputusanyang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun produksi termasuk wewenang untuk membuat keputusan mengenai pemenuhan hak – hak dasar anak. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan indikator dari status perempuan dalam rumah tangga harus menggambarkan kedudukan perempuan relatif terhadap laki – laki dalam hal – hal yang berkaitan dengan sumber daya sosial (seperti pengetahuan, hak, dan kekuasaan) maupun materi (penghasilan, makanan) sehingga kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi.
2.5 Motivasi Ibu Rumah Tangga Bekerja Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungandan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus – menerus dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Motivasi merupakan proses pemberian dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sementara itu,
54
keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja. Pada umumnya motivasi kerja ibu rumah tangga adalah membantu menghidupi kebutuhan rumah tangga. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan keluarga tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga temasuk pemenuhan kebutuhan anak. Dengan adanya aktivitas ekonomi ibu rumah tangga yang menghasilkan maka, akses keluarga untuk bertanggung jawab memenuhi hak – hak anak juga akan semakin besar. Tanpa disadari, banyak hak anak yang terabaikan karena ibu rumah tangga yang sibuk bekerja. Hak anak merupakan hal yang sangat kompleks. Mulai dari kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, kesehatan, rekreasi, bermain, belajar, dan yang lainnya sering diabaikan. Hak anak yang sering terabaikan ini banyak disebabkan oleh ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengurus keluarga sibuk mencari penghasilan tambahan untuk keluarga guna membantu suami.
2.6 Kerangka Pemikiran Pemenuhan hak – hak dasar anak merupakan suatu tanggung jawab dari orang tua yang tidak dapat diabaikan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak tentu saja memerlukan modal. Namun sayangnya, tidak semua keluarga mampu memenuhi standar hak anak, karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih tergolong lemah. Kondisi ini menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan hak anak. Bagi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas, tentu tidak akan mengalami kendala untuk pemenuhan hak anak, namun mereka yang hidup di bawah
55
garis kemiskinan tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi standar hak anak. Untuk itu, banyak masyarakat yang berasal dari kalangan bawah berinisiatif untuk membantu menopang perekonomian keluarga, agar kebutuhan dasar anak dapat dipenuhi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan ibu rumah tangga secara langsung dalam aktivitas ekonomi keluarga. Dengan adanya keterlibatan ibu rumah tangga dalam menopang perekonomian keluarga, maka di harapkan pemenuhan hak anak dapat dicapai. Skematisasi kerangka pemikiran adalah proses transformasi narasi yang menerangkan hubungan atau konsep – konsep atau variabel – variabel penelitian menjadi sesuatu yang berbentuk skema, artinya yang ada hanyalah perubahan cara penyajian dari narasi menjadi skema (Siagian, 2011:132). Untuk itu skematisasi kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut.
56
Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir
Aktivitas
Ekonomi
Ibu
Anak
Rumah Tangga : I.
Kondisi pemenuhan hak – hak anak:
Pekerjaan
sektor
1.
Hak Anak mendapat perlindungan
informal
2.
Hak anak atas rasa aman
a. bertani
3.
Hak anak untuk memperoleh kasih
b. berkebun
sayang
c. berdagang
4.
d. beternak II.
Pekerjaan
Hak
anak
untuk
mendapatkan
pendidikan Domestik
5.
Rumah Tangga
Hak anak untuk mendapatkan yang terbaik dari keluarga
a. Memasak
6.
b. Mengerjakan
Hak
anak
untuk
beristirahat
dan
memanfaatkan waktu luang
pekerjaan rumah
57
7.
Hak anak untuk didengar pendapatnya
8.
Hak anak untuk berpartisipasi
2.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.7.1 Defenisi Konsep Konsep merupakan istilah khusus yang dipakai para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep –konsep yang dijadikan sebagai objek penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan membatasi konsep – konsep yang diteliti. Secara sederhana defenisi konsep disini diartikan sebagai “batasan arti”. Perumusan defenisi konsep dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa peneliti ingin mencegah salah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian (Siagian 2011 : 138). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan dan menyamakan persepsi tentang objek yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi batasan konsep dalam penelitian ini adalah : 1. Aktivitas Ekonomi adalah kegiatan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan, baik kegiatan produksi maupun konsumsi dalam keluarga. 2. Ibu rumah tangga adalah perempuan yang sudah memiliki suami dan menjalankan fungsi dan perannya sebagai istri. 3. Hak anak adalah hak – hak dasar yang harus diperoleh anak dalam proses tumbuh kembangnya di dalam kehidupan masyarakat.
2.7.2 Defenisi Operasional Ditinjau dari proses atau langkah – langkah penelitian, dapat dikemukakan bahwa perumusan defenisi operasional merupakan langkah lanjutan dari perumusan
58
defenisi konsep. Defenisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep – konsep, baik berupa obyek, peristiwa, maupun fenomena yang diteliti, maka perumusan defenisi operasional ditunjukkan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep – konsep penelitian dapat di observasi (Siagian, 2011: 141). Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam Aktivitas Ekonomi Ibu Rumah Tangga dan Pemenuhan Hak Anak Di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi diukur melalui indikator sebagai berikut: a.
Aktivitas Ekonomi Ibu Rumah Tangga, meliputi: 1. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga di sektor Informal : Bertani : lahan basah atau kering, jenis tanaman, luas lahan, status kepemilikan lahan, pendapatan per hari, jam kerja di lahan per hari. Berkebun : luas lahan kebun, jenis tanaman, status kepemilikan kebun, pendapatan per hari, jam kerja di kebun per hari Beternak : status kepemilikan ternak, jumlah ternak, jenis ternak, jam merawat ternak per hari, pendapatan per bulan Berdagang : jenis usaha dagang yang dimiliki, jam kerja per hari, pendapatan per hari, pendapatan per bulan 2. Pekerjaan Domestik Ibu Rumah Tangga: Memasak : jumlah memasak dalam sehari, jenis masakan yang dimasak, jam memasak dalam sehari Mengerjakan Pekerjaan Rumah : jenis aktivitas yang dilakukan, jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
59
b.
Pemenuhan Hak Hak Anak 1. Hak Anak mendapat perlindungan Perlindungan dan Pencegahan kesehatan fisik, gizi yang baik, imunisasi lengkap, kesehatan sosio emosional anak 2. Hak anak atas rasa aman di dalam rumah Memiliki kamar sendiri 3. Hak anak untuk memperoleh kasih sayang Waktu berkumpul bersama keluarga 4. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan Jenjang pendidikan yang ditempuh anak, pendidikan informal dan nonformal, pendampingan anak dalam belajar, 5. Hak anak untuk mendapatkan yang terbaik dari keluarga Fasilitas belajar anak, Fasilitas hiburan anak di rumah, alat telekomunikasi untuk anak 6. Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang Waktu bermain anak dalam sehari, waktu istirahat anak 7. Hak anak untuk didengar pendapatnya Menentukan ekstrakulikuler yang diminati anak, model pakaian yang disenangi anak 8. Hak anak untuk berpartisipasi Membantu orangtua
60
