BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Landasan Teori Bab ini akan menguraikan pengertian pengetahuan tentang proses audit
internal, intuisi, pemahaman terhadap SAP dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap peran Inspektorat dalam reviu laporan keuangan daerah.
2.1.1. Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
yang
mengatur
mengenai
pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Universitas Sumatera Utara
10
Setiap kepala daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP serta dihasilkan dari sistem pengendalian intern yang memadai. Reviu kesesuaian laporan keuangan dengan SAP dilaksanakan melalui wawancara/kuesioner/permintaan penjelasan dan prosedur analitis laporan keuangan yang terdiri dari pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan. Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan, Pegawai Inspektorat harus memahami secara garis besar sifat transaksi, entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Pelaksanaan reviu kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP mencakup kegiatan persiapan dan pelaksanaan reviu. Tanggung jawab kepala daerah harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan reviu ini berguna untuk mengindentifikasikan sistem dan prosedur-prosedur pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan. Diperlukan suatu kesamaan pemahaman untuk dapat melaksanakan reviu atas LKPD, agar tidak tejadi salah penafsiran yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pelaksanaan reviu tersebut. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan
Universitas Sumatera Utara
terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan (opini) atas laporan keuangan. Inspektorat wajib melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan Hasil Reviu disajikan dalam bentuk yang memuat “Pernyataan Telah Direviu” ditandatangani oleh Inspektur dan disampaikan Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) dan selanjutnya siap untuk dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan reviu dilapangan dituntut beberapa persyaratan minimal sebagai berikut : 1. Adanya kelembagaan yang mendukung kegiatan reviu yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; 2. Kapasitas pelaksanaan reviu dilapangan yang memiliki kompentensi dibidang pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 3. Adanya dukungan sistem dan teknologi informasi yang memadai. Dari tinjauan manajemen, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan kepala daerah. Dengan demikian baik atau buruknya hasil pengawasan yang
Universitas Sumatera Utara
dilakukan oleh Inspektorat sesungguhnya mencerminkan kualitas kepala daerah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.
2.1.2. Pengetahuan Tentang Proses Audit Internal Proses audit internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana pengawasan; 2. Rencana Pengawasan; 3. Pelaksanaan pengawasan; 4. Hasil pengawasan; 5. Tindak lanjut hasil pengawasan; dan 6. Pemantauan dan pemutakhiran. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Pengawasan administrasi umum pemerintah dilakukan terhadap : a. Kebijakan daerah; b. Kelembagaan; c. Pegawai daerah; d. Keuangan daerah; dan e. Barang daerah.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap : a. Urusan wajib; b. Urusan pilihan; c. Dana dekonsentrasi; d. Tugas pembantuan; dan e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Penyusunan pemerintahan
rencana
daerah
pengawasan
tahunan
dikoordinasikan oleh
atas
Inspektur
penyelenggaraan Jenderal.
Rencana
pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Penyusunan
rencana
pengawasan
tahunan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. Pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Rencana pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi :
Universitas Sumatera Utara
a. ruang lingkup; b. sasaran pemeriksaan; c. SKPD yang diperiksa; d. jadual pelaksanaan pemeriksaan; e. jumlah tenaga; f. anggaran pemeriksaan; dan g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Pejabat
Pengawas
Pemerintah
melaksanakan
pengawasan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan meliputi : a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; c. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Kegiatan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam
Universitas Sumatera Utara
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan petunjuk teknis. Selain pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme diatur dalam suatu peraturan tersendiri. Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan BPK. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan BPK Perwakilan. Laporan
hasil
pemeriksaan
Pejabat
Pengawas
Pemerintah
Inspektorat
Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri. Laporan hasil monitoring
dan
evaluasi
Pejabat
Pengawas
Pemerintah
Inspektorat
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur. Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi. Wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
2.1.3. Pengaruh Intuisi Intuisi merupakan Eureka Factor yang artinya bahwa pengetahuan yang diperoleh tanpa pemikiran rasional. Agor (1998) menyatakan bahwa intuisi merujuk pada kemampuaan untuk memberi kode, menyortir, dan mengakses kebermaknaan atau relevansi hasil keputusan masa lalu secara efisien. Intuisi bukan merupakan suatu daya kognitif yang terlahir atau kemampuan yang digunakan sesuai kehendak, melainkan suatu kemampuan belajar dari atau diambil dari pengalaman. Ketika para pembuat keputusan menggunakan intuisi,
Universitas Sumatera Utara
mereka mengalami suatu proses yang otomatis dan secara tidak sadar mengambil dari struktur kognitif yang dibentuk melalui pengalaman. Intuisi adalah kemampuan seseorang dalam menemukan kesalahan/ kekeliruan/ketidakberesan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan, oleh karena itu intuisi merupakan suatu bentuk dari pengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusannya. 2.1.4. Pengaruh Pemahaman terhadap SAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi dan merupakan proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penganalisaan transaksi ekonomi (keuangan) suatu entitas secara sistematis serta dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihakpihak yang berkepentingan. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah: a) basis akuntansi, b) prinsip nilai historis, c) prinsip realisasi, d) prinsip substansi mengungguli bentuk
Universitas Sumatera Utara
formal, e) prinsip prioritas, f) prinsip konsistensi, g) prinsip pengungkapan lengkap, dan h) prinsip penyajian wajar. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah bertujuan sebagai acuan bagi : a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya; b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan
supaya
hasil
dari
laporan
keuangan
daerah
dapat
dipertanggungjawabkan.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu aturan yang mengatur dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Sebelum dilakukan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perangkat SKPD harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang berisikan penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi aset
Universitas Sumatera Utara
tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa serta laporan keuangan konsolidasi. Ada berbagai cara untuk memahami maksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan mekanisme penerapannya di Pemerintah daerah, pelatihan teknis tentang SAP yang didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai terhadap akuntansi. Diharapkan dengan sosialisasi dan pelatihan ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar. 2.1.5. Pengaruh Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Bagi Pegawai Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal juga. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai
Universitas Sumatera Utara
dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 pasal (4) dan (5), yakni pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
efisien,
efektif,
transparan
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan tentang alokasi sumber daya daerah untuk kepentingan publik dapat tercapai. APBD memiliki potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang cukup tinggi, karena berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dalam bentuk keuangan daerah. Dikatakan memiliki potensi penyimpangan tinggi karena struktur dan bentuk APBD saat ini jauh berbeda dengan struktur dan bentuk APBD sebelum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah.
Universitas Sumatera Utara
Disamping itu, anggota dewan memiliki kewenangan yang cukup luas dalam penyusunan dan penetapan APBD, sebagaimana dinyatakan dalam kedua undangundang tersebut, yaitu penyusunan maupun revisi APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD. Konsekuensi dari aturan ini menunjukkan adanya kehatihatian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menghendaki adanya bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan setiap rupiah selama satu periode tahun anggaran. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dibuat adalah sebagai berikut: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan c. Rencana Pembangunan Tahunan d. Rencana Strategis (Renstra) SKPD e. Rencana Kerja (Renja) SKPD
Universitas Sumatera Utara
Dokumen a sampai dengan c adalah dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sedangkan dokumen d dan e adalah dokumen yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Masing-masing dokumen
perencanaan di atas terkait satu dengan lainnya dan juga terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Setelah Peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan, maka pejabat pengelola keuangan daerah membuat surat pemberitahuan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan anggaran kas. Setelah disetujui DPA, maka langkah selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dari anggaran tersebut. Penatausahaan anggaran belanja dimulai dengan penyusunan dokumen Surat perintah pembayaran sampai keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pertanggungjawaban dari belanja tersebut. Berdasarkan dokumen penatausahaan tersebut, maka dilakukan pencatatan dalam BKU dan dalam jurnal sampai selesai laporan keuangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dipahami oleh Pegawai Inspektorat. Hal ini berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
2.2.
Review Penelitian Terdahulu
Universitas Sumatera Utara
Amrullah (2009) meneliti tentang ”Pengaruh personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan”. Batubara (2009) telah meneliti
tentang ”Pengaruh pengalaman dan
pengetahuan aparat pengawas terhadap pendeteksian kesalahan dengan intuisi sebagai variabel intervening”. Lubis (2009) melakukan penelitian tentang ”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman perangkat SKPD terhadap SAP dalam penyusunan laporan keuangan”. Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel. 2.1 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu No 1.
Nama Peneliti/ Tahun Amrullah, (2009)
Topik Penelitian
Variabel yang dipergunakan
Hasil Penelitian
Pengaruh personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit intenal berpengaruh terhadap peran
Variabel independen ialah personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, proses pelaksanaan audit internal sedangkan Variabel dependen
Secara simultan, personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah,dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara
Universitas Sumatera Utara
auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial 2 Khairuddin Pengaruh Batubara pengalaman dan (2009) pengetahuan aparat pengawasan terhadap pendeteksian kesalahan dengan intuisi sebagai Lanjutan Tabel 2.1 variabel intervening 3 Amar Analisis faktorLubis, faktor yang (2009). mempengaruhi pemahaman perangkat SKPD terhadap SAP dalam penyusunan laporan keuangan
peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
parsial, personal background tidak berpengaruh terhadap peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
Variabel independen ialah keahlian, pengalaman, pengetahuan sedangkan Variabel dependen pendeteksian kesalahan
Ada pengaruh keahlian, pengalaman dan pengetahuan terhadap pendeteksian kesalahan
Variabel independen ialah latar belakang pendidikan,jenjang pendidikan dan pelatihan sedangkan Variabel dependen penyusunan laporan keuangan
Ada pengaruh latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan dan pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan
Universitas Sumatera Utara
