BAB II PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA MEDAN. kolonialisme Belanda. Kala itu, di nusantara ini telah dikenal adanya

BAB II PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA MEDAN

A. Sejarah Ringkas Sejarah perjalanan panjang PT Taspen bisa dirunut sejak masa sebelum kolonialisme Belanda. Kala itu, di nusantara ini telah dikenal adanya administrasi publik tradisional, di mana beberapa kerajaan dan kesultanan sudah memberikan pensiun (berupa tanah bengkok) kepada abdi dalem yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Begitu seterusnya hingga di masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1887 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan peraturan pertama tentang pemberian pensiun bagi semua pegawai gubernemen yang berkebangsaan Indonesia. Peraturan mengenai pemberian dana pensiun (onderstand) terus diperbaiki seiring dengan kondisi pada masa-masa itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, pegawai negeri yang diberhentikan atau pensiun juga diberi Onyokin atau “uang karunia”. Begitu pula semasa pasca kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian bagi kesejahteraan (pensiun) pegawai negeri. Bermula dari konferensi kesejahteraan pegawai negeri, yang berlangsung di Jakarta, pada 25-26 Juli 1960. Dalam konferensi tersebut, para peserta konferensi menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dipandang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, guna tercapainya tujuan pembangunan nasional. Karena itu, ketenangan dalam bekerja merupakan salah satu faktor

Universitas Sumatera Utara

keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Pegawai negeri sipil memiliki potensi yang sangat menetukan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan

nasional

sehingga

perlu

dibina

dan

ditingkatkan

kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil sangatlah penting, baik dalam masa aktif kerja maupun ketika pensiun. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta konferensi membahas konsep perlunya dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya. Hasil konferensi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Isinya, antara lain, menetapkan perlunya pembentukan Jaminan Sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdiannya kepada negara. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1963 tentang Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Tindak lanjut atas peraturan-peraturan tersebut, pada tanggal 17 April 1963 didirikanlah Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen). Dan tanggal 17 April kini dikenal sebagai “Hari Ulang Tahun” PN (sekarang PT) Taspen. Jadi, pembentukan PN Taspen sejatinya memang dilandasi dengan jiwa, makna dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, khususnya pada saat mencapai masa purna karya (pensiun). Perlu dicermati


dan dimaknai secara lebih arif isi Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Salah satu di antara isi keputusan itu adalah perlunya dibentuk jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di saat mengakhiri masa pengabdiannya kepada negara. Artinya, ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah orde lama membangun sebuah pilar penyangga kemandirian perekonomian bangsa melalui pilar jaminan sosial. Kelahiran PN Taspen kala itu bisa dijadikan prime mover atau salah satu pilar dari jaminan sosial dengan kumulatif dana peserta dan dana tunjangan hari tua yang jumlah penerimaannya tiap tahun diprediksi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil di tanah air. Melalui PN Taspen, dana yang terhimpun bisa digunakan untuk memperkuat cadangan keuangan nasional, yang pada akhirnya mengukuhkan eksistensi PN Taspen menjadi salah satu pilar jaminan sosial, selain pajak dan fiskal. Bulan Juli 1964, Menteri Koordinator Keuangan Republik Indonesia meresmikan beroperasinya kantor PN Taspen di Bandung. Meski Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1963 baru diterbitkan pada bulan April 1963, namun program yang dikelola PN Taspen berlaku surut sejak 1 Juli 1961 atau dua tahun ke belakang. Jadi pada waktu berdiri, PN Taspen sudah harus menghadapi tunggakan pekerjaan selama dua tahun. Tahun 1963 PN Taspen mengurusi sekitar 1,5 juta pegawai negeri, yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 1.070.000 orang, pegawai negeri sipil daerah otonom sebanyak 288.300 orang dan pegawai BUMN dan ABRI


sejumlah 140.900 orang. Pengelolaan menjadi rumit lantaran yang dikelola bukan saja pegawi negeri sipil, termasuk pula pegawai negeri militer. Untuk mempermudah, dibentuklah cabang khusus yang bertugas mengelola asuransi pensiun anggota militer pada tahun 1964. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1964 secara resmi dibentuk Cabang Khusus Urusan Militer dengan singkatan nama Taspenmil, bermarkas di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 7, Jakarta. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Pada tanggal 17 November 1970 status hukum PN Taspen disesuaikan menjadi Perum Taspen berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 749/MK/11/1970. Mulai tahun 1971, pegawai militer dan PNS yang berada di lingkungan Hankam, asuransi sosialnya dikelola oleh ASABRI. Perpindahan peserta ini sempat menurunkan peserta program Taspen sebesar 5,7%. Perum Taspen pun fokus pada usaha asuransi sosial bagi PNS saja. Selanjutnya, di tahun 1975 Perum Taspen memulai program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Usaha ini didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 33 tahun 1977, yang menetapkan peraturan tentang Asuransi Tenaga Kerja, di mana pesertanya berhak atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan asuransi kematian.


Untuk memperjelas apa saja kewajiban peserta program pensiun pegawai negeri sipil, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981. Bahwa para pegawai negeri sipil wajib membayar iuran yang dipotong setiap bulan sebesar 4,75 persen dari penghasilan yang telah mereka terima. Ini merupakan salah satu sumber pendanaan program pensiun pegawai negeri sipil. Pada tanggal 30 Juli 1981 pemerintah mengubah bentuk usaha Taspen dari Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden melalui Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1981. Sebagai pelaksanaan dari PP No 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, PT Taspen merupakan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun bagi pegawai negeri sipil. Perubahan itu juga berlaku dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor 3 tahun 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak bulan April 1990, Taspen mulai menyelenggarakan pembayaran pensiun pegwai negeri sipil di seluruh Indonesia. Peserta program pensiun ini, selain para pegawi negeri sipil pusat dan daerah otonom, juga meliputi pejabat negara dan penerima pensiun TNI-POLRI (yang pensiun sebelum 1 April 1989). PT Taspen juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran tunjangan kepada Veteran RI dan Perintis Kemerdekaan RI/Komite Nasional Indonesia Pusat (PKRI/KNIP).


Berdasarkan ketetapan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka secara garis besar dasar hukum dari PT Taspen (Persero) adalah: a. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1963 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang keduanya berlaku sejak 1 Juli 1966. b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Perum Taspen) menjadi bentuk PT Taspen (Persero). Adapun visi dan misi PT Taspen (Persero) diuraikan sebagai berikut: 1. Visi Visi PT Taspen (Persero) adalah menjadikan PT Taspen (Persero) sebagai perusahaan Nomor 1 berkelas dunia, bersih, sehat dan benar. Dengan memberikan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat anggaran, tepat tempat, tepat administrasi dan tepat menjadi pengelola dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lain yang terpercaya bagi pesertanya. Makna Visi PT Taspen (Persero) adalah: a. Menjadi pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua serta jaminan sosial lainnya dengan menyelenggarakan program

Tabungan

Hari

Tua

(termasuk

asuransi


kematian), dana pensiun (termasuk uang duka wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya. b. PT Taspen yang menjadi kepercayaan para peserta dan stakeholder lainnya akan terus menjaga dan menjamin kinerja para karyawan yang bersih dan sehat. c. PT Taspen beroperasi dengan bersih dan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan degan baik (Good Corporate Governance). d. PT Taspen menjadikan perusahaan yang sehat dengan adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan. 2. Misi Misi PT Taspen (Persero) adalah mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi. Makna misi PT Taspen (Persero) adalah: a. Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, PT Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan kepada peserta Taspen secara optimal. b. PT Taspen bekerja secara profesional dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 tepat (tepat orang,


tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. c. PT Taspen adalah perusahaan yang akuntabel dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. d. PT Taspen memiliki integritas yang tinggi senantiasa konsisten

dalam

memegang

amanah,

jujur

dan

melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan. e. PT Taspen adalah perusahaan yang beretika dalam melayani peserta Taspen dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi. 3. Makna Logo Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Perusahaan Sumber PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan Makna dari logo PT Taspen (Persero) yaitu bunga dengan 5 (lima) helai daun melambangkan pegawai negeri sipil peserta tabungan


dana pensiun yang meliputi suami, istri dan 3 orang anak. Lingkaran putih yang makin mengembang pada bungan melambangkan perkembangan yang maju dan pesat dari arah tujuan PT Taspen (Persero). Pemilihan warna bunga pada logo yaitu warna biru melambangkan ketentraman, damai dan tenang. Kemudian lingkaran hitam melambangkan wawasan nusantara. Maka makna secara kseluruhan logo PT Taspen (Persero) adalah program yang dilaksanakan perusahaan, yaitu jaminan hari tua pegawai negeri sipil.

B. Struktur Organisasi Sekitar tahun 1963-1965 manajemen PT Taspen (Persero) dikelola dengan susunan sebagai Badan Pimpinan Umum (BPU) dan Bagian Manajemen Penanggungjawab. Pada tahun 1965 bentukan manajemen PT Taspen (Persero) disempurnakan dengan penghapusan BPU dan digantikan oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh beberapa dewan direksi. PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan memiliki struktur organisasi berbentuk garis, dimana pimpinan bertindak sebagai pengelola puncak. Hal tersebut menunjukkan wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam pembagian fungsi-fungsi operasional. Struktur organisasi PT Taspen (Persero) Cabang

Utama

Medan

telah

banyak

mengalami

perubahan

dan

penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan. Struktur organisasi yang digunakan sekarang merupakan kombinasi antara jabatan struktural dan fungsional.



C. Job Description PT Taspen (Persero) menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karenanya PT Taspen (Persero) secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, yaitu dengan membangun sistem pengelolaan kebijakan sumber daya manusia dengan menerapkan suatu sistem standar yang digunakan untuk menjadikan karyawan yang berintegritas, berkualitas dan profesional dibidangnya. Sumber daya manusia yang ada dipastikan baik dalam sikap, pengetahuan dan keahlian dengan pengembangan karyawan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sejak tahun 2008, Pengelolaan sumber daya manusia PT Taspen (Persero) telah mengimplementasikan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) yang terdiri dari: 1. Manajemen

Kinerja

dengan

Penilaian

Kinerja

Berbasis

Kompetensi (SMK). 2. Kompetensi Individu (Soft dan Hard Competency). 3. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 4. Sistem Karir. 5. Sistem Kompensasi (Remunerasi 3P). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi mampu menterjemahkan visi, misi dan tata nilai perusahaan menjadi kebutuhan


kompetensi perusahaan kedalam kebutuhan kompetensi jabatan dan kebutuhan

kompetensi

karyawan.

Oleh

karenanya

menggunakan

pendekatan MSDM-BK akan lebih mudah dan praktis dalam menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Seperti penyusunan jalur karir, rencana karir, analisis kebutuhan pelatihan karyawan, pengukuran kompetensi individu, rekrutmen, seleksi dan promosi

yang

semuanya

disusun

berdasarkan

tingkat

kebutuhan

kompetensinya. Setelah melakukan analisa lingkungan eksternal dan internal perusahaan, maka disusun strategi PT Taspen (Persero). Strategi ini dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Strategi tersebut diterjemahkan dalam aktivitas dan bisnis model yang diwadahi dalam organisasi PT Taspen (Persero) melalui proses desain organisasi. Profil jabatan PT Taspen (Persero) disusun dengan 3 (tiga) komponen utama, yaitu : 1. Kualifikasi umum (pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengalaman dan fisik jika ada). 2. Kualifikasi teknis (kompetensi teknikal dan umum atau profesionalisme kerja). 3. Tanggung jawab. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang ada berdasarkan struktur organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan:


a. Kepala Kantor Cabang Utama Kepala kantong cabang utama bertanggung jawab atas kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala bidang layanan dan manfaat, kepala bidang umum dan sumber daya manusia, kepala bidang keuangan, dan kepala bidang sistem informasi. Uraian tugas dan wewenang kepala kantor cabang utama: 1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan operasional di seluruh kantor cabang dan menjadikan misi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan,. 2. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian dan penataan identifikasi masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu perusahaan dan pegawai yang berada di unit kerjanya. 3. Bertanggungjawab terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di unit kerjanya. 4. Membina dan mengendalikan kegiatan kantor cabang utama dan mengkoordinasikan kantor cabang wilayah kerjanya. 5. Bertindak

umum

dan

atas

nama

direksi

dalam

melaksanakan operasional kantor cabang serta mengikat kantor cabang dengan pihak lain atas persetujuan direksi perusahaan.


6. Memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran di bawahnya yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas yang dapat mendukung sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta dalam melaksanakan tinjauan manajemen, audit mutu internal, tindakan korelasi dan pencegahan, kontrol dokumen dan data, serta teknik statistik dan pengendalian mutu 7. Mengkoordinasi seluruh kegiatan di kantor sesuai dengan program kerja dan besarnya anggaran yang ditetapkan perusahaan. 8. Menyelenggarakan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan di kantor cabang serta mengajukan usul untuk perbaikan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan di kantor cabang. 9. Membuat

laporan

berkala

kepada

kepala

kantor

wilayahnya. b. Wakil Kepala Kantor Cabang Utama Wakil kepala kantor cabang utama membantu kepala kantor cabang utama dalam membina dan mengendalikan kegiatan intern perusahaan. Uraian tugas dan wewenang wakil kepala kantor cabang utama: 1. Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang personalia serta mengendalikan kegiatan intern perusahaan.


2. Mendukung sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta dalam

melaksanakan tinjauan manajemen, audit mutu

internal, tindakan korelasi dan pencegahan, kontrol dokumen dan data, teknik statistik dan pengendalian catatan mutu. 3. Membantu

kepala

kantor

menjabarkan kebijakan

cabang

utama

untuk

perusahaan yang menyangkut

kegiatan yang akan dilaksanakan kantor cabang. 4. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengarahan kepada karyawan dan menjadikan misi sebagai pedoman untuk menjalankan tugas membantu kepala kantor cabang utama. 5. Membantu kepala kantor cabang utama dalam pembuatan berkala kepada kepala kantor wilayahnya. c. Kepala Bidang Layanan dan Manfaat Kepala bidang layanan dan manfaat bertanggung jawab kepala kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala seksi kepesertaan, kepala seksi layanan dan manfaat. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang layanan dan manfaat: 1. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya. 2. Menyetujui besarnya premi peserta program tabungan dan asuransi.


3. Mengkoordinir

dan

memberikan

penjelasan

kepada

perserta tabungan dan asuransi mengenai sistem penilaian, perhitungan dan pembayaran. 4. Menyetujui

kelengkapan

dokumen

pengajuan

surat

permohonan pembayaran klaim yang diajukan. d. Kepala Seksi Kepesertaan Kepala seksi kepesertaan bertanggung jawab kepada kepala bidang layanan manfaat untuk melaksanakan pelayanan serta memverifikasi dan melaporkan kepada pihak manajemen. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi kepesertaan: 1. Bertanggungjawab

atas

terselenggaranya

kegiatan

administrasi peserta dan pemasaran. 2. Melaksanakan komunikasi data sesuai dengan hak tabungan hari tua peserta. 3. Menyelenggarakan dan mengawasi penelitian, evaluasi dan pengadministrasian peserta program asuransi pensiun dan tabungan hari tua. 4. Melakukan

kegiatan

pemasaran

produk

program

perusahaan. e. Kepala Seksi Layanan dan Manfaat Kepala seksi layanan dan manfaat bertanggung jawab kepada kepala bidang layanan dan manfaat. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi layanan dan manfaat:


1. Mengesahkan

kebenaran

pengajuan

klaim

manfaat

program PT Taspen (Persero). 2. Bertanggungjawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan korelasi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 3. Menetapkan besarnya klaim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,

memverifikasi

dan

melaporkan

kepada

manajemen perusahaan. 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit dan lingkungan. f. Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Kepala bidang umum dan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala seksi sumber daya manusia dan kepala seksi umum. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang umum dan sumber daya manusia: 1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bidang personalia dan umum, pelaksanaan, pembinaan dan peningkatan

mutu

pegawai

pada

unit

kerja

dilingkungannya. 2. Bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa serta pendistribusiannya ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai dengan kebutuhan.


3. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretarian, kehumasan dan keamanan, kearsipan, pendidikan dan latihan serta nonkedinasan lainnya. g. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kepala seksi sumber daya manusia bertanggung jawab atas kepala bidang umum dan sumber daya manusia. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi sumber daya manusia: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental karyawan dan olahraga serta kegiatan non kedinasan lainnya. 2. Menyiapkan data dan daftar gaji untuk menyelenggarakan administrasi personalia serta menetapkan pemberian fasilitas bagi karyawan dan keluarganya. 3. Menyimpan, memelihara keakuratan dan kerahasiaan data karyawan h. Kepala Seksi Umum Kepala seksi umum bertanggungjawab atas kepala bidang umum dan sumber daya manusia yang menyelenggarakan kegiatan kesekretarian, perawatan, kehumasan dan kearsipan. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi umum:


1. Mengkoordinir pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas aset perusahaan termasuk pengamanan atas semua dokumen milik perusahaan di kantor cabang. 2. Mengendalikan

pengadaan,

penyimpanan,

investasi,

distribusi peralatan kantor dan komputer di kantor cabang. 3. Melakukan kegiatan operasional dan administrasi. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan administratif atas usaha kecil dan koperasi wilayah lainnya. i. Kepala Bidang Keuangan Kepala bidang keuangan bertanggungjawab atas kepala kantor cabang utama yang membawahi langsung kepala seksi kas dan kepala seksi administrasi keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang keuangan: 1. Mengkoordinasi

dan

menyelenggarakan

administrasi

keuangan dan arus keluar masuk dana. 2. Mempersiapkan tabungan

dan

dana asuransi

untuk

pembayaran

pegawai

negeri

program sipi

serta

pembayaran lainnya. j. Kepala Seksi Kas Kepala seksi kas bertanggungjawab atas kepala bidang keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang keuangan: 1. Mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas kantor cabang.


2. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pra audit transaksi keuangan perusahaan di kantor cabang. 3. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan bukti yang telah diotorisasi. 4. Menyimpan uang dan surat-surat berharga. k. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Kepala seksi administrasi keuangan bertanggungjawab atas kepala bidang keuangan. Uraian tugas dan wewenang kepala seksi administrasi keuangan: 1. Menyiapkan laporan keuangan dan laopran manajemen keuangan kantor cabang utama. 2. Melakukan pengawasan serta membuat laporan realisasi anggaran kantor cabang utama. 3. Membuat rekonsiliasi bank dan melakukan pengecekan pembukuan, program hari tua dan administrasi pensiun. l. Kepala Bidang Sistem Informasi Kepala bidang sistem informasi bertanggungjawab atas kepala kantor cabang utama. Uraian tugas dan wewenang kepala bidang sistem informasi: 1. Mengatur penggunaan pengoperasian, pemeliharaan dan perlengkapan komputer. 2. Melakukan perbaikan sistem apabila terjadi kerusakan pada sistem sampai beroperasi seperti sedia kala.


D. Jaringan Usaha PT Taspen (Persero) sampai saat ini menyelenggarakan dua jenis program utama yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pembayaran Pensiun. 1. Program Asuransi Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan Hari Tua (THT) Program

THT

merupakan

program

yang

telah

diselenggarakan sejak berdirinya PT Taspen (Persero) pada tahun 1963. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1981. Program THT adalah bagian dari program pensiun PNS yang terdiri dari THT Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan THT kematian. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, THT dwiguna didefenisikan sebagai suatu jenis THT yang memberikan suatu jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal sebelum mencapai usia pensiun. Peserta program Tabungan Hari Tua terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat b. Pegawai Negeri Daerah Otonom c. Pegawai beberapa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah d. Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi, PT Taspen (Persero) telah mengembangkan dua program baru yaitu Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera dan Tabungan Hari Tua Dwiguna Sejahtera. Program Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari THT Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa manfaat berkala dan manfaat nilai tukar. Besarnya manfaat berkala disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Program ini telah diikuti oleh beberapa pegawai BUMN/BUMD. Program

Tabungan

Hari

Tua

Ekaguna

Sejahtera

menawarkan manfaat tabungan hari tua saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program ini juga telah diikuti oleh beberapa pegawai BUMN/BUMD. 2. Program Pembayaran Pensiun Sejak tahun 1987 PT Taspen (Persero) diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembayaran program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan dimulai pada tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pada bulan januari 1988 cakupan wilayah pembayaran pensiun ditambah dan diperluas di daerah Sumatera. Pada tanggal 1 April 1989 cakupan tersebut diperluas lagi ke wilayah Jawa dan Madura. Kemudian sejak bulan april 1990 PT Taspen (Persero) mulai


menyelanggarakan pembayaran pensiun pegawai negeri sipil secara nasional. Selain kepada PNS, PT Taspen (Persero) juga melakukan pembayaran pensiun bagi: a. Pensiun Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah otonom b. Pensiun Anggota ABRI atau POLRI dan Pegawai Negeri Sipil Hankam c. Pensiun Pejabat Negara d. Perintis Kemerdekaan (Veteran) Apabila pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta pejabat negara berhenti karena mencapai usia batas pensiun, PT Taspen (Persero) akan membayarkan sekaligus hak tabungan hari tua dan pensiun pertamanya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seorang pegawai negeri sipil akan mencapai batas usia pensiun 60 tahun (kecuali untuk pegawai yang menduduki jabatan tertentu dapat lebih dari itu), 18 bulan sebelum saat pensiun diminta mengisi dan mengoreksi Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP) dan menyampaikan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Setelah menerima DPCP dan lampirannya, BAKN akan menerbitkan SK pensiun dan menyampaikan ke alamat pensiun. Kemudian tebusan SK pensiun dilampiri dengan SP4 A rangkap dua dengan pas photo dua lembar dikirim ke kantor cabang PT Taspen (Persero). Setelah meneriman tebusan SK pensiun dan lampiran serta Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang asli dari Kantor


Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) tentang pembayaran gaji terakhir, PT Taspen (Persero) melaksanakan pembayaran pensiun melalui kantor

bayar

yang dikehendaki dengan peserta

menyampaikan Surat

terlebih

dahulu

Pemberitahuan dan Kartu Identitas Pensiun

(KARIP).

E. Kinerja Usaha Terkini Pengembangan yang dilakukan PT Taspen (Persero) untuk mendukung pertumbuhan korporasi yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi ekspektasi peserta dan stakeholder lainnya, meliputi pengembangan sumber daya manusia, pelayanan, teknologi informasi, keuangan, dan investasi. PT Taspen sebagai lembaga penyelenggara asuransi sosial mempunyai kewajiban jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan asuransi dan peningkatan kesejahteraan peserta. Oleh karena itu, pengelolaan investasi PT Taspen berbasis pada Asset Liability Management yang dengan konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) tingkat hasil (return) yang optimal dan likuid, dengan time horizon yang disesuaikan dengan sifat liability perusahaan serta memperhatikan struktur portofolio dan alokasi asetnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen investasi yang mempunyai pengembangan yang baik. Selain itu PT Taspen (Persero) juga telah melaksanakan reformasi pelayanan yang meliputi penyederhanaan formulir, penyederhanaan prosedur klim dari 7 (tujuh) titik menjadi 3(tiga)


titik, pengajuan klim secara online dan penyelenggaraan office chanelling sehingga PT Taspen (Persero) dapat lebih dekat kepada peserta dalam memberikan pelayanannya. Berkat kerja keras seluruh insan PT Taspen (Persero) dalam menjalankan perusahaan ini mendapat beberapa penghargaan dan piala dari pemerintah, diantaranya: 1. PT Taspen (Persero) mendapat penilaian dari KPK yaitu menduduki urutan ke-5 hasil survei Integritas Layanan Publik. 2. PT Taspen (Persero) mendapatkan penghargaan berupa Piala Anugerah Cinta Karya Bangsa bidang pembangunan produk dalam negeri. 3. PT Taspen (Persero) mendapatkan penghargaan Indonesian Insurance Award 2013 4. Kementerian BUMN Penghargaan: Kategori Individual (II) yaitu Penghargaan atas Perluasan Jaringan Aplikasi SIMGAJI PNS di 98 Pemda. 5. Kementerian BUMN Anugerah Award The Best Technology Innovation Of Financial Services Sector 6. BUMN TRACK Juara III Implementasi GCG BUMN Non Terbuka Berdaya Saing Terbaik 7. Bisnis Indonesia Insurance Award 2013: THE BEST PRCTICES IMPROVEMENT dan THE BEST PRACTICES


8. Komisi Informasi Pusat Peringkat 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013 F. Rencana Usaha Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis merupakan divisi yang ada pada PT Taspen (Persero) dibawah Direktorat Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-11/DIR/2012 tanggal 08 Agustus 2012. Divisi Rembang Bisnis mempunyai fungsi melakukan perencanaan strategis perusahaan (pengembangan usaha) dalam jangka panjang dan pendek berdasarkan visi, misi, paradigma dan sasaran serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan perusahaan. Divisi Renbang Bisnis juga melakukan pengembangan konsep bisnis yang sesuai dengan perusahaan, melakukan kajian pengembangan produk-produk baru asuransi sosial (pensiun, tabungan hari tua dan program kesejahteraan PNS lainnya) termasuk study kelayakannya. Sebagai pemenuhan atas ketentuan yang terdapat pada UndangUndang Nomor:40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 11 ayat 2b Anggaran Dasar PT Taspen (Persero), keputusan Pemegang Saham PT Taspen (Persero) Nomor KEP-211/M-PBUMN/199 Pasal 7 ayat 1, dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor:64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Bidang Usaha Milik Negara, Divisi Renbang dan Bisnis ditugaskan


perusahaan untuk membuat Laporan Manajemen Konsolidasi dan Laporan Manajemen Program Pensiun PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. Divisi Renbang Bisnis melakukan kajian terhadap posisi kegiatan usaha PT Taspen (Persero) pada masa sekarang dan dimasa yang akan datang, serta melakukan monitoring resiko koorporasi melalui unit anajemen Resiko. Divisi Renbang Bisnis juga melakukan penerbitan Laporan Manajemen, Laporan Statistik, Annual Report dan Company Profile, disamping melakukan perumusan kebijakan dan SOP untuk pengendalian resiko bisnis.


BAB II PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA MEDAN. kolonialisme Belanda. Kala itu, di nusantara ini telah dikenal adanya

Recommend Documents