BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan terhadap kepustakaan yang ada, sepanjang yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab rumusan masalah Penelitian Hukum ini. Uraian akan menyangkut hakikat L/C sebagai alat bayar dalam perdagangan internasional, pengaturan atau dasar hukum dari L/C, serta pihak-pihak dalam L/C. Selanjutnya akan dikemukakan pula mengenai mekanisme penerbitan L/C, hubungan hukum diantara para pihak, kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai penerbit L/C. Adapun tujuan dari kajian pustaka ini adalah menjawab rumusan permasalahan skripsi ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I tentang rumusan permasalahan. Tinjauan kepustakaan ini juga akan dipergunakan untuk melakukan analisa terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan nanti di Bab III. Sama halnya dengan maksud kedua di atas, analisa yang didasarkan kepada pustaka dalam bab ini, tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah skripsi ini. 2.1
Hakikat L/C sebagai alat bayar dalam pedagangan internasional L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan
importir untuk exportir di luar negeri yang menjadi relasi importir, surat ini yang memberi hak kepada exportir untuk menarik wesel-wesel atas nama importir yang bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu1. Yang
1
Amir M.S, Letter of Credit dalam Bisnis Export Import, Jakarta: PPM, 2005, hal. 1
16
kemudian, bank yang bersangkutan menjamin untuk mengexport atau membayar wesel selama syarat-syaratnya terpenuhi2. Definisi lain mengenai L/C dapat kita lihat dalam UCP (Pasal 2 UCP 500), yang memberi definisi L/C sebagai berikut: "L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit, jika penerima telah menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C”. Beberapa hal penting dari definisi di atas yaitu: (a) Bank yang memberikan jaminan pembayaran adalah bank yang menerbitkan kredit dokumenter L/C tersebut (bank penerbit atau Issuing Bank). (b) Dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah, asuransi maupun pengangkutan. (c) Karena Kredit Dokumenter (L/C) merupakan Jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama pembeli (importir), dan pembayaran itu dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. (d) Karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada pembeli (importir) atas pemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut. (e) Karena Kredit Dokumenter (L/C) merupakan jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, penjual (exportir) akan meminta pembayaran dari Bank, bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan pembeli (importir) untuk membayar. Namun sekalipun demikian, berhubung jaminan tersebut adalah 2
Sembiring,Sentosa ( 2001), Hukum Dagang. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
17
jaminan bersyarat, maka penjual (exportir) hanya berhak meminta pembayaran apabila dia sudah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam Kredit Dokumenter tersebut, guna kelancaran pembayaran atas letter of credit (kredit berdokumen). Dengan demikian inti dari pengertian L/C menurut UCP adalah L/C merupakan “janji pembayaran”. Dimana Bank Penerbit melakukan pembayaran kepada penerima, baik langsung ataupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada Bank Penerbit. PBI No. 5 Tahun 2003 Pasal 3 angka 1 menyatakan bahwa bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi import atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank3 dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Dari dua peryataan ini dapat dikatakan bahwa, L/C merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary) senilai L/C (sepanjang exportir memenuhi persyaratan L/C). Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang diyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen4. L/C ini diterbitkan untuk beberapa alasan, pertama memudahkan pelunasan pembayaran transaksi export, kedua untuk mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang import, ketiga menjamin kelengkapan dokumen 3
Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.
4
Ginting,Ramlan (2007) Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional. Jakarta : Salemba Empat, hal. 12
18
pengapalan. L/C disini berguna sebagai alat untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, dan bukan sebagai garansi (guarantee) atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan (negotiable instrument). L/C berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan, dimana L/C meletakkan bank sebagai penjamin atas pembayaran yang akan dilakukan oleh importir. Seperti apa yang telah diutarakan diatas, bahwa L/C lebih sering digunakan untuk membiayai kontrak perdagangan secara internasional. Mengapa demikian, karena perdagangan ekspor impor mengandung resiko yang tinggi, maksudnya adalah pertama eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum yang mengatur tentang transaksi ekspor impor, dan seringkali para pihak berada pada keadaan yang belum saling mengenal dengan baik, sehingga exportir berpendapat L/C adalah alat bayar yang paling aman dalam perdagangan export-import. Hal ini disebabkan, karena di dalam L/C terdapat janji membayar dari Issuing Bank, sehingga akan memberikan rasa aman ke pada exportir ketika exportir mengirimkan barang kepada importir, dan begitu pula sebaliknya pembeli akan merasa aman dalam melaksanakan pembayaran(sekalipun barang belum diterima), karena pembayaran hanya akan dilakukan oleh Issuing Bank apabila dokumen yang mewakili barang yang dibeli sesuai dengan persyaratan L/C. Bank yang ditentukan untuk membuka L/C itu dapat ditunjuk dalam perjanjian jual beli, atau dapat juga ditentukan penjual yang berhak menunjuknya,
19
tetapi dapat juga pembeli yang diberi kewajiban untuk menentukan bank mana yang akan membuka L/C tersebut. L/C sendiri merupakan dokumen kontrak. Namun, kedudukan L/C5 sebagai suatu kontrak dan kontrak jual beli sifatnya adalah terpisah atau independen. Sifat independen L/C tampak pada peryataan yang menyatakan bahwa, bank penerbit (issuing bank) tidak meminta atau mensyaratkan diperlihatkannya kontrak penjualan dari pemohon (buyer atau pembeli). Dan bank hanya memeriksa apakah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C telah terpenuhi. Pasal 3 UCP 500 menegaskan sifat independen ini: Bahwa hanya redaksi kalimat-kalimat dalam L/C yang mengikat bank. L/C merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak-kontrak penjualan atau kontrak-kontrak lain atas mana L/C tersebut didasarkan. Sepanjang hubungan dengan ekportir importir maka tanggung jawab dan tugas bank hanya terikat pada bunyi kalimat L/C itu sendiri dan karena itu bank tidak dapat mempertimbangkan ketetapan-ketetapan yang berlawanan dan berbeda dengan kalimat-kalimat L/C tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam hal adanya perubahan dalam L/C. Bank akan bertindak semata-mata berdasarkan dan sesuai dengan kalimat-kalimat L/C yang berlaku baik dalam saat penerimaan atau pemeriksaaan dokumen-dokumen. CFG Sunaryati Hartono juga mangatakan bahwa “secara harafiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu”.
5
Uniform Customs and Practice For Dokumentary Credit 500 pasal 3.
20
2.2
Pengaturan atau dasar hukum dari L/C Dalam pelaksanaannya L/C pada umumnya dibuat tunduk pada UCP, yang
merupakan ketentuan L/C yang bersifat universal6, namun ketentuan dalam UCP bersifat tidak mengikat. Oleh karenanya diperlukan ketentuan nasional yang mengatur mengenai hal tersebut. L/C dalam hukum nasional dapat melihat pada : a. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang Pelaksanaan
Ekspor,
Impor,
dan
Lalu
Lintas
Devisa
yang
mengatur
bahwa L/C sebagai salah satu cara pembayaran dengan kredit dapat digunakan
untuk melakukan
transaksi
ekspor impor
tetapi
sampai
saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur L/C sehingga masih menggunakan ketentuan UCP. PP ini mengamanatkan agar Mentri Perdagangan dan Gubernur BI bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas metode pembayaran perdagangan internasional namun hingga saat ini tindak lanjut amanat ini belum terjadi sebagaimana seharusnya. b. Peraturan BI No.5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni tentang pembayaran Transaksi Impor yang mengatur bahwa pembayaran transaksi eksport import dilakukan menggunakan L/C atau tidak. Dalam Pasal 4 ayat 2 mengatakan format dan jumlah lembar permohonan penerbitan atau perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada masing-masing bank.
6
Ginting Ramlan, Ibid, hal. 13
21
c. Surat Edaran BI No.26/34.ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Unifrom Customs and Practis for Documentary Credit (UCP) 1993 Revision Internasional Chamber of Commerce (ICC) Publication No.500 yang mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa dapat tunduk atau tidak pada UCP. d. Surat Keputusan Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1992 dan Surat Edaran BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 masing-masing tentang pemberian Garansi oleh Bank yang mengatur mengenai pemberian garansi bank khususnya mengenai standby L/C. e. Keputusan Presiden No.24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan bank Indonesia, serta penerbitan jaminan bank untuk penerbitan pinjaman luar negeri oleh Bank Persero dan Bank pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/33/KEP/DIR/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor. Sama halnya dengan ketentuan nasional yang belum bisa menjelaskan pengertian L/C (yang digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam perdagangan) secara jelas, pada ketentuan internasional pun juga mengalami hal yang sama oleh karenanya diharapkan International Chamber of Commerce (ICC) dapat meluruskan masalah mengenai L/C. Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Uniform Customs And Practice For Documentary Credits 1993 Revision-International Chamber of Commerce Publication No. 500 (“UCP”) mengatur bahwa jika dalam penerbitan L/C disepakati untuk menerapkan UCP,
22
maka dalam L/C – nya harus secara tegas mencantumkan penundukan pada UCP. Walaupun UCP sendiri tidak mewajibkan suatu L/C harus tunduk pada UCP, namun Bank Indonesia mendukung agar UCP dipergunakan dalam praktek penerbitan L/C oleh bank-bank umum. UCP sendiri bukan merupakan suatu produk hukum dari legislatif ataupun yudikatif, UCP ini ada didasarkan pada adanya kebiasaan dan praktek perdagangan internasional dengan menggunakan L/C. UCP bertujuan menciptakan keseragaman praktek L/C secara internasional. UCP merupakan pedoman dalam pelaksanaan L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak yang bertransaksi. UCP pertama kali diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (“ICC”) pada tahun 1933 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 1993 Revision – International Chamber of Commerce atau yang lebih dikenal dengan “UCP 500”, kemudian UCP 600 (“Uniform Customs & Practice for Documentary Credits”) adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional (best practice) transaksi LC yang diterbitkan oleh ICC (International Chamber of Commerce). UCP 600 berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya (UCP 500). Sejak tanggal tersebut diharapkan semua bank yang menerbitkan LC baru mengacu pada UCP 600. Pemberlakuan ketentuan UCP atas suatu transaksi L/C harus secara tegas dinyatakan dalam L/C itu sendiri. 2.3
Jenis-jenis L/C Dalam perdagangan internasional terdapat berbagai macam jenis L/C yaitu
23
1. Revocable dan Irevocable L/C Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh pembeli/importir atau issung bank tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penjual/exportir atas permintaan applicant. L/C ini banyak digunakan anak/cabang perusahannya atau antara perusahaan yang sudah saling mempercayai7. Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak dan issuing bank menjamin akan membayarkannya asal saja si exportir menyerahkan dokumen yang cocok dengan L/C dan disertai tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam L/C8. 2. Banker’s L/C Banker’s L/C adalah L/C yang dibuka oleh suatu bank atas permintaan importir dan bank tesebut bertanggung jawab atas pembayaran L/C apabila semua syaratsyarat dalam L/C dipenuhi. Dengan kata lain bank mengambil alih seluruh kewajiban membayar sehingga terjadi substitusi dari kemampuan melunasi oleh issuing bank9.
3. Confirmed L/C10
7
Amir M.S, Letter Of Credit dalam BisniExport Import, PPM, Jakarta Pusat, 2005, hal. 9
8
Amir M.S, Ibid, hal. 10
9
Investor mediator, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/jenis-jenis-lc/, tanggal 15 Mei 2013.
10
Investor meditor, Ibid.
24
diakses
Confirmed L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan dijamin sepenuhnya oleh confirming bank. L/C jenis ini dapat diajukan oleh exportir jika bank tidak pembuka tidak mempunyai reputasi Internasional dan situasi politik ekonomi yang mengharuskan demikian, sehingga eksportir memandang perlu untuk mengajukan agar dibukakan suatu L/C jenis ini. 4. Commercial L/C Commercial L/C adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabahnya, tetapi dikirimkan langsung kepada beneficiary tanpa melalui advising bank. Commercial L/C ini dimaksudkan agar eksportir bisa dengan cepat menerima L/C dan bisa menegosiasikan weselnya pada beberapa bank (tidak terbatas pada satu bank) dengan jalan menyerahkan dokumen dan Commercial L/C yang asli. Dan Bank yang membayar wesel akan mencatat pada commercial L/C asli jumlah pembayaran yang telah dilakukan11. 5. Red Clause L/C Red Clause L/C adalah L/C dimana issuing bank-nya memberikan kuasa kepada paying bank unutuk membayar uang muka kepada Beneficiary sebagian dari jumlah L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Artinya L/C ini memiliki
klausul
dengan
tinta
merah
yang
menyatakan
bahwa advising/confirming bank dapat melakukan pembayaran di muka kepada eksportir/penjual/beneficiary sebelum penyerahan dokumen pengiriman barang dilakukan. . L/C semacam ini sering digunakan untuk menyediakan dana/kredit bagi eksportir sebelum barang dikapalkan. Dan beneficiary harus membuat
11
Investor mediator,Ibid
25
pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C akan diserahkan pada waktunya12. 6. Revolving L/C Revolving L/C adalah kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa perlu mengadakan perubahan syarat13. 7. Transferable L/C Transferable L/C merupakan L/C yang mana beneficiary dapat dipindah tangankan berdasarkan instruksi khusus dari applicant atau importir/pembeli dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut artinya beneficiary diberi wewenang untuk menyerahkan pelaksanaan ekspornya kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya14. 8. Back to back L/C Back to back L/C merupakan kemungkinan lain dari Transferable L/C adalah Back to Back L/C, jika beneficiary meminta kepada applicant agar L/C yang dibukanya bersifat transferable. Jadi Applicant mengetahui bahwa beneficiary itu bukanlah eksportir yang sebenarnya dari barang yang dipesan. Eksportir yang sebenarnya adalah pihak ketiga (namanya biasa dirahasiakan, bisa menjual dengan harga lebih murah). Setelah Beneficiary menerima L/C, Si beneficiary meminta kepada advising bank supaya membuka L/C baru kepada pihak ketiga yang
12
Amir M.S, Ibid, hal. 11
13
Amir M.S, Ibid, hal 12
14
Amir M.S, Ibid, hal 13
26
merupakan eksportir sebenarnya. Dan L/C kedua ini mengandung syarat-syarat yang sama seperti L/C yang pertama15. 9. Stand by L/C Stand by L/c adalah merupakan L/C yang diberikan issuing bank atas permintaan applicant (kontraktor, debitor) sebagai jaminan khusus yang menyangkut fungsi financial kepada pihak beneficiary dan dipakai standby oleh beneficiary atau bank atas nama nasabahnya16. Beneficiary credit ini dapat bertindak apabila si applicant gagal untuk memenuhi atau melaksanakan kontraknya, atau membayar kewajiban hutangnya (wanprestasi/cedera janji terhadap beneficiary). Maka pihak bank akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada beneficiary. 10. Sight L/C Sight L/C adalah L/C yang pembayarannya oleh negotiating bank yang dilakukan pada saat wesel-wesel diunjukkan oleh eksportir, disertai dengan dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat L/C17. Tentang kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut, maka di dalam L/C bersangkutan dicantumkan atas nama siapa wesel bersangkutan harus diterbitkan. Wesel tersebut ada yang diterbitkan atas bank penerus L/C (Advising Bank), bank pembuka (Opening Bank), bank ketiga yaitu principal dari bank pembuka L/C, atau pembeli itu sendiri. Bila wesel diterbitkan atas dasar pembeli 15
16
17
Amir M.S, Ibid, hal 13. Amir M.S, Ibid, hal.14 Investor mediator, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/jenis-jenis-lc/, tanggal 15 Mei 2013.
27
diakses
(bukan bank), maka dikatakan wesel diterbitkan atas pihak ketiga. Tetapi lazimnya sight L/C senantiasa ditujukan secara khusus kepada bank-bank koresponden di luar negeri, di mana bank-bank pembuka mempunyai rekening pada koresponden bersangkutan dan bank penerima L/C sekaligus juga merupakan/bertindak sebagai bank pembayar18. 11. Usance L/C19 Usance L/C adalah L/C yang mengharuskan eksportir penerima L/C untuk menarik wesel berjangka dan bukan wesel unjuk sebagaimana lazimnya. Jangka waktu wesel tersebut bisa bervariasi antara 30 sampai dengan 180 hari. Untuk usance L/C ini pada saat wesel dan dokumen diserahkan negotiating bank tidak melakukan pembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar L/C tersebut didiscount dengan pembayaran diskonto yang berlaku. Usance L/C biasa diterbitkan pada waktu-waktu hubungan yang normal tidak dapat dijalankan lagi, dimana keinginan pembeli tidak dapat dipaksakan kepada penjual. Kemungkinan yang lain si penjual menerima tawaran untuk melaksanakan pembayaran dengan usance L/C bila pembeli itu langganan baik dan sudah dipercaya. Di dalam transaksi ini, bank memegang peranan sebagai tersangkut/bank pembayar.
2.4
18
19
Pihak-pihak dalam L/C
Hartono Hadisoeprapto, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 41 Amir M.S, Ibid, hal. 14
28
Dalam transaksi eksport-import, pelaksanaanya lebih menekankan kepada dokumen-dokumen. Sehingga pembeli/importir ini tidak dapat secara langsung memperoleh kredit dari exportir, sehingga diperlukan pihak ketiga (bank) yang berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi tersebut20. a. Pemohon (applicant) adalah pihak yang memohon untuk diterbitkan L/C yang dalam hal ini umumnya adalah pembeli/importir. Importir memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pembayaran. Sedangkan hak dari imortir adalah menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam L/C. b. Bank Penerbit (Issuing Bank) adalah bank yang atas permintaan applicant menerbitkan L/C (bank pembuka). Bank penerbit berhak menerbitkan L/C kepada exportir. Dan kewajiban dari bank penerbit adalah membayar sejumlah uang (seperti yang telah diperjanjikan dalam L/C) kepada exportir sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam L/C. c. Penerima (beneficiary) adalah pihak kepada siapa L/C diterbitkan atau diperuntukkan yang dalam hal ini adalah eksportir. Penerima berhak mendapat keyakinan akan ketersediaan pembayaran atas barang dan atau jasa yang diserahkan. Hak ini diikuti dengan kewajiban dari penerima berupa pengiriman barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam L/C. d. Bank Penerus (advising bank) adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi L/C dan hanya bertindak sebagai perantara. Bank penerus berhak meneruskan L/C kepada exportir atas permintaan bank 20
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Jual Beli), Rajawali Pers,Jakarta, 2001 hal. 19
29
penerbit. Dan bank penerbit berkewajiban menentukan keabsahan L/C sebelum diteruskan kepada exporir. e. Bank Pengkonfirmasi (confirming bank) adalah bank yang memberikan konfirmasi atau jaminan kepada beneficiary apabila issuing bank tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam L/C. Jadi hak dari bank pengkonfirmasi adalah mengkonfirmasi (menjamin) L/C yang diterbitkan oleh issuing bank kepada beneficiary.
2.5
Mekanisme penerbitan L/C Mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pembukaan L/C 21 itu ialah
pertama pembeli harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani suatu formulir yang telah disediakan oleh bank yaitu Formulir Permohonan Membuka Kredit atau Application Form. Di dalam formulir inilah disebutkan suatu permohonan dari pembeli kepada bank untuk membuka suatu L/C bagi kepentingan penjual22. Di dalam formulir itulah disebutkan semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki di dalam L/C, misalnya mengenai jumlahnya, jenisnya, dan sebagainya. Pertama-tama syarat yang paling penting disebut ialah, adanya janji dari pembeli untuk membayar kembali kepada bank, bilamana bank melakukan pembayaran lebih dulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan. Kemudian terdapat syarat lain yang juga sangat penting yaitu: pernyataan bahwa pembeli
21
22
Wawancara dengan staff bank swasta bagian perdagangan internasional khususnya L/C. Jefferson Kameo, Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selekta Untuk Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional), universitas Kristen Salatiga, Salatiga, 2012, hal. 33.
30
akan memberikan dokumen-dokumen atas barang-barang kepada bank sebagai jaminan. Pada umumnya Formulir Permohonan Membuka Kredit itu juga memuat Exemption Clause (klausula yang membebaskan bank dari kewajibannya dalam hal-hal tertentu) yang sering diuraikan secara luas. Setelah menyetujui Application Form, bank mengeluarkan L/C yang dilengkapi dengan semua persyaratanpersyaratan yang dikemukakan di dalam Application Form dan mengirimkan L/C itu kepada beneficiary langsung atau dapat pula melalui Bank Koresponden atau cabangnya. Dan ketika beneficiary telah menerima L/C itu, beneficiary ini akan mengirim atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumendokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta di dalam L/C. Semua dokumen-dokumen ini adalah menjadi dasar dari adanya realisasi dari L/C, yaitu pembayaran dan harus dimintakan kepada bank sebelum hari gugur dari L/C. Sebelum bank melakukan pembayaran, bank harus meneliti terlebih dahulu, apakah dokumen-dokumen itu telah sesuai dengan yang ditentukan dalam L/C atau belum23. Apabila tidak sesuai, bank harus menolak dokumen-dokumen tersebut, tetapi apabila sesuai, ia harus membayar L/C itu. Dengan menerima dokumen-dokumen itu dan membayar L/C kepada beneficiary, dapat dikatakan bahwa kewajiban utama dari bank berdasarkan L/C sudah selesai, kecuali mengenai penyerahan dokumen-dokumen kepada pembeli. Kewajiban ini hanya mungkin dilaksanakan apabila memang pembayaran yang dilakukan oleh bank itu adalah dari dana yang telah disediakan oleh pembeli pada bank. Lain halnya apabila pembeli belum menyediakan dana, sehingga pembayaran dilakukan bank 23
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Import Pasal 5 huruf (a).
31
sebagai persekot. Dalam hal ini sesuai dengan persyaratan yang terdapat di dalam Application Form, maka bank berhak menguasai dokumen-dokumen barang sebagai jaminan sampai pembeli membayar kembali kepadanya.
2.6
Hubungan hukum diantara para pihak Dalam transaksi L/C terdapat hubungan–hubungan hukum yang utama
sebagai berikut: a.
Hubungan Hukum Importir (Applicant) dan Issuing Bank24 Dalam rangka merealisasikan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam
sales contract, pembeli akan mengajukan permohonan kepada issuing bank agar issuing bank menerbitkan L/C untuk kepentingan penjual. Dengan demikian hubungan hukum antara importir (applicant) dan issuing bank didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan L/C. Jika issuing bank setuju untuk melaksanakan permohonan importir, issuing bank akan menerbitkan L/C tersebut. Dan isi dari L/C tidak boleh menyimpang dari kondisi sebagaimana disyaratkan dalam permohonan penerbitan L/C. Permohonan penerbitan L/C ini terpisah dari sales contract barang. Permohonan penerbitan L/C ini hanya mengikat applicant dan issuing bank yang pada intinya berisi bahwa issuing bank berjanji untuk menerbitkan L/C karena importir berjanji akan membayar kembali sejumlah uang seperti yang tercantum dalam L/C kepada issuing bank.
24
Legal banking, http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/, diakses pada tanggal 15 Juli 2013.
32
Permohonan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing-masing negara yang dalam hal tertentu dapat berbeda dari satu negara terhadap negara lainnya. Hubungan Hukum Issuing Bank dan Exportir25
b.
Hubungan hukum antara issuing bank dan exportir lahir atas dasar L/C yang diterbitkan oleh issuing bank yang disetujui exportir. Sebelum L/C disetujui oleh exportir, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari issuing bank, dan tidak mengikat exportir. Persetujuan expotir terhadap L/C diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C kepada issuing bank. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam L/C, maka hak dan kewajiban issuing bank dan exportir diatur dalam UCP (apabila L/C menundukkan diri pada UCP). Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam L/C maupun UCP akan tunduk pada hukum nasional sebagaimana ditentukan dalam L/C atau apabila tidak ditentukan hukum nasional yang berlaku maka apabila terjadi sengketa akan tunduk pada hukum nasional yang ditentukan oleh hakim berdasarkan teori penentuan hukum yang berlaku.
c.
Hubungan Hukum Issuing Bank dan Advising Bank26
25
Ibid
26
Ibid
33
Hubungan hukum antara issuing bank dan advising bank didasarkan pada instruksi issuing bank kepada advising bank yang disetujui advising bank. Hubungan hukum ini pada intinya merupakan hubungan keagenan dimana advising bank bertindak sebagai agen dari issuing bank untuk meneruskan L/C yang diterbitkan oleh issuing bank kepada eportir. Mengingat advising bank tidak memiliki kewajiban untuk selalu meneruskan L/C yang diterimanya, maka advising bank wajib segera memberitahukan issuing bank apabila ia tidak berkenan atau tidak setuju untuk meneruskan L/C kepada exportir. Hak dan kewajiban issuing bank dan advising bank sepanjang tidak diatur secara khusus dalam L/C, hak dan kewajibannya akan tunduk pada ketentuan UCP. Sebagai advising bank, bank tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi terhadap wesel exportir, kecuali issuing bank secara khusus meminta advising bank untuk melakukan itu. Jika advising bank dalam L/C dimintakan juga untuk menambahkan konfirmasinya, maka advising bank tersebut juga melaksanakan fungsi sebagai confirming bank yang mempunyai kewajiban yang sama dengan issuing bank yaitu melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi. Konsekuensinya, confirming bank wajib melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh exportir.
d.
27
Hubungan Hukum Advising Bank dan Exportir 27
Ibid
34
Hubungan hukum antara advising bank dan exportir tergantung pada fungsi yang dilakukan oleh advising bank sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C. Advising
bank
dapat
berfungsi
sebagai
advising
bank
semata,
bank
pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar atau bank pengaksep. Dalam hal advising bank murni menjalankan fungsinya sebagai advising bank, maka kewajibannya terhadap exportir hanyalah terbatas pada penerusan L/C termasuk perubahannya. Oleh karena itu exporir tidak dapat menuntut pembayaran L/C dari advising bank. Tetapi dalam hal advising bank bertindak sebagai confirming bank maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas L/C. Jika advising bank ditunjuk sebagai bank penegosiasi maka advising bank dapat melakukan pembelian terhadap dokumen yang diserahkan kepada issuing bank oleh exportir. Dari apa yang telah diutarakan diatas maka, hubungan hukum yang pertama, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi antara pihak pembeli (pemohon atau importir) dan penjual (eksportir atau penerima), hubungan ini didasarkan pada kontrak penjualan yang dinamakan dengan pola perhubungan hukum yang bernama perjanjian jual-beli (dalam bahasa inggris hukum perikatan seperti ini disebut dengan the contract of sale). Pola hubungan hukum yang kedua adalah, suatu rangkaian yang memunculkan sebuah perikatan atau perhubungan hukum (the parties to contract) yang mendorong diterbitkannya kredit (L/C), yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dicabut dan yang telah memperoleh perintah konfirmasi dari bank penerbit. Dan didalam L/C tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang
35
menerima manfaat dari penerbitan L/C itu (irrevocable and confirmed letter of credit to the beneficiary) untuk segera dibayarkan kepadanya, hubungan antara pihak bank penerbit dengan si Pembeli adalah hubungan hukum antara bankir dengan nasabahnya. Ini berarti yang dilakukan oleh si bank penerbit adalah atas inisiatifnya sendiri, yaitu apakah bank penerbit mau menerbitkan L/C itu untuk membayar harga barangnya si Penjual atau justru si bank penerbit itu sama sekali tidak mau menerbitkan L/C itu. Pola hubungan hukum yang ketiga, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah hubungan murni perbankan, yaitu antara Bank Penerbit dan Bank Pengadvis berdasarkan kontrak keagenan yang merupakan perjanjian pembiayaan perdagangan internasional dalam dunia perbankan. Pola hubungan hukum yang keempat yaitu perikatan antara Bank Penerbit dan pihak Penjual, dalam hal ini adalah si Beneficiary atau orang yang akan menerima manfaat dari kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit berdasarkan L/C sebagai kontrak. Pola hubungan hukum yang kelima yaitu perikatan antara pihak Bank Pengadvis dan pihak Penjual. Akibat dari si bank Pengadvis menambahkan komitmennya atau menambahkan konfirmasi bahwa Bank itu akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, maka Bank pengadvis seketika itu sesungguhnya telah memberikan janji yang dibuatnya sendiri bahwa kredit yang telah diterbitkan oleh si bank penerbit itu akan dibayarkan pada saat dilakukan pengunjukan sebagaimana mestinya.
36
2.7
Hak-Hak dan Kewajiban dalam Suatu Documentary Credit L/C pada hakikatnya adalah alat pembayaran dan oleh karena itu
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam L/C harus dipertahankan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan karena nilai inti L/C adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang senilai L/C. Hak dari pihak expotir adalah untuk meminta suatu L/C, dan jenis kredit seperti apakah yang menjadi hak si exportir tersebut sangat bergantung kepada syarat dan ketentuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu di dalam perjanjian pokok, dalam hal ini termuat dalam perjanjian jual-beli. Sedangkan bagi pihak importir berupa kewajiban untuk memastikan bahwa L/C yang diterbitkan oleh pihak bank penerbit kepada si penjual adalah jenis L/C yang memang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Sedangkan dari pihak exportir harus melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan penyerahan barang yang dijual kepada importir. Exportir berhak untuk menolak L/C yang berjenis unconfirmed atau yang tidak dikonfirmasi oleh si bank penerbit (issuing bank). Bila terjadi wanprestasi oleh importir maka akan melahirkan hak bagi exportir untuk menganggap bahwa perjanjian jual beli antara dia dengan importir telah dibatalkan secara sepihak dan exportir berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan apabila exportir tidak mempergunakan hak untuk menuntut ganti rugi dan kemudian malah menerima L/C yang syarat dan ketentuannya tidak sejalan dengan jual-beli, maka exportir
37
menjadi kehilangan hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya28. Bank penerbit (issuing bank) berhak dan sekaligus berkewajiban untuk mengabaikan semua instruksi yang diberikan oleh exportir sepanjang dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C tersebut diunjukkan dalam jangka waktu kredit yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam kredit tersebut, misalnya perintah untuk tidak melakukan pembayaran kepada exportir atau untuk menyimpang dari syarat atau ketentuan yang ada. Apabila kredit atau L/C yang bersangkutan tak terbayarkan atau tidak mau dibayarkan oleh bank maka si bank penerbit berkewajiban untuk menebus kepada importir, tebusan itu dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban apa saja yang telah dilakukan oleh importir kepada exportir. Sementara itu, di lain pihak, apabila ada pembayaran, akseptasi, dan juga negosiasi kredit yang dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengadvis pada saat dokumen-dokumen itu diunjukkan kepadanya namun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C (nonconforming documents29), maka si Pembeli meskipun tidak punya hak untuk menolak barang-barang yang sesuai30 dengan perjanjian jual beli terhadap Penjual, dimungkinkan untuk sama seperti dalam pola hubungan hukum antara dirinya dengan si bank penerbit menolak untuk menerima transaksi itu, dasar penolakan itu bahwa si bank penerbit 28
Jefferson Kameo, op cit, hal 63-65.
29
Apabila si Pembeli bertindak cepat dalam waktu yang ditentukan dalam L/C maka si Pembeli dapat memperoleh hak interdict dari pihak pengadilan, supaya bank penerbit atau bank pengadvis tidak melakukan pembayaran tersebut.
30
Artinya, si Pembeli dapat menolak barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam perjanjian jual beli.
38
telah melakukan pelanggaran atas mandat (breach of mandate). Apabila pembayaran, akseptasi atau negosiasi itu dilakukan oleh bank pengadvis, maka hal itu berarti bahwa bank penerbit memiliki hak untuk melepas (abandonment) atau penelantaran barang-barang yang dibeli oleh si Pembeli dari si Penjual terhadap bank pengadvis. Pembeli juga dapat menuntut ganti rugi atas setiap kerugian yang oleh bank penerbit sebetulnya telah dapat diketahui sebelumnya akan terjadi sebagai akibat dari pelanggaran atas mandat yang dipegang oleh si bank penerbit tersebut31. Apabila bank pengadvis mematuhi apa yang sudah diterbitkan di dalam L/C atau kredit yang bersangkutan maka bank pengadvis itu berhak atas pembayaran yang harus dilakukan oleh bank penerbit, atau bank-bank lainnya yang menjadi tujuan dari mana tebusan atas kredit yang telah dibayarkan kepada si Penjual itu dapat diperoleh32 sesuai dengan kredit atau L/C yang diterbitkan serta sudah barang tentu berhak atas biaya-biaya di dalam melakukan jasa pembayaran L/C sesuai dengan yang telah diatur di dalam UCP33. Apabila bank yang pertama-tama kali mempunyai kewajiban untuk membayar tidak dapat melakukan pembayaran, maka si Penjual tidak punya
31
Jefferson Kameo, op cit, hal 72-73
32
Tebusan yang dilakukan dari bank yang satu kepada bank yang lain (bank to bank reimbursemen) diatur, dan itu berarti dikenal, oleh UCP. Apabila bank yang seharusnya melakukan penebusan (the reimbursing bank), yang pada umumnya adalah bank lain selain bank penerbit, tidak dapat memenuhi pembayaran itu, maka bank penerbit harus memenuhi pembeyaran penebusan tersebut kepada bank pengadvis. Menurut UCP, bank pengadvis itu adalah bank yang berhak untuk minta penebusan tersebut, dan dalam hal ini bank pengadvis yang meminta penebusan itu disebut sebagai bank yang berhak menuntut pembayaran penebusan (the claiming bank).
33
Jefferson Kameo, op cit, hal 78-79.
39
kewajiban untuk menuntut pembayaran dari bank yang lain sebelum si Penjual menggugat si Pembeli ke pengadilan34. Bank pengadvis apabila ia juga merupakan suatu bank yang menjadi bank pengonfirmasi berkewajiban untuk membayar kredit yang telah diterbitkan oleh bank penerbit apabila dokumen-dokumen itu isinya bersesuaian dengan yang telah dipersyaratkan, tidak perduli apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian jual-beli. Hak-hak dan kewajiban bank pengadvis apabila bank itu melakukan akseptasi terhadap wesel atau drafts begitu dokumen-dokumen itu diunjukkan dan belakangan nanti ternyata ditemukkan tidak cocok dengan kredit yang telah diterbitkan adalah sama dengan ketika si bank penerbit melakukan akseptasi yang sama35.
34
35
Jefferson Kameo, Ibid, hal 80 Jefferson Kameo, Ibid, hal 88
40
