BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.1.1

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak

cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah

Universitas Sumatera Utara

memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

2.1.2

Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009.

Beberapa

ketentuan

yang

dipersyaratkan

oleh

pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut : a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan : 1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah 2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitubelum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program


lainnya 3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K

yang

bersangkutan. b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan : 1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun. 2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat

bunga

kredit

atau

margin

pembiayaan

yang

dikenakan

maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun. c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.1.3

Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-

sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500


juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

2.1.4

Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah

sebesar 16%. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredir Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.1.5

Perkembangan Kredit Usaha rakyat di Indonesia Hingga bulan September 2014 ini, bank nasional yang menyalurkan KUR

sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp. 110,06 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 20,09 triliun dan Rp. 89,97 triliun,


debiturnya 114.591 UMK dan 10.901.101 UMK, rata-rata kredit Rp. 175,4 juta/debitur dan Rp. 8,3 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 2,0%. Menduduki peringkat kedua yaitu Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 16,85 triliun, debiturnya sebanyak 382.124 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 44,1 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 3,9%. Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafond sebesar Rp. 15,23 triliun, debiturnya sebanyak 215.178 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 70,8 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 3,8%. Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafond Rp. 4,56 triliun, BSM dengan plafond Rp. 3,87 triliun, Bank Bukopin dengan plafond 1,81 triliun dan BNI Syariah dengan plafond Rp. 306.019 miliar. Secara keseluruhan, nilai Non Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 3,6%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Tabel 2.1 Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional (30 September 2014) REALISASI PENYALURAN KUR Rata-rata NPL Plafond Outstanding Kredit (%) (Rp juta) (Rp juta) Debitur (Rp juta)

NO

BANK

1

BNI

15,238,602

3,478,169

215,178

70.8

3.8

2

BRI (KUR Ritel)

20,094,974

7,616,531

114,591

175.4

3.4

3

BRI (KUR Mikro) 89,971,641

23,226,308 10,901,101

8.3

2.0

4

BANK MANDIRI 16,857,192

6,654,876

382,124

44.1

3.9

5

BTN

4,567,269

1,715,613

25,104

181.9

11.9

6

BUKOPIN

1,810,662

528,715

12,114

149.5

5.4


7

BSM

3,871,659

1,278,982

59,164

65.4

20.0

8

BNI SYARIAH

306,019

140,676

1,376

222.4

2.9

13.0

3.6

TOTAL

152,718,020 44,639,870 11,710,752

Sumber : Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional, 2014

Dilihat dari sisi sektor ekonomi hingga Bulan September 2014, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran disektor ini mencapai Rp. 95,1 triliun dengan jumlah debitur UMKMK sebesar 7,81 juta debitur. Sektor pertanian menjadi sektor kedua yang terbesar menyerap KUR dari bank pelaksana yaitu sebesar Rp. 29,41 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,92 juta debitur, dan diikuti oleh sektorsektor lainnya seperti yang ditunjukan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi (30 September 2014)

NO

SEKTOR EKONOMI

Plafon (Rp juta)

TOTAL Outstanding (Rp juta)

1 2

Pertanian

29,419,457

10,728,385

1,927,170

Perikanan

921,816

193,257

16,511

3

Pertambangan

140,452

57,451

4,879

4

Industri pengolahan

4,708,579

1,706,453

259,850

5

Listrik, gas dan air

88,899

35,227

3,148

6

Konstruksi

2,170,757

513,534

13,042

7

Perdagangan

95,194,082

29,380,391

7,814,392

8

Penyediaan akomodasi

1,225,043

339,625

48,973

9

Transportasi

2,239,404

925,295

62,467

10

Perantara keuangan

1,140,894

282,723

7,620

11

usaha persewaan

8,245,066

3,149,407

443,321

Debitur


12

Adm. Pemerintahan

59,386

36,321

3,440

13

Jasa pendidikan

95,706

22,732

747

14

Jasa kesehatan

413,915

97,663

3,406

15

Jasa kemasyarakatan

4,644,406

1,044,513

116,355

16

Jasa perorangan

163,339

44,676

1,303

17

Badan internasional

75

-

1

18

Lainnya

17,445,724

1,789,336

1,180,218

168,317,001

50,346,989

11,906,844

Total


Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan plafond masing-masing Rp. 27,01 triliun dan Rp. 25,6 triliun. Jawa Tengah masih merupakan provinsi terbesar yang menyerap KUR dari Bank Pelaksana. Diharapkan dengan adanya BPD dapat meningkatkan penyaluran KUR di luar pulau Jawa.

Tabel 2.3 Realisasi KUR Menurut Propinsi (30 September 2014)

NO

PROVINSI

TOTAL (Rp juta)

TOTAL Outstanding (Rp juta)

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

2,615,992

690,957

184,427

2

SUMATERA UTARA

8,269,326

2,763,994

482,065

3

SUMATERA BARAT

5,400,996

1,740,472

283,926

4

RIAU

4,624,015

1,575,708

194,101

5

JAMBI

2,675,048

786,409

156,502

6

SUMATERA SELATAN

6,002,537

2,182,423

217,814

7

BENGKULU

1,232,813

373,736

90,000

8

LAMPUNG

3,736,831

1,055,471

284,164

Debitur


9

KEPULAUAN RIAU

1,175,382

409,845

41,769

10

BANGKA BELITUNG

600,415

202,535

37,287

11

DKI JAKARTA

7,712,991

2,191,743

281,466

12

JAWA BARAT

21,792,116

6,214,639

1,713,681

13

JAWA TENGAH

27,011,330

7,269,075

2,762,851

14

D.I. YOGYAKARTA

3,406,766

1,038,859

306,905

15

JAWA TIMUR

25,613,923

7,045,469

2,092,546

16

BANTEN

3,487,919

977,848

196,275

17

BALI

3,756,490

1,182,243

273,409

18

NTB

2,180,198

645,899

185,582

19

NTT

1,798,312

537,284

120,964

20

KALIMANTAN BARAT

3,732,015

1,733,428

133,952

21

KALIMANTAN TENGAH

2,541,859

890,251

115,454

22

KALIMANTAN SELATAN

4,100,988

1,493,819

223,104

23

KALIMANTAN TIMUR

4,224,612

1,419,158

194,620

24

SULAWESI UTARA

1,676,586

526,775

113,839

25

SULAWESI TENGAH

2,050,404

667,082

149,986

26

SULAWESI SELATAN

9,094,056

2,423,100

628,608

27

SULAWESI TENGGARA

1,410,518

371,997

105,874

28

GORONTALO

849,320

238,763

73,417

29

SULAWESI BARAT

841,696

227,538

58,819

30

MALUKU

1,135,695

264,243

60,796

31

MALUKU UTARA

698,544

181,945

29,998

32

PAPUA BARAT

866,263

286,034

31,720

33

PAPUA

2,001,046

738,247

80,923

168,317,001

50,346,989

11,906,844

TOTAL


2.2

Bank

2.2.1

Pengertian Bank Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti


tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral. Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi tiga hal (www.scribd.com), yaitu : 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih

efisien

dalam kegiatan ekonomi 2. Menciptakan uang 3. Menghimpun dana dari masyarakat 4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya Definisi dari bank (Kuncoro,2002 : 68) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang.

Oleh karena itu, dalam


melakukan kegiatan usahanya sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarah hidup orang banyak. Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis (ryadguru.blogspot.com), yaitu : 1. Bank Sentral


Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the resort. Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai lender of the last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih Tujuan

banyak

kepada

lembaga

Perbankan.

utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem divisa serta mengatur dan mengawasi bank. 2. Bank Umum Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan

maupun

lembaga-lembaga

lainnya.

Bank

umum

juga

dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu : bank umum devisa dan bank umum non devisa. 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu : 1. Dilihat dari Segi Fungsinya : a. Bank umum Bank umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. Termasuk dalam kategori Bank umum ialah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional dan bank yang menjalankan prinsip syari’ah

yang

melaksanakan kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain (Howard D. Crosse, George H. Hempel, 1980) : 1. Penciptaan kredit 2. Fungsi giral 3. Penanaman dan penagihan 4. Akumulasi tabungan dan investasi 5. Jasa-jasa trust 6. Jasa-jasa lain 7. Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham


b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapun bentuk dari

kegiatan

Bank Perkreditan Rakyat adalah

menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syari’ah. 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya a. Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya. b. Bank Milik Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contoh Bank Swasta adalah : Bank


Mega, Bank Niaga, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo dan lain sebagainya. c. Bank Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya 100% dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank-bank asing adalah : Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Bank of America, Hongkong Bank dan lain sebagainya. d. Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin). e. Bank Campuran Saham Bank Campuran ini dimiliki oleh dua belah pihak,yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Sebagai contoh bank campuran antara lain : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swardana dan lain sebagainya. 3. Dilihat dari Segi Status Bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam dilihat dari segi kemampuannya

dalam

melayani

masyarakat.

Pengklasifikasian

ini

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari


jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteris tertentu. Status yang dimaksud adalah : a. Bank Devisa Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. b. Bank non Devisa Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing. 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua kelompok (Kasmir,2008 : 40-41), yaitu : a.

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional


Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank Konvensional adalah bank yang menerapkan sistem insentif berupa tingkat bunga kepada nasabahnya. b. Bank Berdasarkan prinsip Syari’ah Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang

pesat sejak lama.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.


2.2.2

Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat.

Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Pada Undang-undang No. 7 pasal 5 ayat (2) tahun 1992 menjelaskan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan

suatu kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar

kepada kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat

memudahkan

bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masingmasing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan. Menurut Undang-undang No. 16 tahun 1998 Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Menghimpun Dana (Funding) Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.


2. Menyalurkan Dana (Lending) Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui

pemberian

pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. 3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini


ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.

2.3

Pertanian

2.3.1

Definisi Pertanian Menurut AT. Mosher (1966), Definisi Pertanian adalah Suatu bentuk

proses produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan daripada hewan dan tumbuhan. Menurut Sri Setyati Harjadi (1975), Pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan. Menurut Anwas (1992) Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan Pengertian Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Petani menurut Slamet (2000), disebut petani asli apabila memiliki tanah sendiri, bukan sekedar penggarap maupun penyewa. Berdasarkan hal tersebut, secara konsep, tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang petani. Poin penting dari konsep di atas bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut mutlak dimiliki seorang petani. Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah.


Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli memiliki kaitan sosial-budaya-politik. Pengertian Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan dan mikroba untuk kepentingan manusia, sedangkan dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai suatu kegiatan usaha tani yang dilakukan dengan segala jenis budidaya tanaman. Usaha pertanian lain diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu, seperti : 1. Kehutanan Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). 2. Peternakan Peternakan adalah usaha tani menggunakan subjek hewan darat kering khususnya semua hewan bertulang belakang/vertebrata kecuali ikan dan amfibia atau serangga (misalnya lebah). 3. Perikanan Perikananan adalah usaha tani yang menggunakan subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air).

2.3.2

Usaha Tani Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menentukan,

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi


seefektif dan seefisien mungkin sehingga produksi pertanian menghasilkan pendapatan petani yang lebih besar. Ilmu usaha tani juga didefinisikan sebagai ilmu mengenai cara petani mendapatkan kesejahteraan (keuntungan), menurut pengertian yang dimilikinya tentang kesejahteraan.Jadi ilmu usahatani mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan pertanian (Tohir, 1991). Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usahatani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian (Moehar, 2001). Dari beberapa definisi dtersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan usaha tani adalah usaha yang dilakukan patani dalam memperoleh pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani.

2.3.4 Usaha Tani sebagai salah satu sektor UMK Sektor-sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meliputi berbagai sektor bisnis, seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor keuangan, penyewaan dan jasa, dan jasa-jasa lainnya. Sektor industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian


jadi, kayu dan produk-produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia termasuk pupuk. Adapula produk-produk dari karet, semen dan produkproduk mineral non logam, produk-produk dari besi dan baja, alat-alat transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan-olahan lainnya.

2.3.5

Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) Definisi

Usaha

Mikro

dan

Kecil

(UMK)

memiliki

beberapa

pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni sebagai berikut : 1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usahan Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang

tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang


tersebut. Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, kriteria-kriteria yang di maksud adalah : a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp.300 juta. b. Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta, hingga maksimum 2,5 miliyar. c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp. 50 milyar. 2. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 3. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut : a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta. b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.


c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total

asset

maksimal Rp.600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. d. Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar. 4. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 5. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah : a. Usaha Mikro : Memiliki 1 – 4 orang tenaga kerja. b. Usaha Kecil

: Memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja.

c. Usaha Menengah

: Memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja.

d. Usaha Besar : Memiliki di atas 99 orang tenaga kerja.

2.4

Pendapatan Petani Padi

2.4.1

Tanaman Padi Tanaman padi merupakan tanaman semusim termasuk golongan rumput-

rumputan. Padi selain merupakan tanaman termuda yaitu tanaman yang biasanya berumur pendek, kurang dari satu tahun dan hanya satu kali berproduksi, setelah berproduksi akan mati atau dimatikan. Tanaman padi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan : a. Menurut keadaan berasnya dibedakan: 1. Padi biasa 2. Padi ketan


b. Menurut cara dan tempat bertanam dibedakan: 1. Padi sawah Adalah tanaman padi yang di tanam di tanah sawah atau tanah basah. 2. Padi gogo Adalah padi yang di tanam pada tanah tegalan. 3. Padi gogorancah Adalah padi yang di tanam pada tanah sawah atau tanah tadah hujan. Semula tanaman padi ini di garap dengan cara padi gogo, tetapi setelah ada hujan dikerjakan seperti padi sawah. 4. Padi lebak Adalah padi yang di tanam di daerah rawa yang rendah (lembah) dinamakan padi lebak c. Menurut umur tanaman padi 1. Padi ganjah 2. Padi tengahan 3. Padi dalam

2.4.2

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Padi Dalam melakukan kegiatan usaha tani padi, beberapa faktor-faktor yang

perlu diperhatikan dan dapat mempengaruhi pendapatan petani padi. Apabila beberapa faktor tersebut dapat dipenuhi secara maksimal maka secara otomatis pendapatan yang dihasilkan petani akan meningkat, begitu pula apabila faktorfaktor tersebut tidak dipenuhi secara maksimal, maka pendapatan petani yang


dihasilkan tidak akan maksimal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani adalah : a. Luas Lahan Luas lahan yang di tanami padi berpengaruh terhadap keuntungan usahatani. Secara teori semakin luas lahan garapan semakin tinggi keuntungan yang diterima.Tetapi keuntungan yang diterima petani padi juga dipengaruhi faktor yang lain seperti komoditi yang ditanam, penerapan teknologi, kesuburan tanah dan lain sebagainya. b. Jumlah bibit Bibit padi adalah gabah yang di hasilkan dengan cara dan tujuan khusus untuk disemaikan menjadi pertanaman. Kualitas benih itu sendiri akan ditentukan dalam proses perkembangan dan kemasakan benih. Berdasarkan mutu,benih padi dibagi : 1. Bibit bersertifikasi (yang dibeli) Sistem perbenihan yang mendapatkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratoris dari instansi yang berwenang memenuhi standar yang telah ditentukan.. 2. Bibit tak bersertifikasi ( bibit yang dibuat sendiri) Bibit yang dikelola petani yang biasanya petani menyisihkan hasil panen yang lalu untuk bibit tanaman berikutnya. Kalau tidak petani membeli gabah dari petani yang lain untuk bibit. Bibit yang dibuat petani kurang berkualitas dan kadang hasil produksinya kurang standar(jika dilihat dari luas lahan).


c. Jumlah pupuk Unsur hara yang terkandung pada setiap bahan untuk melengkapi unsur hara yang ada pada tanah yang diperlukan tanaman, dinamakan pupuk. Tujuan penggunaan pupuk adalah untuk mencukupi kebutuhan

makanan

(hara). Pupuk yang biasanya digunakan oleh petani berupa : 1. Pupuk alam ( pupuk organik) Pupuk alam meliputi pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan sisa-sisa tanaman, baik yang berasal dari sisa tanaman padi seperti jerami maupun bahan yang berasal dari tanaman lain, misalnya pupuk hijau. 2. Pupuk buatan ( pupuk anorganik) Pupuk buatan ini memang sengaja dibuat dari bahan-bahan kimia guna menambah atau menggantikan unsur hara yang hilang terserap oleh pertanaman sebelumnya, pupuk buatan juga dapat berfungsi menambah hara pada lahan miskin hara, terutama unsur hara pokok yang biasanya diserap tanaman dalam jumlah besar. d. Jumlah tenaga kerja Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua setelah tanah. Tenaga kerja yang digunakan di daerah penelitian menggunakan tenaga kerja manusia dan mekanik, dimana tenaga kerja manusia dapat diperoleh dari dalam keluarga dan dari luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga adalah jumlah tenaga kerja potensial yang tersedia pada satu keluarga petani. Sedangkan tenaga kerja luar keluarga diperoleh dengan cara upahan. e. Pestisida


Semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah penyakit pada tanaman dan hasil pertanian.

2.5

Pendapatan

2.5.1

Pengertian Pendapatan Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha.

Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang

lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk

meneruskan sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah merugi. Menurut M. Munandar (1996 : 18) Pendapatan suatu pertambahan assets yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan assets yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Definisi ini menjelaskan bahwa suatu pertambahan assets dapat disebut revenue apabila pertambahan assets tersebut berasal dari kontra prestasi yang diterima perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, pertambahan atau peningkatan assets akan mengakibatkan bertambahnya owners equity. Dalam analisis Mikro Ekonomi, menurut Sadono sukirno (2002 : 391) pendapatan pengusaha merupakan keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan


dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan pasa suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan. Dalam analisis Ekonomi Makro menurut Mankiw (2007 : 17) pendapatan nasional dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Ada dua cara dalam melihat statistik Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB) dipakai berhubungan dengan pendapatan agregat suatu negara dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, namun tidak termasuk pembayaran transfer (tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya).

2.5.2

Sumber–sumber Pendapatan Menurut Boediono (2002 ; 170-174) income seseorang ditentukan oleh

jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada hasilhasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan warisan (pemberian), dan harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Penawaran dan permintaan dari masing- masing produksi ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, yaitu : a. Permintaan dan Penawaran Tanah Tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya mempunyai penawaran yang


dianggap tidak akan bertambah lagi. b. Permintaan dan Penawaran Modal Modal mempunyai penawaran yang lebih elastis karena dari waktu ke waktu warga masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung (saving) dan kemudian sektor produksi akan menggunakan dana tabungan tersebut untuk digunakan di pabrik-pabrik baru, seperti membeli mesin-mesin yaitu investasi. c. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Tenaga Kerja mempunyai penawaran yang cenderung terus menerus naik (pertumbuhan penduduk) sehingga ada kecendrungan bagi upah yang semakin menurun. Kepengusahaan merupakan faktor produksi yang paling sukar untuk dianalisa,

karena

faktor-faktor

yang

menentukan

penawaran

dan

permintaannya sangat beraneka ragam. Pada umumnya penawaran orang-orang yang berjiwa pengusaha masih sangat kecil pada Negara-negara yang berkembang. Inilah sebabnya penghasilan untuk pengusaha yang sukses cukup besar di Negara berkembang.

2.6

Kerangka Konseptual Para petani yang juga merupakan bagian dari pengusaha mikro dan kecil

pada saat ini tidak jarang banyak yang menghadapi masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering


diungkapkan, yaitu pada masalah modal. Untuk mengatasi permasalahan ini yang akhirnya terbentuk suatu program yang dianggap dapat mengatasi permasalahan modal para pengusaha mikro dan kecil termasuk para petani. Program tersebut adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektorsektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif

melalui

program

penjaminan kredit.

Modal Sendiri ( X1) Pendapatan Petani Padi (Y) KUR yang diterima (X2) Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 2.7

Penelitian Terdahulu


Berkaitan dengan hal di atas, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh : 1. Ari Syofwan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Angkatan 2009 dengan judul skripsi “ Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Studi Kasus Bank BRI Kecamatan Gebang)“, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dengan kenaikan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikan Kredit Usaha Rakyat. 2. Rodiah, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Angkatan 2001 dengan judul skripsi “ Analisis Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Proyek Kredit Mikro (PKM) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Kredit”, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah memperoleh kredit PKM. Hal ini terlihat dari indikasi adanya peningkatan omset yang diperoleh nasabah yang otomatis meningkatkan laba bersih bagi pihak nasabah dan memberikan keuntungan pula bagi pihak bank. 3. Gawi Wiguna Pradana, mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Angkatan 2006 dengan judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan Syari’ah Oleh Bank Sumut Syari’ah Terhadap Pendapatan UKM di Kecamatan Medan Helvetia” menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah


dan musyarakah terhadap pendapatan usaha kecil di Kecamatan Medan Helvetia dengan kenaikan pendapatan sebelum hingga sesudah diberikan pembiayaan mudharabah.

2.8

Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek

penelitian dimana kebenarannya masih perlu untuk diuji. Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 1. Adanya perbedaan pendapatan petani padi sebelum dan sesudah diberikannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan dalam peningkatan pendapatan para petani padi di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 3. Modal sendiri atau modal awal berperan dalam peningkatan pendapatan para petani padi di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak

Recommend Documents