BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan
upaya
kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI No. 75, 2014). Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi : 1. Paradigma sehat; 2. Pertanggungjawaban wilayah; 3. Kemandirian masyarakat; 4. Pemerataan; 5. Teknologi tepat guna; dan 6. Keterpaduan dan kesinambungan (Permenkes RI No. 75, 2014). Pendanaan di Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Permenkes RI No. 75, 2014).
9
10
2.1.1
Tujuan Puskesmas Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
yaitu : 1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 3. Hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal,
baik
individu,
keluarga,
kelompok,
dan
masyarakat
(Permenkes RI No.75, 2014) 2.1.2 Fungsi dan Kedudukan Puskesmas Terdapat tiga fungsi utama Puskesmas, yaitu : 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 3. Pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi : 1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. 2. Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan, kuratif dan rehabilitasi dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan (Permenkes RI No. 75, 2014).
11
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services). Dalam sistem pemerintahan daerah, Puskesmas merupakan organisasi struktural dan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung
jawab
terhadap
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
(Permenkes RI, 2014). 2.1.3
Kegiatan Pokok Puskesmas Kegiatan-kegiatan
pokok
puskesmas
yang
diselenggarakan
oleh
puskesmas sejak berdirinya semakin berkembang , mulai dari 7 usaha pokok kesehatan, 12 usaha pokok kesehatan, 13 usaha pokok kesehatan dan sekarang meningkat menjadi 20 usaha pokok kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh puskesmas sesuai dengan kemampuan yang ada dari tiap-tiap puskesmas baik dari segi tenaga, fasilitas, dan biaya atau anggaran yang tersedia. Berdasarkan buku pedoman kerja puskesmas yang terbaru ada 20 usaha pokok kesehatan yang dapat dilakukan oleh puskesmas, itu pun sangat tergantung kepada faktor tenaga, sarana, dan prasarana serta biaya yang tersedia berikut kemampuan manajemen dari tiap-tiap puskesmas. Dua puluh kegiatan pokok puskesmas adalah : 1. Upaya kesehatan ibu dan anak 2. Upaya keluarga berencana 3. Upaya peningkatan gizi 4. Upaya kesehatan lingkungan 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
12
6. Upaya pengobatan 7. Upaya penyuluhan 8. Upaya kesehatan sekolah 9. Upaya kesehatan olahraga 10. Upaya perawatan kesehatan masyarakat 11. Upaya peningkatan kesehatan kerja 12. Upaya kesehatan gigi dan mulut 13. Upaya kesehatan jiwa 14. Upaya kesehatan mata 15. Laboratorium kesehatan 16. Upaya pencatatan dan pelaporan 17. Upaya pembinaan peran serta masyarakat 18. Upaya pembinaan pengobatan tradisional 19. Upaya kesehatan remaja 20. Dana sehat (Permenkes RI No.75, 2014).
2.2
Penyelenggaraan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Penyelenggaraan upaya kesehatan gigi di puskesmas merupakan upaya
kesehatan yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata, dan meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang ditujukan pada semua golongan umur maupun jenis kelamin, kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam gedung puskesmas dan di luar gedung puskesmas (Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah), dengan menitik
13
beratkan pada pelayanan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perseorangan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas pada dasarnya diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Pembina/pengembangan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam upaya pelihara diri (self care), melalui pengembangan upaya kesehatan yang bersumber pada otoaktivitas masyarakat dengan pendekatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM). 2. Pelayanan asuhan pada kelompok rentan, seperti pada anak sekolah (UKGS= Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) dan pada kelompok ibu hamil/ menyusui, anak prasekolah. 3. Pelayanan medik gigi dasar, di puskesmas dilaksanakan terhadap masyarakat baik yang datang mencari pengobatan maupun yang dirujuk oleh BPG ( Balai Pengobatan Gigi) (Herijulianti, 2002).
2.3
Pelayanan Medik Gigi Dasar Pelayanan medik gigi dasar menurut pedoman kerja puskesmas, pelayanan
medik dasar yang diberikan di puskesmas adalah tumpatan gigi tetap dan gigi sulung, pengobatan pulpa seperti tumpatan sementara, pencabutan gigi tetap dan gigi sulung, pengobatan, pembersihan karang gigi, tindakan bedah ringan seperti insisi abses dan operkulektomi (Depkes, 2014). Pelayanan medik gigi dasar adalah bagian integral pelayanan kesehatan yang dilandasi ilmu klinik (clinical science). Pelayanan medik gigi dasar merupakan pelayanan medik perorangan, meliputi aspek pencegahan primer
14
(health promotion dan specific protection) yang dilakukan oleh tenaga non medik dan medik/kesehatan, pencegahan sekunder yang terdiri dari deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter gigi termasuk dokter keluarga kalau perlu oleh tenaga kesehatan lainnya, sesuai dengan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuannya setelah mendapat pelatihan seperlunya (Depkes RI, 2014). Pelayanan medik gigi dasar merupakan basis dari sistem rujukan medik serta kesehatan. Efektivitas dari sistem rujukan sangat ditentukan oleh mutu pelayanan medik gigi dasar di seluruh jajaran pelayanan kesehatan (primary, secondary dan tertiary care). Pelayanan medik gigi dasar meliputi : konseling, diagnostik, pengobatan, emergensi dasar, rujukan.
2.4
Tujuan Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas Tujuan upaya kesehatan gigi dan mulut di puskesmas terdiri atas tujuan
umum dan khusus. Tujuan umum yaitu tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang layak. Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang layak maka pemerintah menetapkan target pencapaian pada tahun 2015 meliputi peningkatan status kesehatan gigi dan mulut serta kemampuan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Tujuan khusus upaya kesehatan gigi dan mulut di puskesmas yaitu : 1. Meningkatkan keadaan, sikap dan prilaku masyarakat dalam kemampuan pelihara diri (self care) di bidang kesehatan gigi dan mulut serta mencari pengobatan sedini mungkin dengan jalan
15
memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 2. Menurunkan prevalensi penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita masyarakat
(karies
perlindungan
atau
dan
penyakit
pencegahan
periodontal) tanpa
dengan
mengabaikan
upaya upaya
penyembuhan dan pemulihan terutama pada kelompok yang rentan terhadap karies. 3. Terhindarnya dan berkurangnya gangguan fungsi pengunyahan akibat kerusakan gigi dan mulut (Depkes, 2000).
2.5
Tugas Tenaga Kesehatan Gigi di Puskesmas 1. Tugas dokter gigi A. Medis teknis 1. Melaksanakan pelayanan medik gigi umum dan khusus. 2. Menerima rujukan kasus-kasus medik gigi dasar dan merujuk kasus-kasus spesialistik. 3. Melaksanakan pelayanan baik asuhan sistematik maupun asuhan masyarakat (bila tidak ada perawat gigi). B. Manajemen makro Menyangkutkmasalahlumum/luaslsepertildalamkmengidentifikasi, merencanakan,kmemecahkanlmasalah,lmengevaluasikprogram kesehatan gigi dan mulut di wilayahnya.
1. Mengkoordinir, memonitor keseluruhan program kesehatan gigi di puskesmas.
16
2. Mengkoordinasi, menggerakkan gigi dalam melaksanakan pelayanan asuhan.
3. Membimbing dan mengawasi perawat gigi dalam bidang medis teknis.
4. Bertanggung jawab dalam pencatatan pelaporan tentang pelayanan kesehatan gigi di wilayahnya. 2. Tugas perawat gigi A. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi pelayanan asuhan sistematik (pada kelompok anak sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, ibu hamil/menyusui dan anak prasekolah dan pelayanan asuhan kesehatan masyarakat). 2. Berdasarkan pendelegasian dari dokter gigi, bila diperlukan dapat melakukan pelayanan medik gigi dasar. B. Manajemen mikro 1. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi program pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah. 2. Membina, mengkoordinasi, melatih proses dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di klinik gigi (Depkes, 2002).
2.6
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Usia Sekolah Upaya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dapat digambarkan
sebagai berikut: 1. Pelayanan di luar lingkungan sekolah
17
Pelayanan ini dilakukan melalui kelompok masyarakat yang punya otaktifitas ( Pramuka dan Karang Taruna). a. Melalui jalur pramuka kesehatan gigi dan mulut termasuk krida bina keluarga sehat . Peranan petugas puskesmas dalam Saka Bakti Husada ini adalah memberikan bantuan berupa bimbingan pengetahuan dan latihan keterampilan dalam bidang kesehatan kepada pramuka penegak/pendega yang menaruh minat dalam bidang kesehatan, minimal sebagai instruktur. b. Melalui jalur karang taruna, kesehatan gigi dam mulut terutama ditujukan pada anak-anak putus sekolah. Pada dasarnya merupakan sebagian dari sarana upaya kesehatan gigi dengan pendekatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD). 2. Pelayanan di dalam lingkungan sekolah Pelayanan ini dilakukan melalui program UKGS yaitu meliputi : a. Lingkungan Sekolah Dasar (SD), meliputi UKGS tahap I, tahap II, dan tahap III b. Lingkungan SLTP/SLTA c. Lingkungan SLB (Chemiawan, 2004).
2.7
Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) adalah bagian integral dari Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara terencana pada para siswa terutama siswa Sekolah Dasar (SD) dalam suatu kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan melalui
18
paket Usaha Kesahatan Sekolah (UKS) dalam bentuk paket minimal, paket standard dan paket optimal (Depkes RI, 2000). Usaha Kesehatan Gigi Sekolah merupakan komponen kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas, dengan memanfaatkan sekolah terutama SD sebagai tempat untuk pusat kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut diluar gedung puskesmas. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) di lingkungan Sekolah Dasar (SD) mempunyai sasaran semua anak sekolah dasar (6-14 tahun) (Depkes RI, 2000). 2.7.1 Sejarah Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Pemerintah telah melaksanakan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) sejak tahun 1951, dengan sasaran murid SD usia 6-14 tahun, alasan pemerintah pada waktu itu mencanangkan UKGS, karena banyaknya murid SD yang mengalami gigi berlubang. Pada Pelita I tahun 1971 Direktorat Kesehatan Gigi Depkes RI melakukan penelitian tentang keadaan penyakit gigi murid SD, hasil yang didapat untuk prevalensi gigi berlubang sebesar 60%-80% dan radang gusi sebesar 70%-80%. Sistem kerja yang dipakai pada Pelita I adalah Incremental Care yaitu suatu upaya yang dilaksanakan pada tindakan pengobatan, namun sistem kerja ini sangat banyak menyerap waktu, tenaga dan biaya. Maka pada Pelita II Pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Gigi Depkes RI merubah sistem Incremental Care menjadi sistem Selective Approach yaitu mengutamakan tindakan pencegahan bagi kesehatan gigi murid SD dengan membina integrasi antara guru, petugas UKGS dan tenaga kesehatan lainnya. Pada Pelita III program UKGS ditambah dengan upaya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada murid SD. Dan Pelita IV Pemerintah melakukan pentahapan terhadap program
19
UKGS melalui paket UKS yaitu Tahap I atau Paket Minimal, Tahap II atau Paket Standard an Tahap III atau Paket Optimal (Depkes, 2000). 2.7.2 Tujuan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Tujuan Umum yaitu tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut siswa yang optimal. Tujuan Khusus yaitu 1. Siswa mempunyai pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. 2. Siswa mempunyai sikap/kebiasaan pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut. 3. Siswa binaan UKS paket standar, paket optimal, mendapat pelayanan medik dasar atas permintaan. 4. Siswa sekolah binaan UKS paket optimal pada jenjang kelas terpilih telah mendapat pelayanan medik gigi dasar yang diperlukan (Herijulianti, 2002). 2.7.3 Manfaat Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan Usaha Kegiatan Gigi Sekolah adalah: 1. Meningkatnya derajat kesehatan gigi dan mulut siswa. 2. Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut siswa. 3. Meningkatnya sikap/kebiasaan pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut siswa. 4. Siswa mendapatkan pelayanan medik gigi dasar atas permintaan (care ondemand).
20
UKGS dapat menjadikan anak sekolah mampu menjaga dirinya sendiri dengan mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencari pengobatan apabila diperlukan. Hal ini dapat membantu tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut yang harmonis dan optimal, dan dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal (Palgunadi, 2004). 2.7.4 Sasaran Pelaksanaan UKGS Sasaran pelaksanaan dan pembinaan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) meliputi sasaran primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer adalah peserta didik atau murid sekolah. Pada awalnya UKGS ditujukan pada anak SD dan SMP (6-14 tahun), yang kemudian meluas sampai anak SMA. Sasaran sekunder adalah guru, petugas kesehatan, pengelola pendidikan dan orang tua sedangkan sasaran tersier meliputi: 1. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra-sekolah sampai pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk perguruan agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya. 2. Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. 3. Lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut anak sekolah yang optimal. UKGS harus diutamakan pada upaya kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan yang ditunjang dengan upaya kesehatan
21
perseorangan berupa upaya kuratif bagi individu yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kawuryan, 2008). 2.7.5 Tahap Pelaksanaan Kegiatan UKGS Berdasarkan kemampuan sarana/tenaga kesehatan di puskesmas . Kegiatan UKGS dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu sebagai, berikut : 1.
UKGS Tahap I atau paket minimal Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi siswa yang belum terjangkau tenaga dan fasilitas kesehatan gigi yang meliputi: a. Pendidikan/penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh guru sesuai dengan Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994 (Buku Pendidikan Kesehatan). b. Pencegahan penyakit gigi dan mulut bagi siswa SD/MI yaitu sikat gigi massal minimal untuk kelas I, II dan kelas III dengan memakai pasta gigi yang mengandung fluor minimal 1 kali/bulan. c. Untuk siswa SLTP/SLTA disesuaikan dengan program UKS daerah masing-masing.
2.
UKGS Tahap II atau paket standar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi siswa yang sudah terjangkau tenaga dan fasilitas kesehatan gigi yang terbatas, kegiatan berupa : a. Pelatihan guru dan petugas kesehatan dalam bidang kesehatan gigi (terintegrasi). b. Pendidikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh guru sesuai dengan kurikulum.
22
c. Pencegahan penyakit gigi dan mulut SD/MI minimal untuk kelas I, II, dan kelas III berupa : sikat gigi massal dengan memakai pasta gigi yang mengandung fluor minimal 1 kali sebulan dan pembersihan karang gigi. d. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut untuk kelas I diikuti pencabutan gigi susu yang telah waktunya tanggal/lepas. e. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit. f. Pelayanan medik gigi dasar bagi murid yang membutuhkan perawatan. g. Rujukan bagi yang memerlukannya. 3.
UKGS Tahap III atau paket optimal Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pelayanan kesehatan gigi mulut bagi siswa yang sudah terjangkau oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan gigi dan mulut yang sudah memadai, dipakai sistem inkrimental dengan pemeriksaan ulang setiap 2 tahun untuk gigi tetap, kegiatan berupa : a. Pelatihan guru dan petugas kesehatan dalam bidang kesehatan gigi (terintegrasi). b. Pendidikan penyuluan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh guru sesuai dengan kurikulum. c. Pencegahan penyakit gigi dan mulut SD minimal untuk kelas I, II dan kelas III berupa : sikat gigi massal dengan memakai pasta gigi
23
yang mengandung flour minimal 1 kali sebulan dan pembersihan karang gigi. d. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut kelas I diikuti pencabutan gigi susu yang telah waktunya tanggal/lepas. e. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit. f. Pelayanan medik dasar atas permintaan pada murid kelas I sampai IV (care of demand). g. Pelayanan medik gigi dasar pada kelas terpilih (kelas I, III, V dan VI) sesuai kebutuhan (treatment need). h. Rujukan bagi yang memerlukan. Ruang lingkup kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah adalah melakukan pemeriksaan kesehatan gigi, perawatan gigi secara rutin, penyuluhan kesehatan gigidan mulut anak sekolah. Tujuan yang hendak dicapai adalah menghilangkan dan mengurangi gangguan kesehatan gigi serta mempertinggi kesadaran anak sekolah dasar tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut (Herijulianti, 2002). 2.7.6 Cakupan Pelayanan Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Cakupan dapat diukur bila target atau sasaran program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah ada, sasaran dari program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah salah satunya adalah murid SD. Adapun target sasaran yang telah ditetapkan adalah : 1.
100% SD mendapatkan pendidikan/penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kurikulum Departemen Pendidikan dan
24
Kebudayaan, ini berarti bahwa SD yang tercakup di wilayah kerja puskesmas harus 100%. 2.
Minimal 80% SD melaksanakan sikat gigi massal.
3.
Minimal 50% SD mendapatkan pelayanan medik dasar atas dasar permintaan.
4.
Minimal 30% SD mendapatkan pelayanan medik gigi dasar atas dasar kebutuhan (Depkes RI, 1996).
Dalam ketentuan Depkes RI tahun 2000 juga dijelaskan bahwa : 1. Frekuensi pembinaan petugas UKGS ke SD minimal 2 kali pertahun. 2. Minimal 75% murid SD mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. 3. Minimal 80% murid SD mendapatkan perawatan medik gigi dasar, dari seluruh murid SD yang telah terjaring untuk mendapatkan perawatan lanjutan (Depkes RI, 2000). 2.7.7
Tenaga Pelaksana UKGS Tenaga pelaksana UKGS terdiri dari : tenaga pelaksana di sekolah
meliputi guru olahraga dan dokter kecil yang telah dilatih tentang kesehatan gigi dan mulut,serta tenaga pelaksana di puskesmas meliputi dokter dan perawat gigi/ tenaga kesehatan lain yang telah dilatih (Depkes RI, 1996). 1. Tenaga yang berasal dari sekolah yaitu : A. Kepala Sekolah / Guru SD Peran Kepala Sekolah/Guru SD dalam kegiatan UKGS antara lain :
25
1. Membantu tenaga kesehatan gigi dalam pengumpulan data (screening) yaitu pemeriksaan seluruh murid secara berkala. 2. Pendidikan kesehatan gigi pada murid seperti penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada waktu pelajaran Orkes. 3. Pembinaan dokter kecil. 4. Latihan gosok gigi. 5. Merujuk murid ke puskesmas untuk dilakukan perawatan bila menemukan murid dengan keluhan penyakit gigi. 6. Membina
kerjasama
dengan
petugas
kesehatan
dalam
kesehatan. lingkungan dan makanan yang dijual di lingkungan sekolah. 7. Membantu guru dalam sikat gigi bersama. 8. Merujuk ke puskesmas. B. Dokter kecil Peran Dokter kecil dalam kegiatan UKGS antara lain : 1. Membantu guru dalam memberi dorongan agar murid berani untuk diperiksa giginya. 2. Membantu guru dalam memberikan penyuluhan kesehatan gigi. 3. Memberi petunjuk kepada murid mengenai tempat berobat gigi (klinik gigi). 2. Tenaga dari Puskesmas yaitu A. Kepala Puskesmas Peran kepala puskesmas dalam kegiatan UKGS antara lain :
26
1. Sebagai koordinator pelaksanaan UKGS. 2. Sebagai pembimbing dan motivator. 3. Bersama dokter gigi melakukan perencanaan kesehatan gigi dan mulut. B. Dokter gigi Peran dokter gigi dalam kegiatan UKGS antara lain : 1. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional UKGS. 2. Bersama kepala puskesmas dan perawat gigi menyusun rencana kegiatan, memonitoring program, dan evaluasi. 3. Membina integrasi dengan unit terkait di tingkat Kecamatan, Dati II dan Dati I. 4. Memberi bimbingan dan pengarahan kepada tenaga perawat gigi, UKS, guru SD, dan dokter kecil. 5. Dapat bertindak sebagai pelaksana UKGS jika tidak ada perawat gigi. C. Perawat gigi Peran perawat gigi dalam kegiatan UKGS antara lain : 1. Bersama
dokter
gigi
menyusun
rencana
UKGS
dan
pemantauan SD. 2. Membina kerja sama dengan tenaga UKS dan Depdikbud. 3. Melakukan
persiapan
atau
lokakarya
menyampaikan rencana kepada pelaksana terkait.
mini
untuk
27
4. Pengumpulan data yang diperlukan dalam UKGS berupa data sosiodemografis dan data epidemiologis. 5. Melakukan kegiatan analisis teknis dan edukatif seperti : a) Pengarahan kepada tenaga UKS, guru SD, dokter kecil, dan orang tua murid. b) Pembersihan karang gigi. c) Pelayanan medik gigi (menerima rujukan dari guru dan petugas kesehatan lainnya). 6. Monitoring pelaksanaan UKGS. 7. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan. 8. Evaluasi program. D. Petugas UKS Peran Petugas UKS dalam kegiatan UKGS antara lain : 1. Terlibat secara penuh dalam penentuan SD, pembinaan guru dan dokter kecil, monitoring program, dan hubungan dengan Depdikbud. 2. Pemeriksaan murid (screening). 3. Melaksanakan rujukan. 4. Menunjang tugas perawat gigi dalam penyuluhan dan pendidikan kesehatan gigi (Depkes RI, 1996). 2.7.8
Tim Pembina Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Depkes RI dinyatakan
bahwa Usaha Kesehatan Gigi Sekolah merupakan program pengembangan yang mana segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan di sekolah
28
diupayakan melalui Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah didaerah ke Tim Pelaksana Kesehatan Sekolah di sekolah secara berjenjang (Depkes, 2004). Adapun tim Pembina usaha kesehatan sekolah di sekolah yaitu : 1. Ketua
:
Kepala Sekolah
2. Wakil Ketua I
:
Guru olahraga kesehatan
3. Wakil Ketua II
:
Unsur orang tua murid
4. Sekretaris
:
Guru/Guru olahraga kesehatan
5. Anggota
:
-Unsur Puskesmas -Pengurus OSIS
Hubungan kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara vertikal dan hubungan kerja secara horizontal Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi yang berkaitan tugasnya : 1. Hubungan Kerja Secara Vertikal A. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat merumuskan kebijaksanan program Usaha Kesehatan Sekolah nasional, dan Tim Pembina
Usaha
Kesehatan
Sekolah
Daerah
merumuskan
kebijaksanaan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di daerah masing-masing sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat. B. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
29
kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah, sebaliknya Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah memberikan laporan-laporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat. C. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah daerah adalah sebagai pembantu pelaksana tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, dan membantu tugas-tugas fungsional departemen dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya di daerah. 2. Hubungan Kerja Secara Horizontal Hubungan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dengan Instansi tingkat Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah dengan Instansi tingkat daerah adalah hubungan koordinasi dan konsultatif, dalam kaitannya sebagai anggota tim maupun dalam hubungan kaitan tugasnya (Depkes, 2002).
2.8
Manajemen Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Menurut Pintauli (2003), manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi
tidak terkecuali puskesmas sebagai suatu kesatuan organisasi yang fungsional. Tanpa manajemen makan semua usaha ataupun kegiatan untuk mencapai tujuan akan sia-sia belaka. Pada dasarnya, manajemen dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan organisasi dimana orang-orang bekerja sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi manajemen program UKGS di puskesmas berdasarkan teori fungsi manajemenl(G.R.Terry)lyaitu:jplanningk(perencanaan),korganizingk(pengorganis
30
asian),lactuatingl(penggerak/pelaksanaan),;controllingi(pengawasankdanlpengend alian) sesuai dengan fungsi manajemen yang digunakan Depkes, RI (Muninjaya, 2004). 1. Tahap perencanaan program UKGS Terdapat lima langkah yang perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan, yaitu analisis situasi (pengumpulan data primer dan data sekunder), mengidentifikasi masalah dan prioritasnya, menentukan tujuan program, mengkaji hambatan dan kelemahan program, dan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO). 2. Tahap pengorganisasian program UKGS Fungsi pengorganisasian sangat penting bagi sistem manajemen karena mekanisme utama dimana menjalankan rencana-rencana kegiatan program.
Pengorganisasian
hubungan
antara
semua
menciptakan sumber
daya
dan
mempertahankan
organisasional
dengan
menunjukkan sumber daya mana yang akan digunakan untuk aktivitas tertentu, serta kapan, dimana dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. 3. Tahap penggerakan/pelaksanaan program UKGS Pelaksanaan atau bisa disebut penggerakan
(actuating) yaitu
mengarahkan semua personal agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan suatu organisasi.Tindakan penggerakan dibagi dalam tiga tahap, yaitu:
31
1.
Memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut motivating.
2.
Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut koding yang meliputi beberapa tindakan,
seperti:
pengambilan
keputusan,
mengadakan
komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun ketrampilan staf. 3.
Pengarahan (directing atau commanding) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.
4.
Tahap pengawasan dan pengendalian program UKGS Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai : pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang
32
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera
diketahui
yang
kemudian
dapat
dilakukan
tindakan
perbaikannya. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah : 1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. 2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. 3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
2.9
Sarana dan Prasarana Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Menurut Mursyid (2003), pelaksanaan suatu program selalu membutuhkan
berbagai sarana dan prasarana yang mendukung sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan yang direncanakan. Azwar (1996) menambahkan bahwa sarana/alat merupakan suatu unsur dari organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Standar pelayanan kesehatan di Puskesmas, standar fasilitas dari peralatan adalah tersedianya ruangan, peralatan, dan fasilitas lainnya yang mendukung administrasi dan fungsi teknik pelayanan kesehatan lingkungan sehingga terjamin terselenggaranya pelayanan secara fungsional, professional dan etis dengan criteria tersedianya fasilitas yang dapat menjamin semua barang tetap dalam kondisi baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan. Program
33
kegiatan UKGS harus didukung oleh sarana/prasarana yang minimal dapat menunjang pelaksanaan prevensi primer dan peralatan pemeriksaan gigi sederhana yang secara bertahap akan ditingkatkan sesuai dengan mutu pelayanan, selain itu harus tersedia alat peraga untuk kegiatan promotif (Depkes RI, 2002).
2.10
Biaya Operasional Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Biaya operasional juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program
Usaha Kesehatan Gigi Sekolah sehingga dapat meminimalkan kegiatan program. Biaya yang dimaksud adalah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dalam pelaksanaan program UKGS, biaya dapat diperoleh dari pemerintah dan sumber lain yang tidak mengikat berupa dana sehat, sistem asuransi atau swadana dari masyarakat (Depkes RI, 2004). Untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi promotif dan preventif dengan baik melalui kerjasama yang saling
menguntungkan antara
tenaga petugas UKGS dengan komite sekolah, ada tahapan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sebagai pelaksana yaitu organisasi, perencanaan dan persiapan. Sedangkan untuk mengembangkan kegiatan pelayanannya, pada hakekatnya meliputi dua aspek yaitu : 1. Aspek peningkatan mutu Pola pengembangan pelayanan melalui peningkatan mutu pada dasarnya adalah melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan UKGS yang meliputi unsur-unsur kegiatan operasional administratif dan
34
teknis antara lain perbaikan mutu tenaga, alat dan bahan serta pembiayaan operasional untuk program itu sendiri. 2. Aspek peningkatan cakupan Untuk memperluas cakupan pelayanan dapat dilakukan dengan cara perbaikan terhadap hubungan lintas sektor dan lintas program terkait, sehingga pelaksanaan program UKGS di SD dapat dikembangkan. Aspek peningkatan cakupan terdiri atas pembinaan (administrasi, teknik dan sosial) dan monitoring serta evaluasi sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Evaluasi minimal dilakukan pada setiap semester dengan melakukan analisis monitoring terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk program UKGS diharapkan adalah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Depkes (2000) yang meliputi laporan cakupan sikat gigi massal, laporan cakupan SD binaan dan laporan cakupan siswa selektif yang mendapat perawatan.
2.11
Status Kesehatan Gigi dan Mulut Status kesehatan gigi dan mulut pada anak kelompok 6-12 tahun
merupakan indikator utama dalam kriteria pengukuran pengalaman karies yang menurut WHO dinyatakan dengan indeks decayed, missing, and filled-teeth (dmft). Status kesehatan gigi dan mulut dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut (WHO, 2011) :
35
1. Indeks dmf-t adalah indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen. Karies gigi umumnya disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk, sehingga terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri. Indeks pengalaman karies decayed, missing, filled-teeth (dmf-t) yang terdiri atas : a. Komponen d (decayed) yang meliputi gigi susu dengan satu lesi karies atau yang belum ditambal. b. Komponen m (missing) terdiri atas Mi (missing indicated) yaitu gigi susu dengan lesi karies yang tak dapat ditambal lagi dan sudah dicabut. c. Komponen f (filled) yaitu gigi susu dengan lesi karies dan sudah ditambal sempurna. Nilai dmf-t adalah angka yang menunjukkan jumlah gigi dengan karies pada seseorang atau sekelompok orang. Rumus yang digunakan untuk menghitung dmf-t yaitu : dmf-t
=
dmf-t rata-rata
=
d+m+f Jumlah d+ m + f Jumlah orang yang diperiksa
Kategori dmf-t menurut WHO yaitu : 0,0 – 1,1
= Sangat Rendah
36
1,2 – 2.6
= Rendah
2,7 – 4,4
= Sedang
4,5 – 6,5
= Tinggi
6,6 >
= Sangat Tinggi
2. Indeks kebersihan mulut Oral Hygiene Index Simplified (OHIS) yang merupakan indikator untuk melihat kebersihan mulut dengan melihat ada tidaknya debris dan kalkulus. Indeks Oral Hygiene dapat ditentukan dari jumlah gigi yang diperiksa yaitu 6 buah gigi tertentu dengan permukaan yang diperiksa tertentu pula.
37
2.12
Kerangka Pikir
UKGS
INPUT: − Tenaga pelaksana UKGS − Sarana dan prasarana − Biaya operasional
PROSES:
OUTPUT:
Kegiatan Program UKGS:
Status kesehatan gigi dan mulut murid di sekolah dasar
− Pendidikankpenyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah − Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di sekolah − Pelaksanaan sikat gigi massal − Pelayanan medik gigi dasar − Frekuensi pembinaan Petugas UKGS − Rujukan ke puskesmas − Evaluasi program UKGS − Pencatatan dan pelaporan program
dmf-t (Indeks Pengalaman Karies Gigi) Sampel 50 siswa/i kelas 2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat dirumuskan definisi kerangka pikir sebagai berikut : 1. Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan program UKGS . 1) Tenaga pelaksana UKGS meliputi :
38
Tenaga di puskesmas : kepala puskesmas, dokter gigi, perawat gigi, atau tenaga kesehatan lainnya yang telah dilatih untuk mengelola. Tenaga di sekolah : kepala sekolah sebagai penanggung jawab program UKGS di sekolah, guru , dan dokter kecil. 2) Biaya Operasional merupakan sumber dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit (Azwar, 2010). 3) Sarana dan prasarana UKGS harus ditunjang dengan sarana yang minimal dapat menunjang pelaksanaan prevensi primer dan peralatan pemeriksaan gigi untuk screening. Untuk kegiatan promotif harus tersedia alat peraga, utuk kegiatan preventif harus tersedia peralatan kedokteran gigi dan obat-obatan. Pada UKGS tahap II dan tahap III harus tersedia tenaga, peralatan dan bahan obat-obatan untuk perawatan kuratif,
dan
juga diperlukan
sarana transportasi
terutama
mengangkut peralatan kegiatan tersebut. Pelaksanaan UKGS harus juga ditunjang kelengkapan materi yang diperlukan untuk proses administrasi, pencatatan dan pelaporan (Depkes RI, 2000). 2.
Proses adalah seluruh kegiatan dari program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang dijalankan di sekolah yang meliputi kegiatan
39
pendidikan/penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut , pelaksanaan sikat gigi massal, pelayanan medik gigi dasar atas dasar permintaan dan kebutuhan sekolah, rujukan ke puskesmas bagi yang memerlukan, kegiatan evaluasi program UKGS, dan kegiatan pencatatan dan pelaporan program UKGS. 3. Output (keluaran) adalah hasil akhir kegiatan dari proses yaitu status kesehatan gigi dan mulut siswa/i sekolah dasar yang meliputi indeks pengalaman karies gigi dmf-t (decay, missing, filled-teeth). Pengukuran dmf-t dengan sampel 50 siswa/i kelas 2 SD di wilayah kerja Puskesmas Polonia.
