BAB II TINJAUAN PUSTAKA. tujuan dari evaluasi adalah mengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Teori Evaluasi Menurut Peter dan Horward Freeman (1985) dalam Wirawan (2012: 33) bahwa evaluasi merupakan salah satu jenis riset. Apa yang berlaku terhadap riset berlaku juga bagi evaluasi. Memang salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi. Untuk mengukur nilai dan manfaat objek evaluasi harus digunakan kaidah- kaidah ilmu penelitian. Dewasa ini istilah riset evaluasi masih dipakai secara meluas di Benua Amerika, Eropa, Asia dan Afrika. Menurut

fokusnya

evaluasi

proses

dinilai

dari

program

pelaksanaan pelayanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana dan kinerja pelaksanaan program. Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program dan menilai dari segi penggunaan man, money material, machine dan method

yang

digunakan untuk melaksanakan program.

Universitas Sumatera Utara

2.1.1.1 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Wirawan (2012) menyatakan tujuan evaluasi yaitu : 1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program yang diadakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan situasi, mengubah keadaan masyarakat, dan menentukan apakah tujuan telah dicapai. 2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Menentukan posisi pelaksanaan program apakah berada di treknya atau tidak. Jika terjadi penyimpangan segera dilakukan koreksi. 3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. 4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan mana yang tidak berjalan. 5. Pengembangan

staf

program.

Evaluasi

dipergunakan

mengembangkan kemampuan staf yang langsung menyajikan layanan kepada para pemangku kepentingan. 6. Memenuhi ketentuan undang-undang. Program dirancang dan dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan

undang-undang

untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 7. Mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program

menunjukkan

berhasil

melakukan

perubahan

dalam


masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka kemungkinan program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. 8. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency. Penggunaan anggaran atas suatu program perlu diukur apakah mempunyai nilai sepadan dengan manfaat yang ditimbulkan program dan telah dikeluarkan secara efisien atau tidak. 9. Accountabilitas. Evaluasi dilakukan untuk pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan standar atau tolok ukur keberhasilan atau tidak. 10. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai yang positif, kebijakan, program atau proyek akan mendapat dukungan dari para pengambil keputusan legislatif dan eksekutif. Objek evaluasi tersebut dapat diteruskan atau dilakukan didaerah lain jika memang diperlukan di daerah lain. Menurut Possavac & Carey (1997) dalam Wirawan (2012) manfaat evaluasi : a. Evaluasi

memperkuat

penyajiannya

untuk

rencana

memperbaiki

untuk

layanan

manfaat

dan

dan untuk

meningkatkan efisiensi program; b. Evaluasi

dapat

didesain

untuk

membantu

pengambil

keputusan untuk menentukan apakah program harus dimulai, diteruskan, atau dipilih dari dua atau tiga alternatif program yang ada.


2.1.2 Siklus Akuntansi Pemerintahan Dalam Oxford Dictionary of Accounting, siklus akuntansi atau accounting cycle didefinisikan: the squence of steps in accounting for a financial transaction entered into by organization. Skousen dan Stice mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: ''accounting process : the procedures used for analyzing, recording, classifying, and summarizing the information to be presented in accounting reports; also referred as the accounting cycle. (Proses akuntansi atau siklus akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan akuntansi). Siklus akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan

siklus

akuntansipada

perusahaan.

Siklus

akuntansi

pada

pemerintahan dimulai dari pencatatandokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumenpengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam buku besar dan penyusunanlaporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal yangmembedakan antara lain adalah pada akuntansi pemerintahan tidak ada LaporanLaba Rugi dan Laporan Laba Ditahan. Laporan yang mirip dengan Laporan LabaRugi pada pemerintahan

disebut

dengan

Laporan

Operasional.

Pada

akuntansipemerintahan juga disusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. (Lamp.PMK No.270/PMK.05/2014)


2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan dan disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan Keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu : 1.Semester, yang dimulai dari periode Januari-Juni 2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari-Desember 2.1.3.1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Berdasarkan 213/PMK.05/2013

Peraturan tentang

Menteri Sistem

Keuangan

Akuntansi

dan

Nomor Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat pada pasal 18 tentang laporan Bendahara Umum Negara selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum


Negara (UABUN) yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyusun Laporan Keuangan BUN dengan menggunakan sistem aplikasi

terintegrasi

berdasarkan

konsolidasian.

UABUN

menyampaikan Laporan Keuangan BUN kepada Menteri Keuangan. Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Laporan Arus Kas; b. Laporan Operasional; c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Neraca; e. Laporan Realisasi Anggaran; f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan : Erlina dan Rasdianto (2013), keempat karakteristik memenuhi kualitas laporan keuangan : 1.Relevan Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Kriteria relevan:


a. Memiliki

manfaat

umpan

balik

Informasi

memungkinkan

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspetasi masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mugkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan dan memuat informasi dengan jelas yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan. 2. Andal Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajian secara wajar. a. Dapat diverifikasi .Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat duji berulang kali oleh pihak berbeda hasil tetap menunjukkan simpulan b. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.


3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yag disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk

memenuhi

tujuan

tersebut

laporan

keuangan

menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.


Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) setiap pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu perode pelaporan untuk kepentingan : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu

para

pengguna

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode

pelaporan

perencanaan,

sehingga

pengelolaan

memudahkan

dan

pengendalian

fungsi untuk

kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam


pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut PP No.71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

dalam

rangka

transparansi

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam


pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan baik di pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas. 2.1.4.1 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Menurut Fakhrurazi (2010), manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. 2.1.5 Akuntansi Berbasis Akrual Menurut Khan dan Mayes (2009:3) dalam Bastian (2009) mengartikan akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi


diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai utang ketika sumber daya telah digunakan. Akuntansi berbasis akrual (full acrual accounting) digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. (Mardiasmo 2002). 2.1.5.1 Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrual Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang tanpa memandang kapan


pembayaran dilakukan. Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Jadi basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai waktunya sehingga konsep periodesasi dapat terpenuhi. Beberapa

masalah

aplikasi

basis

akrual

yang

dapat

diidentifikasikan antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan Bastian (2006:120). 2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Publik Basis Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Penerapan akrual basis dalam sistem


akuntansi pemerintahan oleh Asian Development Asian Development Bank (ADB) secara khusus menyoroti masalah penerapan akrual bagi negara berkembang yang dituangkan dalam makalah berjudul “Accrual Budgeting and Accounting in Government and It’s Revelance for Developing Member Countries” memberikan rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang yaitu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual,komitmen politik, komunikasi, SDM yang handal, sistem informasi memadai dan menjadi reformasi birokrasi secara menyeluruh. Untuk

itudiperlukan

beberapa

hal

penting

yang

menunjang

implementasi basis akrualdalam laporan keuangan : 1. Sumber Daya Manusia Menurut Mohammad (2015) sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.


Kemampuan sumber daya manusia menurut Robbins (2006:52) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari segi SDM terdapat beberapa faktor-faktor yang harus mendukung yakni sebagai berikut: a. Latar belakang Nazier (2009) dalam Darno (2011) menyatakan latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-


akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekruitmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan. b. Pelatihan Merujuk pendapat Abdul Latif (2012) pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. Penguasaan terhadap beban kerja yang dimiliki akan meningkatkan produktifitas kerja seseorang. Dengan produktifitas yang tinggi penyelesaian pekerjaan dengan benar dan sesuai


waktu yang ditentukan akan dapat tercapai. Melalui pelatihan tingkat produktifitas seseorang dapat ditingkatkan. Semakin banyak pelatihan yang diikuti maka keberhasilan SAP Akrual semakin mudah penerapannya. Pelatihan dilakukan dengan alasan untuk : meningkatkan pengetahuan pegawai tentang kompetitor dan budaya, membantu memastikan bahwa pegawai mempunyai keahlian dasar untuk bekerja dengan teknologi baru, membantu pegawai mengerti bagaimana bekerja secara efektif di dalam tim untuk berkontribusi dalam produksi dan kualitas pelayanan, serta mempersiapkan pegawai untuk menerima dan bekerja secara efektif satu sama lain. c. Pengalaman kerja Menurut Abdul Latif (2012) pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman.


2. Sistem dan Teknologi Informasi Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mampu menerapkan SAP dengan maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya maka tentu diperlukan kesiapan sistem informasi yang handal karena dari sistem informasi itulah tujuan organisasi dapat tercapai dengan efesien dan efektif. Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup terknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Mustafa dkk (2011) memberikan bukti adanya pengaruh pemanfaatan

teknologi

informasi

terhadap

keterandalan

dan

ketepatwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan

transaksi

dan

data

lainnya,

keakurasian

dalam


perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Untuk itu, sistem informasi harus betul-betul tersedia dan mampu dipergunakan

oleh

pemerintah

dalam

penerapan

SAP

Akrual.Selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa hardware dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya computer dan software yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Sistem Teknologi dan Informasi yang digunakan saat ini untuk membantu terlaksananya SAP Berbasis Akrual adalah SAIBA. 2.1.6.1 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrualyaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAl) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap KementerianNegara/Lembaga. Sistem ini diterapkan secara paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi sesuai dengan pentahapannya.


Tujuan dari penyusunan Modul Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ini antara lain adalah: a. Menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa transisi/ awal implementasi. b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi

dan

penyajian

laporan

keuangan,

sehingga

meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Proses aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara manualmaupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnyajurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporankeuangan. Dokumen sumber

yang

digunakan

dalam

SAIBA

sebagian

besar

samadengan dokumen akuntansi yang digunakan pada basis Cash To Accrual, seperti: DIPA PetikanSatker, Revisi DIPA, SPM/SP2D,

Surat

Setoran

Bukan

Pajak

(SSBP),

Surat

SetoranPengembalian Belanja, dan Memo Jurnal penyesuaian. Dalam rangka penerapanakuntansi berbasis akrual khususnya untuk

pencatatan

pendapatan

dan

bebanakrual

dokumen

akuntansi yang diperlukan lebih lengkap.


Gambar 1.1 Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi. Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun

dokumen

eksternal.Dokumen

internal

merupakan:

dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi satuan kerja untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak adabukti

dari

pihak

eksternal.

Pada

gambar

1

di

atas

pengembangan Aplikasi SAIBA berpedoman pada standar akuntansi diikuti sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan, prosesnya disesuaikan dengan Sistem Akuntansi pada PemerintahPusat dengan menggunakan Bagan Akun Standar (BAS).Sebelum laporan keuangan disusun dilakukan penyesuaian terhadap transaksi pendapatan akrual maupun beban akrual, sehingga prinsip periodesitas dapat terpenuhi untuk penyajian pospos dalam laporan keuangan.


Berdasarkan hal tersebut sistem dan aplikasi yang sudah dibangun dalam SAl dikembangkan agar memenuhi amanat peraturan-peraturan tersebut agar dapat lebih mudah dilaksanakan oleh satuan kerja atau diperkirakan dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Pengembangan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dari berbagai pemaparan mengenai SAIBA diatas jelas menunjukkan bagaimana peran sistem informasi mendukung dalam penerapan SAP Akrual bagi para pemangku kepentingan laporan keuangan. 2.1.7 Rekonsiliasi Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.213/PMK.05/2013). Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validatas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, dimana salah satu karakteristiknya dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dapat diandalkan maka perlu dilakukan rekonsiliasi untuk menjamin ketelitian


dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana yang diamanatkan dalam surat Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Berdasarkan

PMK

Nomor

210/

PMK.05/2013

pemerintah

mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dengan dua sub sistem dibawahnya yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yaitu KPPN dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu satuan kerja (satker). SA-BUN menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan SAI menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun dari dua laporan tersebut. Oleh karena itu informasi yang dihasilkan LKPP merupakan gambaran keseluruhan pengelolaan keuangan negara. Tentang Pedoman Penyusunan LKPP satuan kerja Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dituang dalam LKPP Tingkat Kuasa BUN disampaikan

secara

periodik

ke

Kanwil

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya masing-masing. Selain itu KPPN diwajibkan menyampaikan LKPP Triwulanan dan Semesteran ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dengan tembusan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan


Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya dan LKPP Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari tahun anggaran berikutnya. Rekonsiliasi eksternal KPPN merupakan pencocokan data antara KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasu Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) dengan satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Rekonsiliasi antara KPPN dengan UAKPA dilakukan melalui: 1. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran 2. Rekonsiliasi Neraca Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 2.1.7.1 Manfaat Rekonsiliasi Manfaat Rekonsiliasi data antara BUN/Kuasa BUN dengan PA/KPA memiliki beberapa manfaat antara lain :


1. Pelaksanaan peraturan perundangan. Pelaksanaan

rekonsiliasi

secara

khusus

diatur

dalam

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.213/PMK.05/2013 mengenai

Rekonsiliasi

bagi

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN daerah merupakan pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA). Bagi PA/KPA atau satuan kerja (satker), rekonsiliasi merupakan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan anggaran selama satu bulan sebelumnya. Sanksi akan diberikan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau satuan kerja terlambat dalam melaksanaan rekonsiliasi maupun tidak melakukan rekonsiliasi. 2. Memastikan kesesuaian dan kebenaran data transaksi harian, dan mendeteksi terjadinya kesalahan dalam transaksi. Rekonsiliasi dilakukan terhadap transaksi baik penerimaan maupun belanja yang dilakukan oleh satker. Setiap transaksi pada pelaksanaan anggaran akan dilakukan rekonsiliasi internal antara seksi bank/giro pos dengan seksi verifikasi dan

akuntansi.

Rekonsiliasi

dapat

berfungsi

untuk

mengklarifikasi terjadinya perbedaan antara data transaksi


yang dilakukan oleh satker dengan data transaksi KPPN dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Umumnya kesalahan terjadi akibat adanya kekeliruan pada penggunaan kode akun yang tidak sesuai dengan bagan akun standar, yang mengakibatkan rekonsiliasi internal harian KPPN juga akan mengalami kesalahan. 3. Pengendalian aset dalam neraca. Pengelolaan aset milik negara merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penyusunan laporan barang milik negara dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Satker pengelola dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi Barang

Milik

Negara

(BMN)

dengan

KPKNL.

Rekonsiliasi data SAI akan sangat membantu dalam tertib pembukuan transaksi yang berkaitan dengan penambahan/pengurangan aset dalam neraca yang dilakukan setiap bulannya. Sehingga nilai aset satuan kerja akan dapat diketahui setiap bulannya. Hal ini dijadikan dasar pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara antara KPPN sebagai kuasa BUN dengan KPKNL.


4. Dasar penyusunan laporan keuangan. Data transaksi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL merupakan data yang terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara KPA/satker dan Kuasa BUN/KPPN. LKPP dan LKKL sebagai bentuk pertanggungjawaban harus memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yaitu relevan, maka penyampaian laporan keuangan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian yang ditentukan. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tidak bisa terlepas dari ketepatan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi antara data satker dengan KPPN. Oleh karena itu waktu penyelesaian rekonsiliasi data antara satker dan KPPN menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu (timeliness) laporan keuangan. Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi data antara satker dengan KPPN akan berakibat terlambatnya penyusunan dan penyampaian LKPP maupun LKKL. Rekonsiliasi data SAI antara satker dengan KPPN dinyatakan selesai dengan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang menyatakan bahwa data SAI dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) telah sesuai. Meskipun pelaksanaan rekonsiliasi sudah berlangsung


cukup lama, peran rekonsiliasi dalam menyajikan laporan keuangan sangat penting. Namun sampai saat ini keterlambatan penyelesaiaan rekonsiliasi data SAI antara satker dan KPPN masih cukup tinggi. Menunjuk

pada

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan

No:213

/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara pasal 3 dinyatakan bahwa Rekonsiliasi tingkat Kuasa BUN Daerah-KPPN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUND/KPPN; Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. UAKBUN Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan

akuntansi

dan

pelaporan

keuangan

BUN

tingkat

daerah/KPPN. 2. Rekonsiliasi tingkat Kuasa BUN Daerah-KPPN dilaksanakan setiap bulan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukan hasil yang sama antara data SAU dan Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.


Selain itu ada beberapa hal diantaranya yang menjadi indikator hasil rekonsiliasi data satuan kerja : 1.Timeliness (ketepatan waktu) Faristina Rosalin (2011), menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan

keadaan

perusahaan

mempengaruhi prediksi

yang

pada

gilirannya

akan

dan keputusan pemakai. Timeliness juga

menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Dikatakan tepat waktu dengan karakteristik: a. Accurate Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. b. CompletenessInformasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan

keputusan

atau

menentukan

tindakan

secara

keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut.


2.Komitmen organisasi Menurut Robins (2006: 310) komitmen organisasi adalah suatu “keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Instrumen dalam variabel ini adalah tiga buah pernyataan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Aldiani (2010). Setiap anggota harus mampu menjaga komitmen organisasi dengan memiliki Interpersonal Communication yaitu berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Rendahnya

komunikasi

yang

dimiliki

pegawai

menyebabkan

rendahnya tingkat partisipasi rekonsiliasi satuan kerja . Banyaknya pegawai yang tidak maksimal dalam kompetensi stakeholder service, membuat mereka tidak maksimal dalam mengenali dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan. Ketika ada satuan kerja tidak melaksanakan rekonsiliasi, sebelum melakukan tindakan administratif berupa surat tegoran misalnya,


seharusnya ada tindakan lain yang dilakukan. Para satuan kerja tidak melakukan rekonsiliasi pasti ada sebabnya. Pegawai akan berusaha untuk mencari tahu perspektif satuan kerja, berusaha cepat merespon kebutuhannya, mendengar serta menghargai saran dan umpan balik satuan kerja.Akibat terjadi ketidakjelasan informasi menyebabkan tingkat rekonsiliasi satuan kerja menjadi rendah. Untuk itu, sangat diperlukan komitmen organisasi dalam proses rekonsiliasi untuk mencapai hasil rekonsiliasi data satuan kerja yang maksimal. 2.2 Penelitian terdahulu Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian Mohammad Azwan (2015), dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif. Teknik Pengumpulan Data survey responden (kuesioner dan wawancara). Dari hasil penelitiannya, Sumber Daya Manusia baik dari segi internal maupun eksternal yang diukur dengan 6 indikator integritas, kompetensi, reward, budaya organisasi , motivasi memberikan pengaruh paling tertinggi dan hasil terendah loyalitas terhadap keberhasilan penerapan SAP Akrual. Ketersediaan Teknologi Informasi dengan indikator Perangkat Lunak SAP, Sistem informasi manajemen .


Dari 6 indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia di dalam menerapkan full akrual, indikator loyalitas memperoleh hasil yang terendah sedangkan dari segi ketersediaan sistem informasi memiliki 3 indikator sistem informasi manajemen memperoleh hasil terendah. Hal ini memberikan kontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik di pemerintahan termasuk di masing-masing SKPD. Informan pada bidang layanan publik menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu dampak dari implementasi SAP, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas layanan publik. Penelitian Evans Sembada Sugiarto (2014), dengan judul Faktor- Faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan di Kota Solo. Tekik pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitiannya, Faktor SDM, Komitmen, motivasi dan budaya secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Faktor perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Solo dalam implementasi

standar

akuntansi

pemerintahan

(SAP)

berbasis

akrual

merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Malang dalam menerapkan SAP berbasis akrual.


Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Malang dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Solo diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian

Ardiansyah

(2011),

dengan

judul

Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi Kesiapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Satuan Kerja KPPN Malang). Teknik pengumpulan data survei responden. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian Dedye Priyo Wibowo (2013), dengan judul Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data SAI Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). Teknik pengumpulan data yaitu survei dengan kuisioner dan studi literatur dokumen resmi. Berdasarkan analisis faktor terhadap sembilan variabel asal, terbentuk dua faktor utama yang memiliki korelasi kuat terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI, yaitu faktor ukuran satker dan faktor kapasitas sumber daya manusia. Faktor ukuran perusahaan tersusun dari variabel dasar yaitu pagu, belanja, dan aset, sedangkan faktor kapasitas sumber daya manusia terbentuk dari variabel dasar pendidikan, pengalaman dan perbaikan. Penelitian ini berhasil membuktikan faktor ukuran satker dan faktor


Peneliti

Judul

Variabel

Hasil

kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI. Faktor kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI, sedangkan faktor ukuran satker tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI. Penelitian Saifhul Anuar (2012), dengan judul Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. Teknik pengambilan data dengan survey mengambil data sekunder sumber informasi laporan pendukung. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses rekonsiliasi yaitu; letak satuan kerja, komunikasi dan komitmen, sumber daya manusia. Yang memberi pengaruh besar terhadap proses keakuratan hasil rekonsiliasi adalah sumber daya manusia yang bekerja di satuan kerja serta komunikasi bendahara pengeluaran dengan pengelola SAI. Faktor letak satuan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap proses rekonsiliasi dikarenakan sistem dan teknologi informasi yang berkembang bukan menjadi kendala letak jarak satuan kerja. Astrid Patricia (2014) dengan judul Faktor- faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat pada KPPN Palangkaraya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan faktor sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh dalam ketepatan waktu hasil laporan keuangan KPPN. Daftar Tabel Penelian Terdahulu


Mohammad Azwan (2015)

Penerapan Standar Independen : Indikator SDM memperoleh hasil yang Akuntansi tertinggi sedangkan dari segi ketersediaan Standar Akuntansi sistem informasi ,sistem informasi manajemen Pemerintahan Berbasis memperoleh hasil terendah Berbasis Akrual : Pemerintahan Akrual Sebuah Analisis Deskriptif Dependen : Laporan Keuangan

Evans Sembada FaktorFaktor Independen : Faktor SDM, Komitmen, motivasi dan budaya Sugiarto (2014) Pendukung atas secara parsial berpengaruh terhadap Faktor SDM, Komitmen, keberhasilan penerapan akuntansi berbasis Keberhasilan motivasi dan budaya Penerapan akrual berdasarkan standar akuntansi Akuntansi Berbasis pemerintah. Faktor perangkat pendukung tidak Faktor perangkat Akrual Pada berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan pendukung Pemerintahan di akuntansi berbasis akrual. Kota Solo. Dependen : Akuntansi Akrual

Berbasis

Dedye Priyo judul Analisis Independen : Faktor kapasitas sumber daya manusia Wibowo (2013) Faktor-Faktor Yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ukuran satker dan faktor Mempengaruhi waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI, kapasitas sumber daya sedangkan faktor ukuran satker tidak Waktu manusia. Penyelesaian berpengaruh signifikan terhadap waktu Rekonsiliasi Data penyelesaian rekonsiliasi data SAI. SAI Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Dependen : Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Saifhul (2012)

Anuar Analisis Proses Independen : Yang memberi pengaruh besar terhadap proses Rekonsiliasi Pada keakuratan hasil rekonsiliasi adalah sumber satuan kerja, daya manusia. Faktor letak satuan kerja tidak Kantor Pelayanan letak komunikasi dan berpengaruh signifikan terhadap proses Perbendaharaan komitmen, sumber daya Negara (KPPN) rekonsiliasi dikarenakan sistem dan teknologi


Banjarmasin

manusia

informasi yang berkembang bukan menjadi kendala letak jarak satuan kerja.

Dependen : Proses Rekonsiliasi Astrid (2014)

Patricia Faktor- faktor yang Independen : mempengaruhi ketepatan waktu SDM

Sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh dalam ketepatan waktu hasil laporan keuangan KPPN.

laporan keuangan Teknologi informasi pemerintah pusat pada KPPN Palangkaraya Dependen : Ketepatanwaktu Laporan Keuangan

2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Kualitas Laporan Keuangan H1 H2

Hasil Rekonsiliasi Data Satuan Kerja


Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan tinjauan penelitian terdahulu, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui satu kerangka konseptual tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan selain untuk mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah Hasil Rekonsiliasi Data Satuan Kerja dapat memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil Rekonsiliasi Data Satuan Kerja dipilih menjadi variabel pemoderasi karena Hasil Rekonsiliasi Data Satuan Kerja menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi proses dan hasil laporan keuangan. 2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian. Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut : H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H2 : Hasil rekonsiliasi data satuan kerja berperan memoderasi hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan kualitas laporan keuangan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. tujuan dari evaluasi adalah mengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi

Recommend Documents