BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori Dalam Bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba dan Good Corporate Governance sebagai Moderating pada Perusahaan Manufaktur khususnya yang bergerak dalam sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagian ini menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi atau keterangan tambahan yang diperoleh selama penelitian. 2.1.1. Manajemen Laba Manajemen Laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Setiawan (2002) menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Manajemen Laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, ini berarti kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa atau menutupi realitas yang ada. Hal ini tidaklah aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi 22
Universitas Sumatera Utara
manajemen disamping memang adalah suatu hal yang lazim bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Manajemen Laba dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan berbagai cara, seperti melakukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya, mempercepat atau menunda pendapatan dan biaya, menghilangkan atau mengurangi discretion cost dan lainnya. Scott (2000) juga mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu: 1. Bonus Purpose Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak
secara
opportunistic
untuk
melakukan
laba
dengan
memaksimalkan laba saat ini. 2. Political Motivations Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. 3. Taxation Motivations Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
23
Universitas Sumatera Utara
4. Pergantian CEO CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 5. Initial Public Offering (IPO) Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang go public melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya. 6. Pentingnya memberi informasi kepada investor Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 2.1.2 Kualitas Audit Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap investor dan pemegang saham harus memiliki informasi yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Manipulasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan akan menurunkan kualitas informasi akuntansi dan menghilangkan kepercayaan berbagai pihak. Auditor diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi atau manajemen laba yang ada dalam laporan keuangan. Dengan adanya kualitas audit yang baik, maka akan
24
Universitas Sumatera Utara
tercipta suatu pengendalian seperti preventive control, detective control dan reporting control dalam perusahaan (Luhgiatno, 2008). Menurut Antonius (2007), kualitas audit adalah kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi kesalahan material dan bentuk penyimpangan lainnya. Opini KAP merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Hanya KAP yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkannya reliable. Menurut De Angelo (1981), kualitas audit adalah kemungkinan atau probabilitas auditor yang mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Bartov, dkk. (2000) menunjukkan bahwa auditor berkualitas tinggi lebih memilih untuk melaporkan kesalahan dan penyimpangan dan tidak mau menerima praktek akuntansi yang menimbulkan pertanyaan. Sehingga auditor yang berkualitas akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendeteksi manajemen laba. Isnugrahadi dan Kusuma (2009) menyatakan hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Selain ukuran KAP, dimensi kualitas auditor yang lain adalah spesialisasi auditor dan independensi auditor. 25
Universitas Sumatera Utara
Dalam penelitian ini kualitas auditor diukur menggunakan dimensi ukuran KAP, yaitu KAP yang termasuk dalam Big Four dan KAP yang tidak termasuk dalam Big Four. Penggunaan KAP Big Four akan menjadi suatu sinyal kepada publik bahwa laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan memiliki reliabilitas yang tinggi. Auditor Big Four adalah auditor yang memiliki keahlian dan memiliki reputasi yang tinggi dibanding auditor Non Big Four. Oleh karena itu, auditor Big Four berusaha secara sungguh-sungguh mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara memberi perlindungan kepada publik. Jika auditor ini tidak dapat mempertahankan reputasinya maka masyarakat tidak memberi kepercayaan terhadap auditor Big Four sehingga auditor ini akan tiada dengan sendirinya (Sanjaya, 2008). Opini KAP merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. 2.1.3. Komite Audit Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka 27 penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. 26
Universitas Sumatera Utara
Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan untuk mengukur Komite Audit adalah jumlah komite audit yang terlibat dalam perusahaan dan total kehadiran anggota komite audit dalam perusahaan tersebut. Tugas Komite Audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan Komite Audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan. Melalui Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000, Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan. Beberapa ketentuan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut : a. Pedoman
Good
Corporate
Governance
(Maret,
2001)
yang
menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit b. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003
27
Universitas Sumatera Utara
tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentuan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. c. Kep. 339/BEJ/2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit. d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit. e. Keputusan
Menteri
BUMN
No.
Kep-117/M-MBU/2002
yang
mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG, 2002) Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No. Kep315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 28
Universitas Sumatera Utara
Direksi
kepada
Dewan
Komisaris,
mengidentifikasi
hal-hal
yang
memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Berdasarkan
Keputusan
Menteri
BUMN
Nomor:
Kep-
103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas: a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. b. Memberikan
rekomendasi
mengenai
penyempurnaan
sistem
pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham. d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
29
Universitas Sumatera Utara
Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk : a. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris b. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan c. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif d. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. Namun, Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris, 30
Universitas Sumatera Utara
kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Audit Committee Charter. Audit Committee Charter atau Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen Komisaris dan Dewan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam Komite Audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Komite Audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam Komite Audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen Komisaris dan Dewan Direksi terhadap efektivitas corporate governance, pengendalian internal, risk assessment, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI). Struktur Komite Audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut : 31
Universitas Sumatera Utara
a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut : a. Memiliki intregitas
yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya. e. Bukan merupakan orang dari Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris dan bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. 32
Universitas Sumatera Utara
f. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. h. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. i. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. j. Bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas rapat Komite Audit ini kepada dewan komisaris. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, Komite Audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan Komite Audit kepada komisaris utama adalah: 1. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan. 2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
33
Universitas Sumatera Utara
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris. Dalam laporan Komite Audit kepada dewan komisaris, Komite Audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjuan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal. Rapat Komite Audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite Audit dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan
bahwa
manajemen
senior
membudayakan
corporate
governance, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada code of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya. 2.1.4 Good Corporate Governance Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur
dan
mengendalikan
perusahaan
yang
diharapkan
dapat
memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang 34
Universitas Sumatera Utara
saham (Herawaty, 2008). Dalam Good Corporate Governance terdapat empat prinsip utama, sebagaimana dikemukakan oleh Isgiyarta dan Tristiarini (2005) dalam Praditia (2010), yaitu Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas dan Responsibilitas. Esensi good corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan
melalui
pemantauan
kinerja
manajemen
dan
adanya
akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku. Mekanisme good corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dimana selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut (Fatayatiningrum, 2011). Mekanisme good corporate governance mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika
terjadi
pemisahan
antara
kepemilikan
dan
pengendalian
(Purwaningtyas, 2011). Ada 3 mekanisme Good Corporate Governance yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai Good Corporate Governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan,yaitu : 1. Komisaris Independen Menurut
KNKCG
(Komite
Nasional
Kebijakan
Corporate
Governance), Komisaris Independen anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 35
Universitas Sumatera Utara
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Tugas dewan komisaris independen adalah mensupervisi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab kepada para stakeholder. Komisaris Independen
bertujuan
untuk
menyeimbangkan
dalam
pengambilan
keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris independen harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan menjalankan
fungsinya
sesuai
dengan
kompetensi
yang
memadai
(Wicaksono,2013). 2. Kepemilikan Institusional Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor
36
Universitas Sumatera Utara
manajemen
karena dengan
adanya
kepemilikan
institusional
akan
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat untuk menghindari berkurangnya relevensi dari informasi tersebut (Utami, 2011). 3. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Manajerial yaitu kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan proporsi
37
Universitas Sumatera Utara
kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai manajemen laba. Purwanti (2012) meneliti pengaruh antara kecakapan manajerial, kualitas auditor, komite audit, firm size dan leverage terhadap manajemen laba. Peneliti ini menyimpulan bahwa kecakapan manajerial dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba,juga kualitas auditor,komite audit dan firm size berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Aji (2012) meneliti pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap kualitas laba dan manajemen laba di Bursa Efek Indonesia. Peneliti ini menyimpulkan bahwa ukuran komite audit, proporsi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran Komite Audit , proporsi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Herawaty
meneliti
pengaruh
antara
mekanisme
good
corporate
governance, independensi auditor, kualitas Audit dan faktor lainnya terhadap manajemen laba. Peneliti menyimpulkan bahwa leverage, kualitas Audit, dan profitabilitas
berpengaruh
positif
terhadap
manajemen
laba,
sedangkan
kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 38
Universitas Sumatera Utara
Peneliti Purwanti (2012)
Aji (2012)
I Guna dan Herawaty (2010)
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Variabel Penelitian Hasil Penelitian Pengaruh Kecakapan Kecakapan Manajerial dan Manajerial, Kualitas Leverage berpengaruh positif Auditor, Komite Audit, terhadap Manajemen Laba, Firm Size dan Leverage sedangkan Kualitas Auditor, terhadap Earnings Komite Audit, Firm Size Management. berpengaruh positif terhadap (Studi Empiris pada manajemen laba. Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010) Analisis Pengaruh Ukuran Komite Audit, Karakteristik Komite Proporsi Komite Audit dan Audit terhadap Kualitas Frekuensi pertemuan Komite Laba Dan Manajemen Audit Independen Laba di Bursa Efek berpengaruh signifikan Indonesia. negatif terhadap manajemen laba, sedangkan Ukuran Komite Audit , Proporsi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba. Pengaruh Mekanisme Leverage, Kualitas Audit, Good Corporate dan profitabilitas Governance, berpengaruh positif terhadap Independensi Auditor, manajemen laba, sedangkan Kualitas Audit dan kepemilikan institusional, Faktor Lainnya kepemilikan manajemen, Terhadap Manajemen komite audit, komisaris Laba. independen, independensi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
39
Universitas Sumatera Utara
2.3. Kerangka Konseptual
Kualitas Auditor ( X1 ) Manajemen Laba (Y) Komite Audit ( X2 )
Good Corporate Governance (Z) 1. Dewan Komisaris 2. Kepemilikan Institusional 3. Kepemilikan Manajerial
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan tinjauan peneliti terdahulu, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui satu kerangka konseptual tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor dan komite audit terhadap manajemen laba, juga untuk menguji apakah Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kualitas auditor dan komite audit terhadap manajemen laba. 40
Universitas Sumatera Utara
Good Corporate Governance dipilih menjadi variabel pemoderasi karena Good Corporate Governance menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. 2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1:
Kualitas Audit dan komite audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba secara simultan dan parsial..
H2:
Good Corporate Governance pemoderasi hubungan Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba.
41
Universitas Sumatera Utara
