BAB II PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) A. Sejarah Singkat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan. Pada tahun 1945-1951 perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Van Scheepvaart (suatu badan peninggalan pemerintah Belanda) yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf. Pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Rl No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Rl tanggal 2 Januari 1999 No. 1.
5
Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I disingkat PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Sejarah perusahaan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:
Tahun 1960-1963 : Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.
Tahun 1964-1969 : Aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority.
Tahun 1969-1983 : Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP.
Tahun 1983-1992
: Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara
pelabuhan umum yand diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Perum Pelabuhan I merupakan salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelolapelabuhan-pelabuhan
6
yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983.
Tahun 1992 hingga sekarang : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengalihan status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan diubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sesuai akte pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat Notaris Robert Purba, SH tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara TI tanggal 01 November 1994 No. 87 jo Tambahan Berita Negara RI tanggal 02 Januari 1999 No. 01.
Visi , Misi, dan Values PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Visi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sebagai berikut: “Menjadi Nomor Satu di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia”
Misi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sebagai berikut: “Menyediakan Jasa Kepelabuhanan yang Terintegrasi, Berkualitas dan Bernilai Tambah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
7
Values Perusahaan ditetapkan sebagai berikut: Proaktif dalam melayani dan membangun hubungan Customer : dengan pelanggan, melalui perilaku kunci : Proaktif dan Focus Cepat Tanggap
Integrity
:
Mengutamakan perilaku terpuji sesuai dengan nilai, prinsip dan etika Perusahaan, melalui perilaku kunci : Jujur & Taat, serta Berani & Bertanggungjawab
Professionalism :
Penguasaan terhadap pekerjaan yang mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap melalui perilaku kunci : Kompeten & Disiplin, serta Berkualitas
Teamwork
:
Keinginan yang tulus untuk bekerja sama dengan orang lain, melalui perilaku kunci: Berkolaborasi & Bersinergi, serta Tulus & Saling Menghargai
8
Jenis Usaha / Kegiatan Maksud dan tujuan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sesuai Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:
A. Penyedia dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas B. tempat berlabuhnya kapal; C. Penyedia dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal; D. Penyedia dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering (general cargo), dan kendaraaan; E. Penyedia dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, penumpang, pelayaran rakyat dan Ro-Ro;
9
F. Penyedia dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; G. Penyedia dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; H. Penyedia dan/atau pelayanan listrik, air minum, dan instalasi limbah serta pembuangan sampah; I. Penyedia dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan; J. Penyedia dan/atau pelayanan kegiatan konsilidasi dan distribusi barang termasuk hewan; K. Penyedia dan/atau pelayanan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan; L. Pengusahaan dan pelayanan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik;
Selain kegiatan utama diatas, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan meliputi :
1.
Jasa angkutan;
2.
Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;
3.
Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan;
10
4.
Jasa pelayanan alih muat dari kapal (Ship to Ship Transfer) termasuk jasa ikutan lainnya;
5.
Properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan;
6.
Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
7.
Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan;
8.
Jasa komunikasi dan informasi;
9.
Jasa konstruksi kepelabuhanan;
10.
Jasa forwarding/ekpedisi;
11.
Jasa kesehatan;
12.
Perbekalan dan catering;
13.
Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus;
14.
Jasa penyelaman (salvage);
15.
Jasa tally;
16.
Jasa pas pelabuhan;
17.
Jasa timbangan.
11
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan suatu cara atau sistem pembagian tanggung jawab, wewenang, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan sasaran ini hendaknya dicapai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki perusahaan walaupun potensi tersebut terbatas. Kemampuan perusahaan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan banyak dipengaruhi oleh struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi suatu perusahaan harus dapat menggambarkan kondisi tentang tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian struktur organisasi merupakan suatu alat untuk mempermudah terjadinya tujuan. Dengan adanya struktur organisasi, maka seorang pimpinan perusahaan dan para bawahan dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan baik, sehingga pimpinan perusahaan akan dapat melakukan pengawasan terhadap bawahan di dalam melaksanakan kegiatannya sehingga aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991. Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, yang disingkat dengan PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia.
12
Struktur organisasi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I menggunakan model struktur organisasi berbentuk garis, di mana struktur tersebut arahnya bergerak vertikal ke bawah. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sehingga tercipta kesatuan komando. Struktur model ini memperhatikan dengan jelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab dengan uraian tugas yang ada. Organisasi perusahaan terdiri dari: 1) Kantor Pusat 2) Cabang Pelabuhan 3) Perwakilan 4) Unit Pelaksana Teknis 5) Anak Perusahaan 6) Perusahaan Patungan 7) Kerjasama Usaha Perusahaan dengan Pihak Lain 8) Kerjasama Operasi Perusahaan dengan Pihak Lain Penjenjangan struktural pada Kantor Pusat terdiri dari: 1) Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama 2) Direktur sebagai Kepala Direktorat 3) Senior Manajer dan setingkatnya 4) Asisten Senior Manajer dan setingkatnya 13
Sedangkan Penjenjangan struktural pada cabang/unit terdiri dari: 1) General Manajer Cabang atau Manajer Cabang 2) Manajer Divisi dan setingkatnya 3) Asisten Manajer Divisi dan setingkatnya Adapun Gambaran struktur organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I :
14
Gambar 2.1 : STRUKTUR ORGANISASI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Sumber Data:PT Pelabuhan Indonesia
15
C.Job Description Direksi Direksi adalah pimpinan dan pengurus perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi mempunyai tugas: A. Memimpin, mengurus, dan mengelola Perseroan sesuai dengan tugas pokok perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. B. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. C. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas. D. Melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh RUPS. E. Merumuskan kebijakan perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS. F. Menyiapkan rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan tepat pada waktunya. G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan perusahaan dan perhitungan hasil usaha menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS. Direksi merupakan suatu kesatuan dewan yang terdiri atas: 1. Direktur Utama Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut:Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili peeseroan menerima petunjuk dan bertanggung
16
jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan direksi yang dilakukan oleh para direktur. 2. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan tugas pemasaran, penyusunan trafik produksi dan pendapatan (TPP), pengembangan usaha, perencanaan teknik dan konstuksi, serta peralatan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membawahi bidang: a. Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan pengkajian pasar dan penyusunan TPP serta tarif, promosi, hubungan pelanggan, dan pengkajian kerjasama usaha. Bidang Pemasaran membawahi Sub bidang Pengkajian Pasar, Sub Bidang Promosi dan TPP, dan Sub Bidang Kerjasama Usaha. b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bidang perencanaan dan pengembangan usaha mempunyai tugas menyiapkan
pembinaan,
penyusunan
program
kerja,
menyelenggarakan serta serta mengendalikan corporate plan dan business plan, pelaksanaan penelitian bidang potensi usaha, peluang bisnis serta penyusunan master plan dan tata guna lahan, serta
17
analisis mengenai dampak lingkungan. Bidang perencanaan dan pengembangan
usaha
membawahi
sub
bidang
perencanaan
perusahaan dan sub bidang lingkungan hidup dan master plan. c. Bidang peralatan Bidang peralatan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan keadaan dan pemeliharaan, alat bongkar muat, teknik mesin, instalasi listrik dan air, instalasi minyak dan telekomunikasi, serta merencanakan kebutuhan peralatan dan bahan keperluan teknik dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan dan pengusahaan jasa kepelabuhan. d. Bidang Fasilitas Bidang
fasilitas
mempunyai
tugas
menyiapkan
pembinaan,
penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan penyusunan kegiatan survey, rancang bangun, pemeliharaan bangunan, pemeliharaan alur dan kolam, pembangunan fasilitas serta memberikan rekomendasi teknis untuk mendirikan bangunan. Bidang fasilitas membawahi sub bidang rekayasa dan sub bidang pemeliharaan. 3. Direktur Operasi Direktur Operasi mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan bidang operasi pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi pelayanan kapal dan barang, bina usaha, teknologi informasi, manajemen risiko dan jaminan mutu, sesuai dengan kebijakan
18
pengusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Direktur Operasi membawahi bidang: a. Bidang Pelayanan Kapal dan barang Bidang Pelayanan Kapal dan Barang mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan pelayanan kapal, pelayanan barang, penyiapan armada, dan pelayanan terminal penumpang. Bidang Pelayanan Kapal dan Barang membawahi Sub Bidang Pelayanan Kapal, Sub Bidang Pelayanan barang, Sub Bidang Pelayanan Armada, dan Sub Bidang Pelayanann Terminal Penumpang. b. Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan pengusahaan tanah, perairan, bangunan, air dan listrik, pengusahaan pada Unit Terminal Peti Kemas dan pada unit usaha lainnya serta anak perusahaan. Bidang Bina Usaha membawahi Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha I, Sub Bidang Pelayanan Bina Usaha II, dan Sub Bidang Aneka Usaha. c. Bidang Teknologi Informasi Bidang
Teknologi
pembinaan,
Informasi
penyusunan
mempunyai
program
kerja,
tugas
menyiapkan
menyelenggarakan
pengembangan perangkat keras, rekayasa sistem aplikasi perangkat lunak, jaringan LAN/WAN, e-mail, website, portal, serta penyajian data dan pelaporan simoppel. Bidang Teknologi membawahi Sub
19
Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi, Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan, Sub Bidang Penyajian Data dan Pelaporan Simoppel. d. Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu mempunyai tugas menyiapkan
pembinaan,
penyusunan
program
kerja,
menyelenggarakan serta mengendalikan kegiatan manajemen risiko, penerapan, pengembangan, pemeliharaan sistemmanajemen mutu, implementasi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan penerapan sistem pengamanan pelabuhan secara internasional (ISPS Code).
Bidang
Manajemen
Risiko
dan
Manajemen
Mutu
membawahi Sub Bidang Manajemen Risiko dan K3 dan Sub Bidang Manajemen Mutu dan ISPS Code. 4. Direktur Keuangan Direktur Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang akuntansi manajemen, perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Keuangan membawahi bidang: a. Bidang Akuntansi Manajemen Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pengendalian serta pelaporan anggaran, analisis biaya, kelayakan
20
pendanaan investasi dan kinerja keuangan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Akuntansi Manajemen membawahi Sub Bidang Anggaran dan Sub Bidang Akuntansi biaya. b. Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan persediaan dan kassa, kegiatan tata usaha keuangan, analisis pengelolaan dana, lalu lintas keuangan, dan hutang piutang dalam rangka
menunjang
pencapaian
tujuan
perusahaan.
Bidang
Perbendaharaan membawahi Sub Bidang Persediaan dan Kassa, Sub Bidang Tata Usaha Keuangan, dan Sub Bidang Hutang Piutang. c. Bidang Akuntansi keuangan Bidang Akuntansi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan akuntansi umum, verifikasi dan perpajakan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Akuntansi Keuangan membawahi Sub Bidang Akuntansi Umum, Sub Bidang Verifikasi, dan Sub Bidang Perpajakan. d. Bidang Kemitraan dan Lingkungan Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan
pembinaan,
menyelenggarakan
penyusunan
serta mengendalikan
program kemitraan
kerja, dan
bina
lingkungan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang kemitraan dan bina lingkungan membawahi Sub Bidang
21
Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan. 5. Direktur Personalia dan Umum Direktur Personalia dan Umum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, memelihara hubungan ketenagakerjaan, administrasi sumber daya manusia dan kesejahteraan sumber daya manusia serta administrasi umum sesuai dengan kebijakan pengusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur Personalia dan Umum membawahi bidang: a. Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bidang
perencanaan
organisasi
dan
sumber
daya
manusia
mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan perencanaan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, program pelatihan, dan penegembangan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi dan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. b. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Bidang administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja,
menyelenggarakan
22
serta
mengendalikan
hubungan
ketenagakerjaan, administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia dalam rangka menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, Sub Bidang Administrasi SDM, dan Sub Bidang Kesejahteraan SDM. c. Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat Bidang umum/kepala kantor pusat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyusunan program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan
kegiatan
umum
yang
meliputi
administrasi
perkantoran, keprotokolan perusahaan, inventaris perusahaan dan kerumahtanggaan, keamanan perusahaan, serta keuangan kantor pusat. Bidang umum membawahi Sub Bidang Tata Usaha Perkantoran,
Sub
Bidang
Kerumahtanggaan
dan
Perusahaan, dan Sub Bidang Administrasi Kantor Pusat.
23
Keamanan
D. Kinerja Usaha Terkini PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menerapkan penyusunan anggaran dengan memberikan otoritas penuh pada bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran biaya operasional ini, dengan mempelajari data dan informasi pada tahun sebelumnya dan melakukan perkiraan atau estimasi akan berjalan perusahaan dimasa depan yang tentu saja harus memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan. Penyusunan anggaran dengan sistem ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa bagian tersebutlah yang lebih mengetahui program apa yang akan dilaksanakan dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Penetapan standar yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengawasan. Yang merupakan sistem penggunaan bentuk dan sasaran yang ditetapkan dalan suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial
dengan
melakukan
perbandingan
pelaksanaan yang direncanakan.
24
pelaksanaan
nyata
dan
