BAB II
TESTIMONI AHLI
62
BANTUAN DARI ORANG TAK TERDUGA Oleh Hotasi Nababan
A
TAS saran penasehat hukum dan ahli hukum yang saya kenal, maka kami perlu mengajukan para saksi ‘a de charge’ (saksi yang meringankan) dan para ahli yang memahami hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perjanjian internasional. Selain itu, kami memerlukan ahli yang mengalami dan mengetahui seluk beluk penyewaan pesawat. Awalnya, kami membuat daftar belasan saksi dan ahli yang akan diminta bantuan untuk memberi keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kejaksaan. Setelah itu kami mulai menghubungi mereka satu per satu. Saya mengirim sms kepada banyak orang yang saya kenal. Untuk ahli hukum, pengacara kami membantu menghubungi mereka. Saya mendatangi mereka satu per satu dan menjelaskan duduk persoalannya secara rinci. Di luar dugaan saya, beberapa orang yang sepertinya repot untuk menghadapi kejaksaan, justru bersedia menjadi saksi dan ahli bagi saya. Justru orang-orang ini memiliki kredibilitas tinggi untuk meyakinkan pengadilan nantinya.
63
HOTASI NABABAN
Namun, ada juga yang mundur dan meminta maaf tidak dapat membantu karena kesibukan atau karena kuatir berhadapan dengan kejaksaan. Saya dapat memahaminya. Kami beruntung dapat menghadirkan saksi dan ahli untuk diperiksa kejaksaan, yaitu: 1 Prof. Andi Hamzah* 2 Prof. Erman Rajagukguk 3 Prof. IBR Supancana 4 Yudiawan 5 Tengku Burhanuddin 6 Sofyan Djalil 7 Said Didu 8 Yoseph Suardi sebagai saksi ‘a de charge’
Pakar Hukum Pidana Pakar Hukum Perdata Pakar Perjanjian International Pemilik Batavia Airline Sekjen Asosiasi Airlines INACA Mantan Menteri Negara BUMN Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Mantan Jaksa Senior di DATUN Kejagung
Catatan: *Prof. Andi Hamzah memberi penjelasan dalam Legal Opini yang rinci. Pak Sofyan Djalil cepat menanggapi sms saya, dan mengundang saya ke rumahnya. Saat itu hari Minggu pagi, beliau baru saja berolahraga kecil. Saya menjelaskan garis besar kasus dan memberi dokumen pendukung. Satu minggu kemudian, beliau meminta saya datang lagi. Dia menyusun argumen yang tegas bahwa keputusan direksi dalam penempatan deposit itu sudah memenuhi GCG dan peristiwa ini adalah resiko bisnis. Bisnis tanpa resiko tidak akan berjalan.
64
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Cukup lama beliau menyusun argumen yang diperlukan sampai harus terlambat menghadiri resepsi pernikahan kenalannya. Beberapa kali dia memberitahu ajaran yang ada di Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain, tentang bagaimana Allah akan memberi kemudahan dalam kesukaran. Beliau sangat yakin bahwa saya tidak melakukan korupsi. Keesokan harinya, dia datang ke kejaksaan dan harus membatalkan pertemuan penting di kantor Wakil Presiden demi membela saya. Saya mengungkapkan rasa terima kasih mendalam atas ketulusan beliau. Pak Yudiawan adalah pemilik Batavia Air. Saya tidak kenal dekat beliau, tapi kami dulu sering bersama-sama di asosiasi airlines. Saat saya mengirim sms ke beberapa pemilik dan pemimpin airlines, dia yang paling duluan menjawab bersedia. Terus terang saya kaget, karena pengusaha biasanya menghindari penegak hukum. Segera saya temui beliau dan menyam paikan dokumen yang diperlukan. Waktu saya bertanya mengapa bersedia, dia menjawab bahwa perkara ini mengusik rasa keadilannya. Sepanjang yang dia ketahui dari pemberitaan, dia yakin kejadian ini bukan pidana korupsi, tapi murni resiko di bisnis sewa pesawat. Kemudian, dia menegaskan akan mem bela saya bahkan sampai ke pengadilan. Saat peme riksaan dia sebagai saksi ahli oleh Kejaksaan selesai, saya menemuinya dan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Pak Tengku Burhanuddin adalah Sekretaris Jendral INACA, asosiasi airlines Indonesia. Beliau adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan airlines. Ketika dia bersedia 65
HOTASI NABABAN
menjadi saksi ahli, saya sangat gembira, karena dia menjadi saksi nyata bahwa di tahun 2006-2007 itu seluruh airlines di Indonesia memperebutkan pesawat tipe B-737 Family itu, dan selalu ada resiko dalam sewa menyewa pesawat. Setelah pemeriksaan, dia memberi semangat kepada saya agar tabah menghadapi kasus ini. Dia pun bercerita bagaimana ayahnya, seorang tokoh ningrat masyarakat Deli, harus meringkuk di penjara beberapa tahun di tahun 1960-an karena dicurigai terlibat PRRI. Sejak itulah dia merasakan bagaimana sakitnya mengalami ketidakadilan dan penindasan. Pak Yoseph Suardi Sabda adalah mantan jaksa senior di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Agung. Dia adalah saksi kunci dari pengejaran uang deposit Merpati. Sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti sidang mediasi di pengadilan Washington DC, dia sempat menduga ada kemungkinan persengkongolan antara TALG dan pejabat Merpati. Setelah dia mengikuti sidang mediasi pada 18 Juli 2008, yang dihadiri semua pihak yang terlibat, termasuk Jon Cooper dan lawyer Alan Messner, dia berkesimpulan sebaliknya. Pada saat hakim bertanya kepada Jon Cooper apakah ada kerjasama dengan orang Merpati dalam penggunaan dana itu, Cooper menyatakan tidak ada. Sebagai ahli hukum, Cooper tidak bisa berbohong lagi di hadapan hakim, karena ancaman pidana berbohong akan melampaui kesalahan penggelapan. Setelah itu, Pak Yoseph memberitahu Direksi Merpati waktu itu bahwa kasus ini murni perbuatan jahat Cooper dan Messner.
66
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Hal yang menggembirakan saya juga terjadi di saat menghubungi pakar hukum Prof. Andi Hamzah, Prof. Erman Rajagukguk, Prof. IBR Supancana, dan Pak Said Didu. Mereka dengan gesit mengurai perkara ini dan menganalisa dan memberi argumen masing-masing sesuai bidangnya. Semoga nantinya, para hakim yang memeriksa perkara ini mendapat pengertian tepat atas fakta-fakta yang terjadi. Pada akhirnya, para saksi dan ahli itu merumuskan bahwa: kasus ini tidak mengandung unsur pidana dan tidak ada unsur kesengajaan. Direksi Merpati telah memutuskan sesuai prosedur dan kewenangan yang dimiliki. Penempatan deposit dalam bentuk cash dan di kantor hukum adalah lazim; dan uang deposit itu tidak hilang, karena Merpati punya hak tagih. Memang Tuhan mempunyai kuasa untuk mengi rim siapapun untuk menjadi malaikat penolong kami. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan dan kejujuran mereka. d
67
HOTASI NABABAN
Meresmikan penerbangan pertama ke Mamuju bersama Gubernur Anwar Adnan Saleh, Cucuk Sugiarto, Malkan Amin dan Said Didu.
Pembukaan kembali rute ke Ambon setelah memperoleh pesawat B737300 pada Agustus 2007. 68
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H. Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti
trisakti.ac.id
Kasus Posisi Fakta-fakta hukum da lam peristiwa hukum (secara garis besar) bahwa pada sekitar Desember 2006 PT Merpati Nusan tara Airlines (MNA) ber maksud menyewa 2 (dua) pesawat terbang yang akan dipergunakan untuk menjalankan bisnis /usahanya di bidang industri transportasi udara. Dalam usaha mencari pihak yang menyewakan pesawat terbang PT MNA pada akhirnya bertemu dengan Thirdstone Aircraft Leasing jutnya mereka sepakat mengikat Group (“TALG”). Selan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa pesawat terbang. Setelah PT MNA menempatkan Security Deposit dalam bentuk tunai berjumlah U$$ 1.000.000,-(satu juta US$) atau US$ 500.00/per pesawat. Setelah jatuh tempo, TALG ternyata tidak menyerahkan pesawat terbang sebagaimana 69
HOTASI NABABAN
yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, terhadap klien kami telah dilakukan penyidikan dengan sangkaan telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam sewa menyewa pesawat Boeing 737 TALG oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Bahwa rincian/detail kronologi, fakta-fakta hukum yang terjadi pada peristiwa hukum sewa penyewaan 2 (dua) pesawat terbang oleh PT MNA dari TALG (USA) adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran tahun 2006, telah disetujui oleh pemegang saham bahwa PT MNA mencari pesawat jet tipe B-737 series untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah reputasi keuangan yang rendah. Pesawat sebagai barang spesifik, sewa pesawat diizinkan dilakukan melalui skema penunjukan langsung. Walaupun demikian, dengan tujuan agar obyektif dan transparan, PT MNA tetap melakukan pengumuman kebutuhan tentang pesawat jet tersebut secara terbuka kepada umum melalui website. Awal Desember 2006 TALG mengajukan proposal sewa 2 (dua ) pesawat boeing 737 yang dimiliki Lehman Brother melalui Trustee East Dover Limited (“EDL”). Setelah melalui proses negosisasi panjang, PT MNA dengan TALG sepakat untuk melakukan Lease of Aircraft Summary on Term (LASOT) pada 18 Desember 2006. LASOT MEWAJIBKAN PT MNA menaruh Cash Security Deposit US$ 500.000,- (lima ratus ribu US$) per 70
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
–pesawat, dan Security Deposit ini bersifat refundable (ditentukan dalam perjanjian LASOT bahwa cash Security Deposit akan dikembalikan apabila perjanjian batal dilaksanakan). Mengenai penunjukan langsung oleh PT MNA kepada Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) seba gai pihak yang menyewakan pesawat adalah berpe doman kepada keputusan Direksi Nomor: Kep-22/ IX/2001 tanggal 12 September 2001. Dalam keputuasan Direksi PT MNA tersebut tentang “Standard & Prosedur Internal Pengadaan Barang Jasa “ ditentukan bahwa “pesawat termasuk dalam kategori barang spesifik” se hingga dibolehkan dengan skema Penunjukan Langsung. Walaupun demikian, sebelum melakukan penunjukan langsung terhadap TALG, PT MNA telah membuka informasi tentang kebutuhan sewa pesawat terbang ini kepada publik melalui Web-Site, sehingga publik serta pihak-pihak terkait berpartisipasi/ memberikan informasi mengenai kebutuhan sewa pesawat terbang PT MNA tersebut. 2. PT MNA tidak dengan begitu saja langsung menyetujui untuk menyerahkan Security Depopsit kepada TALG. PT MNA mencoba bernegosiasi dengan TALG. Semula PT MNA menawarkan Jaminan (security ) dalam bentuk Bank Garansi atau Esrow Account, tetapi TALG menolak penawaran PT MNA tersebut, bahkan pada tanggal 19 Desember 2007 meng-ultimatum PT MNA harus mengirimkan Security Deposit tunai kepada TALG. 71
HOTASI NABABAN
PT MNA dalam melakukan transaksi sewa menyewa pesawat sebelumnya juga meletakkan Security Deposit dalam bentuk cash. Dalam praktik yang umum/lazim pada bisnins penyewaan pesawat terbang, Airlines (perusahaan penerbangan) juga menempatkan Cash Security Deposit Untuk dapat lebih memitigasi resiko, PT MNA meminta penempatan Security Deposit tidak diserahkan langsung ke TALG, akan tetapi diserahkan pada sebuah firma hukum. Kemudian TALG mengajukan usulan Firma Hukum HUME & Associates, sebagai pihak ketiga Pemegang Security Deposit. PT MNA memiliki pengalaman menempatkan Security Deposit di Firma Hukum sampai degan pesawat terbang diserahkan. Sebelum menyerahkan Cash Security Deposit PT MNA juga sudah melakukan ricek ulang keberadaan fisik kantor serta pemilik dari Thirdstone Aircraft Leasing Group dan Firma Hukum HUME & Associates. PT MNA bahkan berhasil mendapatkan Certificate Of Incorporation TALG dari State Of Delaware. Berdasarkan fakta-fakta temuan tersebut terbuktikan bahwa TALG dan Firma Hukum HUME dan Associates benar-benar ternyata exist/ada (tidak fiktif). 3. Setelah TALG membuktikan adanya Letter Of Intention (“LOI”) pembelian kedua pesawat dari East Dover Limited dan Komitmen Dana Pembelian dari LSQ Fund pada 19 Desember 2006, maka barulah PT MNA melakukan penempatan cash Refundable Securitty Of Dposit sebesar 72
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
US$ 1.000.000,- (satu juta US$) yang diterima pada tangggal 20 Desember 2006. Setelah mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh proses pencarian pesawat, serta dipandang sesuai dengan proses negosiasi yang transparan, serta dipandang sesuai dengan peraturan perusahaan PT MNA, barulah skema penempatan Cash Security Of Deposit ini diputus disetujui dalam Rapat Direksi PT MNA (circular lengkap) Mengenai Security Deposit oleh PT MNA ini dapat diketahui bahwa: - Cash Security Deposit (jaminan tunai) merupakan common practice hal lazim/biasa dilakukan dalam praktik di lingkiungan bisnis sewa menyewa pesawat terbang ,- Sebelum PT MNA meyetorkan, PT MNA telah ber usaha memitigasinya yaitu meminta Cash Security Deposit dapat ditukar/diganti dengan Bank Garansi, Escrow Account, tetapi usul PT MNA ditolak oleh TALG karena Security Deposit yang common lazim/ umum dilakukan pada bisnis sewa menyewa pesawat terbang adalah Cash Security Deposit (deposit tunai),- Pada transaksi-transaksi sewa menyewa pesawat oleh PT MNA sebelumya, juga dilakukan penja minan dengan skema Cash Security Deposit (jaminan tunai). Dari 15 (lima belas) transaksi PT MNA, 4 (empat) gagal. Dari 4 (empat) yang gagal 3 (tiga) terbukti Cash Security Deposit diterima kembali oleh PT MNA. Dari keseluruhan 15 transaksi 73
HOTASI NABABAN
sewa menyewa oleh PT MNA tebukti hanya 1 yang bermasalah (Security Deposit belum sepenuhnya kembali) 4. Pada tanggal 15 Januari 2009 TALG ternyata telah ingkar janji/wanprestasi karena TALG terbukti tidak menyerahkan pesawat Boeing 737 pertama dengan alasan harga harus diubah. Melihat gelagat tidak baik ini, PT MNA segera meminta pengembalian Security Of Deposit, dan mengajukan gugatan melalui kantor Hukum Bain Kinney Korman (BKK). PT MNA akhirnya memenangakan gugatan di Pengadilan US District Court For Distric Of Columbia pada 8 Juli 2007, dan TALG diwajibkan membayar US$ 1.000.000 (satu juta US$) dan membayar bunga. Lawyer PT MNA di Washington dan Chicago langsung melakukan pengejaran terhadap asset pemilik TALG, Mr Alan Messner dan Firma Hukum HUME & Associates. Upaya pengejaran (pengembalian Security of Deposit) dilanjutkan oleh Direksi PT MNA pada dua periode selanjutnya. Pada tanggal 18 Juli 2008 PT MNA meminta Jaksa Agung Muda DATUN sebagai Pengacara Negara untuk ikut menyaksikan mediasi di depan Judge antara PT MNA dengan Jon Cooper di Washington, dimana Sdr. Yoseph Suardi Sabda, SH.LL.M sebagai wakil dari kejaksaan Agung Muda DATUN hadir serta menyaksikan. Karena proposal pengembalian terlalu lama, Bpk. Yoseph Suardi Sabda.SH LL.M (sebagai wakil dari kejaksaan Agung Muda DATUN) memberikan saran 74
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
agar PT. MNA menggugat pidana Jon Cooper dengan tujuan untuk memaksa pengembalian lebih cepat. Pada tanggal 30 Juli 2010 terbukti ada pengembalian dari Alan Messner sebesar US$.4.793,- Pengembalian ini membuktikan bahwa masih ada potensi pengembalian Securiy Deposit tersebut kepada PT MNA. namun pada tanggal 27 September 2010 proses pengejaran tidak dilanjutkan oleh Direksi PT MNA dengan petimbangan bahwa saat ini biaya Lawyer yang meningkat. Walaupun ada penawaran dari Lawyer dengan skema pembayaran success fee, namun pengejaran tetap belum dapat dilanjutkan. Menanggapi munculnya isu dugaan korupsi terkait de ngan penempatan Security Deposit terhadap perkara ini telah: 1. Sejak pertama kali TALG tidak menyerahkan pesawat terbang ke PT MNA sekitar Januari 2007, PT MNA telah melaporkan permasalahan ini kepada Komisaris, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. 2. Pada April 2007, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam surat No.14/BPK/GA-MNA/3/2007 antar lain sebagai berikut: - Akibat : PT MNA berpotensi kehilangan Security Deposit sebesar US$.1,000,000.- (satu juta US$),- Sebab : Manajemen PT MNA belum melakukan pengendalian yang memadai atas Security Deposit yang diberikan kepada TALG.
75
HOTASI NABABAN
3. Pada tanggal 14 Mei 2007 dibahas di Komisi V DPR RI dengan keputusan/kesimpulan bahwa: “Komisi V DPR-RI meminta PT.Merpati Nusan tara agar mencermati dan mengambil langkah yang diperlukan atas persoalan terkait dengan TALG sehingga terhindar dari resiko yang merugikan perusahaan PT MNA baik secara internal, maupun secara eksternal yang terkait dengan Departemen Keuangan, Meneg BUMN, dan lembaga perbankan lainnya.” 4. Pada tanggal 8 Juli 2007, Richard J Leon, Hakim pada United State District Court For the Distric of Columbia telah menandatangani Memorandum Opinion dan Judgement order menyatakan bahwa TALG dan Alan Messner dinyatakan secara resmi dalam keadaan default dan wajib membayar kepada Merpati senilai US$ 1,000,000 ditambah bunga sampai pelunasan pemba yaran. Pada surat PT MNA kepada Meneg BUMN dinyatakan bahwa: “dengan mengacu kepada keputusan Hakim di atas, Merpati sebagai Penggugat yang telah diberikan hak menagih dapat melakukan langkah hukum langsung berupa eksekusi terhadap asset-asset TALG dan Alan Messner secara pribadi yang sudah diidentifikasi sebelumnya melalui Sosial Security number dari Alan messner yang berlokasi diChicago, Negara bagian Illinos, USA.
76
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
5. Pada sekitar bulan Mei 2007, MABES POLRI melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Pol : Sprin Gas/24/IV/2007/pidkor dan WCC tertanggal 26 April 2007, tentang penyelidikan terhadap dugaan TP korupsi pengadaan pesawat terbang di PT (persero) Merpati Nusantara Airlines. Kemudian pada tanggal 27 September 2007 MABES POLRI dengan suratnya No.Pol: R/21/IX/pidkor & WCC perihal : Pemberitahuan hasil penyelidikan, MABES POLRI menyatakan bahwa: “dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terhadap dokumen, keterangan dan fakta-fakta yang didapat, maka terhadap transaksi sewa menyewa pesawat (B.737-500 dan B.737.400) dan pembayaran Security Deposit sebesar US$.1.000.000,- kepada Thirdsdttone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC oleh PT (persero) PT Merpati Nusantara Airlines, untuk sementara belum diketemukan fakta perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara”. 6. Pada tanggal 11 Agustus 2008, Jaksa sebagai Pengacara Negara yang diwakili oleh Kejaksaan Agung Muda DATUN, Bpk. Yoseph Suardi Sabda, SH.LL.M, dalam suratnya tertanggal 11 Agustus 2008, Hal : Telaah hukum atas perkara perdata antara PT MNA VS TALG, yang ditujukan kepada Direksi PT Merpati Nusantara, dan disampaikan saran serta petunjuk antara lain : “sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diurai kan diatas, bersama ini perkenankan kami menyam 77
HOTASI NABABAN
paikan saran agar PT MNA menjajagi kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara pidana, dengan mengeksplorasi kemung kinan penyelesaian seperti dikemukakan oleh hakim John M Facciola. Jika diperlukan di Kedutaan Besar AS di Jakarta (Mr.Robert Strange) guna mendiskusikan ini secara pidana.” 7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R-3898/40-43/10/2009 tertanggal 27 Oktober 2009, Hal: Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat, yang mene gaskan bahwa dalam permasalahan sewa menyewa pesawat terbang oleh PT Merpati Nusantara Airlines tersebut “tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi”. Berdasakan uraian fakta-fakta yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon Bapak berkenan memberikan kejelasan dari sudut pandang ilmu hukum pidana mengenai peristiwa hukum, yaitu : 1. Apakah yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001? 2. Apakah yang merupakan bagian inti delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi? 78
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
3. Bagaimana kaitannya dengan kronologi yang telah di sam paikan, apakah perbuatan Direktur Utama Mer pati dapat dikualifisir sebagai telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum? Memperkaya orang lain atau suatu korporasi, unsur kerugian Negara? 4. Bagaimana duduk permasalahan kasus ini dengan apabila dikaitkan dengan adanya surat-surat penegasan instansi lainnya? Jawaban pertanyaan 1: Apakah yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001? Melawan hukum (werderrechtelijk) mempunyai bebe rapa arti : a. bertentangan dengan hukum obyektif (bertentangan dengan undang-undang). b. tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati uang itu. Rumus ini dibuat oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Nederland) dalam kasus penipuan. c. betentangan dengan hukum subyektif (bertentangan dengan hak orang lain). d. dalam hal saksi yang tidak hadir tanpa alasan yang benar, melawan hukum artinya “tidak datang tanpa alasan yang sah”. Dari sekian arti melawan hukum, maka yang paling tepat diterapkan dalam delik korupsi terutama pasal 2 UUPTPK, menurut pendapat saya ialah pengertian butir b, yaitu pem 79
HOTASI NABABAN
buat “tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati hasil korupsi itu.” Dalam hal memperkaya orang lain, artinya tidak mempunyai hak untuk memperkaya orang lain atau korporasi Jawaban pertanyaan 2. Apakah yang merupakan bagian inti delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi? Bagian inti delik (delictsbestanddelen) pasal 2: - Melawan hukum - Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi - Dapat merugikan keuangan negara atau pereko nomian negara Bagian inti delik (delictsbestanddelen) pasal 3: - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi - Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesem patan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan - Dapat merugikan keuangan negara atau pereko nomian negara Perbedaan antara rumusan delik Pasal 2 dan 3 tersebut: 1. Pada Pasal 2 tercantum “ melawan hukum” (weder rechtelijk) sebagai bagian inti delik (delictsbestanddeel), sedangkan pada pasal 3 tidak ada bagian inti delik melawan hukum, tersirat pada kata-kata “menyalahgunakan 80
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
kewenangan. Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Jadi, melawan hukum harus tercantum dalam dakwaan, bagaimana caranya dia melawan hukum, yang saya katakan “tidak mempunyai hak untuk menikmati uang Satu Juta dolar itu, atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan uang itu kepada pihak ketiga itu (perusahaan di Amerika Serikat).” Jika bagian inti delik melawan hukum tidak terbukti maka putusan ialah bebas. Dalam hal pasal 3, penuntut umum tidak perlu mencantumkan melawan hukum dalam dakwaan, karena “melawan hukum” pada pasal 3 menjadi unsur diam-diam (stilwijgende element). Jika terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur melawan hukum pada pasal 3, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, ada perbedaan jika tidak terbukti melawan hukum pada pasal 2 karena menjadi bagian inti delik dan tercantum dalam dakwaan maka putusan bebas. Akan tetapi, jika terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur (element) melawan hukum pada pasal 3, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 2. Pada Pasal 3 ada bagian inti delik “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berarti “sengaja sebagai tujuan”, sedangkan pada Pasal 2 ketiga bentuk sengaja : sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kesadaran pasti terjadi dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi. 3. Pada Pasal 2 ada kata-kata “memperkaya”, sedangkan pada pasal 3 “menguntungkan”. Jadi, dengan kata-kata 81
HOTASI NABABAN
“memperkaya” itu artinya jumlahnya besar sedangkan jika menguntungkan walaupun jumlahnya kecil hal itu juga ditandai dengan ancaman pidana pada Pasal 3 lebih ringan daripada pasal 2. Jawaban pertanyaan 3. Bagaimana kaitanya dengan kronologi yang telah disam paikan, apakah perbuatan Direktur uama Merpati dapat dikualifisir sebagai telah memenuhi unsure perbuatan mela wan hokum? Memperkaya orang lain atau suatu korporasi, unsur kerugian Negara? Menjawab apakah ada perbuatan melawan hukum ataukah tidak ialah apakah pemberian Security Deposit itu tidak diboleh dilakukan, bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak mempunyai hak untuk memberikan Security Deposit. Jika memang biasa dalam bisnis sewa pesawat ada Security Deposit, maka dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Bagian dari inti delik memperkaya orang lain agak tidak logis, karena apa latar belakang memperkaya orang asing ? Kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa ada kick back (ada pemberian dari penerima Security Deposit kepada dia). Dengan bagian inti delik “memperkaya” dengan awalan “mem” berarti perbuatan itu perbuatan sengaja, bukan karena kebodohan atau kelalaian. Menurut feeling saya, yang terjadi ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak asing itu. Oleh karena jelas telah terjadi kerugian negara sebesar satu juta dolar, dengan modus penipuan maka yang dapat ditempuh ialah gugatan 82
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
perdata yang dilakukan oleh JAM Datun sesuai dengan Pasal 33 UUPTPK. Gugatan perdata memang telah dilakukan di Amerika Serikat yang telah dimenangkan oleh PT Merpati (Indonesia), namun seperti banyak kasus perdata internasional yang sulit dilakukan ialah eksekusinya karena terjadi di negara asing. Jawaban pertanyaan 4 Bagaimana duduk permasalahan kasus ini dengan apa bila dikaitkan dengan adanya surat-surat penegasan instansi lainnya? Surat KPK itu memperkuat pendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum. Sedangkan pendapat Yoseph Suardi Sabda agar dicari penyelesaian melalui pidana, saya sangat sependapat agar melalui jaksa Ame rika Serikat yang ada di Indonesia (OPDAT) yang dulu dengan Mr Robert Strange, kita telah bekerja sama meningkatkan kualitas penuntutan, dia dapat membantu agar jaksa Amerika menuntut pelaku penipuan itu ke pengadilan pidana. Demikianlah jawaban ini dibuat sesuai dengan penge tahuan hukum saya secara obyektif. Jakarta, 17 September 2011 Prof. Dr. A. Hamzah,S.H.
83
HOTASI NABABAN
YOSEPH SUARDI SABDA, SH Jaksa Pengacara Negara untuk Perkara MNA di US Court District of Columbia, Washington DC. Kesaksian diberikan pada Kamis, 8 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
tempo.co
Bagaimana hubungan yang pernah ada antara Sau dara dengan PT Merpati Nusantara Airlines (persero) atau PT MNA? Sewaktu saya masih ber tugas di Kejaksaan Agung sebagai jaksa fungsional pada Jamdatun, saya bersama beberapa Jaksa Pengacara Negara (JPN) lailn pernah mendapat kuasa subtitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha, dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2008, untuk memberikan bantuan hukum kepada PT MNA dalam negosiasi dengan Jon C. Cooper dan Ted Hume, keduanya tergugat dalam satu perkara perdata di hadapan US Distric Court of Columbia di Washington DC, Amerika Serikat. Jelaskan perkara apa yang menyangkut Jon C Cooper dan Ted Hume di hadapan US District Court di Washington DC tersebut? Perkara tersebut berhubungan dengan perjanjian 84
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
penyewaan (leasing) pesawat udara antara PT MNA dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc. (TALG), dimana PT MNA sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar USD 1 juta kepada TALG, tetapi TALG tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pesawat udara kepada PT MNA. PT MNA sudah mengajukan gugatan terhadap TALG dan Allan Messner di US Distric Court Of Columbia dan putusan pengadilan tersebut, tertanggal 9 Juli 2007, memenangkan gugatan PT MNA secara verstek (tanpa kehadiran para tergugat), dimana para tergugat dihukum untuk secara tanggung-renteng membayar sejumlah USD 1 Juta kepada PT MNA. Karena TALG kemudian dinyatakan pailit, PT MNA menuntut tanggung jawab pribadi terhadap Alan Messner, orang yang mewakili TALG dalam perjanjian dengan PT MNA, dan Jon C Cooper, orang yang oleh Alan Messner disebut telah menyalahgunakan uang yang diterima dari PT MNA dalam pelaksanaan perjanjian antara PT MNA dengan TALG. Apa yang saudara lakukan dalam rangka pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tersebut? Pada tanggal 18 Juli 2008 saya menghadiri sidang US District Court of Columbia di Washington DC. Sidang dipimpin oleh Hakim John M Facciola dan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak, serta dihadiri juga oleh Jon C Cooper dan Alan Messner. Dihadapan hakim, Jon C Cooper mengakui bahwa ia 85
HOTASI NABABAN
telah menyalah-gunakan uang yang diterimanya dari PT MNA untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya uang itu digunakan utnuk melaksanakan kewajiban TALG dalam penyediaan pesawat untuk kenpentingan PT MNA. Uang yang disalah-gunakan oleh Jon C Cooper dia kuinya berjumlah USD 810.000 dan sisanya (USD 190.000) disalah-gunakan oleh Alan Messner. Alan Messner tidak memberikan pengakuan apapun kepada Hakim, tetapi ia tidak menyangkal pengakuan Jon C Cooper. Selanjutnya Jon C Cooper mengatakan bahwa ia tidak mempunyai apa-apa, karena barang miliknya yang masih ada, yaitu 2 apartemen di Washington DC, sudah berada dalam keadaan dihipotikkan (mortgage). Ia menyatakan bahwa ia hanya sanggup mengembalikan uang PT MNA secara mencicil, dengan jumlah cicilan sebesar USD 5.000 per bulan. Pada akhir sidang, hakim John M Facciola mengatakan bahwa perkara ini dapat juga diselesaikan secara hukum pidana. Sesudah sidang itu apa yang Saudara lakukan? Sesudah sidang saya melakuikan diskusi dengan Lawyer yang mewakili PT MNA (saya lupa lagi namanya) mengenai bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini secara pidana. Hasil diskusi merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: - Agar PT MNA mengajukan pengaduan pidana kepada kantor Kejaksaan di Washington DC. - Agar PT MNA mengusahakan agar Kejaksaan 86
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Washington DC dapat mengupayakan “plea bargaining” dengan mana Kejaksaan bersedia mendakwa Jon C Cooper dan Alan Messner sebagai pelaku kejahatan ringan (misdemeanor) dan menuntut hukuman perco baan (probation), dengan syarat agar kedua orang itu bersedia mengembalikan uang yang disalahgunakan kepada PT MNA dalam jumlah yang signifikan, lebih besar dari USD 5.000 per tahun. Sekembalinya ke Jakarta, pada sekitar bulan September 2008 (tanggal tepatnya saya lupa), saya membawa Kepala Biro Hukum PT MNA dan Stafnya untuk bertemu denga Mr. Robert Strange, seorang Jaksa yang ditugaskan di Kedutaan Besar AS di Jakarta. Ditempat itu kami kembali mendiskusikan apa yang didiskusikan di Washington DC. Mr, Robert Strange menyatakan bahwa PT MNA harus cepat mengajukan pengaduan pidana, karena teng gang waktu pengaduan pidana untuk perkara tindak pidana ringan adalah 3 tahun. Mr Robert Strange juga menya takan bahwa ia bersedia untuk membantu PT MNA dalam pengajuan pengaduan pidana ke Kejaksaan di Washington DC. Bahkan ia menyatakan bahwa pengaduan PT MNA dibuat saja dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya ke bahasa Inggris akan dilakukan oleh staf dari Mr Robert Strange. Setelah itu, apa yang Saudara lakukan? Karena Surat Khusus yang diberikan kepada saya hanya mencakup perbuatan negosiasi dengan Jon C Cooper dan 87
HOTASI NABABAN
Ted Hume, sedangkan negosisasi tidak dapat dilanjutkan, karena Jon Cooper hanya bersedia mengembalikan uang kepada PT MNA dalam jumlah USD 5.000 per bulan, yang oleh PT MNA dirasa terlalu kecil, maka bantuan hukum yang saya berikan hanya sampai ke langkah-langkah seperti yang saya uraikan di atas.
PROF. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, SH Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Kesaksian diberikan pada Kamis, 8 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
tempo.co
Apakah pengertian kerjasama operasi antara PT Merpati Nusantara Airlines dan pihak lain? Kerjasama operasi dalam suatu kegiatan berarti PT Mer pati Nusantara Airlines dan pihak lain harus memasukkan modal untuk pem biayaan kegiatan tersebut. Kedua belah pihak akan berbagi keuntungan bila kegiatan tersebut meng hasilkan laba, sebaliknya kedua belah pihak akan bersamasama menanggung kerugian, bila kegiatan tersebut tidak mendapatkan laba.
88
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Apakah kerjasama operasi antara PT MNA dan pihak lain harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham? Berdasarkan Anggaran Dasar PT MNA kerjasama ope rasi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah program penyewaan pesawat terbang termasuk kerjasama operasi? Kegiatan menyewa pesawat terbang tidak termasuk kerjasama operasi karena PT Merpati Nusantara Airlines membayar harga sewa pesawat terbang tersebut dan keun tungan/kerugian penyewaan pesawat terbang tersebut pada PT Merpati Nusantara Arilines sendiri. Pihak yang menyewakan pesawat terbang tidak akan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian dari pengoperasian pesawat terbang itu. Apakah program penyewaan pesawat terbang yang sudah masuk dalam RKAP masih perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS? Kegiatan PT Merpati Nusantara Airlines untuk me nyewa pesawa terbang yang sudah masuk RKAP, Direksi PT Merpati Nusantara Airlines tidak memerlukan persetujuan Komisaris dan atau RUPS lagi; karena RKAP telah disahkan oleh RUPS dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar PT Merpati Nusantara Airlines dan Pasal 64 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 89
HOTASI NABABAN
tentang Perseroan Terbatas. Dapatkah Direksi memberikan kuasa kepada Manager Perusahaan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi wewenang Direksi? Direksi PT Merpati Nusantara Airlines dapat mem berikan kuasa kepada Manager untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyi nya sebagai berikut : “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Penjelasan Pasal 103 berbunyi : ”Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa”. Apa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus? Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa (Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apakah surat kuasa yang saudara teliti ini adalah surat kuasa khusus atau umum? Surat kuasa yang ditunjukan kepada saya ini adalah surat kuasa khusus, karena adanya kata-kata particularly, untuk melaksanakan hal-hal yang disebutkan, yaitu terbatas 90
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
kepada : “to search any aircraft … and sign Letter of Intent (LOI) and/or Memorandum of Understanding (MOU) …” Apakah suatu Letter of Intent adalah suatu perjanjian? Suatu Letter of Intent merupakan suatu perjanjian, ber dasarkan hukum Indonesia yang merupakan suatu perjanjian karena memenuhi 4 syarat : 1. Para pihak mempunyai kapasitas; 2. Kata sepakat; 3. Mengenai sesuatu; 4. Suatu yang halal atau tidak melanggar hukum. Berdasarkan sistem Common Law Letter of Intent merupakan suatu perjanjian, apabila 4 syarat tersebut ditambah satu syarat lagi yaitu consideration (prestasi). Apakah Letter of Intent yang saudara teliti ini adalah suatu perjanjian? Letter of Intent yang ditunjukkan kepada saya ini adalah suatu perjanjian, karena memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan memenuhi unsur consideration (prestasi), yaitu disatu pihak PT Meerpati harus membayar uang sewa dan dilain pihak perusahaan yang menyewakan pesawat terbang harus menyerahkan pesawat terbang yang akan disewa. Apakah persetujuan Direksi boleh diberikan berdasarkan 91
HOTASI NABABAN
surat persetujuan yang diedarkan penandatanganannya? Persetujuan seluruh anggota direksi boleh dilakukan melalui surat yang diedarkan (circular letter) yang ditandatangani semua direksi. Surat persetujuan direksi yang sedemikian itu adalah sah. Apa yang dimaksud dengan fiduciary duty direksi? Fiduciary duty direksi adalah kewajiban direksi dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kepentingan perusahaan (duty of loyalty) dan tindakan tersebut dilakukan dengan kehati-hatian (duty of care). Tindakan yang dija lankan dengan penuh kehati-hatian, antara lain tindakan tersebut diambil dengan itikad baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan telah mengambil tindalan untuk mencegah dan berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Kapan suatu tindakan Direksi menjadi suatu tindak pidana? Tindakan Direksi menjadi suatu tindak pidana apabila: (a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan; (b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembu kuan atau yang tidak cukup jelas; (c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata; (d) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identi fikasi tujuan yang tidak benar; 92
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
(e) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan (f) Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembu kuan terlebih dahulu dari yang direncanakan oleh undang-undang. Selanjutnya tindakan-tindakan Direksi yang diklari fikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing dan pejabat-pejabat organisasi internasional publik. Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalah gunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah. Penyuapan disektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang tentang Ratifikasi United Nations Conventions Against Corruption 2003). Begitu pula Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup si menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara … Selanjutnya Pasal 3 menyatakan setiap orang yang de ngan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 93
HOTASI NABABAN
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara … Apakah gagalnya perusahaan yang akan menyewakan pesawat terbang menyerahkan pesawat tersebut, berarti telah merugikan keuangan negara? Gagalnya penyerahan pesawat terbang yang disewakan tersebut belum menimbulkan kerugian keuangan negara, karena pihak yang gagal tersebut harus membayar ganti rugi karena wanprestasi. Putusan Pengadilan Amerika Serikat yang mewajibkan perusahaan yang gagal menyerahkan pesawat terbang kepada PT Merpati Nusantara Airlines untuk membayar ganti rugi kepada PT Merpati Nusantara Airlines, apakah telah menimbulkan kerugian negara? Putusan Pengadilan Amerika Serikat tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan negara apabila pihak tergugat membayar ganti rugi yang diputuskan pengadilan tersebut. Apakah PT Merpati Nusantara Airlines untuk menghin darkan kerugian negara, harus melaksanakan penagihan tersebut? Direksi PT Merpati Nusantara Airlines harus melakukan penagihan tersebut untuk menghindarkan kerugian keuangan negara.
94
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
PROF. DR. I.B.R. SUPANCANA, SH, MH. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Jakarta Kesaksian diberikan pada 14 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung. Apakah proses transaksi sewa menyewa pesawat yang dilaku kan oleh Direksi Merpati sudah dilakukan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance? Prinsip-prinsip terpenting dalam pelaksanaan GCG adalah prinsip transparansi, akuntabilitas dan fairness (adil). Prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh Direksi PT MNA dalam rangka leasing pesawat udara yang dilakukan dengan TALG. Prinsip transparansi, misalnya, sudah diterapkan dalam proses pengadaan pesawat tersebut melalui pengumuman di internet, di samping itu dalam proses perundingan yang dilakukan juga telah dibicarakan dan disetujui oleh rapat direksi. Prinsip akuntabilitas juga sudah dijalankan melalui prosedur internal yang dalam jangka waktu yang lama (sejak tahun 1992) telah dijadikan pedoman dalam pengadaan pesawat dan juga bertumpu pada kebiasaan yang berlaku dalam bisnis ini, termasuk terkait dengan penyerahan sanaan LASOT. Refundable Cash Deposit sebagai pelak 95
HOTASI NABABAN
Dari prinsip fairness, penyerahan security cash deposit merupakan imbalan yang seimbang atas kewajiban TALG menandatangani term sheet untuk perjanjian jual beli pesawat dengan East Dover. Apakah pertimbangan dalam transaksi sewa menyewa pesa wat yang dilakukan oleh Direksi PT Merpati sudah sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi sesuai dengan UU PT maupun UU BUMN? Di dalam UU PT (UU No. 40 tahun 2007) terdapat bebe rapa doktrin korporasi yang perlu diperhatikan, seperti: piercing the corporate veil (menyibak tabir perseroan); business judgement rule; doctrine of skill and care; fiduciary duty; dan lain-lain. Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, maka perlu diuji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan (fiduciary duty). Apakah sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian dan dengan kehati-hatian (duty of skill and care) dan berdasarkan penilaian yang benar (business judgement rule). Apabila Direksi telah melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsipprinsip tersebut, maka Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas resiko yang timbul dari keputusannya tersebut. Sebaliknya jika Direksi tidak memenuhi doktrin-doktrin tersebut, maka secara pribadi dapat dimintakan pertang gungjawabannya (piercing the corporate veil).
96
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Apakah Putusan Pengadilan District of Columbia AS dapat diberlakukan di Indonesia? Pada dasarnya suatu putusan pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di negara lainnya sepanjang dipe nuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tertentu tersebut biasanya meliputi, namun tidak terbatas pada: pengadilan tersebut adalah pengadilan yang berwenang (misalnya berdasarkan lex loci contractus, yaitu tempat di mana kontrak tersebut dibuat); putusan pengadilan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order); putusan tidak diambil secara melawan hukum; diantara kedua negara ada perjanjian, baik bilateral maupun multilateral yang mengakui dan dapat melaksanakan putusan badan peradilan asing; atau ada perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah perdata, dan lain-lain. Apa dan bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan itu di Indonesia? Implikasi dari putusan tersebut, sepanjang dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, putusan tersebut diakui dan dapat dilaksanakan. Atas permohonan para pihak atau salah satu pihak, maka dapat dilakukan penegakan (enforcement) atas putusan tersebut. Apakah perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan badan hukum asing berlaku di Indonesia? 97
HOTASI NABABAN
Pada prinsipnya kontrak komersial yang dibuat oleh badan hukum yang memiliki kebangsaan (nationality) yang berbeda diakui dan berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat objektif maupun subjektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPer. Secara international, prinsip-prinsip kontrak komer sial internasional diatur dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010. Dokumen ini merupakan soft law yang memperoleh pengakuan luas secara internasional. Mengingat kontrak sewa menyewa (dalam hal ini sewa menyewa pesawat) merupakan suatu kontrak ko mersial (internasional), maka keberadaannya diakui, baik berdasarkan Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum Internasional. Apakah LASOT ini sah dan mengikat para pihak pembuatnya? Sebagaimana diketahui, LASOT adalah singkatan dari “Lease of Aircraft Summary of Terms” yang intinya meru pakan ringkasan dari kesepakatan para pihak dalam rangka leasing pesawat udara. Pada tahapan kontrak, “summary of terms” biasanya juga dikenal sebagai “terms sheet”. “Terms sheet” sebenarnya merupakan pokok-pokok kesepakatan diantara para pihak yang mencerminkan “genuine intention of the parties”, yang oleh karenanya bersifat mengikat (binding). Dalam prakteknya biasanya “terms sheet” inilah yang 98
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
dijadikan dasar bagi penyusunan kontrak, dalam hal ini “lease agreement”. Dalam praktek draft kontrak yang dibuat oleh contract drafter tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada “terms sheet” ini. Bagaimana jika LASOT ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak? Jika LASOT ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak memenuhinya dianggap melakukan breach of contract (wanprestasi). Apakah LASOT ini sah meskipun hanya ditandatangani oleh seorang General Manager (dalam hal ini Sdr. Tony Sudjiarto)? Sepanjang yang bersangkutan memperoleh kuasa (power of atttorney) dari pihak yang memiliki wewenang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka LASOT yang ditandatangani oleh seorang General Manager-pun tetap sah. Apakah LOI antara “East Dover” dengan TALG tertanggal 18 Desember 2006 dapat disebut perjanjian/perikatan? Secara substantive, Summary of Terms antara East Dover dengan TALG tertanggal 18 Desember 2006 adalah merupakan suatu “terms sheet” yang bersifat mengikat bagi para pihak karena karena telah ditandatangani oleh para pihak yang menunjukkan sikap “consent to be bound” yang bersifat timbal balik sebagai hasil dari proses penawaran 99
HOTASI NABABAN
(offer) dan penerimaan (acceptance) yang dilakukan oleh para pihak. Meskipun format awal yang dikirim melalui e-mail terdapat rumusan bahwa format ini hanya digunakan untuk diskusi saja dan tidak mencerminkan komitmen atau persetujuan, namun karena kemudian telah ditandatangani oleh para pihak, maka dianggap para pihak sudah menye pakati “terms and conditions” yang terdapat dalam “summary of terms” tersebut. Dari sisi isinya, “summary of terms” tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan sebagai suatu “terms sheet”, karena memuat aturan tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersifat timbal balik (reciprocal) berdasarkan imbalan (considerations) yang bersifat “tit for tat”/”quid pro quo”/”something for something”. Meskipun secara akademik LOI kadang-kadang ditafsir kan sebagai “non legally binding document”, namun di negara-negara tertentu seperti di AS, LOI ini dianggap sebagai “legally binding document”.
100
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Foto bersama Board of Director 2007, dari kiri: Guntur Aradea, Hotlan Siagian, Hotasi Nababan, Jaka Pujiyono, Abhy Widya.
Menjalin kontrak kerjasama antara PT Merpati dan Garuda, 1 Juni 2007. 101
HOTASI NABABAN
DR. SOFYAN A. DJALIL, SH, MA, MALD Mantan Menteri Negara BUMN Kesaksian diberikan Senin, 12 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
matanews.com
Apakah Saudara menge tahui peristiwa sewa pesawat PT MNA dari TALG ? Selaku Meneg BUMN saya mengetahui peristiwa ini setelah Direksi MNA melapor dalam surat nomor MNA/ DF/003/4/7/ops-142 tanggal 13 Juli 2007 tentang latar belakang transaksi, langkah-langkah pengembalian Security Deposit yang sedang dilakukan, dan hasil pengadilan District of Columbia, AS, dimana PT MNA memenangkan gugatan untuk pengembalian Security Deposit terhadap TALG. Apakah Saudara mendapat laporan atas sewa pesawat dari PT MNA ini? Siapa yang melaporkan? Bagaimana cara melaporkannya? Sebagaimana jawaban pertanyaan nomor 1, Direksi PT MNA melaporkan perkembangan upaya pengembalian Security Deposit atas penyewaaan pesawat dari TALG yang telah wanprestasi. Adalah kebiasaan di Kementrian BUMN, bahwa hal-hal khusus yang mendapat perhatian harus dilaporkan secara periodik perkembangannya oleh Direksi, 102
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
termasuk dalam hal ini perkara Security Deposit PT MNA ini. Siapakah yang bertindak sebagai RUPS dalam suatu Persero BUMN? Dalam hal sebuah BUMN dimiliki 100% oleh negara, maka Meneg BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara. Dalam kasus PT MNA, pemegang saham nya adalah dua pihak, yaitu Negara RI sebesar 93,2 % dan PT Garuda Indonesia sebesar 6,8 %. Dalam hal ini maka RUPS adalah forum rapat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, atau melalui circular/edaran RUPS tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apakah Sewa Pesawat harus mendapat persetujuan RUPS? Urusan sewa operasi pesawat adalah bagian dari rutinitas bisnis perusahaan yang merupakan wewenang sepenuhnya berada pada Direksi sebagai pengurus perusahaan. Jika halhal seperti ini harus memperoleh persetujuan RUPS, maka perusahaan tidak akan jalan, karena terlalu birokratis dan lamban, sehingga keputusan tidak dapat dibuat secara cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini adalah sesuai dengan substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengantisipasi kebutuhan bisnis yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, Anggaran Dasar Perusahaan PT MNA mengatur pengambilan kepu tusan bisnis dalam 2 kelompok, yaitu: 1) Keputusan bisnis yang harus memerlukan persetujuan Komisaris 103
HOTASI NABABAN
dan Pemegang Saham; 2) Keputusan bisnis yang tidak memerlukan persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham. Khusus penyewaan pesawat ini termasuk dalam kelompok ke-2, yaitu tidak memerlukan persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham. Apakah Direktur Utama Persero BUMN dapat memberi Kuasa untuk melakukan pengikatan? Dalam pengurusan perseroan, Direktur Utama, yang mewakili Direksi, dapat memberikan Kuasa kepada siapa saja yang dianggap perlu dalam menjalankan aspek bisnis tertentu, baik kepada eksekutif perusahaan, maupun kepada pihak luar sekalipun. Hal ini sesuai dengan pasal 103 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut : “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Bagaimana sikap Kementerian BUMN waktu itu terhadap perkara Security Deposit PT MNA terhadap TALG? Kementrian BUMN menganggap peristiwa ini sebagai resiko bisnis seperti dinyatakan dalam surat Meneg BUMN kepada Kedubes AS no S-287/MBU/2007 tanggal 5 Mei 2007 oleh Meneg BUMN waktu itu, Bapak Sugiharto. Apakah Saudara melihat bahwa Direksi MNA telah mela kukan kewajiban pengemban amanah (fiduciary duty) atas 104
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
transaksi ini? Menurut pemahaman saya, Direksi PT MNA telah melaksanakan tugas sebagai pengemban amanah perusa haan (fiduciary duty). Menurut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 97 ayat 5), Direksi dalam menja lankan tugasnya berkewajiban memenuhi syarat-syarat: membuat keputusan semata-mata untuk kepentingan perusahaan (duty of loyalty), dan tindakan tersebut dilakukan dengan kehati-hatian (duty of care). Tindakan tersebut diambil dengan itikad baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Khusus dalam perkara ini, Direksi juga telah mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan berlanjutnya kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan pengembalian Security Deposit itu ke pengadilan di AS dan memenangkannya pada 8 Juli 2007. Apakah menurut Saudara, tindakan Direksi MNA itu telah sesuai dengan kelaziman dalam bisnis? Sesuai dengan praktek bisnis yang lazim dan yang saya ketahui, Direksi dalam membuat keputusan harus memperhatikan 5 hal yang dianggap sesuai dengan standar good corporate governance, yaitu: Pertama, melakukan dengan itikad baik (good faith), dalam kasus ini PT MNA memerlukan pesawat untuk menambah armada untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan, maka Direksi berupaya untuk menyewa pesawat. Kedua, melakukan dengan hati-hati (care). Ketiga, dilakukan secara seksama 105
HOTASI NABABAN
(diligence) yaitu mengikuti procurement sewa pesawat sesuai standard industry yang ada dan secara transparan. Keempat, dilakukan secara (independent), artinya Direksi membuat perjanjian tersebut tanpa paksaan dari pihak lain. Kelima, dilakukan tanpa konflik kepentingan (no conflict of interest). Hasil keputusan pengadilan District of Columbia, AS yang memenangkan PT MNA itu menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang seharusnya. Apakah menurut Saudara, Direksi MNA dapat disalahkan karena tidak dapat mengantisipasi resiko bisnis? Bisnis selalu mengandung resiko, sehingga ada ada gium dalam bisnis, “no risk, no business”. Jika keputusan Direksi telah dilakukan dengan mengikuti 5 syarat tersebut seperti di butir 8, maka Direksi tidak bisa diminta tanggung jawab, walaupun misalnya perusahaan bangkrut sekalipun. Karena dalam bisnis selalu ada resiko yang dihadapi dan tidak sepenuhnya bisa diantisipasi. Tugas Direksi selaku Pengurus Perusahaan adalah memastikan keputusan bisnis dibuat dengan standar pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).
106
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
DR. SAID DIDU Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Kesaksian diberikan Senin, 26 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
Direksi memiliki kewe nangan untuk sewa operasi karena AD PT MNA tidak me masukkansewa operasi sebagai hal-hal yang harus mendapat persetujuan Komi saris dan Pemegang Saham. Apakah Sewa Pesawat itu harus masuk dalam Rencana Kerja Anggaran yang harus disetujui Pemegang Saham? Sesuai dengan dokumen yang ada, bahwa benar sewa pesawat sudah dimasukkan dalam Rencana Kerja Per usahaan yang disahkan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan alasan pada waktu itu keberlangsungan operasi MNA tergantung armada. Direksi diberikan flexibilitas untuk menentukan tipe yang lebih optimal dan tersedia di pasar.
107
tempo.co
Apakah Direksi memiliki ke we nangan penuh untuk sewa operasi pesawat tanpa ijin Ko misaris dan Pemegang Saham?
HOTASI NABABAN
Mengapa RKA PT MNA untuk tahun 2006 baru disahkan menjelang akhir tahun yaitu Oktober 2006? Di tahun 2006 memang belum ada kepastian pertolongan (rescue) bagi PT MNA, karena permintaan dana PMN belum disetujui Departement Keuangan dan DPR. Oleh karena itu ada kesepakatan di antara Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham untuk menjalankan operasi perusahaan sebaik mungkin agar tidak terjadi stop operasi yang dapat diakibatkan karena tidak dapat membayar BBM, tidak ada dukungan spare parts, atau exodus besar para pilot. Setelah ada bantuan sedikit modal kerja dari kredit avtur dan proses PMN telah bergulir di DPR, maka RKA tahun 2006 dapat disahkan yang pada prakteknya sudah dijalankan selama 10 bulan. Bagaimana sikap Kementrian BUMN di saat mengetahui perkara ini? Setelah mempelajari laporan dari Direksi atas wanprestasi pihak TALG menyerahkan pesawat dan mengembalikan Security Deposit, Kementrian BUMN menganggap hal ini adalah sebuah resiko bisnis. Sepanjang Direksi telah meng ambil keputusan sesuai ketentuan perusahaan, kelaziman praktek bisnis, dan dengan pertimbangan (judgement) yang profesional, maka kami menganggap kejadian wanprestasi ini sebagai sebuah resiko bisnis. Kementrian BUMN ikut aktif membantu Direksi untuk mengejar pengembalian Deposit itu, antara lain melalui surat Meneg BUMN ke Kedubes AS no S-287/MBU/2007 tanggal 5 Mei 2007 yang meminta bantuan Pemerintah AS untuk mengejar para 108
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
pelaku yang telah melarikan Deposit PT MNA. Bagaimana pendapat Kementrian BUMN atas status dana Security Deposit itu? Sesuai perjanjian antara PT MNA dan TALG, Security Deposit itu bersifat wajib sebagai jaminan, dan bersifat refundable, artinya jika kewajiban TALG tidak dapat dipenuhi maka TALG harus mengembalikan Security Deposit itu tanpa syarat. Setelah ada keputusan pengadilan AS, bagaimana status Security Deposit itu? Setelah PT MNA memenangkan gugatan atas TALG, maka status Security Deposit menjadi Tagihan atau Piutang perusahaan. PT MNA sebagai badan usaha milik Negara dapat meminta bantuan kepada Kejaksaan sebagai pengacara Negara untuk melakukan tagihan. Apakah pengadaan di BUMN, seperti pengadaan sewa operasi pesawat PT MNA ini mengikuti Keppres 80? Keppres 80 menyatakan bahwa hanya berlaku untuk dana bersumber dari APBN. Dan dalam UU BUMN no. 19 tahun 2003 menyatakan bahwa maksud pemisahan asset Negara di BUMN dimaksudkan agar tidak mengikuti mekanisme APBN.
109
HOTASI NABABAN
TENGKU BURHANUDDIN Sekretaris Jendral Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Kesaksian diberikan pada Selasa, 13 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
batamtoday.com
Apakah Saudara pernah mendengar kasus penyewaan pesawat PT MNA? Kasus ini telah kami dengar sejak beberapa tahun lalu melalui pemberitaan media. Kesimpulan kami, pihak PT MNA telah ditipu oleh pihak Lessor dan telah menggugat mereka di pengadilan AS dan memenangkannya. PT MNA adalah sebagai pihak yang beritikad baik. Langkah dan upaya PT MNA mengejar pengembalian Security Deposit itu wajar dilakukan. Bagaimana kelaziman (common practice) penyewaan pesawat di industri airlines dunia, khususnya di Amerika Serikat? Biasanya Airlines mencari tahu dan meng-identifikasi pesawat untuk disewa melalui jaringan pemilik dan Lessor pesawat yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan telepon atau 110
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
melalui internet. Kemudian airlines tersebut mendatangi Lessor yang memiliki pesawat sesuai dengan tipe yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan negosiasi langsung antara airlines dan Lessor. Jika harga dan persyaratan utama disepakati, kedua belah pihak akan mendandatangani LOI, yang dilanjutkan dengan penempatan Security Deposit, sebagai tanda keseriusan minat akan pesawat tersebut. Security Deposit itu harus dikembalikan jika hasil pemeriksaan pesawat tidak memuaskan sesuai dengan persyaratan teknis. Apakah airlines dapat melakukan tender untuk mencari pesawat yang diinginkan? Di saat jauh lebih banyak airlines yang menginginkan menyewa pesawat daripada yang tersedia (over-demand), maka airlines akan mendatangi Lessor dan melakukan negosiasi langsung. Airlines boleh saja membuka tender, tapi kecil kemungkinan Lessor akan mendatangi airline tersebut dan menawarkan pesawatnya, karena mereka sedang mendapat kelebihan permintaan. Apakah lazim menaruh Security Deposit dalam bentuk cash setelah LOI? Umumnya pemilik atau Lessor pesawat meminta komitmen atau tanda jadi untuk calon penyewa sebelum memeriksa kondisi pesawat. Setelah kondisi pesawat memuaskan, baru kemudian dilakukan negosiasi Kon trak sebelum penyerahan pesawat. Jika pihak Lessor tidak 111
HOTASI NABABAN
memenuhi kewajibannya sesuai LOI, maka Security Deposit itu wajib dikembalikan. Bagi airlines yang belum dikenal atau reputasi keuangannya buruk, pihak Lessor menginginkan Securioty Deposit dalam bentuk cash.
YUDIAWAN Direktur Utama PT Metro Batavia Kesaksian diberikan Selasa, tanggal 13 Maret 2012, di depan penyidik Kejaksaan Agung.
Ya pernah, melalui berita-berita di koran. Bagaimana pendapat anda tentang kasus itu? Pihak PT Merpati telah dirugikan oleh pihak Lessor karena tidak menyerahkan pesawat dan tidak mau mengembalikan Security Deposit yang harus dikembalikan. Apalagi saya mendengar sudah ada keputusan pengadilan. Apakah lazim airlines menem patkan Security Deposit setelah LOI? Umumnya pemilik atau Lessor pesawat meminta komit 112
batavia-air.com
Apakah Saudara pernah men dengar kasus penyewaan pesawat PT Merpati?
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
men untuk airlines sebagai calon penyewa sebelum meme riksa kondisi pesawat. Kontrak final baru bisa disepakati jika calon penyewa telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat. Hal yang lazim jika pemilik atau Lessor meminta Deposit setelah LOI sebagai tanda jadi. Apakah lazim Security Deposit dalam cash? Saat itu di tahun 2006 terjadi kelebihan permintaan airlines atas tipe 737-300 family, karena pesawat tipe ini lebih efisien dan kapasitas kursi lebih besar dari tipe 737-200 yang lebih tua. Airlines seluruh dunia, terutama low-cost airlines, berebut mencari pesawat tipe 733 family ini, sehingga daya tawar pemilik atau Lessor pesawat jauh lebih tinggi. Hal yang lazim jika pemilik atau Lessor meminta Deposit dalam bentuk cash untuk airlines yang sedang kesulitan keuangan. Apakah lazim Deposit ditempatkan di pihak ketiga? Airlines bisa meminta penempatan Deposit itu di pihak ketiga, seperti bank atau lawyer, yang disepakati bersama oleh airlines dan Lessor pesawat demi mengurangi resiko. Apa benar saat itu B737-400 yang sedang digunakan Batavia ditawarkan ke Merpati di Maret 2007? Memang saat itu, pesawat B737-400 no serial 23687 akan berakhir masa sewanya di bulan Maret 2007 dan tidak akan diperpanjang lagi oleh pemilik pesawat. Kami mendengar pesawat itu akan dialihkan ke maskapai lain. Tetapi belakangan kami baru mengetahui bahwa maskapai 113
HOTASI NABABAN
yang menginginkan pesawat itu adalah Merpati. Apakah B737 seri 500 dan B737 seri 400 satu tipe dengan seri 300? Betul, ketiga tipe tersebut satu family/keluarga karena banyak kesamaan performance, menggunakan tipe engine dan komponen yang sama, dan lisensi crew yang sama. Banyak airlines menginginkan family ini karena dapat flexible untuk melayani berbagai rute, yaitu tipe 500 untuk landasan pendek dan rute kurus, sedangkan tipe 400 untuk landasan agak panjang dengan rute gemuk. Apakah bisa menempatkan Security Deposit untuk sewa pesawat seperti yang disyaratkan dalam LOI akan tetapi pesawat yang akan disewakan tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh Lessor? Tidak ada masalah, karena pemilik pesawat bisa berbeda dengan Lessor, sepanjang ada kesepakatan antara Lessor dan pemilik pesawat bahwa pesawat tersebut nantinya akan dikuasai oleh Lessor. Apakah airlines yang Bapak pimpin menggunakan proses tender untuk mencari pesawat yang terbaik? Dalam situasi permintaan yang jauh lebih banyak daripada penawaran untuk sewa pesawat tipe tertentu seperti B-733 Family, tidak mungkin airlines kami melakukan tender, karena kami yang harus mencari dan mengejar pihak pemilik pesawat dan Lessor. Jika kami mengundang tender, tidak ada Lessor yang akan menanggapi tender itu. 114
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Apakah airlines yang Bapak pimpin pernah mengalami hal serupa, yakni Security Deposit dalam proses sewa tidak dapat dikembalikan? Airline kami pernah mengalami kesulitan pengem balian Security Deposit dalam proses sewa pesawat. Waktu itu kami menempatkan deposit ke pihak pemilik pesawat untuk mengikat beberapa pesawat. Karena airlines saling berebutan untuk tipe yang sama, maka kami kehilangan kesempatan, dan deposit tidak bisa dikembalikan.
RHENALD KASALI Guru Besar FEUI/ Founder Rumah Perubahan
“It’s not power that corrupts, but fear. Fear of loosing power that corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it.”
kabarbisnis.com
Aung San Suu Kyi.
KUTIPAN di atas sering saya ucapkan kepada pejabat negara, bawahan, politisi senior yang memegang jabatan-jabatan strategis, para penegak hukum dan tentu saja kepada para pemimpin BUMN dan PNS. Banyak orang berpikir jabatan itu melenakan, membuat 115
HOTASI NABABAN
kita bisa mendapatkan apa saja. Dan bagi bawahan yang “bodoh” mereka akan melayani atasannya tanpa batasan. Bawahan-bawahan ini tak memiliki leadership yang kokoh, selain leading up, yaitu memimpin ke atas, melayani atasan. Ia tak melayani masyarakat sebagaimana sumpah jabatan yang pernah ia ucapkan di bawah kitab suci. Dalam perjalanan saya menyebarluaskan prinsip-prinsip perubahan, saya pun bertemu dua tipe manusia. Pertama adalah mereka yang cinta perubahan. Mereka ini bekerja tiada henti, berpikir dan bertindak mengambil resiko. Karena perubahan beresiko, mereka tentu dapat menabrak atau “menyenggol” garis-garis pembatas, bahkan terlontar keluar atau terpelanting saat melewati tanjakan-tanjakan berbahaya. Apalagi namanya dunia bisnis, mana ada bisnis yang tak beresiko. Kalau anda ingin perusahaan maju, berikanlah kepada mereka yang memilki jiwa wirausaha, maka mereka akan mengambil resiko. Sebab high return itu pasti high risk. Sedangkan yang kedua, maaf, saya sebut sebagai pen cinta jabatan. Orang seperti ini hampir pasti hanya akan melayani atasan-atasannya saja. Mereka hanya melakukan sesuatu yang membuat jabatannya aman. Dan pastilah ia akan menghindari melakukan kesalahan. Tak pernah menyenggol garis batas, apalagi terlontar didorong keluar oleh orang lain. Saya pernah membaca kutipan dari orang bijak yang mengatakan, “those who risk nothing, do nothing, has nothing.....and is nothing!” Pertanyaannya adalah siapakah Hotasi Nababan? Masuk kategori manakah ia dari kedua orang itu? 116
JANGAN PIDANAKAN PERDATA
Saya mengenal Hotasi cukup lama. Begitu ia masuk ke BUMN saya menaruh harapan yang sangat besar. Saat itu tidak banyak profesional yang berani masuk ke BUMN seperti saat ini yang sudah memberi ruang yang besar bagi profesionalisme, transparansi, dan peran pasar. Ingatlah saat ia memimpin Merpati, Indonesia baru saja memasuki krisis yang amat memilukan dan dunia airlines terpuruk tajam. PTDI (Dirgantara Indonesia) saja tak bisa tinggal landas. Jelas tak banyak orang yang berani memimpin selain orang-orang yang mencari jabatan dan rasa aman. Sudah begitu, maaf saja, gajinya pun tak begitu memadai. CEO BUMN saat itu benar-benar underpaid, meski diatas gaji PNS tentunya. Maka, kalau ada satu dua CEO pofesional, anda bisa duga apa yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi tanpa mereka mana ada transformasi, apalagi reformasi. Tak ada kesejahteraan baru. Tak ada pembaharuan. Hotasi termasuk CEO yang menurut saya punya kebe ranian perubahan. Namun, sekali lagi perubahan itu berisiko, apalagi perusahaan yang ia masuki bukanlah perusahaan yang sehat dan memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Bahkan business modelnya pun perlu diper baiki, diubah arahnya. Warisan yang ia terima bukanlah warisan yang sudah baik dari sananya. Maka keberanian sangat dibutuhkan. Beberapa kali saya memuji langkahlangkahnya. Bagi saya, Hotasi adalah salah satu putra terbaik yang kita miliki. Di antara kawan-kawan dan seniornya dari ITB ia dikenal sebagai orang yang supel, having a clear direction, dan bukan orang yang mudah meng-entertain kekuasaan. 117
HOTASI NABABAN
Namun, sesuatu yang saya ramalkan kepada para change maker pun menimpa dirinya. Merpati tertipu oleh pelaku usaha dalam bisnis sewa-menyewa pesawat dari Amerika Serikat. Ibarat pesawat Sukhoi yang bertransformasi dari industri pesawat tempur ke pesawat penumpang, saat per mintaan tinggi, ia justru menabrak gunung dan terjerembab. Tetapi, bukankah ini persoalan biasa dalam bisnis dan penipu bisa dilaporkan kepada polisi dan diseret ke muka pengadilan? Bukankah hampir setiap hari para CEO bank mengalami hal serupa, bahkan puluhan kali dalam sehari, sekalipun mereka telah memagarinya dengan risk management dan dikawal direktur kepatuhan? Saya hanya berharap para penegak hukum bisa mema hami sifat dari dunia bisnis dan tidak hanya menggunakan dalil hukum untuk menyeret oang-orang tak bersalah. Seperti anda, saya pun muak dengan korupsi. Saya muak dengan koruptor dan kekuasaan. Tetapi saya lebih muak lagi melihat ketidakadilan. Kita memang dibesarkan da lam disiplin ilmu, warna pikiran, dan pengalaman yang berbeda-beda sehingga bisa saja melihat dari kacamata yang berbeda pula. Maka, ijinkan saya memberikan apa yang saya lihat, yang menurut saya perlu keberanian dalam melihat dan menguji kebenaran. Bukankah kebenaran hanya bisa ditegakkan melalui keberanian dalam menatap dan mengujinya? d
118
