BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori 2.1.1 Pengertian Pengaruh Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.
2.1.2 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (2002:427) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Adapun menurut Suharsimi (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah
bagaimana
seseorang
mempertahankan,
membedakan,
menduga
(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Setiap organisasi atau entitas memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatannya, salah satunya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan. Di pemerintah terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang patut dipahami dan dilaksanakan oleh setiap entitas pemerintahan.
11
12
2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintahan ini dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang mana kerangka konseptual ini merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual. Dari keterangan tersebut bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan perlu dipahami oleh semua pegawai yang berhubungan dengan keuangan terutama dengan laporan keuangan pemerintahan karena dapat membantu dalam penyusunan atau pembuatan laporan keuangan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.
13
2.1.2.2 Komponen Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa pernyataan-pernyataan yang diantaranya yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 : Laporan Arus Kas PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 : Akuntasi Persediaan PSAP 06 : Akuntansi Investasi PSAP 07 : Akuntani Asset Tetap PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntasi, dan Peristiwa Luar Biasa k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi Berikut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai isi pernyataan-pernyataan standar akuntansi pemerintahan: 1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan a. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka
14
penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. b. Komponen Laporan Keuangan Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Identifikasi Laporan Keuangan Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi
15
lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini. d. Periode Pelaporan Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut: 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas a. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 2) cakupan entitas pelaporan;
16
3) periode yang dicakup; 4) mata uang pelaporan; dan 5) satuan angka yang digunakan. b. Periode Pelaporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut: 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan
17
harus dapat membantu pembancanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. 5. PSAP 05 tentang Akuntasi Persediaan Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. a. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; 6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntasi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
18
a. Klasifikasi Investasi Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. b. Pengakuan Investasi Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. c. Metode Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 1) Metode biaya: Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
19
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 2) Metode ekuitas Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah harga perolehan. 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas / dijual dalam jangka waktu dekat. 7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap a. Klasifikasi Akuntansi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 1) Tanah; 2) Peralatan dan Mesin; 3) Gedung dan Bangunan; 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Aset Tetap Lainnya; dan 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
20
b. Pengakuan Akuntansi Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. c. Pengukuran Akuntansi Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan a. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika: 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
21
3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. b. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan 3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. c. Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu
entitas
harus
mengungkapkan
informasi
mengenai
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4) Uang muka kerja yang diberikan; 5) Retensi. 9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban a. Klasifikasi Kewajiban Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang
mencakup
jumlah-jumlah
yang
diharapkan
akan
22
diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. b. Pengakuan Kewajiban Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban
yang diakui
jika
besar
kemungkinan
bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat
23
ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. c. Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntasi, dan Peristiwa Luar Biasa a. Koreksi Kesalahan Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
24
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. c. Peristiwa Luar Biasa Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. 5) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam
25
rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
2.1.2.3 Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyusun dan mengeluarkan suatu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang selanjutnya disebut dengan PP No. 24, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP, tertanggal 13 Juni 2005. Pada tahun 2010 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyusun dan mengeluarkan kembali standar akuntansi pemerintahan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
26
71 Tahun 2010 yang akan diterapkan 5 (lima) tahun setelah undang-undang tersebut disahkan atau awal tahun 2015. Tabel 2.1 Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005
Nomor 71 Tahun 2010
Peranan Laporan
Pelaporan diperlukan untuk
Pelaporan diperlukan untuk
Keuangan
kepentingan:
kepentingan:
- Akuntabilitas;
- Akuntabilitas;
- Manajemen;
- Manajemen;
- Transparansi; dan
- Transparansi; dan
- Keseimbangan antar
- Keseimbangan antar
generasi
generasi
(Par 22)
- Evaluasi Kinerja (Par 25)
Komponen
Laporan Keuangan Pokok:
Laporan Keuangan Pokok:
Laporan Keuangan
1. Laporan Realisasi
1. Laporan Realisasi
Keterangan
Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Catatan atas Laporan Keuangan (Par 25) Laporan yang Bersifat Optional - Laporan Kinerja Keuangan (LKK) - Laporan Perubahan
Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Lap Perubahan Ekuitas (LPE)
27
Keterangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005
Nomor 71 Tahun 2010
Ekuitas (LPE) (par 26)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (Par 28)
Basis Akuntansi
Basis kas untuk pengakuan
Basis akrual untuk
pendapatan, belanja dan
pengakuan pendapatan-LO,
pembiayaan dalam LRA
beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42)
Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban,
Dalam hal anggaran
dan ekuitas dalam Neraca
disusun dan dilaksanakan
(Par 39)
berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44)
28
Keterangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005
Nomor 71 Tahun 2010
Unsur Laporan
a. LRA
Laporan Pelaksanaan
Keuangan
- Pendapatan
Anggaran
- Belanja
a. LRA
- Transfer
- Pendapatan-LRA
- Pembiayaan
- Belanja - Transfer
b. Neraca
- Pembiayaan
-
- Aset
b. Laporan Perubahan SAL
-
- Kewajiban
-
- Ekuitas Dana (Ekuitas
Laporan Finansial
dana lancar, investasi dan
a. Neraca
dana cadangan)
- Aset
(Par 57-77)
- Kewajiban - Ekuitas
c. Lap. Perubahan Ekuitas
(Par 60-83)
(LPE)
b. Laporan Operasional
Kenaikan & penurunan
(LO)
ekuitas tahun pelaporan
- Pendapatan-LO
dibandingkan tahun
- Beban
sebelumnya - bersifat
- Transfer
OPTIONAL
- Pos Luar Biasa c. Lap. Perubahan Ekuitas
d. Laporan Arus Kas
(LPE)
- Penerimaan Kas
Kenaikan & penurunan
- Pengeluaran Kas
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun
e. Catatan Atas Lap Keu
sebelumnya d. Laporan Arus Kas - Penerimaan Kas
29
Keterangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005
Nomor 71 Tahun 2010 - Pengeluaran Kas e. Catatan Atas Lap Keu
Pengakuan Unsur
Pengakuan Pendapatan (Par
Pengakuan Pendapatan
Laporan Keuangan
88)
(Par 95)
Pendapatan menurut basis Pendapatan-LO diakui pada akrual diakui pada saat
saat timbulnya hak atas
timbulnya hak atas
pendapatan tersebut atau
pendapatan tersebut atau
ada aliran masuk sumber
ada aliran masuk sumber
daya ekonomi.
daya ekonomi. Pendapatan menurut basis Pendapatan-LRA diakui kas diakui pada saat kas
pada saat kas diterima di
diterima di Rek. Kas Umum Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
Negara/Daerah atau oleh
entitas pelaporan.
entitas pelaporan
Pengakuan Belanja (Par 89)
Pengakuan Belanja &
Belanja menurut basis akrual diakui pada saat
Beban (Par 96-97)
timbulnya kewajiban atau Beban diakui pada saat pada saat diperoleh
timbulnya kewajiban,
manfaat.
terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan
Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya
manfaat ekonomi atau potensi jasa.
pengeluaran dari Rekening Belanja diakui berdasarkan Kas Umum Negara/Daerah
terjadinya pengeluaran dari
atau entitas pelaporan
Rekening Kas Umum
30
Keterangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005
Nomor 71 Tahun 2010 Negara/Daerah atau entitas pelaporan
Pengukuran Unsur Menggunakan nilai Laporan Keuangan
Menggunakan nilai
perolehan historis.
Aset dicatat sebesar
perolehan historis. Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara
pengeluaran/ penggunaan
kas atau sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi atau
dari imbalan yang diberikan sebesar nilai wajar dari untuk memperoleh aset
imbalan yang diberikan
tersebut
untuk memperoleh aset tersebut
Kewajiban dicatat sebesar Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal
nilai wajar sumber daya
(Par 90)
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. (Par 98)
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
2.1.3 Latar Belakang Pendidikan Manusia sebagai Sumber Daya Manusia keberadaannya sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia menunjang organisasi melalui karya, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap organisasi. Menurut Matindas, (2002: 89) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai
31
kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan, maka lebih efektif dalam penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni pegawai yang dimiliki berlatar belakang pendidikan akuntansi. Suatu organisasi atau entitas perlu memperhatikan latar belakang dari semua pegawai yang bekerja untuk organisasi atau intansi tersebut terutama latar belakang pendidikannya. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006) “Jumlah SDM Aparatur yang berlatar belakang akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan baik di pusat maupun di daerah, jumlahnya sangat terbatas”. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakakuratan proses pencatatan, keterbatasan dalam penyajian laporan, dan penerapan sistem akuntansi yang benar. Menurut Nasution (2007) dalam Antara (2007) “Kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan masih terbatas karena sebagian besar sumber daya manusia saat ini masih memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi”.
2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Pendidikan sacara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka
melakukan
apa
yang
diharapkan
oleh
pelaku
pendidikan
32
(Notoatmodjo,2003). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang, dll. Usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan. Adapun menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 dinyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya) untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Secara khusus pendidikan dilakukan oleh pelaksana pendidikan yaitu pendidik (guru, pamong belajar, tutor, pelatih, instruktur) terhadap peserta didik (siswa, warga belajar, peserta pelatihan) untuk menyiapkan para peserta didik supaya lebih mampu berperan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan kehidupan di masa depan.
2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pada saat ini di Indonesia, pemerintah mewajibkan semua warga negara belajar 9 (sembilan) tahun bahkan lebih baik lagi jika lebih
33
dari sembilan tahun. Hal ini dikarenakan pendidikan sangat penting untuk semua orang dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Menurut Notoatmodjo (2003), tujuan pendidikan antara lain: a. Menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat, dan konsep-konsep. b. Mengubah sikap dan persepsi. c. Menanamkan tingkah laku / kebiasaan yang baru.
2.1.3.3 Jalur Pendidikan Pendidikan ini diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan terdiri dari: a. Jalur Pendidikan Formal Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 1) Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
34
2) Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 3) Pendidikan Tinggi Pendidikan
tinggi
merupakan
jenjang
pendidikan
setelah
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,
sarjana,
magister,
spesialis,
dan
doktor
yang
diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. b. Jalur Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
35
pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
2.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Penyusunan laporan keuangan pemerintahan di Indonesia ini masih dalam masa transisi. Dalam artikel yang ditulis oleh seorang auditor yang bernama Ardeno Kurniawan (2013), penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu.
2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Suatu entitas atau organisasi pasti melaksanakan pencatatan atas transaksi atau aktivitasnya yang menghasilkan laporan keuangan dengan tujuan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari
36
posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
dalam
ketentuan
umumnya
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur
37
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2.1.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
38
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok seperti di atas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2.1.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
39
memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi: a. b. c. d.
Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami
Berikut penjelasan terinci dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
40
3. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
41
2. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d. Dapat Dipahami
42
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.4.5 Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing maupun PPKD. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sehingga
43
tiap-tiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan PPKD harus mampu menjalankan sistem keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sekurangkurangnya prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sehingga setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan PPKD mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yakni laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar berdasar peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam hal ini SKPD dan PPKD dapat diukur dengan ketepan waktu pelaporan yakni 2 (dua) bulan setelah berakhirnya anggaran (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).
2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan sebagai berikut : Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Nama & Judul No Tahun Penelitian Penelitian 1 Yohanes Pengaruh
Hasil Penelitian
Persamaan Penelitian
Perbedaan Penelitian
Pemahaman
Variabel
X2 terhadap Y
Enho
Pemahaman
SAP (X1),
yang diteliti
: Variabel
(2008)
Standar
Pendidikan
sama yaitu :
Pendidikan
Akuntansi
dan Pelatihan
Standar
dan Pelatihan
Pemerintahan,
(X2) tidak
Akuntansi
terhadap
44
No
Nama & Tahun Penelitian
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Persamaan Penelitian
Perbedaan Penelitian
Pendidikan dan
mempunyai
Pemerintahan
Penyusunan
Pelatihan, serta
pengaruh yang
, Latar
Laporan
Latar Belakang
signifikan serta Belakang
Keuangan
Pendidikan
memiliki
Pemerintah
terhadap
hubungan yang dan
Daerah; Objek
Penyusunan
negatif
Penyusunan
Penelitian
Laporan
terhadap
Laporan
Keuangan
penyusunan
Keuangan
Pemerintah
laporan
Pemerintah
Daerah
keuangan
Daerah
Pendidikan
daerah. Sedangkan latar belakang pendidikan (X3), mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah 2
Junita
Pengaruh
Pemahaman
Variabel
X2.2 dan X3
45
Nama & Judul No Tahun Penelitian Penelitian Putri Pemahaman (2009)
Hasil Penelitian SAP (X1) dan
Persamaan Penelitian yang diteliti
Perbedaan Penelitian terhadap Y,
Standar
Latar Belakang sama yaitu :
yaitu :
Akuntansi
Pendidikan
Standar
Pendidikan
Pemerintahan,
(X2.1) tidak
Akuntansi
dan Pelatihan
Pendidikan, dan
mempunyai
Pemerintahan
terhadap
Pelatihan
pengaruh yang
, Latar
Penyusunan
terhadap
signifikan serta Belakang
Laporan
Penyusunan
memiliki
Keuangan
Laporan
hubungan yang dan
Daerah; objek
Keuangan
negatif
Penyusunan
penelitian
Daerah
terhadap
Laporan
berbeda
penyusunan
Keuangan
laporan
Pemerintah
keuangan
Daerah
daerah. Sedangkan Strata Pendidikan (X2.2) dan Pelatihan (X3) mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Pendidikan
46
No
Nama & Tahun Penelitian
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Persamaan Penelitian
Perbedaan Penelitian
penyusunan laporan keuangan daerah. 3
Eka
Pengaruh
Pemahaman
Variabel
Variabel
Danovi R
Pemahaman atas
atas Penerapan
yang diteliti
independennya
(2012)
Penerapan
Standar
sama yaitu :
ditambah
Standar
Akuntansi
pengaruh
variabel Latar
Akuntansi
Pemerintahan
pemahaman
Belakang
Pemerintahan
berpengaruh
Standar
Pendidikan
Terhadap
positif
Akuntansi
dan variabel
Kualitas
terhadap
Pemerintahan
dependennya
Laporan
Kualitas
Penyusunan
Keuangan
Laporan
Laporan
Pemerintah
Keuangan
Keuangan
Daerah
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Daerah
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. Variable independen atau faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan
47
keuangan daerah, yaitu pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) dan latar belakang pendidikan. Sedangkan variable dependen atau variable yang dipengaruhi oleh variable lainnya, yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan perlu dipahami karena dapat mempengaruhi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan masih terbatas karena sebagian besar sumber daya manusia saat ini masih memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi (Nasution dalam Antara,2007). Hal ini sangat mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah (Ardeno,2013). Berdasarkan kajian, telaah pustaka, dan hasil penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut:
48
SAP (PP No. 24 Tahun 2005)
Latar Belakang Pendidikan
(X1)
(X2)
Indikator : 1. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 3. PSAP 03 : Laporan Arus Kas 4. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan 5. PSAP 05 : Akuntasi Persediaan 6. PSAP 06 : Akuntansi Investasi 7. PSAP 07 : Akuntani Asset Tetap 8. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 9. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban 10. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntasi, hh dan Peristiwa Luar Biasa 11. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi
Indikator: 1. Pendidikan Formal 2. Pendidikan Nonformal
Penyusunan Laporan Keuangan (Y) Indikator: 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian
49
2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis
penelitian
berdasarkan
kerangka
pemikiran
dapat
dikemukakan sebagai berikut : Ha : 1. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 2.
Terdapat pengaruh signifikan dari variabel latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
3.
Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
H0 : 1. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 2.
Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan latar belakang pendidikan perangkat SKPD terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
