BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Pengertian Kebijakan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif

untuk

mencapai

suatu

tujuan

eksplisit.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan,Diakses pada tanggal 03 Mei 2014). kebijakan (policy) juga memiliki arti yang bermacam-macam. Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai a projected program of goals, values and practises, yang bermakna suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Carl J. Friedrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya seperti James E.Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

Universitas Sumatera Utara

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian menurut Amara Raksasataya mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut beliau kebijakan memuat tiga elemen yaitu : 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diiginkan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (islamy,2004: 17). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitataif atau kuantitatif, publik maupun privat. Kebijakan dalam makna seperti ini mungin berupa suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas ataupun suatu rencana (Wahab,2005:2). Oleh karena itu bisa kita pahami secara sederhana bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensikonsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa kata. Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita,


hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan. 2.2.

Pengertian Program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Di

dalam program di buat beberapa aspek, di sebutkan bahwa di dalam setiap program di jelaskan mengenai: 1. Tujuan kegiatan yang akan di capai. 2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 3. Aturan yang harus di pegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5. Strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraf untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan).


Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program yaitu: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. 2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. 3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat dilakui oleh publik. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin di atasi dan memulai intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295). 2.3.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah

berdasarkan amanah kebijakan UU No.12 Tentang Pendidikan Tinggi, yang akhirnya di berlakukan pada tahun 2013 sesuai dengan peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaan (PERMENDIKBUD) no. 55 tahun 2013 dengan di keluarkannya surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggungkan kepada setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Biaya kuliah Tunggal merupakan seluruh biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri dan


UKT itu ditetapkan berdasarkan BKT dikurangi dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Secara ringkas UKT itu merupakan beban biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang akan dibayarkan per semester selama masa kuliah dikampus. Dimana kalkulasi dana UKT berasal dari kebutuhan mahasiswa per individu selama ia kuliah. 2.3.1. Sejarah Singkat Penerapan UKT di USU Lahirnya PP No. 56 tahun 2003 tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sepertinya ingin lepas tangan dari tanggung jawab pendidikan, khususnya pada persoalan dana. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1 bahwa “Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas berasal dari Pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri yang tidak mengikat dan usaha dan tabungan Universitas. Sehingga dari pasal tersebut memberikan kesempatan kepada petinggi-petinggi USU untuk menghimpun dana sebesar-besarnya dari pihak swasta untuk membiayai jalannya proses pendidikan di USU. Padahal sesungguhnya pendanaan untuk pendidikan di negeri ini merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akibat dari lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam hal pendanaan pendidikan maka terjadilah proses pendidikan dengan biaya yang mahal serta komersialisasi pendidikan di negara ini. Namun perubahan status USU menjadi BHMN tentunya tidak selalu membawa dampak yang negatif terhadap proses pendidikan di USU, perubahanstatus ini tentunya juga memiliki dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung. Salah satunya adalah kebijakan yang dihasilkan terkait dengan permasalahan kegiatan akademik tidak lagi hanya


menunggu instruksi yang dikeluarkan oleh pihak pusat. Semenjak diterapkannya bentuk BHMN, USU memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kegiatan akademik seperti penyediaan fasilitas, penambahan gaji pengajar dan lain sebagainya. Inilah cikal bakal awal pemerintah menyusun Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). UU PT adalah reinkarnasi dari UU BHP, semangat neoliberalisasi pendidikan menjelma dalam UU tersebut. Dalam pasal 62, diatur bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk menyelenggarakan sendiri kampusnya. Masih sama dengan konsep UU BHP. Pada tahun 2013 pemerintah kembali membuat rumusan program pendidikan untuk perguruan tinggi yang merupakan buah hasil dari perubahan status PTN, seluruh bentuk rumusan mengenai PTN termaktub dalam program UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) sesuai dengan peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaan (PERMENDIKBUD) no. 55 tahun 2013. Kebijakan UKT ini pada dasarnya merupakan implementasi dari UndangUndang No. 12 Tahun 2012 tentang Undang – Undang Perguruan Tinggi (UU PT) yang terbit pada Agustus 2012. Salah satu bukti kuat bahwa UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada Pasal 88 ayat 1yang menyatakan “BKT merupakan nominal biaya kuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan TinggiNegeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan tingkat kemahalan wilayah”. Diberlakukannya UKT di maksudkan untuk ditetapkannya standart satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan capaian standart nasional pendidikan tinggi, jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. Dalam program ini juga menerapkan subsidi silang, prinsip subsidi silang UKT adalah pada jenjang UKT yang


didasarkan atas kondisi sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa. Sedangkan pada sistem lama, subsidi silang didasarkan pada jalur masuk, yang niatan nya orang tua wali dapat memprediksikan berapa besaran pembiayaan pendidikan tinggi dari awal hingga jenjang wisuda. Selang 10 tahun berjalannya USU sebagai BHMN dan di terapkannya UU PT hingga program UKT, maka tentu saja sudah banyak dampak yang terjadi sebagai akibat dirubahnya status USU menjadi BHMN. Baik dampak secara struktural maupun non struktural, pola fikir mahasiswa sendiri juga memiliki perubahan sedikit banyaknya. Hal ini dikarenakan berubahnya orientasi dalam mengenyam pendidikan, sebab didalam BHMN mahasiswa diharuskan memiliki pola fikir study oriented, tidak berorganisasi, cepat tamat dan lain sebagainya. Kaitan antara pendidikan dan manusia sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. pendidikan adalah “humanisasi”, yaitu sebagai media dan proses pembimbingan manusia muda menjadi dewasa, menjadi lebih manusiawi (“humanior”). Jalan yang ditempuh tentu menggunakan massifikasi jalur kultural. Tidak boleh ada model “kapitalisasi pendidikan” atau “politisasi pendidikan”. Karena, pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan. 2.4.

Pengertian Respon Respon berasal dari kata “response” yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan

(reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbale balik dari apa yang di komunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:


1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. respon ini timbul apabika adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak. 2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. 3. Psikomotorik, yaitu respon yang berhubungan dengan prilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. 2.4.1. Pengertian Kognisi (Pengetahuan) Istilah kognisi berasal dari kata “cognoscare” yang artinya mengetahui. Aspek kognisi banyak mempermasalahkan bagaimana cara memperoleh pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta bagaimana dengan kesadaran itu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap perilaku sadar manusia didahului oleh proses kognisi yang memberi arah terhadap perilaku dan setiap lahiriahnya baik dirasakan maupun tidak dirasakan.

2.4.2. Pengertian Afeksi (Sikap)

Sikap merupakan kecendrungan untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil belajar. Sikap mempunyai daya dorong atau motivasi dan bersifat evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Objek sikap dirasakan adanya motivasi, tujuan, nilai dan kebutuhan. Sikap merupakan kecenderungan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dengan suatu pola tertentu terhadap suatu objek berupa manusia, hewan atau benda akibat pendirian atau persamaannya terhadap objek tersebut.


2.4.3. Pengertian Psikomotorik (Tindakan)

Jones dan Davies dalam Sarlito (1995), memberi definisi tindakan yaitu keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan seseorang yang mempunyai akibat (efek) terhadap lingkungannya. Suatu tindakan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sesuatu agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Tindakan yang ditujukan oleh aspek psikomotorik merupakan bentuk keterampilan motorik yang diperoleh peternak dari suatu proses belajar (Samsudin, 1977). Psikomotorik yang berhubungan dengan kebiasaan bertindak yang merupakan aspek perilaku yang menetap (Rahmat, 1989).

2.5.

Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di universitas ataupun perguruan tinggi lainnya. Sepanjang sejarah mahasiswa di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu Negara, adapun peranan mahasiswa dalam suatu Negara selain memperoleh pendidikan adalah sebagai “agen of change” (agen perubahan), “agen of social control” (agen kendali sosial). Misalnya di Indonesia pada Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil memaksa presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi leading sector atau salah satu sektor utama. Oleh karena itu pendidikan di negara maju merupakan perhatian utama bagi pemerintahnya. seperti anggaran sektor pendidikan yang ada tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Oleh karena itu mahasiswa sebagai investasi pendidikan dianggap memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang


lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

2.6.

Kerangka Pemikiran

Bagan Alir Pikir Program Uang Kuliah Tunggal (UKT)

PERMENDIKBUD no. 55 2013 Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU)

Respon

Persepsi

1.Pengetahuan mahasiswa

tentang program.

Sikap

1. Penilaian mahasiswa terhadap program.

2.Pengertian mahasiswa tentang tujuan dan sasaran dari program.

2. Penolakan atau penerimaaan dari mahasiswa terhadap program.

3. Pemahaman mahasiswa terhadap manfaat dari program.

3. Mengharapkan atau menghindari kehadiran program bagi mahasiswa.


2.7.

Definisi Konsep dan Definisi Operasional

2.7.1. Definisi Konsep Definisi konsep merupakan abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian keadaan kelompok, atau individu tertentu (Singarimbun,1981:32). Dalam hal ini konsep penelitian bertujuan untuk merumuskan dan mengidentifikasikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dan perbedaan persepsi yang dapat mengaburkan penelitian ini. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Yang dimaksud dengan kebijakan adalam penelitin ini adalah suatu rangkaian konsep yang dibuat berdasarkan kondisi sosial dan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. 2. Yang dimaksud dengan program Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam penelitian ini adalah suatu bentuk kegiatan yang guna memprediksi pengeluaran biaya perkuliahan secara rigit sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga mahasiswa berdasarkan indeks kemahalan wilayah tempat tinggal mereka, dimana kalkulasi dana yang harus dibayarkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa per semester di kampusnya. 3. Yang dimaksud mahasiswa dalam penelitian ini adalah suatu kumpulan orang-orang yang belajar di perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah mahasiswa stambuk 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 4. Yang dimaksud respon dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap kondisi yang diterapkan pada individu atau kelompok tertentu.


2.7.2. Definisi Operasional Definisi operasional sering disebut sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Perumusan definisi operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. (Siagian, 2011:141) Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah: 1. Persepsi mahasiswa mengenai program UKT yang diukur : a. Pengetahuan mahasiswa tentang program UKT. b. Pengertian mahasiswa tentang tujuan dan sasaran dari program UKT tersebut c. Pemahaman mahasiswa terhadap manfaat dari program UKT tersebut. 2. Sikap mahasiswa terhadap program UKT yang indikatornya diukur melalui: a. Penilaian mahasiswa terhadap program UKT. b. Penolakan atau penerimaaan dari mahasiswa terhadap program UKT c. Mengharapkan atau menghindari kehadiran program UTK bagi mahasiswa.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

Recommend Documents