BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Manusia
dalam
hidupnya
menghadapi
ketidakpastian,
baik
itu
ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini disebut dengan resiko (Asikin, 1993: 77). Kebutuhan rasa aman merupakan motif yang kuat dimana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam kehidupan, misalnya untuk memperoleh pekerjaan, dan untuk memperoleh jaminan kehidupan apabila karyawan tertimpa musibah. Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan akan rasa aman merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya. Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni rasa akan aman masa depan dan sebagainya (Siagian, 1997: 287). Untuk menghadapi resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu yang disebut jaminan sosial. Salah satu upaya pemberian perlindungan tenaga kerja adalah jaminan sosial tenaga kerja seperti yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut: Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja lainnya perlu
dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberian kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja ( Kansil, 1997: 127). Bertitik tolak dari hal tersebutlah mendorong lahirnya program yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Di berbagai negara di atur pada umumnya melalui berbagai bentuk. Di Indonesia hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta diperkuat dengan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang
merupakan
langkah
awal
dalam
memberikan
landasan
hukum
penyelenggaraan jaminan sosial. ILO (International Labour Organization) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, juga memberikan pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas yaitu Social Security pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan (Husni, 2003: 53). Senada dengan hal ini Kertonegoro mengatakan bahwa Jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi keetidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah (Sentanoe, 1993: 10). Jelas bahwa jaminan sosial
menjamin
santunan
sehingga
tenaga
kerja
terlindungi
terhadap
ketidakmampuan bekerja dalam penghasilan dan menjamin kebutuhan dasar bagi
keluarganya sehingga memiliki
sifat menjaga nilai-nilai manusia terhadap
ketidakpastian dan keputusasaan. Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 lebih menegaskan lagi yang dimaksud dengan Jamsostek adalah sebagai berikut :“ Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia” (Manulang, 2001: 131). Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan sosial mempunyai beberapa aspek yaitu: 1.
Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya.
2.
Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang.
3.
Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko ekonomi maupun sosial.
4.
Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan berdampak meningkatkan produktifitas kerja.
5.
Dengan
terciptanya
ketenangan
kerja
pada
akhirnya
mendukung
kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko sosial ekonomi. Upaya perlindungan karyawan perusahaan dalam bentuk penaikan upah, pemberian bonus dan program kesejahteraan lainnya, dirasakan belum
mununjukkan suatu jaminan karyawan terutama dalam kelangsungan hidupnya dengan tingkat kesejahteraan yang memuaskan. Oleh sebab itu perusahaan hendaknya: a. Menganggap tenaga kerja sebagai patner yang aman membantu untuk mensukseskan tujuan usaha. b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang sudah dikerahkan oleh patner yaitu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial tertentu, agar dengan demikian patnernya itu lebih terangsang untuk bekerja lebih produktif (berdaya guna dan berhasil guna). c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya sehingga mereka merasa bahwa tenaga kerjanya itu perlu dikerahkan dengan baik, seakan-akan mereka bekerja pada perusahaan miliknya, perusahaan yang perlu dikembangkan dengan penuh tanggung jawab (Kartasaputra, 1989: 7). Perusahaan dapat berkembang dan lancar apabila di dukung oleh jumlah tenaga kerja yang cukup , upah yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan tersedianya Jamsostek. Terciptanya suasana hal diatas akan membentuk hubungan kerja yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Sebagai langkah yang ditempuh dalam menjamin hidup karyawan, perusahaan sangat perlu untuk mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jamsostek. Program Jamsostek ini dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dari penjelasan tersebut bahwa program Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya bersifat dan bertujuan untuk melindungi karyawan.
2.2. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa ruang lingkup jaminan sosial meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 2.2.1. Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Adapun sebab-sebab kecelakaan bisa dikelompokkan menjadi dua sebab utama yaitu sebab-sebab teknis dan human (manusia). Sebab-sebab teknis biasanya menyangkut masalah lingkungan kerja dan peralatan kerja. Sebab-sebab manusia biasanya dikarenakan oleh deficiencies para individu seperti, sikap ceroboh, tidak hati-hati, tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mengantuk, dan lain sebagainya (Ranupandojo, 1992 : 30).
Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi: a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). d. Santunan berupa uang meliputi:(1) santunan sementara tidak mampu bekerja, (2) santunan sebagian untuk selama-lamanya, (3) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental dan (4) santunan kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Sementara itu biaya (1) pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau
ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dan (2) pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha. Biaya yang telah dikeluarkan oleh pengusaha sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 akan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada pengusaha sedangkan santunan dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya (Budiono, 1995: 240).
a.
Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. a.
Biaya Transport (Maksimum). 1.
Darat Rp 400.000,-.
2.
Laut Rp 750.000,-.
3.
Udara Rp 1.500.000,-.
b.
c.
Sementara tidak mampu bekerja. 1.
4 bulan pertama 100% upah sebulan.
2.
4 bulan kedua 75% upah sebulan.
3.
Selanjutnya 50% upah sebulan.
Biaya Pengobatan/Perawatan.
Rp 12.000.000,(maksimum). d.
Santunan Cacat. 1.
Sebagian-tetap % tabel x 80 bulan upah.
2.
Total-tetap.
3. e.
a.
Sekaligus 70 % x 80 bulan upah.
b.
Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan.
Kurang fungsi % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah.
Santunan Kematian. 1.
Sekaligus 60 % x 80 bulan upah.
2.
Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan.
3.
Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-.
4.
Biaya Rehabilitasi: Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta, ditambah 40%. a.
Prothese anggota badan .
b.
Alat bantu (kursi roda).
5.
Biaya Rehabilitasi medik Rp 2.000.000,- (maksimum).
6.
Penyakit akibat kerja, Tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.
b.
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Adapun tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu:
1.
Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
2.
Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek (Persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahliwaris.
3.
Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: a.
Fotokopi kartu peserta (KPJ).
b.
Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c.
c.
Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.
2.2.2. Jaminan Kematian (JK) Jaminan kematian adalah suatu jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan diakibatkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan (Manulang, 2001: 134). Kematian yang mendapatkan santunan adalah kematian bagi tenaga kerja pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini merupakan komplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya merupakan jaminan masa depan tenaga kerja. Jaminan ini dimaksudkan untuk turut
menanggulangi, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala.
a.
Manfaat Program Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang . Adapun santunan Jaminan Kematian yang diberikan seperti: a.
Santunan Kematian
b.
Santunan Berkala (selama 2 tahun)
c.
Biaya pemakaman
Rp 10.000.000,-. Rp 200.000,-/bulan. Rp 200.000,-.
(www.google.com.http://www.sumutprov.go.id/lengkap.php?id=1279, diakses pada tanggal 12 Desember, pukul 21:09).
b.
Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kematian (JK)
Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kematian dapat dilakukan oleh pengusaha/keluarga dari tenaga kerja meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT. Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti: a. Kartu peserta Jamsostek. b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan. c. Identitas ahli waris (photo copy KTP dan Kartu Keluarga) PT. Jamsostek (Persero) akan membayar Jaminan Kematian kepada yang berhak.
2.2.3. Jaminan Hari Tua
Hari tua merupakan resiko kehidupan yang dapat mengakibatkan terputusnya upah, karena pada usia tua umumnya kemampuan bekerja sudah berkurang sehingga karyawan diberhentikan dari pekerjaannya. Dengan terputusnya pekerjaan dan upah dari perusahaan tentunya biaya hidup adalah hasil tabungan semasa kerja. Namun dapat dibayangkan kondisi tenaga kerja di Indonesia dengan upah yang belum begitu layak dengan kata lain hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kesempatan tenaga kerja untuk menyisihkan sebagian penghasilannya kemungkinannya kecil. Melihat permasalahan diatas, maka sangat perlu diadakan program yang berpengaruh bagi masa depan atau hari tua bagi karyawan terutama yang penghasilannya rendah. Program Jaminan hari tua diselenggarakan dengan cara atau sistem tabungan hari tua (profident funid), dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan dikredit pada rekening tenaga kerja secara individual, dan mendapat bunga setiap tahun.
a.
Manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT) Kemanfaatan dari jaminan hari tua berupa pembayaran saldo tabungan pada saat timbul hak peserta yaitu: 1.
Mencapai umur 55 tahun.
2.
Mengalami cacad total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi.
3.
Meninggal dunia.
4.
Mengalami PHK setelah peserta setidak-tidaknya lima tahun dengan masa tunggu 1 bulan.
5.
Pergi ke luar negeri atau pulang ke negeri asal untuk tidak kembali lagi (Sentanoe, 1993: 35). Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari iuran, bunga dan
masa kepesertaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 besarnya iuran jaminan hari tua ditetapkan sebagai berikut: a. Pengusaha menanggung iuran sebesar 3,70%. b. Tenaga kerja menanggung iuran sebesar 2% (Kansil, 1997:140). Jadi besarnya iuran yang harus dibayar pengusaha setiap bulannya adalah sebesar 5,7% yang dihitung dari upah sebulan dari tenaga kerja. pembayaran jaminan hari tua dapat dibayarkan sekaligus atau secara berkala. Pembayaran sekaligus dapat dilakuukan apabila jaminan hari tua kurang dari Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Pembayaran secara berkala dapat dilakukan apabila seluruh jaminan hari tua mencapai Rp.3.000.000,atau lebih dilakukan paling lama 5 tahun (PP No.14 1993 pasal 24). Pembayaran jaminan hari tua secara sekaligus atau berkala merupakan pilihan dari tenaga kerja yang bersangkutan sendiri.
b. Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Setiap pengajuan klaim Jaminan Hari Tua, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan: a. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) asli.
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi). c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya. e. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter. f. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan: 1.
Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
2.
Fotokopi Paspor.
3.
Fotokopi VISA.
g. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri: 1.
Surat
keterangan
meninggal
dunia
dari
Rumah
Sakit/Kepolisian/Kelurahan. 2.
Fotokopi Kartu Keluarga.
h. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan: 1.
Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.
2.
Surat pernyataan belum bekerja lagi.
3.
Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT.
2.2.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif). Iuran jaminan pemeliharaan besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 35 ayat 1 pelayanan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar meliputi: a. Perawatan rawat jalan tingkat pertama. b. Rawat jalan tingkat lanjutan. c. Rawat inap. d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kehamilan. e. Penunjang diagnostik. f. Pelayanan khusus. g. Pelayanan gawat darurat. Dalam penyelenggaraan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, badan penyelenggara wajib: a. Memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta.
b. Memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan (Husni, 2003: 158).
2.3. Pengertian Perusahaaan Kehadiran perusahaan begitu pesat dalam pembangunan baik di daerah maupun di kota-kota besar lainnya. Pembentukan badan usaha
yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan baik itu milik swasta ataupun milik negara. Di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b.
usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 108
tentang peraturan perusahaan adalah: 1.
Peraturan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2.
Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Adapun peraturan-peraturan perusahaan menurut pasal 111 adalah: 1.
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
a.
Hak kewajiban pengusaha.
b.
Hak dan kewajiban pekerja.
c.
Syarat kerja.
d.
Tata tertib perusahaan.
e.
Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
2. Ketentuan peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Masa berlaku peraturan perusahaan, paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlaku. 4. Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja sama, maka pengusaha wajib melayani. 5. Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya. (http://docs.google.com/pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003 ketenagakerjaan. pdf, diakses pada tanggal 18 Maret, pukul 12:58 WIB).
2.4. Pengertian Karyawan Kehadiran karyawan begitu pesat hingga saat ini, bila kesejahteraan karyawan kurang diprioritaskan akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas karyawan yang akan menimbulkan fenomena dan dampak negatif terhadap kelancaran dan kelangsungan proses produksi suatu perusahaan.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan/ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Dari defenisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Sedangkan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah orang yang bekerja sendiri tanpa ikatan dengan perusahaan atau perorangan, biasa disebut tenaga kerja bebas, misalnya dokter yang membuka praktek, pengacara ( avokad), petani yang menggarap sawahnya sendiri. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuan yang ngin dicapai. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli: 1. Karyawan (Hasibuan, 2003: 13) adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 2. Karyawan (Subri, 2003: 57) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 1564 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2.5. Kerangka Pemikiran Sebagai langkah yang ditempuh dalam menjamin hidup karyawan, perusahaan sangat perlu untuk memasukkan para karyawannya dalam program Jamsostek. Badan penyelenggara program ini dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dari penjelasan tersebut bahwa program Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya bersifat dan bertujuan untuk melindungi karyawan. Sehubungan
dengan
upaya
untuk
memberikan
perlindungan
dan
pemeliharaan keselamatan kerja, demi meningkatkan kesejahteraan karyawannya maka PT. Gelatik Supra cabang Kota Medan mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 yang menjadi ruang lingkup Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tetapi PT. Gelatik Supra cabang Kota Medan hanya mengikutsertakan karyawan pada 3 program Jamsostek saja yaitu Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan perusahaan ini menggunakan Asuransi Kesehatan Sinarmas. Pelaksanaan program Jamsostek bagi karyawan PT. Gelatik Supra cabang Kota Medan dapat diketahui dengan indikator sosialisasi program Jamsostek, proses pendaftaran program Jamsostek dan pelayanan program Jamsostek. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta apakah pelayanan yang diberikan
pihak Jamsostek benar-benar dirasakan dan akhirnya memberikan kepuasan bagi karyawan PT. Gelatik Supra cabang Kota Medan terhadap program Jamsostek tersebut. Gambar I Bagan Alur Pemikiran Pelaksanaan Program Jamsostek bagi Karyawan PT. Gelatik Supra cabang Kota Medan
Program Jamsostek 1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Jaminan Hari Tua 3. Jaminan Kematian
Sosialisasi program Jamsostek
Proses pendaftaran program Jamsostek
Pelayanan program Jamsostek
2.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.6.1. Defenisi Konsep Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena sosial, yang harus dipahami untuk memahami kerangka acuan dalam sebuah penelitian (Bungin, 2005: 57). Defenisi konsep adalah perumusan gejala atau permasalahan yang akan diteliti (Bungin, 2001: 40). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar tentang apa yang akan diteliti serta menghindari pemahaman yang salah yang dapat mengaburkan tujuan dari penelitian. Adapun yang menjadi defenisi konsep yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Jamsostek merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia. 2. Jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. 3. Jaminan kematian adalah suatu jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal
dunia
bukan
diakibatkan
kecelakaan
kerja
yang
mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan cara atau sistem tabungan hari tua (profident funid), dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan dikredit pada rekening tenaga kerja secara individual, dan mendapat bunga setiap tahun. 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan mebayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 6. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah serta jaminan sosial yang wajar.
2.6.2. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang merupakan petujuk tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1997: 23). Bertujuan untuk memudahkan operasionalisasi
dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka perlu
dari
konsep-konsep
yang
digunakan,
bertujuan
untuk
menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Adapun yang akan menjadi defenisi operasionalnya adalah: 1. Sosialisasi program Jamsostek bagi karyawan dengan indikator: a. Pengetahuan karyawan terhadap informasi program Jamsostek. b. Pemahaman terhadap tujuan penerapan Jamsostek. c. Pendaftaran diri menjadi anggota Jamsostek.
d. Kelayakan karyawan mendapat program Jamsostek. e. Kendala yang dihadapi pada saat mereka menjadi anggota Jamsostek. 2. Proses pendaftaran program Jamsostek dengan indikator: a. Tanggapan proses pendaftaran untuk menjadi anggota Jamsostek. b. Pengetahuan proses pendaftaran yang baik. 3. Pelayanan program Jamsostek dengan indikator: a. Pengetahuan karyawan terhadap instansi dan pihak Jamsostek apabila terjadi kecelakaan. b. Pengetahuan karyawan apabila terjadi kematian bukan karena disebabkan karena kecelakaan kerja. c. Pengetahuan karyawan apabila memasuki usia pesiun atau berhenti bekerja. d. Tanggapan karyawan terhadap uang asuransi yang diberikan apabila terjadi kecelakaan, kematian bukan disebabkan kecelakaan kerja, hari tua atau memasuki usia pensiun. e. Tanggapan karyawan terhadap upah yang diberikan saat belum mampu bekerja akibat kecelakaan kerja. f. Manfaat ikut menjadi anggota Jamsostek. g. Tanggapan terhadap pengajuan pengurusan klaim. h. Kepuasan pelayanan yang diberikan dalam program Jamsostek.
