17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi a. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa imbal (kontrapretasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)). Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertiaan pajak agar lebih mudah dipahami. Beberapa pengertian Pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut: a) Dr. Soeparman Soemahamidjaja. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh peguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011).
18
b) Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2011). c) Mr. Dr. NJ. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2011). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4) Pajak diperuntukan bagi pngeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya
masih
terdapat
surplus,
dipergunakan
membiayai public investment. 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
untuk
19
b. Fungsi Pajak Ada 2 (Dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2011) antara lain adalah sebagai berikut: 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak
sebagai
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. c. Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2011) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 1) Menurut Golongannya a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.(PPh) b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pertambahan Nilai. (PPN) 2) Menurut Sifatnya: a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada sujeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
20
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang
Mewah (PPnBM) 3) Menurut Lembaga Pemungutannya a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tanga daerah. Pajak daerah terdiri dari: 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. d. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah Pajak negara yang dikenakan terhdap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Contohnya adalah gaji, tunjangan, dan honor. (Siti Resmi, 2013)
21
e. Tata Cara Pemungutan Pajak 1) Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, adalah sebagai berikut : a) Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Official Assesment System adalah sebagai berikut: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2. Wajib Pajak bersifat pasif. 3. Utang pajak timbul setelah dikeuarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b) Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 1. Wewenag untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
22
c) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 2) Stelsel Pajak Mardiasmo (2011) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel: a) Stelsel nyata (riel stelsel) Stelsel nyata (riel stelsel) adalah Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemunggutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dketahui. b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. c) Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 3) Asas Pemungutan Pajak
23
a) Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. b) Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang brsumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c) Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. f. Tarif Pajak Penghaslan Orang Pribadi Dalam Negeri Tarif PajakPenghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada PPh pasal 17. Tabel 2.1 Tarif PPh menurut UU. Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 perubahan keempat dari UU. Nomor 7 tahun 1983 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50,000.000
5%
Diatas Rp50,000.000 - Rp250,000.000
15%
Diatas Rp250,000.000 – Rp500,000.000
25%
Diatas Rp500,000.000
30%
Contoh: Perhitungan menurut PP 46: 1% x Rp 7.568.000.000 = Rp 75.680.000
24
Pajak Bp.Hasim dalam satu tahun adalah Rp 75.680.000
Perhitungan PPh Ps.17: Gaji sebulan
Rp 12.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Rp 60.000
Premi Jaminan Kematian
Rp 36.000
Penghasilan Bruto
Rp 12.096.000
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 12.096.000
Rp 604.800
2. Iuran pensiun
Rp 50.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 240.000 Rp 894.800 Penghasilan Neto sebulan
Rp 11.201.200
Penghasilan Neto setahun 12 x 11.201.200
Rp134.414.400
PTKP Setahun WP Sendiri
Rp 36.000.000
Tambahan WP Kawin
Rp 3.000.000
Tanggungan
Rp 3.000.000
Rp 42.000.000 PKP setahun
Rp 92.414.400
Pembulatan
Rp 92.414.400
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp 50.000.000
Rp 2.500.000
15% x Rp 42.414.400
Rp 6.362.160 Rp 8.862.160
25
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum. b. Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) “ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ”. c. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi : 1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya; PNS dan non PNS 2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh
penghasilan
dari
usaha/pekerja
bebas
atau
penghasilan lainnya. Contohnya: pekerja bebas, yaitu dokter, pengacara, kosultan, arsitek, dll.
26
d. Subjek Pajak Orang Pribadi Menurut Mardiasmo (2011) “Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan”. Subjek pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Subjek pajak dalam negeri a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut yang penting jumlahnya lebih dari 183 hari) dalam jangka waktu 12 bulan (terhitung sejak kedatangannya). b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2) Subjek pajak luar negeri a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang manjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap.
27
3. SPT Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011), “Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan perpajakan”. b. E-filing Sebagaimana telah diatur dalam Praturan Dirjen Pajak Nomor PER26/PJ/2012
tentag
Tata
Cara
Penerimaan
dan
Pengolahan
Surat
Pemberitahuan Tahunan, e-filing adalah suat cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line dan real time melalui
website Direktorat
Jenderal Pajak. Dengan diberlakukannya peloparan e-filing, Wajib Pajak tidak perlu datang Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan kewajiban pelaporan SPT Tahunannya. c. Pengertian Surat Pemberitahan Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak merupakan bagan dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.
28
d. Fungsi Surat Pemberitahuan 1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a) Pembayaran atau peunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c) Harta dan kewajiban d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a) Pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluaran. b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
29
3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya. e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Menurut
mardiasmo
(2011),
batas
waktu
penyampaian
Surat
Pemberitahuan adalah: 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. f. Jenis-jenis Formulir SPT Tahunan PPh Formulir dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Formulir 1770 Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan : a) Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto. b) Dari satu atau lebih pemberi kerja.
30
c) Yang dikenakan pajak penghasilan final atau bersifat final. d) Pengahasilan lainnya. 2) Formulir 1770 S Formulir SPT Tahnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan : a) Dari satu atau lebih pemberi kerja. b) Dari dalam negeri lainnya. c) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final. 3) Formulir 770 SS Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghailan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan berdasarkan batas waktu yang ditentukan, Wajib Pajak dapat dikenai Surat Teguran dan Sanksi Administrasi adalah sanksi pembayaran kerugian kepada Negara. Jika WP terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPH WP Orang Pribadi, maka WP akan dikenai denda sebesar Rp100.000,00. Pemberian sanksi administrasi ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak.
