BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Komunikasi Berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain maupun dengan diri sendiri (komunikasi intra pribadi) adalah sebuah kegiatan yang tak pernah luput dari aktifitas manusia sehari-hari. Padahal pengertian dari komunikasi adalah sangatlah beragam, karena ada yang bersifat luas atau umum maupun bersifat pemikiran seseorang. Kata komunikasi atau communications dalam
bahasa
inggris berasal dari kata latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make common).3 Komunikasi menurut Dennis Mc Quail dan Sven Windahl adalah penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap atau emosi dari seseorang atau kelompok pada yang lain terutama melalui simbol-simbol.4 Kenyataannya dalam berkomunikasi kita memang menggunakan simbol-simbol, baik dengan bahasa verbal maupun bahasa non verbal, yang nantinya akan disampaikan melalui pesan yang menggunakan media kepada penerima.
3 4
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi : Teori dan praktek, 1997 hal 4 Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, model-model komunikasi, 2003 hal 4
9
10
Namun Gabler dalam Dennis Mc Quail dan Sven Windahl mendefinisikan komunikasi dalam buku “model-model komunikasi” adalah, sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan.5 Maksudnya, saat kita sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, maka secara tidak langsung kita melakukan interaksi melalui pesan yang ingin kita sampaikan tersebut. Jadi dalam pengertian luas atau umum, komunikasi menunjukkan adanya sebuah pengirim, sebuah saluran, sebuah pesan, sebuah hubungan antara pengirim dan penerima, sebuah efek, sebuah konteks dimana komunikasi berlangsung dan sebuah rangkaian sesuatu yang dapat disebut “pesan” tetapi tidak selalu ada satu maksud tertentu atau tujuan untuk “berkomunikasi” atau “menerima”. Komunikasi bisa merupakan salah satu atau keseluruhan dari sebuah tindakan terhadap orang lain. Sebuah interaksi dengan orang lain dan sebuah reaksi terhadap orang lain.6 Hovland memberikan definisi komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).7 Ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan, yaitu mengubah atau membentuk perilaku orang lain yang
5
Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, model-model komunikasi, 2003, hal 4 Loc.Cit, hal 4 7 Deddy Mulyana, Ilmu komunikasi suatu pengantar, 2000, hal 62 6
11
menjadi sasaran. Ada tiga unsur dari definisi komunikasi yang luas dan komprehensif, yaitu : 1. Komunikasi harus dipandang sebagai suatu proses : ini berarti bahwa komunikasi merupakan suatu aliran yang melalui serangkaian atau urutan beberapa tahap atau langkah, bukan suatu kejadian atau peristiwa yang tersendiri. 2. Pengiriman informasi, arti dan pengertian : unsur yang kedua dari definisi komunikasi, komunikasi yang memadai adalah “pengiriman informasi, arti dan pengertian”. Pengiriman komunikasi itu sendiri sebenarnya bukanlah komunikasi, karena komunikasi merupakan suatu proses dua arah bukan satu arah. Informasi tidak hanya dikirimkan begitu saja, tetapi harus diterima dan dimengerti. 3. Mencakup aspek manusia dan bukan manusia : unsure ketiga dari suatu definisi yang lengkap harus mencakup aspek manusia dan bukan manusia. Banyak pembahasan mengenai proses komunikasi membatasi hanya pada interaksi antar manusia, dimana hanya manusia saja yang berperan sebagai pihak pengirim dan penerima informasi.8 Sedangkan Rogers dalam buku ilmu komunikasi suatu pengantar memberikan definisi komunikasi sebagai berikut : komunikasi adalah proses dimana ide
8
Gunawan Jiwanto, komunikasi dalam organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen dan Andi Offset, Yogjakarta, 1985 hal 5
12
dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.9 Artinya, saat seseorang berkomunikasi ia ingin memberikan suatu ide atau informasi mengenai sesuatu kepada penerima, dengan maksud agar si penerima dapat mengubah perilaku setelah berkomunikasi dengan si pengirim pesan. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harlod Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur sebagai dari pertanyaan yang diajukan, yaitu : 1. Komunikator ( communicator, source, sender ) 2. Pesan ( message ) 3. Media ( Channel, media ) 4. Komunikasi ( communicant, communicate, receiver, recipient ) 5. Efek ( Effect, impact, influence )
9
Deddy Mulyana, Op.cit, hal 62
13
Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 2.1.1 Tujuan Komunikasi Pada umumnya komunikasi mempunyai beberapa tujuan, antara lain : 1. Supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti, sebagai komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaikbaiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti apa yang maksudkan. 2. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang kita inginkan, jangan mereka menginginkan kemauannya. 3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain dengan pendekatan yang persuasive bukan memaksakan kehendak. Jadi, dari pernyataan-pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dilakukan dengan tujuan agar pesan atau informasi yang disampaikan komunikator dapat dimengerti, dipahami, diterima, dan kemudian dilakukan atau dijalankan oleh komunikan.
14
2.2 Hubungan Masyarakat Menurut L. Bernays seorang pelopor Humas di Amerika Serikat dalam bukunya Public Relations, terdapat tiga fungsi utama Humas, yaitu : a. Memberikan penerangan kepada masyarakat b. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap c. Perbuatan masyarakat secara langsung Berupaya untuk menintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.10 Sedangkan Frank Jefkins menyatakan bahwa : Public relations consist of all planned communications, out word and purpose of achieving specific objectives concerning manual understanding. Humas adalah suatu merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam ataupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifiknya yang berlandaskan pada saling pengertian.11
Dari pemaparan pengertian humas diatas, dapat dikatakan yang merupakan ciri khas yang dikaitkan dengan proses dan fungsi manajemen humas, yaitu sebagai berikut :
10
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : konsepsi dan aplikasi, Jakarta PT Grafindo. Persada, 2006 hal 18 11 Frank Jefkins, public relations, Jakarta : Airlangga, 1996 hal 9
15
a. Menunjukkan kegiatan tertentu b. Kegiatan yang jelas c. Adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain d. Terdapat suatu kepentingan tertentu e. Adanya kepentingan bersama f. Terdapat komunikasi dua arah timbal balik.12 Sedangkan peran seorang public relations atau humas sangat penting bagi top manajemen dari organisasinya, ada dua ruang lingkup menjadi sebagian tugasnya antara lain meliputi : a. Membina hubungan kedalam (publik internal) : publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan atau organisasi itu sendiri. b. Membina hubungan keluar (publik eksternal) : publik eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan timbulnya sikap-sikap dan gambaran yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya.13
2.3 Humas Pemerintahan Sam Black dalam bukunya, Practical Public Relations mengklarifikasikan Humas menjadi “Humas Pemerintahan Pusat” (Central Government) dan
12 13
Rosady Ruslan, Ibid, hal 18 Rosady Ruslan, Ibid, hal 23
16
“Humas Pemerintahan Daerah” (Local Government). Humas Pemerintahan Pusat mempunyai dua tugas yaitu: 1.
Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai;
2.
Menerangkan peraturan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari.14
Selain itu menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan adalah tugas Humas Pemerintahan Pusat. Humas Pemerintahan Daerah pada hakekatnya sama saja dengan Humas Pemerintahan Pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme kerja, bedanya hanya dalam ruang lingkup. Menurut Sam dalam buku yang sama, ada empat tujuan utama dari Humas Pemerintahan Daerah yaitu: 1.
To keep citizens informed of the counsil’s policy and its day-by-day activities.
(memelihara
penduduk
agar
tahu
jelas
mengenai
kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari). 2.
To give them an opportunity of expressing views on important new project before final decisions are taken by the cousil. (memberikan kesempatan
14
kepada
mereka
untuk
menyatakan
pandangannya
Onong Uchjana Effendy. Hubungan Masyarakat. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2006 Hal. 37
17
mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan). 3.
To englithen citizens on the way in which the systems of local government works to inform them or their rights and responsibilities. (memberikan penerangan kepada penduduk mengenai tata cara pelaksanaan system pemerintahan daerah mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka).
4.
To promote a sense of civic pride. (mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara).
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Humas Pemerintah Dalam melaksanakan pekerjaannya seorang praktisi humas akan menggunakan
konsep-konsep
manajemen
untuk
mempermudah
pelaksanaan tugas-tugasnya. Bahwa proses humas (Tahapan fact finding, planning, communicating, evaluation). Sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial. Untuk keperluan pembahasan manajemen hubungan masyarakat, maka sementara manajemen itu dapat dirumuskan sebagai suatu prosedur kelompok orang-orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
18
Dalam proses tersebut kita jumpai teknik-teknik koordinasi tertentu yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Proses ini pun mencakup fungsi dasar dengan pendekatan analitik seperti perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan,
pengawasan
dalam
melaksanakan
manajemen (POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling).15 Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di Institusi pemerintahan di bentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan
kebijakan-kebijakan
mereka.
Selain
itu
memberi
informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil kerja institusi serta memberikan pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain
keluar,
humas
pemerintahan
dan
politik
juga
harus
memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan reaksi atau kemungkinan reaksi dari masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan maupun yang sedang diusulkan.16
15
Jurnal Public Relations.Volume 1 Nomor 1 juni 2007.PERHUMAS. 2004 hal. 3-7 Frida Kusumastuti. Dasar-dasar Hubungan Masyarakat.Bandung: PT Ghalia Indonesia dengan UMM Press. 2004 hal. 37 16
19
Humas pemerintah tidak terdapat unsur komersial, walaupun humas pemerintah juga melaksanakan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan iklan. Namun, humas pemerintah lebih menekankan pada Public Service atau demi meningkatkan pelayanan umum. 2.3.2 Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Apabila ingin mendapatkan penjelasan tentang segala kebijakan suatu perusahaan swasta, kita pasti diarahkan ke bagian Humas perusahaan. Di sana kita mendapat penjelasan sejelas-jelasnya tentang segala kebijakan perusahaan baik yang sedang maupun akan dilaksanakan. Karena mereka menyadari akan pentingnya peran humas dalam membangun citra positif bagi institusinya. Situasi akan berbeda jika kita ingin mengetahui kegiatan atau kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Bertanya ke bagian humas, pasti dijawab tidak tahu atau tidak berwenang memberikan penjelasan. Sering dilakukan adalah menyuruh orang yang bertanya menanyakan kepada institusi/badan/kantor yang menjadi leading sector dimaksud. Secara definitif humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara institusi dengan stakeholder baik luar maupun dalam. Apapun yang terjadi di organisasi humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan yang lalu, sedang dan akan diberlakukan
20
organisasi. Seperti humas di perusahaan swasta, seperti inilah idealnya bagian humas pemerintah pusat atau daerah. Jadi, humas sebagai juru bicara pemerintah yang harus mengetahui segala kebijakan pemimpin, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan. Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat di implementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik. Tapi bagaimana publik mau mendukung, kalau tidak tahu maksud kebijakan tersebut. Disamping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan ‘penyampai pesan’ yang baik, dan humas harus mampu memfasilitasinya. Untuk mewujudkan bagian humas yang ideal seperti perusahaan swasta, maka humas pemerintah pusat/daerah harus benar-benar diberdayakan. Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain sebagai berikut : 1.
Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.
21
2.
Memberikan pelayanan, dan
menyebarluaskan pesan
atau
mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. 3.
Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.
4.
Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Jadi peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah tersebut menyangkut beberapa hal sebagai berikut : a)
Tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya memberikan pesan-pesan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemudian memotivasi atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk
menyamakan
persepsi
dengan
instansi/lembaga yang diwakilinya.
tujuan
dan
sasaran
22
b) Tugas strategis jangka panjang PR, yaitu berperan serta secara selektif dalam proses pengambilan keputusan, memberikan sumbangan saran, gagasan dan hingga ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.17
2.4 Efektivitas Komunikasi
Dalam konteks ini efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya secara ideal, tahap efektivitasnya dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Pandangan ini memfokuskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan ukuran yang pasti.
Siagian mengemukakan bahwa efektivitas adalah “pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya”.18 Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu.
17 18
Rosady Ruslan, Op.Cit, Hal 340 Sondang P Siagian. Filsafat Adminstrasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1997 Hal. 200
23
Untuk mengetahui tingkat efektivitas sesuatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.
Secara teknis pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan.19 Diakui bahwa terdapat tiga dimensi yang kritis yang patut dipertimbangkan dalam mengamati tingkat efektivitas suatu organisasi atau kelompok yaitu: (a) keluaran yang dihasilkan, (b) kepuasan para anggota, dan (c) pertumbuhan dan pengembangan staf, baik yang menyangkut keterampilan dan kecerdasan individu maupun yang terkait dengan proses interaksi yang positif dalam pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan pengertian tersebut terdapat ahli yang menekankan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat menyelesaikan target atau tujuannya atau menghasilkan sesuatu yang melampaui prestasi organisasi yang melakukan hal yang sama.20
Berdasarkan pengertian tentang efektivitas seperti diuraikan di atas dapat diidentifikasi bahwa efektivitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas manajemen dan kelompok atau organisasi. Efektivitas selalu mengacu 19
20
Joseph Prokopenko. Productivity Management : A Practical Handbook (geneva : ILO. 1987), Hal. 5
Richard M. Steers. Gerald R. Ungson and Richard T. Mowday, Managing Effective Organizations: An Introduction (Boston. Massachusetts: Kent Publishing Company, 1993), Hal. 346
24
kepada tujuan organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu efektivitas harus diukur dengan produk dari suatu organisasi yang mencakup jumlah dan mutunya (seberapa banyak dan seberapa baik), diukur dengan aspek kemanusiaan baik yang menjadi unsur penggerak maupun unsur konstituen dari organisasi. Efektivitas juga diukur dengan bagaimana anggota suatu organisasi dikembangkan kemampuannya (kecerdasan dan keterampilan) dalam melakukan tugas-tugas organisasi.
Untuk itu efektivitas tidak boleh lepas dari : faktor tujuan, faktor manusia, faktor
nilai-nilai
dan
faktor
sistem
organisasi
itu
sendiri
yang
dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas. Dengan demikian efektivitas ternyata bersifat multidimensional, sehingga strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan yang hendak dipecahkan yang perlu digaris bawahi bahwa sesuatu yang efektif belum tentu efisien, demikian sebaliknya sesuatu yang efisien belum tentu efektif, namun perlu ditegaskan kembali bahwa jika sesuatu kegiatan atau aktivitas telah terbukti ketidak efektifannya maka tidak perlu lagi mempersoalkan efisiensinya.
Adapun kriteria yang digunakan untuk efektivitas komunikasi adalah : Siapa penerima dan Pemakai pesan (receiver or user), isi pesan (Content), ketepatan
25
waktu (Timing), media komunikasi (media), format pesan (format), dan sumber pesan (source).21
Jerry A. Hendrix menjelaskan dimensi efektivitas komunikasi dalam membuat sebuah program sebagai berikut :22
1. Source : Source Credibility/kredibilitas komunikator dilihat dari : trustworthiness
(kepercayaan),
expertise
(keahlian),
dinamishm
(dinamisme), physical attractiviness (daya tahan fisik), similiarities the source and receiver (kesamaan antara sumber dan penerima pesan). 2. Message a. Salient information (penonjolan pesan : sejauhmana isi pesan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap audiens). b. Effective non verbal cues (jumlah dan jenis pesan non verbal yang dipersepsi, keseluruhan persepsi audiens akan pesan-pesan non verbal). c. Effective verbal cues (jumlah dari jenis pesan verbal yang dipersepsi, keseluruhan persepsi audiens akan pesan-pesan verbal). 3. Channel : two ways communication (jumlah dan jenis isi pesan sebagai respon audiens atas proses komunikasi tatap muka, melalui media atau event). 21
Ibid, Hal 2 Jerry A. Hendrix and Darrel C. Hayes. Public Relations Cases, Eight Edition. Belmont: Wadsworth, Thomson Learning. 2007 Hal 31-34 22
26
4. Receivers a. Opinion leaders (pertama : posisi opinion leader formal/non formal, pengaruh opinion leader pada pada audiens lain. Kedua : terpaan pesan langsung/satu tahap, dua tahap atau banyak tahap). b. Group influence (kedekatan antar anggota, kebersamaan, keuntungan bersama, interaksi tatap muka dan pengaruhnya pada anggota lain, nilai dan norma bersama, tingkat konformitas antar anggota). c. Selective exposure (sejauhmana sikap atau perilaku audiens sulit untuk dirubah). 5. Audience participation : (feed back, partisipasi audiens pada event, pertanyaan, pengiriman email, telpon, sebagai anggota organisasi, dsb).
Komunikasi efektif dalam Public Relations adalah bagaimana membangun hubungan yang dapat menyentuh hati orang lain sehingga timbul saling pengertian, membangkitkan persetujuan dan memotivasi untuk melakukan sesuai yang diinginkan. Komunikasi ini dapat dilaksanakan melalui aktivitas atau kegiatan yang bersifat komunikatif dan persuasif. Dengan pesan-pesan yang dapat memotivasi publiknya secara terus menerus, maka akan timbul penyesuaian dan penyamaan persepsi dari audiens. Sehingga tujuan dari kegiatan maupun aktivitas komunikasi yang dilakukakan dapat tercapai.23
23
ibid
27
Oleh karena itu Public Relations juga perlu mengetahui kebutuhan informasi yang seperti apa yang ingin didapatkan oleh publiknya dari sebuah kegiatan atau program, karena dengan mengetahui kebutuhan yang sedang dialami, aktivitas maupun program komunikasi yang diselenggarakan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga tepat sasaran dalam mempengaruhi publiknya sehingga berperilaku seperti yang dikehendaki.
2.5 Pengertian Sosialisasi Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Melalui proses sosialisasi, seseorang akan terwarnai cara pikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, dengan demikian, tingkah laku seseorang akan dapat diramalkan. “sosialisasi adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek yang berlaku, yang menanamkan pada individu keterampilanketerampilan (ilmu pengetahuan). Motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau tengah antisipasi (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih terus dipelajari”.24
24
Michael Rush & Philip Althoff, Sosialisasi Politik. Rajawali Pers. 1998 hal. 29
28
Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilainilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Sosialisasi dapat juga diartikan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial seperti keluarga, teman sepermainan dan sekolah, lingkungan kerja, maupun media massa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sosialisasi berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dilingkungannya. Sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat dia hidup sehingga akan merasa jadi bagian dari kelompoknya. Untuk keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program humas, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Tentukan tujuan yang hendak dicapai. b. Tentukan target. c. Tentukan ruang lingkup.
29
d. Tentukan jangka waktu. e. Tentukan publik sasaran. f. Tentukan tema, topik, atau isu dari kampanye tersebut. g. Tentukan fasilitas, perlengkapan atau sasaran yang menunjang suatu kampanye. h. Pembentukan team work yang solid dan professional. Proses sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruhmempengaruhi. Dalam proses pendewasaan manusia berdasarkan pengalaman sendiri selalu akan terbentuk suatu system perilaku yang ikut ditentukan oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia akan memberi reaksi terhadap suatu pengalaman. Akhirnya sistem perilaku inilah yang akan menentukan dan membentuk sikap terhadap sesuatu.25 Sosialisasi juga merupakan salah satu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dan hubungannya dengan sistem sosial. Dalam proses tersebut seorang individu dari masa anak-anak hingga masa dewasa belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan individu-individu di sekelilingnya. Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik atau diajak, kemudian mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh
25
Maria Assumpta, Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktek. PT. Grasindo. 2002 hal 13-210
30
masyarakat. Tujuan akhir sosialisasi adalah agar masyarakat bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang ditawarkan.26 Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, peran dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. 2.5.1 Jenis Sosialisasi Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua : sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal, dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalamjangka kurun waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkurung, dan diatur secara formal.27 a) Sosialisasi Primer Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalankan individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah.Anak mulai mengenal anggota
26
Soekanto soerjono, Sosiologi suatu pengantar.Jakarta, Raja Grafindo, Jayakarta.hal. 10 Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, Bandung: Pusat Penelitian/lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat universitas islam, 2000 hal.93 27
31
keluarga dan lingkungan keluarga. Secara berharap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain disekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas didalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekat. Jenis sosialisasi tersebut diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tumbuh dan dilakukan pada lingkungan sekitar dimana kita berada dan berkembang dengan baik pada lingkungan formal maupun informal.28 b) Sosialisasi sekunder Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami ‘pencabutan’ identitas diri yang lama.29
28
Neni Yulianita, Dasar-dasar Public Relations, Bandung: Pusat Penelitian/lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat universitas islam, 2000 hal.99 29 Ibid, 104
32
2.5.2 Tipe Sosialisasi Ada dua tipe sosialisasi yaitu sebagai berikut : 1.
Formal Sosialisasi tipe ini terjadi radiasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
2.
Informal Sosialisasi tipe terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan, karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.
2.6 Pemilihan Umum Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.
33
Selanjutnya Pemilu di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan : 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat; 2. Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat
dalam
rangka
keikutsertakan
rakyat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara; 3. Bahwa Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakilwakil
rakyat
yang
akan
duduk
dalam
lembaga
Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.30 Demikian juga dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu Negara, yaitu kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya
30
Profil KPU
34
dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas. 2.6.1 Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2014 1.
Pemutakhiran Data Pemilih; a. Dimulai dengan penerimaan DAK2 dan DP4 dari Kementerian Dalam Negri, Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. b. KPU menyusun Daftar Pemilih dengan menyandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir (Pilgub 2012). c. Memetakan dan Menyusun TPS (1 TPS maksimal 500 pemilih). d. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilaksanakan oleh petugas PANTARLIH, PPS dan PPK. e. Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2.
Pencalonan Peserta Pemilu Peserta Pemilihan Umum tahun 2014, terdiri dari : 1.
Partai Politik
35
Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Sistem Pemilu Proposional Terbuka. 2.
Peserta Perseorangan Untuk memilih anggota DPD dengan Sistem Pemilu Distrik berwakil banyak. Daerah pemilihannya adalah provinsi. Jumlah kursi setiap provinsi adalah 4 kursi.
3.
Pembagian Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) Jumlah Kursi DAPIL DPR RI di Provinsi DKI JAKARTA
Alokasi kursi setiap DAPIL untuk Pemilu Anggota DPR adalah : 3-10 kursi.
Provinsi DKI Jakarta jumlah alokasi kursi DPR RI sebanyak 21 kursi. Dibagi dalam 3 Daerah Pemilihan (DAPIL), yaitu : Tabel 2.1 Jumlah Alokasi Kursi DPR RI DAERAH
JUMLAH WILAYAH PEMILIHAN
NO PEMILIHAN
KURSI
1
DKI JAKARTA 1
Jakarta Timur
2
DKI JAKARTA 2
Jakarta Selatan, Jakarta Pusat,
6
7 dan Luar Negeri 3
DKI JAKARTA 3
Jakarta Barat, Jakarta Utara dan 8 Kepulauan Seribu JUMLAH
21
36
Jumlah Kursi dan DAPIL DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Alokasi Kursi setiap DAPIL untuk Pemilu Anggota DPRD adalah : 3-12 kursi
Jumlah alokasi kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 125% sesuai dengan UU No. 29 tahun 2007 sehingga jumlahnya menjadi 106 kursi dengan 10 Daerah Pemilihan, yaitu : Tabel 2.2 Jumlah Alokasi Kursi DPRD DAERAH
JUMLAH WILAYAH PEMILIHAN
NO PEMILIHAN
KURSI
1
DKI Jakarta 1
Jakarta Pusat
12
2
DKI Jakarta 2
Jakarta Utara “A” (Tanjung Duren,
9
Pademangan dan Penjaringan)
3
DKI Jakarta 3
Jakarta Utara “B” (Cilincing, Koja,
9
Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu) 4
DKI Jakarta 4
Jakarta Timur “A” (Matraman, Pulo
10
Gadung, Cakung) 5
DKI Jakarta 5
Jakarta Timur “B” (Jatinegara, Duren Sawit, Keramat Jati)
10
37
6
DKI Jakarta 6
Jakarta Timur “C” (Pasar Rebo,
10
Makassar, Ciracas, Cipayung) 7
DKI Jakarta 7
Jakarta Selatan “A” (Setia Budi, Kebayoran
Lama,
12
Cilandak,
Kebayoran Baru, Pesanggrahan) 8
DKI Jakarta 8
Jakarta
Selatan
“B”
(
Tebet,
10
Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancoran, Jagakarsa) 9
DKI Jakarta 9
Jakarta Barat “A” (Cengkareng,
12
Tambora, Kalideres) 10
DKI Jakarta 10
Jakarta
Barat
“B”
(Grogol
Petamburan,
Taman
Sari,
Kembangan,
Palmerah,
Kebon
12
Jeruk) JUMLAH
4.
106
Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Syarat Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD : a. WNI, berumur 21 tahun atau lebih b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. Bertempat tinggal di wilayah NKRI d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia
38
e. Berpendidikan paling rendah SMA atau pendidikan lain yang sederajat f. Setia kepada Pancasila dan UUD tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 tahun Agustus 1945 g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pindana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih h. Sehat jasmani dan rohani i. Terdaftar sebagai pemilih j. Bekerja penuh waktu k. Mengundurkan diri sebagai kepada daerah, wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, POLRI, Direksi Komisaris, dewa pengawas dan karyawan pada BUMN/D atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. l. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan m. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan n. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
39
5.
Kampanye Kampanye adalah kegiatan peserta pemilihan umum (Pemilu) untuk meyakinkan para pemilih dengan manawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Metode Kampanye : a. Pertemuan Terbatas Dilakukan di dalam ruangan tertutup (maksimal 1000 orang untuk tingkat pusat, 500 orang tingkat provinsi dan 250 orang untuk tingkat Kabupaten/Kota). b. Pertemuan Tatap Muka Bisa dilakukan di dalam ruang dengan maksimal peserta 250 orang dan bisa dilaksanakan di luar ruang, dilakukan dengan cara Kampanye Dialogis. c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum Dapat berupa kartu nama, selembaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung, kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye. d. Pemasangan alat peraga di tempat umum Tidak ditempatkan di Rumah Ibadah, Rumas Sakit, Gedung milik Pemerintah, Gedung sekolah, Jalan-jalan protokol dan jalan Bebas hambatan.
40
6.
Masa Tenang Masa tenang meliputi, pembersihan alat peraga kampanye, termasuk di lokasi sekitar Tempat Pemungutan Suara/TPS (kurang lebih 200 meter). Selama masa tenang pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk : 1) Tidak menggunakan hak pilihnya. 2) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 3) Memilih partai politik peserta pemilu tertentu. 4) Memilih calon anggota DPD tertentu.
7.
Pemungutan dan Penghitungan Suara a.
Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada Hari Rabu, 9 April 2014.
b.
Surat suara dinyatakan Sah apabila di COBLOS tanda gambar atau nomor Parta Politik atau nomor dan nama Calon Legislatif dalam satu bingkai.
c.
Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS (Kelurahan), PPK (Kecamatan) hingga KPU (Kabupaten/Kota/Provinsi dan RI).
41
8.
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu a.
Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
b.
Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan KPU Provinsi.
c.
Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
d.
Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara Sah dari setiap Partai Politik peserta pemilu yang kemudian ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD Provinsi dan BPP DPRD Kabupaten/Kota.
