BAB II. Tinjauan Pustaka. negara lainnya. Misalnya, dalam hal kepemilikan sumber daya alam, dan iklim,

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Impor Setiap negara mempunyai potensi yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Misalnya, dalam hal kepemilikan sumber daya alam, dan iklim, hal itulah yang mendorong adanya kegiatan ekspor-impor dalam bidang perdagangan. Impor adalah kegiatan memasukan barang dari satu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain, dalam melakukan kegiatan impor, importir harus mengurus perizinan impor, yaitu (susilo, 2013): 1. Izin dari Kementerian Perdagangan Calon importir harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdangan Republik Indonesia yang disebut dengan Angka Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor Terbatas. 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk Jika calon importir menginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk biasanya dilakukan oleh imprtir yang juga melakukan kegiatan ekspor, calon importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang berisi tentang beberapa keterangan yaitu: a. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM. b. Pengembalian Bea Masuk dan Pembayaran PPn dan PPnBM.


digilib.uns.ac.id

c. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM serta pembebasan Bea Masuk dan Penagguhan PPn dan PPnBM. 3. Izin khusus Jika barang-barang yang akan di impor ternyata bukan barang baru seperti mesin bekas makan dibutuhkan izin khusus. Selain mengurus izin importir juga harus mengurus pembayarannya, seperti yang kita ketahui dalam melakukan kegiatan ekspor impor biasanya menggunakan letter of credit (L/C), untuk menggunakan L/C kita harus melakukan pembukaan L/C terlebih dahulu di bank, dengan cara harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi importir. Importir harus menandatangani syarat-syarat umum pada Bank Umum Nasional untuk pembukaan L/C. Setelah

importir

melakukan

pengurusan

terhadap

pembayaran

selanjutnya importir harus menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum dengan pembukaan letter of credit dari Bank Umum untuk pembukaan kredit di luar Indonesia. Selain itu syarat dalam melakukan impor adalah importir harus mempunyai rekening giro pada Bank Umum Nasional dan Importir mempunyai kredit line yaitu sight documentary credit. Kemudian importir harus melakukan perizinan dalam melakukan kegiatan impornya, didalam kegiatan impor, importir akan menerima beberapa dokumen impor, yaitu: 1. Biil of Loading, merupakan dokumen yang dikelurkan oleh maskapai pelayaran bahwa maskapi pelayaran telah menerima barang dari eksportir untuk barang dikirim sampai ke pelabuhan negara tujuan.


digilib.uns.ac.id

2. Packing list, dokumen yang mejelaskan mengenai quantity, berat dan perincian barang yang lainnya. 3. Invoice, dokumen penagihan bagi importir dari eksportir. 4. Certificate of Origin, dokumen yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal atau biasa disebut dengan surat keterangan asal. 5. Certificate of Insurance, surat keterangan dari pihak ketiga yang berwenang atau produsen yang diperlukan untuk suatu kontrak penjualan dan penyerahan barang, yang membuktikan bahwa barang-barang tersebut telah diperiksa 6. Izin Khusus, izin khusus ini hanya diperlukan untuk impor barang-barang bekas. 7. Delivery order merupakan dokumen yang dikeluarkan dari pihak pelayaran sebagai dokumen pengapalan. 8. Certificate of Fumigation, merupakan sertifikat fumigasi, sertifikat fumigasi ini digunakan untuk impor yang termasuk golongan produk pertanian. 9. Physosanitary certificate, sertifikat ini merupakan sertifikat yang menjelaskan bagaimana kesehatan tumbuhan tersebut, dan sertifikat ini digunakan untuk impor produk pertanian. Dalam kegiatan perdangan impor menggunakan pajak impor, dimana tarif pajak impor Indonesia diatur berdasarkan UU No 7 Tahun 1994, pemerintah Indonesia menetapakan bahwa besaran tariff pajak maksimal yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan bea masuk adalah mulai 0 40%. Penerapan berdasarkan tariff yang berlaku berdasarkan ketentuan sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

1. Pembebasan atau keringanan bea masuk antara 0-5%, tarif ini diberlalukan pada bahan kebutuhan pokok eperti gula, beras, mesin-mesin, dan alat-alat pertahanan. 2. Tarif sedang antara 5-20%, tarif ini diberlakukan untuk bahan setengah jadi da barang-barang lain yang sebenrnya sudah tercukupi oleh produksi dalam negeri. 3. Tarif tinggi Di atas 20%, tarif ini diberlakukan bagi barang mewah dan barang lainnya yang sudah diproduksi di dalam negeri. Barang tersebut juga bukan merupakan bahan pokok.


digilib.uns.ac.id

Maskapai pelayaran importir

f. Shipment

e.Kontak maskapai pelayaran g. Terbitkan B/L

h. Negosiasi L/C

d.Mengadvis L/C

Importir

Bank koresponden

h.Shipping document. a. Sales Contract

c. Letter Of Credit i. shipping document l.kreditrekening

b.Aplikasui L/C Eksportir j. Dokumen L/C

Bank pembuka L/C

k. Debet rekining m.Inclairing B/L n. mengirim barang o. mengirim barang ke importir Gambar 2.1 Mekanisme Impor Sumber: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013.


digilib.uns.ac.id

Keterangan dari gambar diatas sebagai berikut: a. Adanya kontak antara importir dan eksportir, dalam kontak tersebut terjadi negosiasi, penawaran harga. b. Setalah adanya kontak antara importir dan eksportir terbit sales contract. c. Importir membuka letter of credit (L/C) di bank pembuka atau opening bank. d. Bank devisa mengkonfirmasi letter of credit (L/C) ke bank koresponden. e. Bank koresponden meneruskan L/C ke eksportir. f. Eksportir menghubungi maskapai pelayaran luar negeri untuk pengiriman barang. g. Terdapat proses di maskapai pelayaran. h. Perusahaan pelayaran luar negeri menerbitkan bill of loading (B/L) i. Eksportir menyerahkan shipping document berupa bill of loading (B/L), invoice, packing list kepada bank pembuka. j. Bank pembuka melakukan reimburse dokumen L/C ke importir. k. Importir debit rekening di bank pembuka. l. Bank pembuka melakukan kredit rekening ke bank koresponden. m. Importir melakukan inclaring barang ke maskapai pelayaran. n. Dilakukan pengiriman barang ke pelabuhan eksportir. o. Maskapai pelayaran eksportir mengirim barang ke maskapai pelayaran importir Setelah barang tiba dipelabuhan: a. Importir membuat PIB b. Importir ke bank devisa untuk menyelesaikan pembayaran.


digilib.uns.ac.id

c. Importir ke bea cukai untuk memproses costum clereance, dengan menyerahkan: 1) Bukti pembayaran. 2) Angka pengenal impor(API). 3) Nomor pokok wajib pajak(NPWP). 4) Surat Registrasi Pabean. 5) Pengajuan ekspor barang(PEB). 6) Surat setoran pajak pabean bea cukai dan pajak ekspor. 7) Invoice. 8) Packing List. 9) Bill Of Loading(B/L) 10) Polis asuransi. d. Bea cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. e. Importir menyerahkan B/L kepada agen. f. Perusahaan pelayaran didalam negeri. g. Importir menerima Delivery Order (DO) dari agen pelayaran. h. Importir dapat mengeluarkan barang dari gudang, dengan menyertakan : a. Delivery Order (DO). b. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

B. Kebijakan Impor Beras Beras merupakan kebutuhan pokok bagi warga negara Indonesia dan merupakan

bahan

pangan

warga

negara

Indonesia,sehingga

kegiatan

produksi,penggadaan,dan distribusi merupaka hal yang sangat penting untuk


digilib.uns.ac.id

diperhatikan, hal tersebut menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat secara umum. Pemerintah dalam melakukan impor beras juga membuat dasar hukum dimana dengan dasar

hukum tersebut

dapat

melindungi petani-petani

Indonesia,ada beberapa dasar hukum yang dibuat pemerintah dalam hal impor beras. Dasar hukum impor tersebut terdiri dari: 1. Inpres No.9 tahun 2002 tentang kebijakan perberasan, dalam peraturan disini dijelaskan mengenai beberapa hal tentang perberasan dimulai dari kualitas beras, harga jual dan harga beli bulog, kebijakan mengenai impr beras. 2. Kep. MPP No. 9/MPP/KEP/1/2004 tentang kualitas beras yang boleh di impor pemerintah Indonesia dan pihak swasta. 3. Kep. MPP No. 368/MPP/5/2004 menyatakan bahwa impor beras hanya untuk kestabilan harga dan untuk menaggulangi kerawanan pangan. 4. Surat Mendag No. 71/M/XII/2004 Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

357/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/I/ 2004 tentang Ketentuan Impor Beras. Dalam dasar hukum telah diberitahukan beberapa peraturan dalam impor beras, yaitu:


digilib.uns.ac.id

1. Impor beras hanya dapat dilakukan oleh impoter terdaftar dan importer produsen. 2. Impor dilakukan diluar musim panen raya. 3. Masa larangan impor bisa diperpanjangan atau diperpendek sesuai keterangan dari Menperindag. 4. Importasi beras hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari depperindag dam jumlah yang boleh diimpor ditentukan bersama dengan instasi atau asosiasi terkait. Di atas dijelaskan bahwa yang dapat melakukan impor beras adalah importer terdaftar, lalu apa saja persyaratan supaya dapat menjadi importer terdaftar, ada beberapa syarat yang harus dilakukan importer agar dapat menjadi importer terdaftar dan dapat melakukan impor beras, importer harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada direktur jenderal perdagangan luar negeri dan direktur impor departemen perdagangan dan dalam mengajukan surat tersebut importer harus melampirkan beberapa dokumen yaitu: 1. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Foto copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U). 5. Foto copy Nomor Importir Khusus Beras (NIK beras) 6. Foto copy pemberitahuan impor beras. 7. Nama dan alamat distributor/sub distributor yang melakukan kerja sama dalam melakukan kerjasama dan diketahui dinas provinsi setempat.


digilib.uns.ac.id

8. Bukti kepemilikan atau penguasaan gudang didaerah/wilayah yang mengalami kekurangan beras yaitu provinsi riau, Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Di atas telah dijelaskan persyaratan agar menjadi importer terdaftar, selanjutnya akan dijelaskan apa saja persyaratan untuk menjadi importer produsen, sama halnya seperti mengajukan importer terdaftar

yaitu

mengajukan permohonan tertulis kepada direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan direktur Impor Perdagangan dengan melampirkan: 1. Foto copy Surt Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan. 3.

Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.

Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen.

5. Foto copy Nomor Pengenal Importer Khusus Beras (NPIK). 6. Rekomendasi dari direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

C. Standar Mutu Pangan Dewasa ini globalisasi telah menjangkau berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibatnya persainganpun semakin ketat. Dunia bisnis sebagai salah satu bagiannya juga mengalami hal yang sama. Perusahaan-perusahaan yang dahulu bersaing hanya pada tingkat local atau regional, kini harus pula bersaing dengan perusahaan dari seluruh dunia. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan barang atau jasa berkualitas kelas dunia yang dapat bersaing dalam pasar global.


digilib.uns.ac.id

Demikian halnya perusahaan yang bergerak di bidang produksi pangan, apabila ingin memiliki keunggulan dalam skala global, maka perusahaan tersebut harus mampu melakukan setiap pekerjaan secara lebih baik dalam rangka menghasilkan produk pangan berkualitas. Akhir-akhir ini banyak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi tubuh, Produk pangan tersebut umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan, merupakan pangan yang tercemar bahan kimia atau mikroba, pangan yang sudah kadaluwarsa, pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi serta makanan impor yang tidak sesuai persyaratan. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan tampak dari penerapan good agricultural practice dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer, penerapan good handling practice dan good manufacturing practice serta hazard analysis critical control point yang masih jauh dari standar oleh produsen. Distributor pangan umumnya juga belum memahami good distribution practice. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi, bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan tercermin dari sedikitnya konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta komplain konsumen jika produk pangan yang dibeli tidak sesuai informasi yang tercantum pada label maupun iklan.


digilib.uns.ac.id

Pengetahuan dan kepedulian konsumen yang tinggi akan sangat mendukung usaha peningkatan pendidikan keamanan pangan bagi para produsen pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang mendukung pengembangan industri pangan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan

industri yang sesuai dengan permintaan konsumen. Teknologi

pangan diharapkan berperan dalam perancangan produk, pengawasan bahan baku,

pengolahan,

tindak

pengawetan

yang

diperlukan,

pengemasan,

penyimpanan, dan distribusi produk sampai ke konsumen. Industri pangan merupakan industri yang mengolah hasil pertanian sampai menjadi produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Hubeis, industri pangan sebagai bagian dari industri pertanian yang didasarkan pada wawasan agribisnis memiliki mata rantai yang melibatkan banyak pelaku, yaitu mulai dari produsen primer (pengangkutan) pengolah penyalur pengecer konsumen. Pada

masing-masing mata rantai tersebut

diperlukan adanya pengendalian mutu yang berorientasi ke standar jaminan mutu di tingkat produsen sampai konsumen, kecuali inspeksi pada tahap pengangkutan dalam menuju pencapaian pengelolaan kegiatan pengendalian mutu total pada aspek rancangan, produksi dan produktivitas serta pemasaran. Dengan kata lain permasalahan mutu bukan sekedar masalah pengendalian mutu atas barang dan jasa yang dihasilkan atau standar mutu barang , tetapi sudah bergerak ke arah penerapan dan penguasaan total quality management yang diatur dalam bentuk pengakuan ISO seri 9000 (sertifikat mutu internasional), yaitu ISO-9000 s.d. ISO-9004, dan yang terbaru yaitu ISO 22000.


digilib.uns.ac.id

Sertifikat sebagai senjata untuk menembus pasar internasional merupakan sebuah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Sertifikat yang diperlukan adalah yang diakui sebagai alat penjamin terhadap dapat diterimanya suatu produk atau jasa tersebut (Hubeis, 1997). Upaya ini sangat diperlukan karena Indonesia menghadapi persaingan yang makin ketat dengan negara-negara lain yang menghasilkan barang yang sama atau sejenis. Hazard analysis and critical control point (HACCP) adalah pedoman untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi pada semua proses produksi dari tahap produksi primer sampai ditangan konsumen. Dengan kata lain HACCP ini, di

Indonesia

bertujuan

untuk

menjamin

keamanan

pangan.

Dengan

diidentifikasinya semua tahapan produksi, sehingga bisa diminimalisasi kontaminasi bahaya. Bahaya disini bisa disebabkan oleh zat kimia, kontaminasi bakteri, atau zat asing. Penerapan dan pendokumentasian HACCP lebih sederhana dibandingkan ISO. Tapi HACCP punya tahapan tertentu. Sebelum penerapan HACCP, perusahaan harus sudah menjalankan GMP dengan baik. good manufacturing practice, cara berproduksi dengan baik. Good manufacturing practice merupakan panduan mendetail dan harus mencakup semua proses produksi, mulai dari ketertiban karyawan, pengendalian hama, fasilitas gudang, kelengkapan rancangan gedung, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Good manufacturing practice harus di terapkan untuk semua bagian termasuk processing area, logistik dan gudang, laboratorium, manufacturing area, maintenance, engineering, dan manajemen. Secara teknis dalam rangka


digilib.uns.ac.id

upaya mempertahankan kualitas produk pangan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Dokumentasi Sistem Mutu. Perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu tertulis (terdokumentasi), dengan pengertian hal ini akan menjamin produk-produknya sesuai dengan persyaratan tertentu. Sistem mutu tertulis ini membuat jaminan mutu bersifat lebih melembaga sebab dokumentasi ini dilakukan menyeluruh terhadap pedoman, prosedur dan instruksi kerja. b. Pengendalian Rancangan. Mutu produk sejak awal tergantung kepada rancangan produk tersebut. Tanpa merancang mutu kedalam suatu produk, akan sulit mencapai mutu tersebut selama produksi. Tujuan utama seorang perancang adalah menciptakan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara penuh yang dapat diproduksi pada tingkat harga yang bersaing. Dengan demikian, proses perancangan yang meliputi perencanaan, verifikasi, pengkajian ulang, perubahan dan dokumentasi menjadi sangat penting. c. Pengendalian Dokumen. Dalam penerapan sistem standar jaminan mutu, perusahaan dituntut untuk menyusun dan memelihara prosedur pengendalian semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem mutu. Tujuan pengendalian dokumen adalah untuk memastikan bahwa para pelaksana tugas sadar akan adanya dokumen-dokumen yang mengatur tugas mereka. Perusahaan harus menjamin seluruh dokumen tersedia pada titik-titik dimana mereka dibutuhkan.


digilib.uns.ac.id

d. Pengendalian Pembelian. Pembelian bahan hampir seluruhnya berdampak kepada mutu produk akhir sehingga harus dikendalikan dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan dan jasa yang diperoleh dari sumbersumber di luar perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan. e. Pengendalian Produk yang Dipasok Pembeli. Adakalanya

pembeli

produk

kita,

mensyaratkan

penggunaan

produknya untuk digunakan dalam rangka memenuhi persyaratan kontrak. Perusahaan

bertanggung

jawab

terhadap

pencegahan

kerusakan

pemeliharaan, penyimpangan, penanganan dan penggunaannya selama barang tersebut dalam tanggung jawabnya. f. ldentifikasi Produk dan Kemampuan Telusur. Identifikasi suatu produk dan prosedur penelusuran produk merupakan persyaratan penting sistem mutu untuk keperluan identifikasi produk dan mencegah tercampur selama proses, menjamin hanya bahan yang memenuhi syarat yang digunakan, membantu analisis kegagalan dan melakukan tindakan koreksi, memungkinkan penarikan produk cacat atau rusak dari pasar serta untuk memungkinkan penggunaan bahan yang tidak tahan lama. g. Pengendalian Proses. Pengendalian proses dalam sistem standar jaminan mutu mencakup seluruh faktor yang berdampak terhadap proses seperti parameter proses, peralatan, bahan, personil dan kondisi lingkungan proses.


digilib.uns.ac.id

h. Inspeksi dan Pengujian. Meskipun penekanan pengendalian mutu telah beralih pada kegiatankegiatan pencegahan dalam tahap sebelum produksi (perancangan, rekayasa proses dan pembelian) inspeksi dengan intensitas tertentu tidak dapat dihindari dalam sistem mutu. i. Inspeksi, Pengukuran dan Peralatan Uji. Pengukuran atau kegiatan pengujian bermanfaat jika hasil pengukuran dapat diandalkan. Untuk itu alat pengukur atau alat uji harus memenuhi kecermatan dan konsistensi jika dioperasikan pada kondisi yang biasa digunakan. j. lnspeksi dan Status Pengujian. Tujuan utama sistem mutu adalah untuk memastikan hanya produk yang memenuhi spesifikasi sesuai kesepakatan yang dikirim ke pelanggan. Sering dalam suatu pabrik yang besar, produk yang memenuhi spesifikasi, yang belum diperiksa dan yang tidak memenuhi spesifikasi berada pada tempat yang berdekatan sehingga mungkin bercampur. Dengan demikian status inspeksi suatu produk harus jelas yaitu: 1) Produk belum diperiksa 2) Produk sudah diperiksa dan diterima 3) Produk sudah diperiksa tetapi ditolak 4) Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Dalam sistem produksi harus dapat disingkirkan produk-produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai prosedur tertulis untuk mencegah terkirimnya produk-produk yang tidak sesuai


digilib.uns.ac.id

kepada konsumen. Jika produk yang tidak sesuai terdeteksi pada tahap produksi, prosedur yang ada harus tidak membiarkan produk tersebut diproses lebih lanjut. k. Tindakan Koreksi. Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar prosedur karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai sistem institusional untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali kepada standar. l. Penanganan, Penyimpanan, Pengemasan dan Pengiriman. Perusahaan terlibat dengan berbagai bahan dan produk, baik dalam bentuk bahan mentah, produk antara untuk di proses lagi maupun produk jadi sangat penting menjamin bahwa mutu dari semua bahan dan produk tersebut tidak terpengaruh oleh penyimpanan yang kondisinya kurang baik, penanganan yang tidak tepat, pengemasan yang tidak memadai dan prosedur pengiriman yang salah. m. Catatan-Catatan Mutu. Perusahaan harus menyusun dan memelihara prosedur untuk identifikasi pengumpulan. pembuatan indeks, pengarsipan, penyimpanan dan disposisi catatan mutu. Catatan mutu memberikan bukti obyektif bahwa mutu produk yang disyaratkan telah dicapai dan berbagai unsur sistem mutu telah dilaksanakan dengan efektif.


digilib.uns.ac.id

n. Audit Mutu Internal. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan suatu perusahaan untuk melembagakan suatu audit sistematis terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu, untuk mengetahui apakah prosedur dan instruksi memenuhi persyaratan standar. Perusahaan juga harus bisa mendemonstrasikan bahwa semua operasi dan kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur tertulis dan semua tujuan sistem mutu telah dicapai. o. Pelatihan dan Motivasi. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan kebutuhan pelatihan harus diidentifikasi dengan cermat dan menyiapkan prosedur untuk melaksanakan pelatihan semua personil yang kegiatannya berkaitan dengan mutu. Menurut

Undang-undang

Nomor

7

tahun

1996

tentang

pangan

mengintruksikan bahwa pemerintah betugas untuk menyelenggarakan pengaturan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada ketersediaan pangan. Masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta sebagai konsumen. Sebagai konsumen anggota masyarakat berhak memperoleh pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, termasuk aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangakau daya beli mereka. Pelaksanaan Undang-undang di

atas dilengkapi dengan Peraturan

Pemerintah No. 68 tahun 2002, tentang Ketahan Pangan. Disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut upaya mencapai kecekupan dan pemerataan dengan cara mengembangkan sitem produksi, sistem efisiensi usaha pangan. Mengingat dimensi pangan sangat luas, serta harus tetap dipertahankan ketersediaan dan


digilib.uns.ac.id

kecukupannya maka pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada impor bahan pangan. Setelah Indonesia berhasil sebagai negara swasembada pangan pada tahun 1984, dan berakhir pada tahun 1992, kemampuan itu merosot, hal ini antara lain alih fungsi lahan untuk pangan menjadi daerah atau kawasan pemukiman dan industri, termasuk jalan. Pengurangan lahan tidak diimbangi dengan pembukaan atau pengadaan lahan baru untuk produksi pangan. Kekurangan pangan juga disebabkan antara lain alat produksi yang tidak berkembang, termasuk teknologi produksi yang tidak berbasis pada budaya dan sumberdaya lokal, serta pertambahan penduduk yang relatif tinggi. Maka dari itu ada program untuk mencapai ketahanan pangan nasional secara mantap dan berkelanjutan, yaitu: a. Diversifikasi. Program ini ditujukan agar masyarakat tidak hanya tegantung pada satu jenis makanan pokok sehari-hari, seperti sekarang ini. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 215 juta jiwa diupayakan agar mengkonsumsi pangan lain selain beras, seperti sagu, polong-polongan, dan umbi-umbian. Percobaan pembuatan pangan non beras hendaknya dimulai dari sekarang. b. Ekstensifikasi. Perluasan areal untuk tanaman pangan diseluruh musantara, terutama di beberapa provinsi seperti Kalimantan, Jambi, Irian Jaya dan Sumatera Selatan masih terbuka lebar. Pembukaan daerah transmigrasi sangat memungkinkan, tetapi jangan menyebar kemiskinan dan kesengsaraan. Upayakan tanah yang layak huni dan untuk berusaha tani, dengan luas perkelurga sekitar 2 hektar.


digilib.uns.ac.id

c. Intensifikasi. Pada tanah yang subur dan berpengairan baik serta telah dipergunakan untuk menghasilkan pangan supaya ditingkatkan penggunaanya misalnya dari dua kali menjadi tiga kali tiap tahun, serta penggunaan senyawa kimia yang memadai. Intensifikasi akan dapat menaikkan produksi padi selama 5 tahun sebesar 10%. d. Perbaikan Industri Pasca Panen dan Pengolahan Pangan. Program ini diarahkan untuk, menekan kerusakan bahan baku pada setiap jenjang produksi, mengurangi kehilangan baik kuntitas mapun kualitas atau mutu pangan, perbaikan cara pengolahan bahan menjadi setengah jadi maupun bahan jadi, tugas pemerintah nantinya untuk memfasilitasi pengolahan bahan, utamanya non beras menjadi bahan pakan yang layak dan bergizi, serta tahan disimpan, dan mudah dalam transportasinya. Fasilitas ini terutama pada sentra produksi di pedesaan, dengan demikian akan menyerap banyak tenaga yang dapat mengurangi urbanisasi. e. Perbaikan Kelembagaan Pangan Kelompok tani serta koperasi yang ikut dalam pengadaan pangan, disamping Bulog dan Dolog perlu sering diberikan penyuluhan

yang

memadai. f. Mengurangi Pertambahan Penduduk yang Begitu Pesat. Saat ini pertambahan penduduk setiap tahun sekitar 1,35%. Bagi negara yang berpenduduk 215 juta jiwa pertambahan sebesar itu nilai absolutnya akan cukup besar. Program nasional akan Keluarga Berencana harus tetap digalakkan, terutama pada masyarakat kurang mampu.

Program ini


digilib.uns.ac.id

diharapkan mampu menekan pertambahan penduduk menjadi sekecil mungkin, kalau dapat 0,0%. Kemudian pemerintah Indonesia memiliki standar nasional beras Indonesia yaitu SNI 6128-2008, menetapkan ketentuan persyaratan mutu, penandaan dan pengemasan pada semua jenis beras yang beredar di pasar. Dalam standar ini beras diklasifikasikan dalam lima kelas mutu yaitu I, II, III, IV dan V. Syarat umum beras adalah: a. Bebas hama, penyakit. b. Bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya. c. Bebas dari campuran dedak dan bekatul. d. Bebas dari bahan kimia yang membahayakan konsumen. Sedangkan persyaratan khusus beras berdasarkan pada komponen mutu, yaitu kadar air, butir kepala, butir patah, butir menir, butir kuning, butir mengapur, benda asing dan butir gabah. Beras patah, yaitu butir beras yang mempunyai ukuran lebih besar dari 25% sampai dengan lebih kecil 75% bagian dari butir beras utuh.. Butir menir, yaitu butir beras yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 25% bagian butir beras utuh. Butir kapur, yaitu butir beras yang separuh bagian atau lebih berwarna putih seperti kapur dan bertekstur lunak yang disebabkan faktor fisiologis. Butir kuning, yaitu butir beras utuh, beras kepala, beras patah, dan menir yang berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Standar nasional beras Indonesia yaitu SNI 6128-2008 menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan mutu beras. Dalam menentukan mutu beras dilihat dari


digilib.uns.ac.id

beberapa komponen mutu yang terkandung, dilihat dari segi minimum sosoh, kadar air maximum,beras kepala,beras patah, beras menir dan beberapa komponen lain, yang membagi beras menjadi beberapa jenis dan beberapa tingkatan mutu, maka dari itu standar nasional beras Indonesia akan dijelaskan melalui tabel persyaratan mutu beras dibawah ini: Tabel 2.2 Persyaratan Mutu Beras Indonesia Menurut SNI 6128:2008 Komponen Satuan Mutu I Mutu Derajat sosoh % 100 (Minimum) Kadar air % 14 (Maksimum) Beras kepala % 95 (Minimum) Beras patah % 5 (maksimum) Butir menir % 0 (maksimum) Beras merah % 0 (maksimum) Beras kuning % 0 (maksimum) Beras kapur % 0 (maksimum) Beras asing % 0 (maksimum) Butir gabah Butir/100g 0 (maksimum) Sumber: pustaka litbang deptan, 2010.

Mutu II 100

Mutu III

Mutu IV

95

95

Mutu V 85

14

14

14

15

89

78

73

60

10

20

25

35

1

2

2

5

1

2

3

3

1

2

3

5

1

2

3

5

0,01

0,02

0,05

0,20

1

1

2

3

BAB II. Tinjauan Pustaka. negara lainnya. Misalnya, dalam hal kepemilikan sumber daya alam, dan iklim,

Recommend Documents