1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara berkembang yang sampai saat ini masih banyak jumlah pengangguran sehingga tingkat kemiskinan relatif masih tinggi. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan serta kurangnya keterampilan yang dimiliki menjadi penyebab banyaknya pengangguran yang ada. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2007 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka pengangguran terbuka berkurang menjadi 9,75 persen dibandingkan dengan periode Agustus 2006 yang besarnya 10,28 persen (kompas, 2008). Meskipun sempat berkurang pada tahun 2007, angka pengangguran di Indonesia pada 2010 diperkirakan akan berada di kisaran 10 persen. Target pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,5 persen dinilai tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja di usia produktif (tanggerang online.com, 2009). Padahal pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan tanpa adanya kontribusi yang riil terhadap kesempatan kerja. Adanya kesenjangan yang lebar antara jumlah, jenis, dan kualifikasi keahlian yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja dilihat dari sudut pandang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, penyediaan tenaga kerja harus bisa
2
memberikan konstribusi yang jelas agar dapat memenuhi kebutuhan di dalam pasar kerja sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan antara lulusan pendidikan umum (SMA) dan lulusan pendidikan kejuruan (SMK). Lulusan pendidikan umum (SMA) tidak sepenuhnya memasuki pendidikan yang lebih tinggi, karena kondisi keuangan atau lain hal yang menyebabkan memilih untuk langsung masuk ke dunia kerja tanpa adanya keterampilan yang khusus. Sedangkan lulusan pendidikan kejuruan (SMK) yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lulusan pendidikan SMA juga tidak sepenuhnya memasuki dunia kerja. Sangat ironi memang, program pendidikan SMK yang dipersiapkan untuk mampu memasuki dunia pasar kerja dengan keterampilan yang khusus belum bisa memenuhi kebutuhan dunia pasar kerja. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sangat berkomitmen meningkatkan kualitas siswa SMK di seluruh Indonesia. Menurut Bambang, komitmen tersebut sangat diperlukan agar lulusan SMK bisa terserap di berbagai lapangan pekerjaan yang ada. Komitmen itu sekaligus juga untuk mengurangi angka pengangguran. Bentuk komitmen pemerintah tersebut, termasuk juga dengan memperbanyak jumlah SMK di tanah air sejak 2004 silam. (Kompas, 2009). Direktorat
Pembinaan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Departemen
Pendidikan Nasional (Dit. PSMK Depdiknas) menargetkan pada tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 1,5 juta lulusan sekolah menengah pertama (SMP) melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan (SMK). Target ini
3
dicanangkan dalam rangka meningkatkan rasio jumlah siswa SMK:SMA/MA mencapai 70:30 pada 2014. Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno mengatakan, Depdiknas mendorong peningkatan jumlah siswa SMK untuk memenuhi target Rencana Strategis Depdiknas. Disebutkan bahwa rasio siswa SMK:SMA/MA pada 2009 ditargetkan 40:60. Saat ini rasionya 43:57, target untuk 2009 relatif sudah tercapai di 2008. Permasalahan utama dari program kebijakan pemerintah ini adalah minat siswa untuk melanjutkan ke SMK yang masih rendah. Menurut data dari Depdiknas mengenai jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah, angka melanjutkan ke SMK masih rendah dibandingkan dengan yang melanjutkan ke SMA.
Rasio
jumlah
siswa
SMA
dan
SMK
adalah
70
:
30.
Muchlas Samani (2000:1) mengemukakan bahwa kebanyakan siswa masih menganggap SMK sebagai sekolah kelas dua. Banyak yang beranggapan bahwa siswa SMP yang melanjutkan ke SMK adalah mereka yang tidak tergolong tinggi kemampuan dasarnya, kemudian memiliki ketakutan kalah bersaing dengan teman yang pandai sehingga takut tidak diterima di SMA yang memunculkan persepsi bahwa masuk ke SMK bukan karena pilihan. Ada juga yang beranggapan bahwa siswa SMP yang melanjutkan ke SMK adalah mereka yang tidak akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi namun ingin langsung mencari pekerjaan. Dalam hal ini, pencitraan positif mengenai SMK di masyarakat mulai ditumbuhkembangkan. Namun, apakah dengan pencitraan ini akan meningkatkan
4
minat untuk masuk ke SMK sacara konsisten ataukah hanya untuk sesaat yang akhirnya akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis mengenai implikasi kebijakan peningkatan siswa SMK, tampaknya harus diletakkan pada tataran pencitraan publik di satu sisi, dengan peningkatan mutu, efektivitas dan efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan program di sisi lainnya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kajian dan evaluasi kebijakan ini disampaikan dengan meninjau minat siswa SMP.
B. Identifikasi Masalah Pendidikan dalam proses sosialisasi merupakan tahapan penting yang dilalui oleh setiap orang agar bisa menjadi bagian di dalam masyarakatnya. Melalui pendidikan setiap individu bisa belajar mengambil posisi dan peran tertentu di dalam suatu komunitas. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan saluran mobilitas yang amat menentukan proses mobilitas sosial, terutama di dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka atau semi terbuka. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat, pendidikan juga memiliki pengaruh untuk dapat mengahasilkan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini, pendidikan yang tujuannya untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yaitu SMK. Namun masih banyak masyarakat yang memilih untuk melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA dibanding ke SMK. Adanya persepsi dari siswa mengenai SMK baik positif maupun negatif menjadi faktor munculnya minat pada siswa.
5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Penelitian evaluasi kebijakan rasio SMK dan SMA ini dibatasi pada besarnya minat siswa SMP untuk masuk ke SMK di kota Bandung. Perumusan Masalah pada penelitian ini adalah: 1. Seberapa besar minat siswa SMP untuk melanjutkan sekolah ke SMK? 2. Faktor yang banyak memunculkan minat pada siswa SMP untuk dapat melanjutkan sekolah ke SMK?
D. Tujuan Tujuan dari penelitian ini, adalah: 1. Mengetahui seberapa besar minat siswa SMP untuk melanjutkan sekolah ke SMK 2. Mengetahui faktor yang banyak memunculkan munat pada siswa SMP untuk dapat melanjutkan sekolah ke SMK
E. Penjelasan Istilah dalam Judul Evaluasi adalah penilaian dari suati proses. Kebijakan Peningkatan Rasio SMK dan SMA adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio perbandingan SMK dan SMA. Minat siswa SMP adalah keinginan siswa untuk melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK.
6
SMA adalah Sekolah Menengah Atas, sekolah lanjutan sekolah menengah pertama, sekolah ini disiapkan untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. SMK adalah Sekolah Menengah Atas, merupakan sekolah lanjutan setelah sekolah menengah pertama. Sekolah ini melatih keterampilan siswa agar siap masuk dunia kerja
F. Manfaat Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan, evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai dan meningkatkan kualitas serta kebijakan program 2. Untuk sekolah, dapat memberikan konstribusi dalam memberikan informasi mengenai siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah mereka lulus dari SMP.
