BAB II TINJAUAN HUKUM HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH. Kemudian pihak bank menggunakan dana yang disetorkan tersebut untuk

BAB II TINJAUAN HUKUM HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH

A. Hubungan Bank Dengan Nasabah Hubungan bank dengan nasabah pada prinsipnya didasarkan oleh dua unsur, yaitu hukum dengan kepercayaan. Kepercayaan ini berupa masyarakat menyimpan sejumlah dana miliknya kepada bank melalui jasa produk perbankan. Kemudian pihak bank menggunakan dana yang disetorkan tersebut untuk melakukan suatu kegiatan perbankan dan pengembangan usaha bank. Dengan dasar kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilitas dana dari masyarakat untuk diaplikasikan pada banknya, kemudian bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Hampir sebagian besar dana yang digunakan oleh bank bukan berasal dari modal pemilik atau pengelola bank, melainkan dana masyarakat atau lembaga lain. 8 Lebih lanjut diuraikan oleh pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 9 Ada dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu: 10 1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah nyimpan dana

8

Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank Dengan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.32 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN No.182, Tahun 1999, tentang Perbankan Pasal 3 10 Ronny Sautama Hotma Bako, Op. Cit., Hal.33

24

Universitas Sumatera Utara

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus didapati oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan yang tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuanketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening tabungan. 11 Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa : Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdata tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah perjanjian peminjaman uang dengan bunga. Sehingga dana yang diserahkan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam jangka waktu penyimpanan bank. Maka dari itu, sebelum diambil oleh nasabah atau telah dijatuh tempo, bank dapat menggunakannya untuk keperluan praktek pelayanan perbankan. 12

11 12

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1765 Ronny Sautama Hotma Bako, Op. Cit., hal.35

25


2. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Debitur Artinya bank menempatkan dirinya sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit, modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. 13 Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini baru terjadi pada saat nasabah melakukan hubungan dengan pihak bank, seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang perbankan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum antara bank dan nasabah. Namun jika dilihat dari beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam perjanjian, yaitu Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan dapat berupa simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainna yang dipersamakan dengan itu. 14 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. 15 Akibatnya adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak, tersimpul 13

Ibid. Ibid. 15 Suberkti, Hukum Perjanjian, Cet.14, (Jakarta: Intermedia, 1992), hal.1. 14

26


dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain

itu,

dalam

perjanjian

juga

memuat

asas

konsesualisme (kesepakatan) yang lazimnya disimpulkan dari pasal Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat perjanjian. Asas konsesualisme pada dasarnya ialah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 16 Asas kebebasan berkontrak dan asas konsesualisme dapat diterapkan dalam hubungan antara bank dan nasabah, apabila posisi tawarmenawar (Bargaining Position) para pihak adalah setara. Artinya para pihak dapat saling mengemukakan kehendak masing-masing. Dalam praktek, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum tersebut perjanjian baku artinya perjanjian yang telah dibukukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 17 Dalam praktek perbankan, bank berhak memakai dana yang disimpan di kas bank sekehendaknya. Sementara itu, nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun untuk memakai dana tersebut. Hak nasabah penyimpan dana hanya untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Dengan kata lain, bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank. 18

16 17

Ibid., hal.15 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Cet.2, (Bandung: Alumni,1983),

hal.48 18

Ibid.

27


Maka berlakulah ketentuan bahwa nasabah yang menyimpan atau menyetorkan uangnya kepada bank dilakukan bukan dengan cuma-Cuma artinya, pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabahnya.

B. Asas-Asas Dalam Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Hubungan hukum antara bank dan nasabah berlandaskan pada beberapa asas antara lain yaitu : 1. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary relation) Asas kepercayaan adalah suatu asas yang mengatakan bahwa usaha bank dilandasi hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan pinjammeminjam yang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan, hubungan antara bank dengan nasabah bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan secara ekspilit Undang-Undang mengakui hubungan

antara bank dengan nasabah

penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan,

yang

membawa

konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah. 19 Hubungan antara nasabah juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban kepercayaan (Fiduciary 19

Sutan Remy Sjahdeni, (A), Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Sumbang Bagi Para Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, (Jakarta : Institut Bank Indonesia, 1993), hal.167

28


obligation) kepada bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia berpendapat bahwa hubungan antara bank dengan nasabah debitur juga hubungan yang berdasarkan kepercayaan. 20 Hubungan antara bank dengan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan. Dengan demikian, bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitor atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitor mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut demikian pula hubungan antara bank dan nasabah debitor yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah hubungan kontraktual biasa melainkan juga hubungan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang perbankan bahwa: 21 Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Dengan demikian bank harus memperhatikan kepentingan nasabah, karena Undang-Undang pun mengakui bahwa antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan. 2. Hubungan Kehati-Hatian (Prudential Relation) Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

20

Ibid. Undang-Udang No.10 Tahun 1998 Mengenai Perubahan Undang-Undang No.7, LN No.182 Tahun 1999, Tentang Perbankan Pasal 29 Ayat (1) 21

29


Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar bank selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank. 22 Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat dan bukan hanya nasabah dari bank itu saja. 23 3. Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation) Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain dari nasabah bank yang merupakan kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Karena ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena

bank

memerlukan kepercayaan

masyarakat

yang

mampu

menyimpan uangnya di bank. 24 Masyarakat hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan

bank

tentang

simpanannya.

Dengan

demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

22

Sutan Remy Sjahdeini, (B), Sudah Memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana, (Surabaya : Orasi Ilmiah Universitas Airlangga, 1994) 23 Ibid., hal. 170 24 Ibid., hal. 171

30


Keterkaitan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan nasabahnya menunjukan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan. Di Indonesia kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998. 25

25

Sjahdeini, (B), ibid., hal. 173 Pasal 40 Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Dan Pasal 44. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pasal 41 Untuk kepentingan perpajakan, menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Pasal 42 untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabtan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keteranganketerangan yang diperlukan. Pasal 43 (1) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal 44 (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepda pihak lalin. (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bank Indonesia. Pasal 45 Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk

31


C. Hak Dan Kewajiban Antara Bank Dengan Nasabah Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya. Selanjutnya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannyanya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. 26 1. Hak dan Kewajiban Bank Hak-hak bank antara lain : a.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengatur hak-hak bank antara yaitu : 27 i.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pasal 47 (1) barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin menterti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) (2) anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) 26

Subekti, Op. Cit., hal. 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7, LN No.182 Tahun 1999, tentang Perbankan Pasal 6 27

32


ii.

Memberikan kredit;

iii.

Menerbitkan surat utang;

iv.

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

v.

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;

vi.

Menempatkan

dana

pada,

meminjamkan

dana

kepada

meminjam bank

dana

lain,

dari,

baik

atau

dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; vii.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

viii.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

ix.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

x.

Melakukan penempatan dana dari nasabaha kepada nasabah lainnyadalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

xi.

Ketentuan dalam huruf ini telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;

xii.

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;

33


xiii.

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

xiv.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Dalam Pasal 7 Undang-Undang perbankan juga disebutkan hak-hak bank berupa: 28 i.

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

ii.

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

iii.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

iv.

bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

28

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7, LN No.182 Tahun 1999, tentang Perbankan Pasal 7

34


c. Hak mendapatkan bunga dari pokok pinjaman dana atau kredit sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. 29 d. Hak mendapatkan komisi dari nasabah atas jasa produk perbankan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. 30 Bank mempunyai beberapa kewajiban berupa: 31 a. Memelihara bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; b. Memiliki dan menerapkan system pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danaya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. d. Menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transasksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah. Informasi tersebut perlu diberikan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset; 29

Subekti, Op. Cit., hal. 35 Ibid., hal. 36 31 Ibid., hal 37-41 30

35


e. Memberikan keterangan dan penjelasan. Dimana Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Perbankan dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajibn tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi. Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk memantau keadaan dari suatu bank; f. Memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan tersebut tidak diumumkan dan bersifat rahasia; g. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan banknya kepada masyarakat secara transpran, artinya bank wajib melaporkan kegiatan perbankan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu, dalam bentuk neraca rugi/laba dan laporan keuangan. Laporan ini wajib dimuat dalam media massa. Hanya saja baru sebagaian kecil dari nasabah yang dapat membaca tentang laporan kegiatan perbankan dengan benar;

36


h. Kewajiban untuk menjaga rahasia keuangan nasabah. Bentuk hubungan transaksi antara bank dan nasabah wajib dirahasiakan kepada pihak manapun terutama mengenai keadaan keuangan nasabah, kecuali dalam hal-hal tertentu; i.

Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka bank telah diwajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan berupa pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

j.

Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah dan mengumpulkan bon-bon untuk rekening nasabah. Nasabah yang memasukkan uang kedalam rekeningnya, dia harus mengisi slip setoran dan mendapatkan stempel dari kasir penerima. Setelah divalidasi oleh bank slip setorannya, maka bank berkewajiban untuk menyimpan uang tersebut pada rekening nasabah, misalnya tabungan atau deposito. Dengan diterimanya sejumlah uang dari nsabah tersebut, maka bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya kredit;

k. Kewajiban untuk menghormati cek nasabah. Bank harus menghormati cek yang dikeluarkan oleh nasabah, yaitu : -

dibuat dengan cara yang benar;

-

dana yang ditulis melebihi dana yang ada;

-

yang ditunjukkan pada saat jam kerja bank;

37


-

tidak ada alas an hukum yang membuat pemberian fasilitas (Overdraft) dibatalkan

l.

Kewajiban untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Sesuia dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know your Customer), maka bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah. Maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2. Hak Dan Kewajiban Nasabah Hak-hak nasabah antara lain : 32 a. Hak untuk mendapatkan pembayaran kembali. Uang yang ada pada rekening adalah dapat dibayarkan kembali kepada nasabah atas perintah nasabah selama pembayan kembali tersebut dilakukan pada tanggal tertentu atau pada akhir periode yang telah ditetapkan selama hari kerja bank; b. Hak untuk menulis cek. Dengan memiliki rekening dibank, maka nasabah memiliki hak untuk menulis cek. Bank berkewajiban untuk menghormati semua cek yang ditandatangani oleh nasabahnya, karena cek adalah perintah tertulis yang ditunjukan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang; c. Hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu;

32

P.J.M. Findler, Sheldon And Findler’s Practice And Law Of Banking, (GBR : Nourthumberland Press, 1992), hal 29

38


d. Janji bank untuk membayar kembali uang nasabah, tidak termasuk janji untuk membayar bunga. Biasanya bank membayar bunga atas simpanan uang nasabah di bank. Bunga yang dibayarkan oleh nasabah tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku; e. Hak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka akan sangat sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendaknya; Sedangkan kewajiban nasabah yaitu: 33 b. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank. Sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah secara tepat dan jelas; c. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank termasuk menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank sesuai dengan jenis layanan jasa yang diinginkan; d. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank; e. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan; f. Kewajiban untuk berhati-hati dalam menulis cek. Sebuah cek yang ditulis oleh nasabah adalah pemberian suatu mandate hukum kepada bank untuk membayar cek sesuai dengan jangka waktu berlakunya cek tersebut. Nasabah yang tidak berhati-hati dalam menuliskan cek, dalam

33

Ibid., hal. 31

39


hal ini nasabah beritikad buruk, maka ia dapat dianggap berusaha jika kemudian mengakibatkan kerugian terhadap bank atas tindakannya tersebut; g. Kewajiban memberi tahu pemalsuan nasabah harus memberi tahu bank apabila terjadi pemalsuan tanda tangan terhadap ceknya oleh pihak lain, agar masalah pemalsuan ini dapat di tempuh melalui jalur hukum di lembaga pengadilan.

40


BAB II TINJAUAN HUKUM HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH. Kemudian pihak bank menggunakan dana yang disetorkan tersebut untuk

Recommend Documents