BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Kecil dan Menengah 2.1.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya, yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari beberapa segi. Menurut (M.Tohar,1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut : a.

Berdasarkan Total Asset Berdasarkan total asset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki

kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha. b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah). c.

Berdasarkan Status Kepemilikan Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk

perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut: 1.

Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

3.

Milik Warga Negara Indonesia (WNI)

4.

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.

5.

Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi.

6.

Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.

7.

Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai. Menurut BPS pada seminar di Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun

2009, landasan hukum penyusunan variabel UMKM 2006-2008 adalah UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM meliputi: 1. Usaha mikro: memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,2.

Usaha kecil: memiliki kekayaan bersih > Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- atau hasil penjualan tahunan > Rp. 300.000.000,- sampai Rp.2.500.000.000,-


3. Usaha menengah; memiliki kekayaan bersih > Rp.500.000.000,- sampai denga Rp 10.000.000,- atau hasil penjualan > Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-. 2.1.2

Keragaman Pengertian UKM

1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 3. Berdasarkan

Keputuasan

Menteri

Keuangan

Nomor

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : - Bidang usaha ( Fa, CV, PT, dan koperasi )


- Perorangan ( Pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa ) 4. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Undang undang tersebut membagi kedalam dua pengertian yakni: Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 2.1.3 Peranan dan Manfaat UKM


2.1.3.1 Peranan UKM Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidaktidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tidak bisa diabaikan Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalam pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di Negara sebelum berkembang, UKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan, namun begitu karena UKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi UKM. Sedangkan di negaranegara maju UKM mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana –sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB. Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:

1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan 2. Deparetemen Koperasi dan UKM


Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: – Perizinan - Teknologi - Struktur - Manajemen - Pelatiha - Pembiayaan

2.1.3.2 Manfaat UKM Pertumbuhan

UKM

di

Indonesia

membawa

dampak

baik

bagi

perkembangan ekonomi. Satu hal yang patut menjadi perhatian adalah rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL gross perbankan semester pertama 2009 sempat menyentuh angka 4,5% dan akhirnya turun menjadi 3,8% di akhir 2009. Associate Director FitchRatings Julita

Wikana

mengungkapkan,

berdasarkan

diskusi dengan

perbankan,


penyumbang NPL terbesar adalah sektor small medium enterprise (SME) alias usaha kecil menengah (UKM), lalu sektor kredit korporasi. Sedangkan NPL di sektor kredit konsumen tergolong stabil. Selain itu, UKM juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara. Beberapa jenis UKM menjadi sumber devisa Negara, dengan kata lain UKM telah menjadi investasi bagi Negara. Terutama UKM dibidang pertanian dan kerajinan. Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu komoditas yang besar bagi kebutuhan dalam negeri atau bahkan sabagai komoditas ekspor bagi Indonesia. Tidak lain halnya dengan produksi kerajinan Indonesia, produksi kerajinan beberapa daerah di Indonesia tidak hanya laku di pasaran domestik saja, namun telah mampu merambah di pasar dunia khususnya Negara di Asia. Selain bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tanpa disadari UKM juga mampu mengurangi angka pengangguran di masyarakat, sekaligus juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebab banyaknya UKM yang berdiri telah mampu memperkerjakan jutaan tenaga kerja yang tadinya menjadi pengangguran. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta lebih terjamin.

2.1.4 Permasalahan UKM Setiap

kegiatan

usaha

pasti

adanya

masalah

hambatan

dalam

mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara


umum hambatan yang sering terjadi pada UKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana serta modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen serta masalah mental. Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi melaui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor Eksternal yaitu antara lain meliputi: 1.

Faktor Internal: a. Kurangnya permodalan Permodalan merupakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. b. Sumber Daya Manusia yang terbatas Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil


Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. 2. Faktor Eksternal: a.

Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil dan pengusaha besar.

b.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan

dengan

kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

tekhnologi

menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha. c.

Terbatasnya akses pasar Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapt dipasarkan Secara kompetitif baik dipasar nasional maupun iternasional.

Permasalahan yang dimiliki Usaha Kecil Menengah (Tambunan, 2002) adalah : a.

Kesulitan pemasaran Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.


b.

Keterbatasan financial UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

c.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

d.

Masalah bahan baku Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

e.

Keterbatasan teknologi


Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alatalat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

2.2 Pengertian dan Jenis-jenis Bank 2.2.1 Pengertian Bank Perbankan merupakan lembaga yang bergerak pada jasa keuangan. Lembaga ini selain mengumpulkan uang masyarakat juga memberikan kredit kepada masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kegiatan usaha. Setiap lembaga baik yang berorientasi keuntungan maupun non profit selalu membutuhkan dana dalam upaya untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Tanpa ketersediaan dana organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Apalagi organisasi yang berorintasi pada profit (kegiatan usaha) dalam menjalankan aktivitasnya selalu membutuhkan dana guna membiayai usahanya. Dana tersebut dapat dipenuhi dengan sumber intern perusahaan ,suntikan dari pemilik perusahaan maupun dari pinjaman ke Bank.


Menurut Undang- Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1988 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank adalah lembaga keuanagn yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainny (Kasmir, 2002:11). Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: a. Menghimpun dana Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpukan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk

simpanan

giro,

tabungan,

dan

deposito.

Kegiatan

penghimpunan dana ini sering disebut dengan funding.

b. Menyalurkan Dana Sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro,


tabungan, dan deposito kemasyarakat dalam bentuk pinajam (Kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional. c. Memberikan jasa bank lainnya Yang dimaksud dengan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung sesuai pelengkap kegiatan perbankan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. 2.2.2 Jenis-jenis Bank Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 , Bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu: a. Bank Umum Yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial ( Comercial Bank)

b. Bank perkreditan Rakyat (BPR) Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


2.2.3 Fungsi Bank Perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang kegiatan dunia usaha. Khususnya bagi perusahaan maupun individu yang membutuhkan modal dalam rangka mengembangkan usaha. Selain hal itu juga sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman dibanding disimpan di perusahaan dan juga akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa bunga. Oleh karena sebuah bank itu menghimpun dana dari masyarakat, maka ia juga berkewajiban menyediakan dana

dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan

masyarakat di samping kepentingan pemilik dana-dana itu. Dibutuhkan objektivitas dan kebijaksanaan untuk mengalokasikan dana karena ada resiko yang tinggi jika dalam mengalokasikan salah. Hal itu akan dapat mengakibatkan adanya kredit macet yang membawa dampak terhadap kerugian yang sangat besar. Penggunaan dana perbankan sebagian besar disalurkan untuk kredit dengan pemberian kredit tersebut bank akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank (Dahlan,1999:107 ). Hal itu menunjukan bahwa dana yang dihimpun oleh bank sebagian besar disalurkan kepada masyarakat berupa kredit. Kredit yang disalurkan semakin banyak memang boleh dikatakan dana tersebut produktif untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya maupun kepentingan konsumtif. Namun demikian dengan kredit yang semakin besar juga akan membawa resiko yang tinggi pula jika nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran maupun bunga. 2.2.4 Peran Bank Upaya Mengembangkan UKM


Lembaga perbankkan mempunyai peran yang penting bagi setiap perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha, juga mempunyai peranan penting bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan kecil atau usaha kecil. Usaha kecil mempunyai salah satu kelemahan kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam menejemen. Kelemahan ini dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana perusahaan tidak

terkendali.

Untuk

menghindari

pemborosan

penggunaan

dapat

memanfaatkan untuk mengontrol penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Setiap mendapatkan uang segera dimasukkan ke bank sebelum digunakan dengan demikian penggunaan uang dapat sedikit terkontrol dalam penggunaanya. Bagi lembaga perbankkan untuk saling memberikan keuntungan kedua belah pihak, pihak bank dapat membantu untuk melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak usaha kecil tersebut dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap UKM akan dapat membiasakan pelaku UKM untuk tertib administrasi dan ini dapat digunakan untuk meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit. Dengan keberhasilan usaha kecil dalam mengembangkan usaha secara otomatis juga akan memberikan keuntungan bagi bank yang membinanya, keuntungan tersebut lancarnya pembayaran kredit maupun bunga dan setiap


kebutuhan dana untuk pengembangan usaha kecil yang dibinanya akan melakukan pemilihan bank telah membantunya.

2.3 Kredit 2.3.1 Pengertian Kredit Pengertian kredit menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankkan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank melakukan kegiatan usahanya terutama menggunakan dana masyarakat yang

dipercayakan

kepadanya.

Sehingga

kepentingan

dan

kepercayaan

masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara. Salah satu kegiatan bank adalah pemberian kredit kepada debitur, dimana kegiatan ini mengandung resiko yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank.. Sehingga dalam pelaksanaanya harus mengandung azas perkreditan yang sehat. Dalam dunia perniagaan kredit itu dikenal sebagai pemberian barang atau jasa saat sekarang untuk mendapatkan penggantinya menurut perjanjian dalam pembayaran yang setara dihari kemudian (Lester ,1985:208). Pendapat lain adalah

mengemukakan bahwa kredit itu adalah “

Penyerahan sesuatu yang berharga pada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa


dengan janji bahwa di hari tertentu penerimanya

akan membayarnya secara

ekivalen/ sebanding.” (Rahmat Firdaus 1985:12) Dalam pandangan para akuntan kredit merupakan “Kesanggupan untuk membayar atau meminjam dengan janji akan membayar setelah habis jangka waktunya atau

pada penyerahan barang berikutnya.”

Sedangkan di Negara

Indonesia kredit yang disalurkan oleh bank berupa pinjaman mempunyai arti yang selaras dengan yang dinyatakan dalam undang- undang pokok perbankan yang berarti bahwa kredit adalah uang yang disediakan atau disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dan harus dilunasi pada waktunya beserta bunganya. Setelah diperhatikan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: 1. Pemberian surat berharga yang dilengkapi dengan Note Purchasing Agreement (NPA) 2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. Kredit menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai

untuk melunasi hutangnya

atau

mengembalikannya beserta bunga dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kredit merupakan kegiatan pinjam- meminjam antara pihak bank dan pihak lain, masalah pinjam dan meminjam ini berdasarkan


kepercayaan pihak peminjam akan mengembalikan pinjaman dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan disertai dengan sejumlah bunga. Pada umumnya dalam perjanjian akan ditekankan

kewajiban pihak

peminjam untuk

mengembalikan, akan mengangsur uang pokoknya disertai bunga sesuai dengan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur- unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu: 1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan pihak bank atas prestasi yang

diberikannya

kepada

nasabah

peminjam

dana

akan

mengembalikannya sesuai tenggang waktu yang telah disepakati 2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara

pemberian

kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana 3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antar bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. 4. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi dalam jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk menggunakan pemberian kredit dan mencakup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka dilakukanlah pengikatan jaminan atau agunan.


Dan dari pengertian kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal sebagai berikut : a. Penyediaan uang Kredit akan terjadi jika adanya lembaga yang menyediakan uang untuk dipinjamkan dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Lembaga ini merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk kepentingan pengembangan usaha atau kepentingan konsumtif. b. Kewajiban pengembalian kredit Bagi debitur atau peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditur sejumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. c. Jangka pengembalian kredit Jangka waktu untuk mengembalikan kredit tergantung dari kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Jangka kredit dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a. Kredit jangka pendek ( Short term-loan) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk pembiayaan kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja. b. Kredit jangka menengah ( medium term loan )


Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu pengembalian antara 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi. c. Kredit jangka panjang ( Long term loan ) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu pengbaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun, misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi. d. Pembayaran bunga atau hasil Jasa yang harus dibayar oleh debitur sebagai pengguna jasa kredit kepada kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil yang diperoleh debitur. Besarnya bunga yang dibayar oleh debitur tergantung dari kesepakatan kedua belah fihak. e. Perjanjian kredit Perjanjian kredit ini dilakukan untuk mengikat kedua belah fihak agar menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

2.3.2.Jenis-jenis Kredit 1. Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu : a. Kredit komersial (commercial loan) Kredit komersial yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang dagangan. Kredit komersial ini


meliputi antara lain : kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dll. b. Kredit konsumtif (consumer loan) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya misalnya membeli property (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya. c. Kredit produktif Kredit produktif yaitu produktif kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi dan sebagainya. 2. Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas : a.

Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan

kredit yang diberikan oleh bank

untuk menambah modal kerja debitur. b. Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.


2.3.3 Tujuan Kredit Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan. Tujuan kredit dapat dilihat dari dua fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu 1. Profitabilitas adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga 2. Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar- benar terjamin sehingga tujuan profitabilitasnya benar-benar tercapai tanpa hambatan Didalam perkreditan melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak kreditur (Bank) , Debitur (peminjam) , otorita moneter bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu tujuan pemberian kredit berbeda-beda dan tergantung pada pihakpihak tersebut, yaitu 1. Bagi Kreditor (Bank) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya, selain itu tujuan pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya serta perkreditan merupakan

merupakan instrument penjaga

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas 2. Bagi Debitur Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan kinerja usaha semakin baik dari pada sebelumnya. Selain itu kredit juga bermanfaat untuk meningkatkan minat berusaha dan


keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan serta memperluas kesempatan berusaha dan bekerja pada perusahaan 3. Bagi otorita Kredit berfungsi sebagai

instrument moneter. Selain itu kredit juga

berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan negara serta berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua ini. 4. Bagi Masyarakat Kredit berfungsi mengurangi penganguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan serta meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli.

2.3.4 Skala Kredit Kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut skalanya adalah sebagai berikut 1. Kredit Koperasi yaitu kredit kepada debitur group/ non group total fasilitas Cash Loan atau Non Cash Loan diatas Rp. 25 milyar. 2. Kredit Komersial yaitu kredit kepada debitur group/ non group dengan fasilitas Cash Loan atau non Cash Loan di atas Rp. 350 juta sampai dengan dibawah Rp. 25 milyar.


3. Kredit Retail yaitu kredit kepada debitur group/ non group dengan total fasilitas Cash Loan (CL) atau Non Cash Loan (NCL) sampai dengan

Rp.

350

juta

dan

seluruh

kredit

konsumsi

tanpa

memperhatikan jumlahnya.

2.3.5 Kualitas Kredit Berdasarkan SE BI no. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998 kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu 1. Lancar Adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga atau angsuran pokok (jika ada) pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat cerukan karena penarikan pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Ketentuan: a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu b. Memiliki mutasi rekening yang aktif: atau c.

Bagian kredit yang dipertimbangkan anggunan tunai

2. Perhatian Khusus Adalah kredit yang menunjukan adanya kelemahan pada kondisi kekurangan atau kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya dimulai dengan trend menurun dalam profit margin dalam omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya anggunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Perhatian dini termasuk


pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu direklasifikasi ketingkat yang lebih buruk Ketentuan: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari b. Kadang-kadang terjadi cerukan c. Mutasi rekening relatif aktif d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap bentuk yang diperjanjikan e. Didukung oleh perjanjian baru 3. Kurang Lancar Adalah kredit yang pembayaran bunga atau anggunan pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah tergangu karena perubahan yang tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi atau politik pada umumnya atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya gejala kerugian bagi bank, Namun kondisi ini dapat berkepanjangan dan kemungkinan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditur, antara lain dengan mengurangi eksposure bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan perbaikan yang berarti. Ketentuan:


a.

Terdapat tunggakan

angsuran pokok dan atau bunga yang

telah mencapai 90 hari b.

Sering terjadi cerukan

c.

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

d.

Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari

e.

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

f.

Dokumentasi pinjaman lemah

4. Diragukan Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian. Ketentuan: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari d. Terjadi kapitalisasi bunga e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.


5. Macet Adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang diberikan. Ketentuan: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru c. Dari segi hukum maupun pasar. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

2.4 Akses UKM ke Jasa Kredit Perbankan Dalam memberikan pembiayaan kepada sektor UKM, Bank tetap harus melakukan langkah-langkah “prudential banking” serta melakukan manajemen risiko sebagaimana yang telah digariskan dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).Bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Prinsip Kehati-hatian Dalam melakukan prinsip kehati-hatian, bank harus memperhatikan: a. Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit adalah: i. Pemisahan pejabat kredit ii.

Penerapan Risk Scoring System.

iii. Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah. b. Prosedur Perkreditan yang sehat. Bank harus melakukan prosedur yang sehat, dengan melakukan:


i. Penetapan Pasar Sasaran. ii. Kriteria Risiko yang dapat diterima. iii. Pengawasan ekspansi kredit. c. Jenis usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai 2. Dalam Kebijakan umum Perkreditan, diatur bahwa setiap proses dan keputusan kredit harus melalui langkah-langkah yang baku, sebagai berikut: a. Ada permohonan kredit dari debitur secara tertulis, b. Dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, c. Disertai proposal kredit, d. Dibuat rekomendasi dan keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang, e. Pemberitahuan keputusan kredit (offering letter), f. Melaksanakan perjanjian kredit secara hukum, g. Proses pencairan kredit, h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi. 3.

Pre screening dan seleksi calon debitur UKM. Permohonan kredit dapat diproses apabila telah lolos pre screening, yaitu; a. Memenuhi Pasar Sasaran. b. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang. c. Tidak termasuk dalam jenis usaha yang perlu dihindari . d. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI. e. Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet BI.


f. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Intern Bank. 4. Bank juga melakukan penilaian rating atas kesehatan debitur, melalui Credit Risk Rating (CRR). Credit Risk Rating ini merupakan alat penilaian standar: untuk penilaian risiko kredit secara individual, menetapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan sejak dini, menetapkan standar ukuran risiko yang dapat diterima

Bank,

memperkirakan kemungkinan tingkat

kegagalan

pengembalian kredit. 5.

Apabila telah melalui proses penilaian rating dan nilainya memenuhi standar yang ditetapkan, maka akan disusun proposal analisis kredit, sebagai bahan pertimbangan apakah usaha yang dibiayai layak atau tidak untuk diberikan kredit. Proposal analisis kredit bukan laporan deskriptif, tetapi merupakan hasil analisis yang menyimpulkan tingkat risiko calon debitur (layak atau tidak), sekaligus rekomendasi serta mitigasi risiko (yang akan dituangkan dalam bentuk loan structure, covenant, insurance dan collateral). Prinsip penyusunan laporan analisis kredit, harus memenuhi unsur: Obyektif, komunikatif (siapapun yang membaca mempunyai persepsi yang sama), memuat informasi pokok yang dibutuhkan pemutus kredit, dan simpel.

6. Bank tetap harus memantau jalannya usaha debitur, serta menerapkan early warning system (EWS). Early Warning System adalah mekanisme/sistim deteksi/pengenalan terhadap gejala/tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan


debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan EWS adalah memberikan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas kredit yang telah diberikan. Sasaran EWS adalah: 1. Mengindentifikasi diperkirakan akan

dan

mendeteksi

berpotensi

debitur-debitur

gagal

dalam

yang

memenuhi

kewajibannya. 2. Mendukung proses monitoring portofolio pinjaman secara keseluruhan. 3. Mengindetifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan rencana tindak lanjut yang efektif. 7. Bank juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan. Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah: 1. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan atas azas-azas perkreditan yang sehat. 2. Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat secara berkesinambungan. 3. Setiap pemberian kredit harus dipantau perkembangan usaha debitur yang bersangkutan, agar kredit mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit. 4. Setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit saja, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk melalui fungsi pengawasan, yaitu audit internal.


8.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Bank juga harus merapikan dokumentasi kredit, agar sewaktu-waktu dapat dimonitor. Dokumentasi kredit ini menjadi bagian tak terpisahkan dari paket kredit, merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, serta dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap. Pada akhirnya, dengan kebijakan dan sistem yang baik, akan diperoleh

tingkat kesehatan bank. Di satu sisi, setiap pejabat/staf dari bank yang berperan menganalisis suatu usaha debitur telah mempunyai perangkat yang dapat digunakan, sehingga manajemen risiko, serta early warning system dapat dijalankan dengan baik. Dan yang paling utama, jika semua prosedur standar telah dipenuhi, maka budaya kredit (credit culture) yang sehat akan berperan aktif dalam membuat bank dapat berperan serta dalam menumbuhkan perekonomian untuk debitur UKM.

2.4.1 Penyaluran kredit oleh Bank terhadap UKM Pada kenyataannya penyaluran kredit pada UKM masih kecil dibandingkan dengan usaha besar. Pemecahan masalah tersebut secara makro seperti kebijakan pemerintah mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan 20 % kredit kepada UKM dari total kreditnya,KUT, program program promosi akses kredit UKM kepada lembaga keuangan dan lainlainnya ternyata hasilnya masih jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan selain karena ketidak mampuan UKM mengakses bank juga disebabkan oleh :


1. Officer Bank kekurangan pengetahuan atau pengalaman, sehingga bank kesulitan menilai prospek bisnis UKM, sehingga untuk meminimalisasi resiko perlu menetapkan persyaratan jaminan yang ketat. Skema kredit UKM kurang bervariasi mengikuti variasi karakteristik usaha UKM yang spesifik. 2. Pada UKM yang mengajukan kredit, Officer Bank masih kesulitan untuk menemukan yang prospektif untuk dibiayai Untuk mendorong penyelesaian masalah ditingkat mikro tersebut semestinya menjadi perioritas dalam mempromosikan akses kredit UKM pada lembaga keuangan. secara teknis bank harus punya target pasar spesifik untuk UKM sebagaimana juga bank memiliki target pasar spesifik untuk usaha besar, tetapi menetapkan target pasar untuk UKM ternyata lebih rumit dari pada menetapkan target pasar kredit usaha besar, hal ini disebabkan : 1. Tidak tersedianya data sekunder yang memadai tentang UKM, data yang tersedia pada dinas teknis dan BPS sangat tidak memadai sebagai pertimbangan dalam merumuskan target pasar kredit UKM. 2. Faktor lokalitas pada tingkat Kabupaten/propinsi bahkan pada tingkat wilayah yang lebih kecil sangat mempengaruhi potensi pengembangan UKM, dengan demikian data Nasional akan sangat bisa jika digunakan dalam memilih sektor UKM. 3. Pengelompokkan UKM selama ini berdasarkan sub sektor telah menjadi pola analisis, padahal pengelompokkan tersebut pada dasarnya untuk kepentingan administrasi (Pemerintah & BI) bukan kepentingan analisis


bisnis, Analisis yang paling rasional adalah berdasarkan rantai bisnis dan wilayah (wilayah yang dibatasi oleh keterkaitan pelaku bukan wilayah administrasi) Karena sebagian besar UKM tidak memiliki dokumen usaha dan data tentang UKM sangat sedikit maka untuk bisa menyalurkan kredit kepada UKM, bank perlu mengenal dengan baik karakteristik dan pola bisnis UKM, perlu cara lain dalam analisis pasar dan potensi sektor agar penyaluran kredit pada UKM tetap dengan pendekatan koridor biasa.

2.4.2 Syarat UKM mendapat kucuran dana dari Bank Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus memenuhi tiga persyaratan agar usahanya dinilai visible dan bankable bagi perbankan. Sehingga perbankan bersedia untuk mengucurkan kredit. "Tiga syarat itu adalah dokumentasi usaha yang jelas, track record yang positif, dan bisnis atau cashflow yang positif," Seandainya aset usaha UKM tersebut tergolong besar tapi cashflownya negatif, perbankan tetap enggan mengucurkan kreditnya. dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerjasama membuat pelatihan bagi para pelaku UKM, agar bisa bankable sehingga bisa memperoleh pinjaman dari perbankan untuk mengembangkan usaha. Pada saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk merealisasikan UU tentang penjaminan kredit kepada para pelaku UKM. Sehingga nantinya Bank Indonesia (BI) mempunyai payung hukum untuk melonggarkan aturannya bagi perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor UKM. , agar para pelaku UKM


tidak terbebani masalah jaminan pinjaman kepada perbankan. Pada saat ini bahkan ada pelaku UKM yang memberikan jaminan lebih besar kepada perbankan dibandingkan jumlah pinjamannya.

2.4.3 Permasalahan yang dihadapi UKM dalam mendapatkan kredit dari perbankan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini tengah menghadapi fenomena paradoks. Disatu sisi UKM terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. UKM merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. UKM paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita. UKM paling fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah perekonomian dan UKM juga cukup terdiversifikasi

dan

memberikan kontribusi

penting

dalam

ekspor

dan

perdagangan. Betapa luar biasanya peran UKM di Indonesia kita ini. Namun disisi lain kita juga banyak menemukan persoalan pelik ditubuh UKM. Kelembagaan UKM di Indonesia lemah. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi politik, keberadaannya tidak diperhitungkan terutama pada masa rezim Soeharto berdiri kokoh. Dominasi keberpihakan rezim Soeharto kepada pelaku ekonomi besar telah menyebabkan UKM di Indonesia lemah secara kelembagaan. Sehingga UKM kita menjadi lambat mandiri, lambat mengembangkan diri dan menjadi lemah dalam hal akses. sudah menjadi rahasia umum UKM di Indonesia,


bahwa dari dahulu permasalahan klasik yang selalu mendera UKM antara lain adalah permasalahan; 1. Rumitnya proses perizinan dan penyederhanaan pencatatan usaha. Perizinan usaha di Indonesia sangat berbelit dan memakan waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain padahal untuk UKM izin usaha adalah modal paling dasar jika mau berkembang dan mendapat akses dengan baik terutama sekali akses permodalan. Menurut Bank Dunia (2005), dibutuhkan rata-rata sekitar 151 hari serta 12 prosedur untuk mendapatkan izin usaha. Padahal kemudahan perizinan ini akan menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25 %PDB.

2. Sulitnya akses penambahan modal melalui kredit bank. Kebanyak UKM tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena UKM tidak memenuhi persyaratan untuk layak diberi kredit. Hal ini antara lain karena UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku UKM memandang prosedur kredit sulit. Sulaeman di Indonesia alasan utama yang dikemukakan oleh UKM kenapa UKM tidak meminjam ke bank adalah: (1) prosedur sulit (30,30 %), (2) Tidak berminat (25,34 %), (3) Tidak punya agunan (19,28 %), (4) Tidak tahu prosedur (14,33 %), (5) Suku bunga tinggi (8,82 %), dan (6) Proposal ditolak (1,93 %) (Sulaeman, 2004)


3. Lemahnya kemampuan UKM dalam hal manajemen. Permasalahan sebagian besar UKM di Indonesia adalah lemahnya kemampuan manajemen. Karena sebagian besar pelaku UKM memiliki tingkat pendidikan SMU atau sederajat, maka penguasaan ini sangat lemah. Padahal

ini

merupakan kunci jika

UKM

mau

menilai

perkembangan dan ingin mendapat akses kredit modal usaha di perbanka 4. Lemahnya penguasaan terhadap networking atau jaringan kerja dan akses pasar. Hal ini muncul akibat lemahnya kemampuan UKM mengorganisir diri dan lemahnya kemampuan pemasaran UKM, lemahnya penguasaan jaringan pasar, dan lemahnya penguasaan fasilitas teknologi dan informasi (IT) oleh UKM.

2.4.4 Mengatasi Hambatan Finansial UKM Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) memang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Saat terjadi krisis ekonomi pada 1998, UKM terbukti menjadi usaha yang masih mampu bertahan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di tengah banyaknya usaha skala besar yang mengalami kebangkrutan. UKM

memang

memberikan

kontribusi

yang

signifikan

terhadap

perekonomian Indonesia. Jika ditinjau dari aspek penyerapan tenaga kerja, berdasarkan data BPS, sampai akhir 2007 jumlah unit UKM mencapai 49,8 juta unit dan menyediakan lapangan kerja bagi 91,8 juta orang. Jumlah ini


diperkirakan akan terus bertambah. Lokasi UKM yang sebagian besar berada di daerah pedesaan juga akan berperan terhadap pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan tersebut. Terkait signifikansi peran UKM tersebut,pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap pertumbuhan UKM ini. Walaupun demikian, UKM dalam perkembangannya masih seringkali menghadapi berbagai macam hambatan. UKM secara umum menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (Sri Adiningsih, 2003). Masalah finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan UKM dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya, sedangkan masalah nonfinansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan dari sisi kemampuan manajemen misalnya dalam produksi dan promosi produk. Terkait kendala finansial, di satu sisi sebenarnya sudah banyak pihak perbankan atau institusi lainnya yang menyediakan fasilitas peminjaman modal bagi UKM. Namun, di sisi lain masih banyak UKM yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap modal tersebut. Dalam memberikan kredit permodalan, lembaga keuangan tentu akan selektif untuk memilih debitor yang sekiranya tidak akan mengakibatkan kredit macet. Prosedur pencairan kredit perbankan, bunga pinjaman, dan kewajiban untuk memberikan agunan seringkali menyulitkan pihak UKM yang membutuhkan suntikan modal. Selain itu, mayoritas UKM juga tidak melakukan pengelolaan dan pencatatan keuangan dengan baik. Padahal pengelolaan keuangan misalnya berupa laporan keuangan bisa menjadi pertimbangan kreditor dalam menilai


prospektivitas UKM, apakah layak untuk mendapatkan pinjaman permodalan atau tidak.Ketidakmampuan UKM memenuhi prosedur pencairan kredit tersebut membuat UKM menjadi tidak bankable (tidak layak untuk memperoleh pinjaman dari bank). Di Indonesia sebenarnya sudah terdapat Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil Menengah (SAK UKM) yang memang secara khusus dibuat dan diperuntukkan bagi UKM.SAK UKM tersebut dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Keberadaan SAK UKM ini sejatinya bisa menjadi pedoman bagi UKM untuk pengelolaan dan pencatatan keuangannya, termasuk terkait pembuatan laporan keuangan yang baik. Namun, keberadaan standar ini masih belum populer di kalangan UKM.Perlu ada upaya promosi dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan UKM sekaligus menghilangkan mindset bahwa pengelolaan keuangan merupakan sesuatu yang rumit dan tidak mudah dipelajari bagi kalangan UKM. Jika memungkinkan, upaya ini selain melibatkan lembaga pemerintah terkait, IAI, kalangan akademisi juga sebaiknya melibatkan lembaga keuangan yang berperan sebagai kreditor bagi UKM. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan keuangan akan ditekankan misalnya terkait pembuatan laporan keuangan UKM yang baik sehingga berguna bagi kemudahan akses kredit permodalan UKM. Dengan pelaksanaan SAK UKM yang baik, UKM akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan finansial yang selama ini ada.


2.5

Penelitian Terdahulu Diegi Dona Sari (2003) meneliti “Penyaluran dana UKM melalui pemberian

kredit pada PT.Bank Mandiri Cabang Solok SUMBAR.. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak suksesnya akses UKM ke perbankan diakibatkan oleh Pihak UKM yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri dalam mengajukan permohonan kredit, usaha Debitor(UKM) yang tidak memiliki prospek masa depan dan jaminan yang tidak mencukupi. Tri Handayani (2002) meneliti “Peranan Kredit PT.Bank SUMUT Cabang Stabat Terhadap Perkembanagan UKM. Penelitian ini dilakukan dengan uji statistik yaitu Koefisien Determinasi R Square (

dan pengujian Hipotesa

secara parsial (uji t) dimana pada penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh modal awal, lama usaha , dan setelah diberikan kredit oleh bank SUMUT terhadap pendapatan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal awal memiliki pengaruh negative terhadap pendapatan sedangkan lama usaha dan pemberian kredit oleh bank SUMUT memiliki pengaruh positif significan terhadap pendapatan.

2.6 Hipotesa Penelitian Hipotesa merupakan jawaban sementara suatu permasalahan sehingga kebenarannya perlu diuji. Menurut pola umum metode ilmiah, setiap penelitian terhadap objek hendaknya dibawah tuntutan suatu hipotis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan


kebenarannya

dalam

kenyataan

(empirical

verification),

percobaan

(eksperimental) atau praktek (implementation) (umar,2004:80) Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka hipotesa ini akan diuji kebenarannya melalui penelitian: “Kajian akses UKM ke perbankan di kabupaten Dairi, fenomena yang terjadi terhadap UKM dalam mendapatkan kredit dari perbankan sama dengan yang dihadapi oleh para UKM di kabupaten Dairi khususnya UKM yang berada di pusat pasar Kabupaten Dairi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam

Recommend Documents