BAB II. Tinjauan Pustaka. jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Pendidikan Among Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia melihat manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Menurut Ki Hajar Dewantara (Tilaar, H.A.R, 2008 Kebijakan Pendidikan Hal. 51) pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak- anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Batasan atau rumusan di atas adalah batasan atau rumusan menurut ahli ilmu pengetahuan yang membahas perilaku manusia terhadap manusia. Pada dasarnya rumusan-rumusan itu ada yang memberi tekanan pada kegiatan orang dewasa dan ada yang memberi tekanan pada kehidupan setiap orang dewasa, dan ada yang member tekanan pada kehidupan setia orang. Namun dengan berkembangnya Teori Pendidikan Seumur Hidup sejak tahun 1960-an, dan pemahaman akan kegiatann fundamental manusia dalam mengembangkan dirinya, maka arti atau makna pendidikan terikat pada ‘waktu sekarang’ dan dapat dilihat dari tiga sudut. Adapun ketiga sudut itu adalah :

Universitas Sumatera Utara

1. Sudut orang dewasa susila: “Pendidikan adalah bantuan, pengaruh orang dewasa susila kepada orang belum dewasa susila tertuju ke pendewasaan diri orang belum dewasa susila”. 2. Sudut orang belum dewasa susila: “Pendidikan adalah penggunaan bantuan dari orang dewasa susila oleh belum dewasa susila demi pendewasan dirinya” 3. Sudut interaksi keduanya : “Pendidikan adalah kegiatan interaksi orang dewasa susila dan orang belum dewasa susila demi pendewasaan orang yang belum dewasa susila Ki Hadjar Dewantara juga membedakan antara sistem “Pengajaran” dan “Pendidikan”. Menurutnya pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup

lahiriah (kemiskinan dan kebodohan).

Sedangkan pendidikan

lebih

memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berani berpikir sendiri atau memakai istilah Kant, sapere aude (Muhammad Nur Wangid, 135 Sistem Among Pada Masa Kini: Kajian Konsep dan Praktik Pendidikan ). Dalam arti luas maksud pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana memerdekakan manusia sebagai anggota dari sebuah persatuan (rakyat).

Kemerdekaan yang dimaksud adalah

kemerdekaan yang bersifat dewasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup bersama. Oleh karena itu, setiap orang merdeka harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Dalam hal ini harus menyadari bahwa setiap


individu juga memiliki hak yang sama seperti dirinya yang juga berhak menuntut kemerdekaannya. Dalam masyarakat, pimpinan kebijaksanaan dengan laku ‘Tutwuri Handayani. ‘Among’ (mengemong) berarti memberi kebebasan kepada anak didik dan guru akan bertindak bila tindakan anak didik membahayakan keselamatan dirinya. Dalam keadaan biasa pimpinan harus tegas, anak didik harus tunduk pada pimpinan yang berlaku, kedudukan pimpinan diatas peraturan yang berlaku. Sistem ‘among’ adalah cara pendidikan yang dilakukan Tamansiswa yaitu mewajibkan para pamong agar mengikuti dan mementingkan kodrat pribadi anak didik dengan tidak melupakan pengaruh-pengaruh yang melingkunginya (hand out Taman Siswa). Metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “Educatethe head, the heart, and the hand”. Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan;


menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.) Oleh karena itu boleh dapat disimpulkan bahwa sistem ‘among’ adalah suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua asas yaitu: a. Kodrat alam, sebagai syarat mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. b. Kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin anak, agar dapat memiliki pribadi yang kuat. Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan berlangsung dalam tiga lingkungan yang disebut “Tri pusat Pendidikan” yaitu: 1. Lingkungan keluarga: terutama mengenai budi pekerti, keagamaan dan kemasyarakatan secara informal. 2. Lingkungan sekolah: mengenai ilmu pengetahuan, kecerdasan dan pengembangan budi pekerti secara formal. 3. Lingkungan masyarakat: pengembangan keterampilan, latihan kecakapan, dan pengembangan bakat secara non formal. (hand out Tamansiswa).http://www.scribd.com/doc/16804489/ki-hajardewantara.


2.2 Peran Yayasan Peduli Karakter Bangsa dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran Menurut Horton dan Hunt, peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. (Janah, Lailia Fatkul. 2009. Teori Peran (Online). Tersedia: http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html ) Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang


dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Dalam penelitian ini, untuk mencapai tujuannya sebagai agen sosial, maka Yayasan Peduli Karakter Bangsa melakukan pendekatan bertahap untuk menarik simpati masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat yang sedang mereka bentuk melalui peran- peran sosial yang dapat membuka diri masyarakat ataupun kepercayaan masyarakat terhadap pemberdayaan yang mereka lakukan. Sehingga peran yang mereka lakukan mampu membendung resistensi masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap peran- peran lembaga apapun yang bertujuan untuk menolong kehidupan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan . 2.3 Tahap Perkembangan Anak oleh Herbert Mead Mead sangat tertarik pada asal- usul diri. Ia melihat percakapan isyarat sebagai latar belakang bagi diri, tetapi hal itu tidak menyangkut diri, karena dalam percakapan semacam itu orang tidak menempatkan dirinya sebagai objek. Mead menurut asal- usul diri melalui dua tahap dalam perkembangan masa kanak- kanak. 1. Tahap Bermain ( Play Stage ) Dalam tahap ini anak- anak mengambil sikap orang lain tertentu untuk dijadikan sikapnya sendiri. Mead memberikan contoh seorang anak yang bermain India- Indianan”: “ini berarti bahwa anak itu mempunyai sekumpulan stimuli tertentu yang dalam dirinya sendiri muncul respon yang juga muncul dalam diri orang lain,


dan mempunyai stimuli untuk menjawab Indian”. Akibat dari permainan ini, sang anak menjadi subjek dan objek dan mulai mampu membangun diri. Tetapi, itu adalah diri terbatas karena anak hanya dapat mengambil peran orang lain yang berbeda dan terpisah. Di dalam tahap ini mereka belum memahami pengertian yang lebih umum dan terorganisir mengenai diri mereka sendiri. 2. Tahap Permainan ( Game Stage ) Ini diperlukan agar manusia dapat mengembangkan diri menurut makna istilah itu sepenuhnya. Dalam tahap ini anak harus mengambil peran orang lain manapun yang terlibat dalam permainan. Lebih lanjut, peran yang berlainan ini harus mempunyai hubungan nyata satu sama- lain. Dengan kata lain, dalam permainan ini anak telah berani mengambil peran, mereka berani bersaing dan terlibat dalam suatu permainan. 3. Generalized Other Orang lain yang digeneralisir adalah sikap seluruh komunitas atau, dalam contoh permainan baseball di atas, adalah sikap tim secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengambil peran umun orang lain adalah penting bagi diri sendiri. Dimana orang mampu untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain yang digeneralisir dan bukan sekedar dari sudut pandang orang lain yang terpisahpisah, sehingga memungkinkan adanya pemikiran abstrak dan objektivitas. ( George Rirzer 2008: 282)


Dalam penelitian Guru harus benar- benar memahani kehidupan anak. Sehingga peran guru sebagai pendidik karakter dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu guru harus memahami tahap perkembangan anak didiknya. Sudahkah mereka benar- benar melewati ketiga tahap ini dengan baik. Sehingga pendidikan karakter yang diajarkan dan diterapkan dapat berjalan dengan seimbang. Tidak sekedar berlangsung di dalam lingkungan sekolah saja tetapi juga lingkungan di luar sekolah.

2. 4 Pendidikan Nilai atau Karakter Tujuan pendidikan adalah pembentukan sikap ataupun tingkah laku seseorang. Pemikir seperti Smith ( 1996) dan Spranger (1928) menyebutkan bahwa nilai- nilai mewarnai sikap dan tindakan individu. Di samping itu, nilai juga erat kaitannya dengan perhatian akan hidup serta kebudayaan, karena sistem ini merupakan kumpulan dari nilai- nilai kebudayaan. Oleh sebab itu, pendidikan harus membantu peserta didik untuk mengalami nilai- nilai dan menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidup mereka. Di samping itu, perlu disadari bersama bahwa pendidikan nilai itu bukan sesuatu yang hanya ditambahkan melainkan justru merupakan sesuatu yang hakiki dalam seluruh proses pendidikan. Terlebih lagi bila diingat bahwa arus materialisme dan konsumerisme secara global terus mengikis nilai- nilai luhur dari kehidupan manusia, tidak hanya tinggal di kota- kota besar, bahkan sudah menyentuh desa- desa yang terplosok sekalipun. Oleh sebab itu, pendidikan, dewasa ini sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Ada

empat langkah yang harus


ditempuh agar pendidikan nilai berdaya guna, yaitu: 1. Para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan jelas dengan akal budinya memahami dengan hatinya nilai- nilai apa saja yang akan diajarkan ( entah yang tersembunyi di balik setiap bidang studi atau nilai-nilai kemanusian lainnya). 2. Para pendidik mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan, melalui contoh-contoh konkret dan sedapat mungkin teladan si pendidik sehingga peserta didik dapat melihat dengan mata kepala sendiri alangkah baiknya nilai itu. Metode yang dapat ditempuh misalnya Problem solving, metode VCT ( Value Clarification Technique), dan lain-lain. 3. Langkah selanjutnya adalah membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tidak hanya dalam akal budinya, tetapi terutama dalam hati sanubari si peserta didik sehingga nilai-nilai yang dipahaminya menjadi bagian dari seluruh hidupnya. Dalam tahap ini diharapkan peserta didik merasa memiliki dan menjadikan nilai tersebut sebagai sifat dan sikap hidupnya. 4. Peserta didik yang telah memiliki sifat-sifat atau sikap hidup sesuai dengan nilainilai tersebut didorong dan dibantu untuk mewujudkan atau mengungkapkannya dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Proses atau langkah- langkah di atas memang membawa konsekuensi bahwa seorang pendidik betul- betul harus dapat diteladani, baik kata- kata maupun perbuatan dan tingkah lakunya. Keteladanan akan meyakinkan peserta didik bahwa nilai- nilai yang disampaikan memang baik dan benar untuk dhayati dan diamalkan, Memberi teladan atau contoh apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari- hari


bukanlah soal yang mudah bagi para pendidik. Namun, tanpa member teladan tidak ada gunanya mengajarkan nilai-nilai pada peserta didik. (Koesoema,2009:78-79)

2.4 Desentralisasi pendidikan Memasuki

pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi, kewenangan

pemerintah pusat dalam mengurus dan mengatur tugas pemerintahan telah mengalami perubahan. Pemerintah pusat tidak lagi bersifat sentralis, tidak sedikit urusan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk bidang pendidikan, yang sebelum diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diamendemen UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat sebagai perencana dan sekaligus pelaksana semua urusan dan kegiatan di seluruh wilayah negara. Berbeda dengan sebelum diberlakukannya Undang- Undang ini, di mana kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan sangat terbatas, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Menyimak isi undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus pelaksanaan otonomi daerah adalah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Untuk itu, sebagian besar sumber pembiayaan nasional akan dilimpahkan lebih banyak ke daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah yang berbeda- beda. Kewenangan pemerintah


terbatas dengan dukungan sumber pembiayaan terbatas pula. Sementara itu peranan Daerah Provinsi sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi lebih terbatas dengan perimbangan sumber keuangan lebih sedikit. Dalam situasi demikian, baik dari segi kewenangan maupun sumber pembiayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota akan memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaannya. Ini perlu disadari karena semua masyarakat berharap dengan otonomi daerah layanan di bidang pendidikan khususnya dapat lebih memenuhi kebutuhan, lebih cepat, lebih efektif dan efisien, serta lebih menegakkan aparat yang bersih dan berwibawa. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang semuala terpusat ( sentralistik ) menjadi pendidikan yang berbasis kepentingan daerah atau masyrakat. Titik berat pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah lebih mengutamakan pada peningkatan peran dan partisipasi daerah termasuk masyarakat dalam rangka terselenggaranya pendidikan seperti apa yang diinginkan untuk dilaksanakan di daerah. Sehingga desentralisasi pendidikan menghasilkan otonomi. Terkait dengan kelembagaan yang merupakan salah satu faktor penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti dikemukakan di atas, maka pada tingkat pemerintahan kabupaten/ kota akan dibentuk dewan sekolah yang mengurus soal pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas yang ada di daerah. Dewan sekolah tersebut terdiri atas aparat pendidikan setempat, guru, orang tua siswa dan tokoh masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam era desentralisasi pendidikan.


Fakta menunjukkan sampai saat ini pendidikan yang diselenggarakan belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan yang tujuannya adalah pendemokratisasian masyarakat

( daerah ) untuk

menyelenggarakan dan memutuskan yang menjadi urusan dan kepentingannya termasuk kebutuhan dan urusan pendidikan bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya biaya pendidikan di semua jenjang, baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat perguruan tinggi


BAB II. Tinjauan Pustaka. jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut

Recommend Documents