BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian diatas lebih dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. 2.1
Landasan Teori
2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 2.1.1.1 Kompetensi Menurut Moeheriono (2009:4) mendefinisikan kompetensi : “Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seoseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”. Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu. 1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan
15
16
tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan
yang
cukup
meningkatkan
efesiensi
perusahaan.
Keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude) merupakan faktor yang menentukan penilaian terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan tingkat kinerja pada suatu perusahaan. 2. Keterampilan (skill)
merupakan suatu upaya untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai. 3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan peruahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (visible) dan relative berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia.
17
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efesien untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 2.1.1.2 Sumber Daya Manusia Memiliki Sumber Daya Manusia adalah keharusan bagi perusahaan. Mengelola SDM berdasarkan kompetensi diyakini bias lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian kompensasi (Gumilar,2013). Menurut Nawawi (2007: 287) ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riel) secata fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
18
Menurut Susilo (2003:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Namun pelaksanaan kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, ada dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia yaitu : a. Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setoap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas SDM ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (knowledge). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar. b. Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang organisasi mereka.
bervariasi diluar
19
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap unit satuan kerja perangkat daerah(SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yangditetapkan pemerintah(Warisno,2008). 1. Pendidikan Formal Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan suber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan. Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan,
20
maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas. Dengan tingkat
pendidikan
yang
memadai
seseorang
lebih
mudah
melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan
ditekankan
pada
peningkatan
pengetahuan
untuk
melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaaan yang spesifik pada saat ini. Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai diantaranya : 1. Meningkatkan produktivitas kerja 2. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai 3. Meningkatkan efesiensi tenaga dan waktu 4. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai 5. Meningkatkan pelayanan yang baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan atau organisasi
21
6. Menjaga moral pegawai yang baik 7. Meningkatkan karier pegawai Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. 3. Pengalaman Kerja Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi (Siagian,2002). Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih.
22
Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. 2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang
membantu
manusia
dalam
membuat,
mengubah,
menyimpan,
mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi (Williams dan Sawyer 2007:4). Menurut (Soetrisno dan Brisma, 2009:144) pengertian teknologi informasi sebagai berikut : “Teknologi informasi adalah : “perolehan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat electronics berdasarkan kombinasi antara perhitungan (computing) dan komunikasi jarak jauh (telecommunications).” Berdasarkam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengartikan teknologi informasi sebagai berikut: “Teknologi informasi adalah suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.” Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi meliputi perangkat komputer (mainframe, mini, micro), piranti lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan
23
teknologi yang membantu dalam pemrosesan dan penyimpanan informasi, dan sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi.
Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer
(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Kadir 2005:2). Selanjutnya, Kadir (2005:5) mengelompokkan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (input), teknologi keluaran (output), teknologi perangkat lunak (software), teknologi penyimpan (storage), teknologi telekomunikasi (telecommunication) dan teknologi mesin pemroses (proses). Teknologi informasi meliputi computer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkonson et al.,2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam
24
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa : “Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik.” Pemerintah perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik menjadikan organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. para pengguna teknologi informasi berharap departemen sistem informasi membantu mereka dalam berbagai hal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya pemilihan hardware dan
software,
instalasi
sistem,
pemecahan
masalah,
sambungan
jaringan,
pengembangan sistem dan pelatihan. Perluasan tanggungjawab ini terlihat pada berbagai betuk fasilitas seperti pusat informasi dan bantuan. Suatu departemen sistem informasi yang sukses harus mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna
25
jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukannya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain departemen sistem informasi haruslah efektif bagi organisasi yang terlihat dari kepuasan para pengguna sistem informasi. 2.1.3 Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian intern adalah : “Pengendalaiam intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. “ Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah : “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : 1. Effectiveness and efficiency og operations 2. Reliabilty of financial reporting 3. Compliance with applicable laws and regulations.” Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations (Petrovits et al., 2011). Menurut
(Mahmudi,2007)
komponen
penting
pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut : 1. Sistem dan prosedur akuntansi.
yang
terkait
dengan
26
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu. 2. Otorisasi. Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggungjawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintahan. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Jika tidak ada otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau jika ada otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau jika ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau illegal. 3. Formulir, dokumen, dan catatan. Setiap transaksi yang terjadi di pemerintahan harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. 4. Pemisahan tugas. Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hinggga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja dan harus
27
dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Pemisahan tugas secara tegas harus dipisahkan dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi. 2.1.4 Komitmen Organisasi Organisasi pada suatu instansi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang terdiri dari beberapa anggota yang mempunyai persepsi bersama tentang kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut ( Eddy,2011:292) menyatakan komitmen organisasi merupakan : 1. “Keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok 2. Kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi 3. Suatu keyakinan dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi”. Menurut (Ikhsan dan Ishak ,2008:35) mengemukakan bahwa: Komitmen
organisasi
terbangun
apabila
masing-masing
individu
mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain : 1. Identifikasi (identification), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. 2. Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam satu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
28
3. Loyalitas (loyality), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhlas dan Ishak, 2008). Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan keinginan dirinya dalam organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian organisasi (Newstroom,1989). Pada konteks pemerintahan, aparat yang miliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relative lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nourin dan Parker, 1996; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. Dalam kaitannya dengan komitmen organisasi menurut (Eddy,2011:292) ada tiga komponen berbeda dalam mengidentifikasikan komitmen. Ketiga komponen itu adalah : 1. “Affective commitment 2. Continuance commitment 3. Normative commitment”.
29
Affective commitment dapat didefinisikan sebagai tingkat keterikatan secara psikologis dengan organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. Komitmen ini muncul karena adanya dorongan kenyamanan, keamanan, dan manfaat ini yang dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak diperoleh dari tempat yang lain. Continuance commitment yaitu keterkaitan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya yang ditanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Anggota akan cenderung memilih memilih daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi. Normative commitment yaitu keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Kewajiban moral adalah sesuatu yang dapat mendorong anggota untuk tetap berada dalam organisasi. 2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi
keuangan
dalam
satu
tahun
buku
yang
bersangkutan
(Baridwan,2005). Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan
30
implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi laporan keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan
timeliness
informasi
laporan keuangan
merupakan wujud
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak (Rosalin,2011). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari : a. Pemerintah pusat, b. Pemerintah daerah, c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.
31
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya–upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas
pelaporan
dalam
periode
pelaporan
sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
32
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut mananggung beban pengeluaran tersebut. .
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
33
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keungan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 2.1.5.1 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut: a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
34
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 3. Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:
35
1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; 2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; 3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; 4. Mengenai
penurunan
ekuitas
(bila
defisit
operasional),
dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang
36
dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 5. Neraca Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. 6. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode kuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktiviatas operasi, investasi dan non-anggaran. 7. Catatan Atas Laporan Keuangan Disajikan secara sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh enitas pelaporan dan infromasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar
37
2.1.5.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur – unsur berikut : a. Manfaat umpan baik (feedback value). Informasi memungkinkan penguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.
Informasi
yang
38
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut : a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifiksi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang memuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keungan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
39
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 2.1.6 Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keandalan merupakan salah satu dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, dengan penjelasannya adalah: Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut : 1. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 2. Dapat diverifiksi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian jujur berarti bahwa ada kesesuaian antara pengukuran dengan aktivitas ekonomi atau unsur akuntansi yang diukur. Dapat diverifikasi melibatkan konsensus. Akuntan mencari dasar pengukuran laporan keuangan yang dapat
40
diverifikasi oleh akuntan lain yang terlatih dengan menggunakan metode pengukuran yang sama(Akuntansi Keuangan, 2007). Netralitas merupakan konsep yang serupa dengan konsep yang berkaitan dengan “kejujuran”. Apabila laporan keuangan bertujuan untuk memuaskan sebagian besar kelompok pemakainya, maka informasi yang disajikan tidak boleh berpihak terhadap kepentingan suatu kelompok dari pemakainya dan mengorbankan kelompok lain. Netralitas juga mencerminkan bahwa pembentukan standar akuntansi tidak boleh dipengaruhi oleh dampak potensial dari peraturan baru terhadap perusahaan atau industry tertentu. Pada praktiknya, netralitas merupakan suatu hal yang sulit dicapai karena perusahaan yang mungkin dirugikan oleh adanya peraturan baru akan melakukan
lobi-lobi
untuk
melawan
standar
yang
diajukan
(Akuntansi
Keuangan,2007). 2.1.7 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
mendefinisikan : “BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas”. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa :
41
1. BLUD merupakan perangkat daerah, yang artinya aset yang dimiliki oleh BLUD merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; 2. BLUD merupakan perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran); 3. BLUD memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan 4. Kegiatan BLUD didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas yang berarti bahwa BLUD diterapkan dalam rangka mencapai efesiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menyebutkan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahterahan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan.
42
2.1.7.1 Profil Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung RS Jiwa Bandar Lampung adalah rumah sakit negeri kelas B. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2356/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Kedudukan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional Direktur Utama Rumah Sakit dibina oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Komponen kesehatan jiwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 135/Menkes/SK/IV/78, disebutkan pelayanan Kesehatan Jiwa mencakup komponen pelayanan medik psikiatrik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit-unit rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan rawat rehabilitasi, disamping itu juga diperhatikan adanya gangguan fisik pada pasien jiwa. Rumah Sakit Jiwa sebagai pusat pelayanan kesehatan jiwa dalam melaksanakan upaya-upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan keswa masyarakat dan melaksanakan sistem rujukan. Dalam proses organo-psikososial kegiatannya menjangkau masuk ke dalam masyarakat. Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang Kesehatan Jiwa dan untuk menyelenggarakan tugas itu rumah sakit jiwa memiliki fungsi: 1. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa pencegahan (preventif) 2.
Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa pemulihan (kuratif)
43
3. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi 4.
Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat
5. Melaksanakan sistem rujukan (sistem referal) Disamping itu Rumah Sakit Jiwa juga dipergunakan untuk tempat pendidikan kesehatan jiwa, semua rumah sakit jiwa menjalankan extramural, kecuali rumah sakit Jiwa Kelas C. Klasifikasi RS Jiwa didasarkan pada taraf kemampuan pelayanan yang tercermin dalam struktur organisasi, khususnya unit pelayanan fungsional yang ada dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Rumah Sakit Jiwa Kelas A memiliki (Sub) spesialisasi luas dengan 7 unit (UPF) dan 4 instalasi serta tempat diklat, dipimpin oleh Direktur ditambah 1 hingga 2 orang wakil direktur yang menyadiakan pelayanan intramural dan ekstramural. 2. Rumah Sakit Jiwa Kelas B belum memiliki (Sub) spesialisasi yang luas dengan 4 unit (UPF) dan 4 instalasi, dipimpin oleh seorang Direktur yang memberikan pelayanan intramural dan ekstramural. 3. Rumah Sakit Jiwa Kelas C tidak memiliki (Sub) spesialisasi yang luas dengan 2 unit (UPF) dan 1 instalasi, dipimpin oleh seorang Direktur yang hanya memberikan pelayanan ekstramural. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 status tipe RSJD terbagi menjadi dua tipe yaitu, rumah sakit khusus daerah kelas A
44
dan rumah sakit khusus daerah kelas B. Selanjutnya secara rinci (Pasal 9 PP. Nomor 41 Tahun 2007) disebutkan : 1. Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. 2. Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas: rumah sakit umum daerah kelas A;rumah sakit umum daerah kelas B; dan rumah sakit umum daerah kelas C. 3. Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:rumah sakit khusus daerah kelas A; dan rumah sakit khusus daerah kelas B. 4. Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Upaya kesehatan yang dimaksud terdiri atas preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. Upaya kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggt-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksessibitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa secara keseluruhan. Disamping itu Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa bcrbasis masyarakat sebagai bagian dari
45
upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempennudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa di daerah merupakan tugas beberapa instansi Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota yang saling terintegrasi antara lain Rumah Sakit Jiwa Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Sosial. Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan satu-satunya Rumah Sakit Jiwa yang ada di Provinsi Lampung, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mengemban amanat tersebut. Berbagai upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam mendukung Program Pemerintah dibidang kesehatan misi ketiga Gubemur Lampung, yaitu "Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Penguasaan IPTEK, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial" dengan Visi yang ingin dicapai yaitu Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Larnpung yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dibidang kesehatan jiwa pcncegahan, pemulihan dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki fungsi melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan; usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan; usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi; usaha pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; sistim rujukan (sistem referal); pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan administratif.
46
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang merupakan program pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Larnpung Tahun sebagai program pembangunan tahunan, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai selah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014. Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan Jiwa yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu yang bersifat indikatif dan memuat programprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk kurun waktu tahun 2010-2014 yang dipergunakan sebagai
47
pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran RSJD Provinsi Lampung dan evaluasi kinerja RSJD Provinsi Lampung Trend yang diminati oleh masyarakat saat itu dan potensial untuk dikembangkan di RSJD Provinsi Lampung antara lain adalah pelayanan jiwa geriatrik, intensif health care, tumbuh kembang anak-remaja, gigi, psikologi, pemeriksaan Tenaga Kerja Indonesia dan narkaba. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Bisnis RSJD Provinsi Lampung adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara; b.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara;
c.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
48
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Dengan ditetapkannya R&JD Provinsi Lampung sebagai SKPD yang menerapkan PPK BLUD maka Rumah Sakit menjadi SKPD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan organisasi yang pada akhirnya mampu menjadi Rumah Sakit yang memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mewujudkan visi RSJD sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa yang unggul dan berkeadilan.
49
2.2
Penelitian Terdahulu Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini : Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No 1.
2.
Penelitian Judul Penelitian Terdahulu Indriasari dan Pengaruh Nahartyo (2008) kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota palembang dan kabupaten ogan ilir).
Variabel
Hasil Penelitian
Variabel bebas : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi Variabel terikat : Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Aritonang dan Faktor –faktor Syarif (2009) Yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
Variabel bebas : Komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat
Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005,
50
3.
Rosalin (2011)
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang).
pendukung Variabel terikat : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
sedangkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
Variabel bebas : Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi. Variabel terikat : Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness pelaporan keuangan.
51
4.
2.3
Winidyaningrum Analisis faktor dan Rahmawati –faktor yang (2012) mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan di pemerintah pada enam kabupaten di Jawa Tengah.
Variabel bebas : Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi Variabel terikat : Keandalan dan timeliness pelaporan keuangan
Sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi timeliness pelaporan keuangan pemerintah.
Kerangka Pemikiran
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Menurut Susilo (2003:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Namun pelaksanaan kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM).
52
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yangditetapkan pemerintah(Warisno,2008). Hal tersebut didukung oleh penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah. 2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi.
Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer
(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Kadir 2005:2). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam
53
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan
dan
memanfaatkan
kemajuan
teknologi
informasi
untuk
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi. Teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna. Pemanfaatan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan. 2.3.3 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan : “Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap perundang-undangan.
54
Hal tersebut didukung oleh penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan. 2.3.4
Pengaruh
Komitmen
Organisasi
terhadap
Keandalan
Pelaporan
Keuangan Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhlas dan Ishak, 2008). Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan keinginan dirinya dalam organisasi dan bersedia untuk melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian organisasi (Newstroom,1989). Pada konteks pemerintahan, aparat yang miliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relative lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nourin dan Parker, 1996; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. Hal tersebut didukung oleh penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
55
2005 pada pemerintahan memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan lapooran keuangan pemerintah.
56
Kompensi Sumber Daya Manusia Sumber
Dimensi : 1. Keterampilan (skill) 2. Pengetahuan (knowledge) 3. Sikap (attitude)
Daya Manusia (Hutapea dan Thoha, 2008)
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dimensi : 1. Teknologi Masukan (Input) 2. Teknologi Keluaran (Output) 3. Teknologi Perangkat Lunak (Software) 4. Teknologi Penyimpan (Storage) 5. Teknologi Telekomunikasi (Telecommunication) 6. Teknologi Mesin Pemroses (Process)
Keandalan Pelaporan Keuangan 1.Andal
(Kadir, 2005)
Pengendalian Intern
Dimensi : 1. 2. 3. 4.
Sistem dan prosedur akuntansi Otorisasi Formulir, dokumen, dan catatan Pemisahan tugas
(Mahmudi, 2007; dalam Indrisari dan Nahartyo, 2008)
Komitmen
Dimensi :
Organisasi
1. Affective Commitment 2. Continuance Commitment 3. Normative Commitmen (Allen dan Meyer; dalam Eddy, 2011)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
57
2.4
Hipotesis Penelitian Berdasarkan pembahasan teoritik dan kerangka pemikiran, maka hipotesis
penelitian yag dirumuskan adalah sebagai berikut : H1 :
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
H2 :
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
H3 :
Pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
H4 :
Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
