BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1
Sejarah Good Corporate Governance Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus
dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisa terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispered ownership). Konflik kepentingan ini menimbulkan cost, yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara agents dan principals karena adanya informasi yang tidak asimetris (Surya & Yustiavananda 2006). Di Amerika konflik yang terjadi antara pemegang saham publik dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan. Yang pernah terjadi diperusahaan Enron pihak manajemennya dituduh melakukan insider trading atas stock option yang dimilikinya. Hal ini berbeda dengan kondisi pada negara-negara berkembang seperti di Asia. Konflik yang terjadi justru antara pengendalian dengan pemegang saham publik yang hanya memiliki kedudukan sebagai minoritas. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau kontrol oleh keluarga. Meskipun
11
perusahaan-perusahaan tersebut telah tumbuh dan menjadi Perusahaan Publik, namun kendali (control) yang berada pada keluarga masih begitu signifikan (Surya & Yustiavananda 2006). Berdasarkan studi Bautista menemukan bahwa 2.980 perusahaan publik di sembilan negara Asia Timur yaitu: Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand menunjukkan bahwa lebih dari setengah Perusahaan Publik yang ada dikontrol oleh keluarga karena tingginya tingkat kepercayaan antara sesama anggota keluarga. Dari survei tersebut, 16,7% dari nilai aset Perusahaan-perusahaan Publik Indonesia dan Thailand dikendalikan oleh satu keluarga. Kondisi ini menyebabkan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan
oleh pengurus perusahaan, karena tidak adanya
kebutuhan terhadap akan hal itu. Akibatnya, outside investor atau pemegang saham minoritas tidak memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya (Surya & Yustiavandana 2006) Dari dua jenis perbedaan struktur kepemilikan perusahan tersebut, penerapan corporate governance menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar kepada outside investors, perlu menerapkan corporate governance untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka penyeimbang pihak manajemen. Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilian yang memiliki control
pada segelintir pemegang saham, perlu menerapkan corporate
governance untuk minimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara 12
pengendali perusahaan dan outside investors (pemegang saham publik) (Surya & Yustiavananda 2006). Theresia (2005) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tatakelola dalam suatu Negara. Termasuk Negara Indonesia pembicaraan tentang perlunya pembenahan didalam penerapan corporate governace semakin meningkat. Hadirnya good corporate governance dalam pemulihan krisis di Indonesia
mutlak
di
perlukan,
mengingat
good
corporate
governance
mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. 2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance Good Corporate Governanceadalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan(stakeholders) seperti kreditor, supplier, assosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Tangkilisan, 2003: 11) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholders-nya. Para pengambil keputusan diperusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders lainnya. Oleh karena itu fokus utama dalam Good Corporate Governance terkait dengan proses
13
pengambilan
keputusan
dari
perusahaan
yang
mengandung
nilai-nilai
transparancy, responsibility, accountability, dan fairness (Daniri, 2005:7) Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai “seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.
2.1.3
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Komite Nasional KebijakanCorporate Governance,2006) menyatakan
bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatian pemangku kepentingan (stakeholders). a. Transparansi (Transparency). Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undang, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh
14
pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan, yaitu: 1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diaksees oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serts tingkat kepatuhan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
15
b. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan
harus
dapat
dapat
mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan, yaitu 1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
16
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pas etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct ) yang telah disepakati. c. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehinggga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaan, yaitu: 1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). 2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi (independency) Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan, yaitu: 1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingsn
17
tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambil keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan
pemegang
saham
dan
pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaan, yaitu: 1. Perusahaan
harus
memberi
kesempatan
kepada
pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3. Perusahaan harus memberikam kesempatan yang sam dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secar
18
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
2.1.4
Pernyataan Tentang Penerapan pedoman GCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006:25) menyatakan bahwa Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapaan GCG dengan Pedoman GCG ini dalam laporannya tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan. Pedoman Pokok Pelaksanaan, yaitu: a. Pernyataan tentang penerapan GCG beserta laporannya, merupakan bagiaan dari laporan tahunan perusahaan. Pernyataan dan laporan tersebut dapat sekailgus digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait. b. Dalam hal sebelum seluruh aspek Pedoman GCG ini dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya. c. Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:
19
a. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup: i. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen; ii. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat; iii. Mekanisme assessment)
dan
kriteria
tentang
penilaian
kinerja
sendiri
(self
masing-masing
para
anggota Dewan Komisaris; iv. Penjelasan mengenai komite-komite penunjung Dewan Komisaris yang meliputi: (i) nama anggota dari masingmasing komite; (ii) uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiao komite; (iii) jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran dari setiap anggota; dan (iv) mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite. b. Struktur dan mekanisme kerja direksi, yang antara lain mencakup: i. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
20
ii. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk
didalamnya
mekanisme
pengambilan
keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang; iii. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat; iv. Mekanisme dan kriteri penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi; v. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasa dan audit internal. c. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG dan perlu diungkapakan dalam laporan penerapan GCG antara lain mencakup: i. Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan; ii. Pemegang saham pengendali; iii. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; iv. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan; v. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS tahunan; dan kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.
21
2.1.5 Tujuan, Corporate Governance Surya & Yustiavandana (2006: 68) menyatakan secara umum, penerapan GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah; 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan; 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakehonder terhadap perusahaan; 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
2.1.6
Manfaat Corporate Governance Menurut FCGI (2005) dalam Theresia (2008) menyatakan kegunaan penerapan good corporate governance adalah: 1. Lebih mudah memperoleh modal 2. Biaya modal yang lebih rendah 3. Memperbaiki kinerja usaha 4. Memperbaiki harga saham 5. Memperbaiki kinerja ekonomi GCG yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi yang lebih stabil yang bersifat jangka panjang. GCG memberikan kerangka acuan
22
yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balance di perusahaan. Menurut Daniri (2005) menyatakan manfaat GCG juga dapat:
Mengurangiagency cost,yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian weweng kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik jadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan
Meningkatkan
nilai
saham
perusahaan
sekaligus
dapat
menigkatkan citra perusahaan di maata publik dalam jangka panjang.
Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
23
Selain itu manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemegang era persaingan global.
Faktor yang MempengaruhiCorporate Governance
2.1.7
Menurut Daniri (2005), ada dua faktor yang memegang peranan penting keberhasilan penerapan GCG, yaitu faktor eksternal dan internal:
Faktor Eksternal berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antarnya, terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunyasupremi hukum yang konsisten dan efektif; adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Corporate dan Clean Governance
menuju Good Corporate
Governance yang sebenarnya; terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best pratices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan); terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung penerapan serta sosialisasi GCG secara sukarela.
24
Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan maslah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan
bahwa
perbaikan
lingkungan
publik
sangat
mempengaruhi perusahaan dalam implementasi GCG.
Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berhasil dari dalam perusahaan, antara lain terdapatnya budaya perusahaan (corporate cultur) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan; adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG; adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG; terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi; adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
25
Di luar dua faktor diatas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif adalah kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.
2.1.8
Corporate Governance Perception Index (CGPI) Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan good corporate governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep
corporate
governance
(CG)
melalui
perbaikan
yang
berkesinambungan (continuous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking. CGPI
diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA sebagai program rutin tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalammewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat. CGPI telah diikuti oleh berbagai perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga keuangan syariah dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
26
KepesertaanCGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh stakeholders dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG. Program CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya.
2.1.9
Manfaat CGPI
Untuk meningkatkankualitas penerapan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan di Indonesia, IICG melalui program CGPI berupaya membantuperusahaan melakukan tinjauan atas pelaksanaan corporate governance(CG) yang telah dilakukannya dan membandingkan dengan perusahaan lainnya.
2.1.9.1 Hasil Tinjauan dan Perbandingan ini dapat Memberikan Manfaat Berikut Pada Perusahaan:
Pembenahan faktor-faktor internal organisasi yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG.
Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam
penerapan
GCG,
khususnya
berkaitan
dengan
pengelolaan pengetahuan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.
27
Peningkatan
kesadaran
bersama
di
kalangan
internal
perusahaan dan seluruh stakeholder terhadap urgensi dan manfaat GCG dalam pengelolaan risiko kearah pertumbuhan yang berkelanjutan.
Peningkatan kepercayaan investor dan publik
Penggunaan hasil CGPI sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG
Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota perusahaan untuk menerapkan GCG
Penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG
Peningkatan kesadaran dan komitmen bersama dari internal perusahaan
dan
stakeholder
terhadap
penerapan
GCG
(www.iicg.org).
2.1.10 Kinerja Keuangan Perusahaan Kinerja keuangan adalah penentu ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Prasinta 2012). Kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manjemen sendiri. Laporan
28
keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam:
Pengambilan keputusan investasi
Keputusan pemberian kredit
Penilaian aliran kas
Penilaian sumber-sumber ekonomi,
Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana
Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumbersumber dana
Menganalisis penggunaan dana (Harjito & Martono, 2012: 52-53).
2.1.11 Hasil Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Antara lain adalah: Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan yang diukur 29
dengan Return On Assets (ROA)dan Tobin’s Q. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan corporate governance di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembangdibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yangmenerapkan corporate governance yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk. Darmawati dkk (2004) menunjukkan bahwa tidak adahubungan yang signifikan antaracorporate governance indexdanTobin’s Q. Tapi, ada hubunganpositif
yang
signifikan antaracorporate governance index
danreturn on equity.Ini berartibahwapenerapancorporate governance mempengaruhi
kinerjaoperasional,
tetapi
pasartidak
meresponpelaksanaancorporate governance segera. Selain itu, Sayidah (2007) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh kualitas corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas corporate governance dan corporate performanceyang diproksi dengan profit margin, ROA, ROE, dan ROI. Hidayah (2008) penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh corporate governance yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan, dan membuktikan pengaruh pengungkapan wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasicorporate governance dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan yang listing di Bursa efek Jakarta
30
pada tahun 2000-2005. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,
dengan
kriteria
(1)
Perusahaan
yang
masuk
dalam
pemeringkatan penerapan corporate governance yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2001-2004. (2) Perusahaan tersebut melakukan dislosure dalam laporan keuangan periode 2001-2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan corporate governance tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Siahaan (2013) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur kepemilikanterhadap kinerja perusahaan dan GCG, berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan GCG merupakan variabel mediasi antara struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 43 perusahaan yang masuk dalam pemeringaktan CGPI tahun 2009-2011 menggunakan metode purposive sampling. Menyimpulkan hasil bahwa kepemilikan publik secara langsung menurunkan kinerja perusahaan baik diukur dengan ROA maupun ROS dan implementasi GCG tidak berpengaruh terhadap ROA, namun meningkatkan ROS serta GCG tidak mampu memediasi struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dalam ukuran ROS. Prasinta (2012) dalam penelitiannya berjudul pengaruh good corporate
governance
terhadap
kinerja
keuangan.
Penelitian
ini
menggunakan menggunakan sampel sebanyak 31 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ikut dalam ajang CGPI Awards 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
31
tidak terdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on asset (ROA)dan tobin’s, sedangkan, terdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on equity(ROE).
2.1.12 Pengembangan Hipotesis 2.1.13 Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan Tujuan diterapkannya Good Corporate Governance di perusahaan adalah
untuk
menciptakan
kepercayaan
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan (stakeholders). Melalui rasio-rasio yang telah dihitung memudahkan para investor untuk mengetahui kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pihak-pihak minoritas (Handoko, 2012). Dalam penelitian ini kinerja keuangan dapat diukur denganReturn On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Tobins’Q. Return On Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan, untuk mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan. ROA yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. Merujuk pada temuan Klapper dan Love (2002), menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan Return On Assets (ROA)dan Tobin’s Q. Sedangkan temuan yang dilakukan oleh 32
Siahaan (2013) menyimpulkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap ROA namun mampu meningkatkan ROS (Return On Sales) yang berati kinerja hasil operasi semakin meningkat seiring peningkatan implementasi GCG. Berdasarkan kajian dan temuan di atas maka peneliti mengajukan hipotesis : H1
: Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Return on Asset(ROA)
Dalam penelitian inireturn on equity (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan yang berfungsi untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri karena ROE digunakan sebagai pengukur efisiensi besarnya laba bersih dari jumlah modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Efektivitas kinerja perusahaan dapat tercapai apabila nilai ROE semakin meningkat karena laba yang diperoleh perusahaan semakin besar (Wibowo, 2013). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dkk (2004) menunjukkan bahwa
tidak
adahubungan
yang
signifikan
antaracorporate
governanceindex danTobin’s Q. Tapi, ada hubunganpositif yang signifikanantaracorporate governance index danreturn on equity. Ini berartibahwapenerapancorporate kinerjaoperasional,
tetapi
pasartidak
governancemempengaruhi meresponpelaksanaancorporate
governancesegera. Selanjutnya penelitian dari Wati (2012) menunjukkan
33
bahwa praktek GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE dan NPM.Prasinta (2012) dalam penelitiannya berjudul pengaruhgood corporate governance terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on asset (ROA)dan tobin’s, sedangkan, terdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on equity (ROE). Berdasarkan kajian dan temuan empiris di atas maka peneliti mengajukan hipotesis: H2
: Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE)
Pengukuran kinerja dengan Tobin’s Q di yakini bisa memberi gambaran mengenai penilaian pasar terhadap perusahaan, karena Tobin’sQ didapat dari nilai pasar ekuitas ditambah nilai pasar hutang dibagi dengan nilai buku aktiva. Tobin’s Q memberikan gambaran tidak hanya pada aspek fundamental, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor Hastuti (2005). Hasil penelitian Klapper dan Love (2002), menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan Return On Assets (ROA)dan Tobin’s Q. Selanjutnya temuan Almilia (2006) menunjukan bahwa pengumuman corporate governance perception indeks pada perusahaan yang masuk dan tidak masuk sepuluh besar CGPI direaksi oleh pasar yang ditunjukan dengan
34
adanya abnormal return yang signifikan. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) dalam penelitiannya menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on asset (ROA)dan tobin’s, sedangkanterdapat hubungan positif antara good corporate governance dengan return on equity (ROE). Berdasarkan kajian dan temuan empiris di atas maka peneliti mengajukan hipotesis: H3
: Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q
35
