BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Evaluasi Program, Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program serta Tujuan Evaluasi Program

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengertian Evaluasi Program, Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program serta Tujuan Evaluasi Program

1.

Pengertian Evaluasi Program Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk

pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 1999). Menurut Bryant dan White dalam Kuncoro (1997), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian hasil. Evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, sehingga evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yakni:

Universitas Sumatera Utara

a.

Fokus Nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk menumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan yang tidak terantisipasi, karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

b.

Interdependensi fakta-nilai, tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai” untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasilhasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan maslah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

c.

Orientasi masa kini dan masa lampau, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post) rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).


d.

Dualitas nilai, nilai-nilai yang mendasari tuntutatn evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilainilai sering ditata dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran. Suchman (dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari Worthen dan Sanders (dalam Anderson, 1971) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberdaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Fernandes, 1984) mendefiniskan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan. Anderson (dalam Arikunto, 2004: 1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004: 1), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan


pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternative sumber nilai (misalnya kepentingan kelompok) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal, social, substantif). Nugroho (2004; 185) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasi metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu: a.

Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.

b.

With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah dimodifikasi dengan memasukkan


perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program. c.

Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapanketetapan perencanaan yang ada (planned).

d.

Experimental (controlled) model, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

e.

Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

f.

Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana. Selanjutnya menurut Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS

Depdiknas (2002: 2) memberikan pengetian Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan


secara hatihati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. Ralp Tyler, 1950 (dalam Suharsimi, 2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2004: 14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara profesional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat.


2.

Pengertian Program Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus

dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila ”program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka progran didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu: a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan. c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu

singkat,

tetapi

merupakan

kegiatan

yang

berkseinambungan

karena

melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan


sekelompok orang. Begitu pula halnya dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 3.

Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-

aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stuffebeam, 1959, Alkin 1969 ( dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaItu: a. Konteks b. Input c. Proses implementasi d. Produk Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu: a. Indikator input, 35 b. Indikator process, c. Indikator outputs d. Indikator outcomes. Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.


Menurut Beni Setiawan, (1999: 20) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu: a. indikator masukan (input), b. Proses (process) c. keluaran (output), d. indikator dampak atau (outcame) Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolahan program yang mencakup: a.

Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b.

Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan

untuk

menentukan

tingkat

kemajuan

pelaksanaan

program

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. c.

Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST) pada tahap paska pelaksanaan evalusi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan


(dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selajutnya terdapat perbedaan metodelogi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (in-depth evaluation) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan. Informasi harus bersifat independen, obyektif, relevan dan dapat diandalkan. Untuk lebih jelas tahapan evaluasi sebagaimana gambar berikut:


Gambar 2.1 Kriteria Evaluasi Program 4.

Tujuan Evaluasi Program Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006: 48), tujuan khusus Evaluasi Program

terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk: a. Memberikan masukan bagi perencanaan program; b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program; c. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program; e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program dan. f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.


Tujuan evalusi program menurut Beni Setiawan, (1999: 20) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evalusi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut: a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan. b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan. c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai. d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program. e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.


5.

Model Evaluasi Program Model evaluasi adalah model desai evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar

evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakanya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau approach. Ada banyak model evaluasi antara lain: a.

Model Evaluasi CIIP Model ini menurut Stufflebeam, 1983 (dalam Farida Yusuf, 2000) pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu: 1. Contect evaluation to serve planning descion, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan 4kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. 2. Input evaluation, structuring decion, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumbser-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa


rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. 3. Process evaluation, to serve implementing decion, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauhmana rencana telah dapat diterapkan? apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki. 4. Product evaluation, to serve recycling dicion, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai? apa yang dilakukan setelah program berjalan. Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model CIPP akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponennya. Model ini sekarang telah disempurnakan dengan satu komponen O singkatan dari outcames, sehingga menjadi model CIPPO. b.

Model Evaluasi UCLA Alkin, 1969 (dalam Farida Yusuf, 2000) menulis kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data

yangberguna

bagi

pembuat

keputusan

dalam

memilih

alternatif,

mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:


1. System assessment, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem, 2. Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program, 3. Program implementation, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan, 4. Program improvement, yangmemberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? apakah menuju pencapaian tujuan, adakah halhal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga, 5. Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program. Sudjana, (2006:51) berpendapat bahwa model evaluasi terdapat enam model, yaitu: 1. Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang terbanyak digunakan), 2. Model evaluasi terhadap unsur-unsur program, 3. Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program, 4. Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, 5. Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program, 6. Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.


Kegunaan utama model ini untuk mengkaji sejauh mana suatu Lembaga Penyelenggara dan Pengelola Pelayanan program kepada masyarakat telah berhasil dalam melaksanakan misinya. Dalam konteks ini maka evaluasi pengaruh diawali dengan mempelajari misi yang terdapat dalam program dan mengidentifikasi hasilhasil utama program yang ingin dicapai dan/atau hasil-hasil program yang tidak tercapai, model ini pada awalnya dikembangkan untuk mengevaluasi proyek-proyek pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri atas: a. Pemantauan proyek untuk mengetahui efesiensi proyek-proyek tertentu, b. Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara suatu program. c. Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu program dengan melihat keberhasilan dan kegagalan program dalam jangka panjang tersebut. Sesuai dengan uraian di atas, maka istilah evaluasi mempunyai cakupan yang cukup luas, yang dapat mengarah kepada setiap kegiatan dalam pengambilan kebijakan. Carol H Weis mengatakan bahwa: “evaluation is an elastic word that strecthes cover judgment of many kinds “ (evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal). Ditegaskan pula oleh Weis, bahwa semua penilaian itu berisikan penentuan keberhasilan dari setiap pelaksanaan suatu program atau keputusan.

2.2.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak

tahun 1999 dan sampai saat ini memasuki pelaksanaan tahap III. Program ini ditempuh sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah


daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pelaksanaan program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di daerah perkotaan. Upaya ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga IBRD/IDA perlu membantu (dalam hal ini memberikan pinjaman) untuk mendanai program ini. Agar program terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pihak peminjam menetapkan indikator kinerja bagi keberhasilan program ini yang tercantum dalam dokumen “Loan Agreement” IBRD 4627/IDA 3535-IND. P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan prilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses

pembelajaran

(edukasi)

masyarakat

dan

penguatan

kapasitas

untuk

mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Dari Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (1999: 14) diketahui konsep kegiatan Program di bawah ini.


1.

Kebijaksanaan Umum Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

2.

Kebijaksanaan Khusus Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja, sepengetahuan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang ditunjuk, dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dana yang dipergunakan untuk modal usaha produktif merupakan dana

pinjaman bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui suatu


wadah yang dibentuk oleh masyarakat, dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Wadah dimaksud merupakan kelembagaan masyarakat yang disebut badan keswadayaan Masyarakat (BKM), yang beranggotakan para tokoh masyarakat dan perwakilan KSM, serta warga. Sementara dana untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan, namun masyarakat harus menunjukkan

kesanggupan

dan

tanggungjawabnya

untuk

dapat

melakukan

pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut. Dana hibah ini diprioritaskan kepada jenis-jenis prasarana dan sarana yang dapat memberikan dampak langsung kepada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dimaksud disini dapat berupa pembangunan yang baru dan perbaikan yang lama. Pengelolaan

seluruh

kegiatan,

baik

pengembangan

usaha

maupun

pengembangan prasarana dan sarana, pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan, semuanya dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok. Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sependapat mungkin bersifat padat karya dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memperkuat kelembagaannya. Mengenai tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (1999:14) dijelaskan bahwa P2KP bertujuan mempercepat upaya Penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut:


1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru. 2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 diatas. 3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui usaha bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok. 4. Penyiapan, Pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memperdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. 5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Sasaran

penerima

bantuan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

di Perkotaan (1999: 14) adalah sebagai berikut: Usulan-usulan kegiatan KSM pada tingkat kelurahan yang dianggap memenuhi persyaratan akan dibantu melalui: 1. Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan. 2. Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. 3. Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya.


Kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaanya, dan harus terbuka untuk diperiksa. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang akan dibantu P2KP adalah KSM yang terdiri atas perorangan maupun kelompok miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM-KSM akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan. Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting mengingat disinilah muncul kebersaamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Selain itu, pada satua-satuan permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik dengan kepranataan sosialnya sendiri. Oleh karenanya, satuan permukiman perlu dilihat sebagai areal yang memungkinkan adanya intergrasi berbagai kegiatan, termasuk intergrasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral. P2KP menekankan beberapa prinsip sebagai berikut: 1.

Transparansi.

P2KP menekankan transparansi dan

penyebarluasan informasi

di semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. 2.

Keberpihakan pada orang miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan.


3.

Partisipasi/melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya pada kelompok miskin dan perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, melalui pengambilan keputusan atau kesepakatan seluruh masyarakat.

4.

Kompetisi dana. Harus ada kompetisi sehat antar kelurahan untuk mendapatkan dana P2KP.

5.

Desentralisasi. P2KP memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan atau inginkan, serta mengelolanya secara mandiri dan partisipatif. Dari

Pedoman

Umum

P2KP

juga

diketahui

gambaran

Program

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (1999 : 14) disebutkan bahwa : P2KP memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program-program penanggulanagan

kemiskinan

terdahulu.

Khususnya

yang

diselenggarakan

di kawasan perkotaan, seperti KIP (Kampung Improvement Programme), VIP (Village Improvement Project), KIP MHT (Muhammad Husni Thamrin) III DKI dengan konsep Tribina, Peremajaan Kampung Kumuh dengan Pendekatan CBD (Communitybased development), dan P2BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok).

Termasuk

pula

disini

adalah

pengalaman-pengalaman

dalam

penyelenggaraan program IDT, PPK, dan P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal). P2KP dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut: 1.

Penyelenggaraan Konsep Tridaya (daya pembangunan sosial, daya pembangunan ekonomi, dan daya pembangunan lingkungan).


2.

Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar Lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.

3.

Penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.

4.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.

5.

Pendampingan pada KSM. Dari paparan di atas diperoleh beberapa hal pokok yang menjadi prinsip-prinsip

dasar pelaksanaan P2KP, yaitu: Pertama, pelaksanaan P2KP melibatkan para petugas dari unsur pemerintahan dan partisipan dari unsur kemasyarakatan dimana Program tersebut dilaksanakan. Dengan demikian konsep P2KP tidak hanya mencerminkan adanya penggalangan sumber daya fungsional kelembagaan tetapi mencerminkan juga adanya penggalangan sumber daya sosial. Penggalangan sumber daya seperti merupakan salah satu bentuk strategi pendekatan yang tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan yang berbasis pada partisipasi aktif warga masyarakat. Kedua, tercermin adanya konsep manajemen yang diterapkan dalam proses pelaksanaan P2KP. Konsep manajemen ini didasarkan pada pedoman-pedoman teknis yang diperlukan untuk melaksanakan keseluruhan tahap kegiatan P2KP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara prinsip P2KP sudah terpolakan sedemikian


rupa hingga menjadi suatu metode pemberdayaan masyarakat miskin yang konsepsional. Ketiga, tidak hanya tercermin adanya sejumlah bantuan dana untuk sasaran operasional P2KP yaitu keluarga-keluarga miskin atau kelompok sosial yang dinilai layak mendapat bantuan, tetapi tercermin juga adanya bantuan teknis untuk mendukung proses pengelolaan usaha oleh keluarga atau kelompok sosial tersebut. Dengan ketiga cerminan konsep yang terpapar di atas, maka metode pelaksanaan P2KP dapat dianggap sudah konsepsional, dan dapat dipandang sebagai factor antecedent (yang mendahului) bagi peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja keluarga miskin di wilayah Kelurahan Lubuk Pakam I-II.

2.3.

Pengertian Kemiskinan Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu

umumnya masyarakat miskin disebabkan bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati

fasilitas pendidikan, pelayanan

kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Menurut Usman (2008: 133) yang menyatakan bahwa “kemiskinan yang terjadi di perkotaan diakibatkan para golongan atas yang sering melakukan manipulasi dan memonopoli proses industrialisasi dengan mengatur strategi untuk memanfaatkan subsidi pemerintah sehingga kesenjangan sosial semakin melebar”. Banyak pendapat dikalangan para pakar ekonomi mengenai pengertian dan klasifikasi kemiskinan ini. Pakar ekonomi melihat kemiskinan secara global, yakni


kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu. Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik mana kala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Sedangkan kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatum dan kelompok usia lanjut. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian; kemiskinan absolute, kemiskinan relative, dan kemiskinan cultural. Seseorang termasuk kemiskinan absolute apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin kultur berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. David dalam Suharto (2006: 132-133) membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi yaitu: a.

Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya negara-negara maju. Sedangkan negaranegara berkembang seringkali semakin terpinggir oleh persaingan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.


b.

Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan). Kemiskinan perkotaan (kemiskinan) yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

c.

Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, kelompok minoritas.

d.

Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Pendapat lain diutarakan oleh Elis dalam Suharto (2006: 133) yaitu dimensi

kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, sosial psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Berdasarkan data BPS 2010 disebutkan bahwa kategori miskin adalah mereka (masyarakat) dengan tingkat pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp. 211.726,atau sekitar Rp. 7.000,- per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp. 200.262,-. Penetapan kategori miskin ini didasarkan pada metode yang diukur dengan konsep kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan pokok atau nasi.


2.4.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Miskin Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk

memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab sebagai komunitas manusia dan warga negara (Modul P2KP: 2006). Shardlow (1998:32) dalam Adi (2003:54) melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan

dan

mendinamisasikan

potensinya,

dengan

kata

lain

memberdayakannya. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari pada pemberdayaan.


Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum

nilai-nilai

sosial.

Konsep

ini

mencerminkan

paradigma

baru

pembangunan, yakni yang bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable (Chambers dalam Kartasasmita, 1997: 42). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan (Hikmat, 2001: 3). Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo dalam Hikmat 2001: 4). Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan yang harus diberi kepercayaan untuk berperan dalam pembangunan. Kepercayaan diberikan dalam bentuk peran aktif dalam setiap tahap pembangunan. Untuk itu program-program pembangunan harus dapat memperkuat masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam tingkat komunitas agar mereka secara formal dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun


kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Dalam

pemberdayaan

masyarakat

ada

beberapa

aspek

yang

dapat

dikembangkan sehingga menumbuhkan keberdayaan, aspek ini menurut Ndraha (2000: 80-81) adalah: 1.

Pemberdayaan politik, bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

2.

Pemberdayaan ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumer untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderitaan kerusakan lingkungan.

3.

Pemberdayaan sosial budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (human invesment), penggunaan (human utilization), dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.

4.

Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan


diri

dari

perangkap

kemiskinan

dan

keterbelakangan.

Dengan

kata

lain

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Masyarakat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Dasar pandangnya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan

kemampuannya

dengan

mengembangkan

dan

mendinamisasikan

potensinya. Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1996: 159) harus dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yakni: 1.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

2.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).

3.

Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun selain nilai fisik seperti di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, kegotongroyongan dan bagi bangsa Indonesia kebhinekaan.


Menurut Kartasasmita (1996: 144) keberdayaan masyarakat adalah: Unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Lebih lanjut Kartasasmita (1996: 159) mengemukakan bahwa: “yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya adalah dengan perkuatan yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumbersumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar”. Ketidakjelasan konsep bagaimana cara memberdayakan masyarakat serta bagaimana mengukur keberdayaan masyarakat dalam implementasinya cenderung menjadikan pemberdayaan hanya sebagai jargon belaka. Salah

satu

metode

pengukuran

keberdayaan

masyarakat

menurut

Sumodiningrat (dalam Prijono, 1996: 141) adalah Peningkatan melalui mekanisme permodalan dimana dana yang diberikan sebagai trigger atau pancingan bagi kelompok penduduk miskin dipakai sebagai modal awal usaha. Dari usaha tersebut diusahakan mendapat surplus untuk di tabung. Tabungan yang dipupuk kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan kemudian digunakan sebagai pembentukan modal. Bila mekanisme ini berjalan lancar, maka produksi atau kegiatan ekonomi semakin


meningkat, pendapatan meningkat, surplus meningkat, tabungan meningkat, investasi meningkat dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Nurkse tentang teori lingkaran perangkap kemiskinan (Sukirno, 1985: 218-220), bahwa: Lingkaran perangkap kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan kepada terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Disatu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan dilain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Pada hakekatnya ada 3 (tiga) faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi yang pesat yaitu: 1.

Ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup.

2.

Kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal.

3.

Taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran masyarakat yang relatif rendah. Dengan demikian kualitas keberdayaan dapat dilihat dari peningkatan

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin yang diukur dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Indikator –indikator sosial non ekonomi antara lain tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan akan perumahan dan lain sebagainya. Sedangkan indikator ekonomi yaitu pendapatan perkapita (Todaro, 2000: 18). Disamping itu, kualitas keberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia ( Human Development Index – HDI) yang dibuat oleh Program Pembangunan PBB (UNDP, United Nations Development Program) yang berfokus pada aspek-aspek pembangunan manusia (human development), menetapkan tiga


kriteria atau hasil akhir pembangunan sosioekonomi yang mencakup variabel-variabel non ekonomi dan variabel-variabel pokok ekonomi (Todaro, 2000: 87), yaitu: 1. Ketahanan Hidup, yang diukur berdasarkan harapan hidup pada saat kelahiran. 2. Pengetahuan, yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa dan angka rata-rata masa sekolah. 3. Kualitas Standar Hidup, yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Selanjutnya, Sumodiningrat (1997: 164) mengemukakan bahwa: Masyarakat dianggap berdaya bila ia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.

2.5.

Penelitian Terdahulu Sahara (1993), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program

Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (Program Perbaikan Kampung) Desa Kota Matsum I, II, III dan IV Kecamatan Medan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan”. Hasil penelitian menyimpulkan Program Perbaikan Kampung (KIP) member hasil yang positif terhadap aspek-aspek fisik pada lingkungan pemukiman kumuh dalam Kotamadya Medan. Terhadap lingkungan sosial ekonomi pada aspek pendidikan belum member hasil yang positif nyata, aspek kesehatan memberikan hasil yang nyata dan program KIP member nilai-nilai sosial budaya yang positif.


Penelitian Lubis (2007), yang berjudul “Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor” dengan menggunakan metode analisis deskriptif menyimpulkan bahwa dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan pemberian Bantuan Langsung Tunai tidak mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Secara umum Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkesan sebagai program “dadakan” yang hanya mengejar target waktu untuk meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM.

2.6.

Kerangka Pemikiran Penelitian Berkenaan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka digambarkan

kerangka pemikiran yang menjelaskan evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Lubuk Pakam I-II Kecamatan Lubuk Pakam, seperti Gambar 2.2 berikut:


Pelaksanaaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Lubuk Pakam I-II

Input Program P2KP - Konsep Dasar P2KP - Peran Konsultan - Peran Pemerintah Daerah - Masyarakat sebagai Obyek dan Subyek P2KP

Proses Pelaksanaan P2KP : - Sosialisasi P2KP - Pembentukan Kelembagaan - Sasaran Kegiatan dan Alokasi Anggaran P2KP - Partisipasi Masyarakat

Output Program P2KP : - Realisasi dibidang Ekonomi - Realisasi dibidang Sosial - Realisasi dibidang Lingkungan

Evaluasi

Outcomes Program P2KP : - Terbentuknya kelembagaan yang representatif - Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Faktor Penghambat

Meliputi : - Penguatan kemampuan usaha masyarakat miskin

Faktor Pendukung

- Bargaining power / Kapasitas masyarakat miskin

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian


2.7.

Hipotesis Penelitian Berdasarkan perumusan masalah maka hipotesis yang akan menjadi pedoman

dalam penelitian adalah: “ Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berdampak terhadap peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat miskin di Kelurahan Lubuk Pakam I-II Kecamatan Lubuk Pakam”.

72 Universitas Sumatera Utara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Evaluasi Program, Dimensi dan Tahapan Evaluasi Program serta Tujuan Evaluasi Program

Recommend Documents