BAB II PT. BANK MANDIRI, (PERSERO) TBK CABANG MIKRO BANKING UNIT (MBU) USU MEDAN

22

BAB II PT. BANK MANDIRI, (PERSERO) TBK CABANG MIKRO BANKING UNIT (MBU) USU MEDAN

A. Sejarah Ringkas PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero) Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu : Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim and Bapindo dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari keempat legacy bank memainkan peranan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan saat ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan dan mengurang jumlah karyawan, dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620. Brand Bank Mandiri kami implementasikan secara sekaligus ke semua jaringan kami dan pada seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya kami mewarisi 9 core banking sistem yang berbeda dari keempat bank.

Universitas Sumatera Utara

23

Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan ke dalam sistem yang terbaik, kami melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai US$ 200 juta, untuk mengganti core banking sistem kita menjadi satu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking kita yang sangat agresif. Hari ini, infrastruktur IT Bank Mandiri memberikan layanan straight-through processing dan interface tunggal pada seluruh nasabah. Nasabah korporat kami sampai dengan saat ini masih mewakili kekuatan utama perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portfolio kredit korporasi terdiversifikasi dengan baik, dan secara khusus sangat aktif dalam sektor manufaktur Food & Beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan dan monitoring kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang terstruktur, dimana keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit bisnis kami. Sejak berdirinya, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank mandiri disupervisi oleh dewan komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan yang terpandang. Manajemen ekskutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Dewan Direksi kami terdiri dari banker dari legacy banks dan juga dari luar yang independen dan sangat kompeten. Bank Mandiri juga mempunyai fungsi offices of compliance, audit dan corporate secretary, dan juga


24

menjadi obyek pemeriksaan rutin dari auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPKP dan BPK serta auditor internasional. Asia Money Magazine memberikan penghargaan atas komitmen kami atas penerapan GCG dengan memberikan Corporate Governance Award untuk katagori Best Overall for Corporate Governance in Indonesia dan Best for Disclosure and Transparency.

B. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, dimana struktur organisasi ini pada pokoknya mengandung penerapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan perusahaan. Oleh sebab itu, pemimpin sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi harus mampu mengkordinasikan seoptimal mungkin. Khususnya terhadap seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam baik secara vertical, horizontal maupun lateral. Struktur organisasi dari PT. Bank Mandiri Cabang Mikro Bisnis Unit USU Medan yang dipimpin oleh seorang Mikro Mandiri Manager (MMM). Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang MMM akan membawahi 1 orang Mikro Kredit Analis (MKA) dan 4-6 orang MKS

(Mikro Kredit Sales).

MMM bertanggung jawab kepada Cluster Manager. Adapun gambar struktur organisasi pada bagian Mikro Bisnis Unit (MBU) adalah sebagai berikut :


25

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk di Bagian MBDC

Job description Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yaitu : 1. Mikro Mandiri Manager (MMM) a.

Mengembangkan portofolio kredit sesuai target yang ditetapkan

b.

Melakukan supervise dan pengawasan terhadap tugas-tugas MKS sehari-hari

c.

Memberikan keputusan kredit sesuai kewenangan yang dimiliknya

d.

Menandatangani perjanjian kredit, menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen aktif yang menyangkut kredit, nasabah, dan sebagainya

e.

Memonitoring dan penagihan.


26

2. Mikro Kredit Analisa (MKA) a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan kredit b. Melakukan proses analisa secara akurat atas dasar data dan dokumen yang disampaikan oleh calon debitur sesuai ketentuan yang berlaku c. Melakukan scoring dengan Mikro Banking Scoring Sistem (MBSS) d. Memberikan rekomendasi/usulan keputusan kredit kepada MMM e. Melakukan verifikasi nasabah/dokumen/agunan bila diperlukan atas perintah Cluster Manager f. Melakukan compliance review kelengkapan dokumen legal sebelum melakukan input aplikasi kredit g. Melakukan monitoring pembayaran angsuran kredit dan mencetak daftar nasabah yang jatuh tempo.

3. Mikro Kredit Sales (MKS) a. Mencari calon debitur yang layak untuk dibiayai b. Melakukan kunjungan nasabah (on the spot) c. Mengumpulkan dan meyakini akurasi dan kebenaran data atau dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit d. Membina hubungan dengan debitur.


27

4. Mikro Mandiri Collection (MMC) a. Menerima data debitur yang perlu dilakukan penagihan b. Menerima Form Kunjungan Nasabah (FKN) yang harus ditandatangani oleh nasabah dan daftar kunjungan harian collector berupa lampiran formulir setoran khusus yang telah dilakukan pencatatan nomor registrasinya oleh MMM c. Membuat prioritas debitur yang akan dilakukan penagihan berdasarkan pengelompokan lokasi debitur d. Menerima hasil tagihan sesuai batas maksimal penagihan sebesar Rp 2 juta per hari e. Menyetorkan hasil penagihan pada hari yang sama ke cabang terdekat dengan lokasi debitur yang ditagih f. Setiap sore membuat laporan hasil penagihan dilampiri bukti formulir setoran khusus untuk diserahkan kepada MMM g. Membuat laporan analisa kasus, apabila penagihan akan dialihkan ke collector lain.

C. Pengertian Kredit Mikro Istilah kredit bukan satu hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang menjual dan membeli barang dengan kredit, jual beli tersebut tidak dilakukan dengan tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur, selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya.


28

Sebenarnya kata Kredit berasal dari bahasa Yunani, Credere, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Menurut Undang-Undang (2000:1) Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuangan. Secara umum kredit diartikan sebagai “the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid”. Menurut Drs. OP. Simorangkir (2000:1), kredit adalah memberikan prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Instalasi dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Kredit Mikro dapat diartikan dengan Kredit Kecil. Kredit Mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Jenis kredit ini digalakkan melalui kebijakan Januari 1990, yang antara lain mengharuskan bank-bank menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil), yang realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank.


29

1. Unsur-unsur Kredit Mikro Dalam pengertian kredit tersebut diatas terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri yaitu : a. Waktu Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. b. Kepercayaan Yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. c. Penyerahan Yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo. d. Resiko Yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. e. Persetujuan/perjanjian Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan buktikan dengan suatu perjanjian.


30

2. Jenis-jenis Kredit Mikro Kredit mikro pada PT. Bank Mandiri di bedakan menjadi 2 jenis yaitu : a.

Kredit Usaha Mikro (KUM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya yang disalurkan melalui fasilitas kredit modal kerja atau kredit investasi. Jumlah pinjaman, minimunnya Rp 5 juta dan maksimum Rp 100 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

b.

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah kredit segmen mikro yang diberikan kepada pegawai dengan penghasilan tetap atau memiliki profesi

tetap

untuk

membiayai

berbagai

macam

kebutuhan.

Jumlah limit pinjaman yang minimumnya Rp 5 juta dan maksimumnya Rp 50 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sampai dengan 36 bulan

D. Prosedur Penyaluran Kredit Mikro Prosedur ataupun tahapan penyaluran/pemberian kredit merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang pemohon kredit itu diajukan sampai kredit yang diberikan oleh bank lunas terbayar. Nasabah yang datang ke Bank untuk memperoleh kredit, tentu bank tidak langsung memberikan kreditnya begitu saja. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menimbulkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.


31

Adapun yang pertama dilakukan adalah menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan kredit yang berisi antara lain : 1. Identitas nasabah 2. Bidang usaha nasabah 3. Jumlah kredit yang dimohon 4. Tujuan pemakaian kredit. Disamping surat permohonan tersebut di atas masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang pemohon nasabah seperti berikut : 1. Susunan pengurus perusahaan nasabah 2. Laporan keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi 3. Perencanaan proyek/usaha yang akan dibayar dengan kredit 4. Barang jaminan yang dapat digunakan. Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang diminta. Dalam mengahadapi kredit dari calon nasabah, bank biasanya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan akan aman, artinya baik kredit maupun bunganya dapat dibayar oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk itu bank memperoleh beberapa kriteria penilaian yang mencakup 5C penilaian yang disebut syarat teknis yaitu :


32

1. Character (Watak) Tujuan bank melakukan penelitian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemampuan membayar utang apabila pemohon dikabulkan bank. Titik perhatian bank ditujukan pada masalah kejujuran dengan iktikad baik debitur, untuk itu dari data-data yang disampaikan nasabah dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang ditemukan di dalamnya. Maka semua perilaku nasabah dimasa lalu sebagai bahan masukan dalam memperimbangkan kemauan nasabah untuk melunasi kredit. 2. Capasity (Kemampuan) Sebelum bank melakukan permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit, bank harus mengetahui apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usahanya tersebut. Terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan. 3. Capital (Modal) Pada umumnya komposisi modal untuk usaha nasabah sebagaian besar modal dibiayai dengan kredit bank dan sebagian kecil dibiayai nasabah. Jadi fungsi bank disini bukan hanya menyediakan tambahan dana saja, tetapi untuk membiayai usaha nasabah untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan nasabah dapat menyediakan modal sendiri dilihat dari modal sendiri.


33

4. Colleteral ( Jaminan) Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Jaminan dalam arti luas bersifat materil maupun yang bersifat non materil yang diberikan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang diterima sipeminjam. Jaminan kredit yang diperlukan agar kredit bank diterima dan terjamin pengembaliannya baik dari usaha maupun barang jaminan yang dicarikan, apabila nasabah tidak mampu membayar kredit. 5. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) Dalam hal ini kondisi maupun prospek

secara umum, dan kondisi atau

prospek pada sektor usaha peminta kredit. Dengan demikian bank dapat memperkecil resiko yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi ekonomi. Keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha si pemohon kredit perlu diketahui sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Peranan bank dalam perkreditan ini, bukan semata-mata memberikan kredit. asal ada jaminan yang cukup, tetapi bank juga membina usaha nasabah, agar kelancaran usaha nasabah kredit bank dapat berjalan dengan lancar. Apabila seorang ingin mendapatkan bantuan kredit

dari PT. Bank Mandiri

(Persero), Tbk Cabang Mikro Banking Unit (MBU) USU Medan, maka ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pemohon kredit/nasabah antara lain yaitu :


34

1.

Tahapan Penerimaan Data Nasabah a. MKS melakukan prakualifikasi terhadap calon debitur dan usahanya berdasarkan persyaratan kredit segmen mikro. Adapun persyaratan perorangan/badan usaha yang dapat memperoleh kredit : •

Warga Negara Indonesia

•

Usia antara 21 s/d 60 tahun atau sudah menikah

•

Melampirkan bukti diri berupa KTP, KK/KSK serta Surat Nikah (bagi yang menikah)

•

Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan (RT/RW), Dinas Pasar atau otorita setempat dimana yang bersangkutan berjualan/berusaha

b. Apabila calon debitur tidak memenuhi kualifikasi maka permohona kredit dapat terus ditolak.

2.

Tahapan Pengisian Form Aplikasi Kredit a. Calon debitur mengisi lengkap formulir aplikasi kredit b. MKS menerima aplikasi kredit yang telah diisi lengkap oleh debitur dan memastikan/mengecek kelengkapan aplikasi kredit yang dimaksud c. MKS memeriksa kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan, yang terdiri dari : •

Foto copy KTP/identitas pemohon dan suami istri

•

foto copy surat nikah/cerai (apabila ada)

•

Foto copy Kartu Keluarga

•

Photo terakhir pemohon ukuran 4 x 6 cm


35

•

Akte pendirian dan perubahan perusahaan

•

Legalitas usaha (sesuai bidang usahanya)  Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa  SIUP  TDP/TDR  SITU  NPWP  lain-lain

•

Copy rekening Koran

•

Bukti pembayaran PBB tahun terakhir/sewa/kontrak/pembayaran rekening PLN rumah dan tempat usaha

•

Copy Ijazah Terakhir

•

Copy SKEP terakhir

•

Copy Surat Ijin Praktek

•

Copy TASPEN

•

Copy Jamsostek

•

Copy Sertifikat Tanah/Girik

•

Copy BPKB, Kuitansi, Faktur

•

Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar

•

Copy Faktur dan Kuitansi Mesin

•

Surat Keterangan Bekerja

•

Slip Gaji Terakhir


36

3.

Tahapan Verifikasi, Apprasial, Scoring dan Analisa a. MKS melakukan Verifikasi untuk menyakini akurasi dan kebenaran data serta dokumen yang disampaikan oleh calon debitur b. MKS menyakini bahwa calon debitur tidak mendapkan fasilitas kredit atas obyek kredit yang akan dibiayai c. MKS menyakini bahwa calon debitur memiliki usaha untuk tujuan produktif, layak untuk dibiayai, berjalan dengan baik minimal 2 tahun, dan merupakan usaha yang tidak tergolong usaha yang dilarang sesuai ketentuan Perkreditan Bank Mandiri d. MKS melakukan penilaian atas agunan kredit e. MKA melakukan analisa kredit dan scoring berdasarkan data dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dan mengajukan nota analisa kepada MMM, meliputi antara lain persetujuan/penolakan, jenis fitur, limit yang diberikan, jangka waktu dan sebagainya. Analisa kredit dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi

Micro Banking Scoring System, yang dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola analisa kredit dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Data dan informasi identitas calon debitur didapat dari form aplikasi, interview, dan kunjungan. Data dan informasi dimasukkan ke dalam satu format standard yang berisi : Data dan informasi identitas calon debitur : a.

KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lainnya

b.

Tempat Tinggal

c.

Pekerjaan/Usaha Pokok


37

Data dan informasi usaha a.

Legalitas usaha (usaha formal)

b.

Tempat/lokasi/areal usaha

c.

Penjualan

d.

Pembelian bahan baku

e.

Biaya operasional

f.

Keuntungan

g.

Asset usaha (tanah, bangunan dan mesin)

Data dan informasi keuangan a.

Kas dan tabungan

b.

Asset likuid lainnya

c.

Asset tetap (tanah dan rumah)

d.

Hutang dan kewajiban

e.

Permodalan

Data Informasi hubungan perbankan a.

Hubungan dengan Bank Mandiri

b.

Hubungan dengan bank lain

c.

Black list Bank Indonesia

2. Analisis kelayakan kredit dilakukan dengan Mikro Banking Scoring System dengan menggunakan data dan informasi standard yang di dapat. Analisis kelayakan Kredit Mikro juga mempertimbangkan beberapa hal berikut :


38

Keyakinan atas identitas dan domisili calon debitur yang dilakukan dengan cara : a. Melakukan verifikasi kebenaran KTP dan KK sebagai milik yang bersangkutan b. Melakukan

verifikasi

domisili

dan

status

domisili

(milik

sendiri/pihak III/sewa/lainnya) c. Melakukan verifikasi fasilitas-fasilitas lain seperti telepon, listrik, PBB dan lain-lain d. Mengkonfirmasi keberadaan yang bersangkutan ke lingkungan sekitarnya. Kepastian adanya usaha dan kemungkinan berkembang yang dilakukan dengan cara : a. Memastikan kepemilikan usaha yang dimaksud b. Memastikan usaha yang dilakukan sesuai dengan peruntukan kredit yang dimohonkan c. Menyakinkan

usaha

tersebut

telah

berjalan

sesuai

dengan

persyaratan d. Menyakinkan bahwa usaha tersebut dapat berkembang dengan fasilitas kredit. jika nantinya disetujui. Kepastian adanya kemampuan pembayaran kredit yang dilakukan dengan cara : a. Memastikan usaha tersebut mendatangkan keuntungan yang cukup untuk pembayaran kembali kredit


39

b. Mempertimbangkan unsur-unsur yang membebani atau dapat menjadi beban financial usaha, misalnya jumlah anak/tanggungan, hutang-hutang, dan pola konsumsi c. Memperkirakan cash flow usaha dan rumah tangga, misalnya dengan tabungan sebagai indikator d. Menyakinkan bahwa yang bersangkutan mampu dan mau untuk membayar kembali kredit e. Menyakinkan kemampuan penyelesaian pelunasan kredit

jika

terdapat kondisi wanprestasi. Terindefikasinya risiko kredit yang mengakibatkan gagal bayar atau pelunasan kredit, antara lain : a. Risiko operasional dan pengelolan usaha/produksi b. Risiko pemasaran usaha/produksi c. Risiko keuangan. d. Risiko lainnya.

4.

Tahapan Persetujuan Kredit a. Berdasarkan nota analisa MKA dan hasil scoring maka MMM akan menagambil keputusan kredit b. Bila permohona kredit yang akan diputus melebihi kewenangannya maka MMM meneruskan nota analisa kepada kewenangan yang lebih tinggi


40

c. Jika permohonan ditolak, maka MMM menugaskan MKS untuk membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh MMM untuk disampaikan pemohon (format surat penolakan kredit terlampir) d. Jika permohonan disetujui, maka MMM menugaskan MKS untuk membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh MMM untuk disampaikan kepada calon debitur. 5.

Administrasi Kredit a. MMM mempersiapkan perjanjian kredit (PK) dan pengikatannya (apabila dipersyaratkan) b. Penandatanganan PK dilaksanakan antara MMM dengan calon debitur c. Sebelum penandatanganan PK, calon debitur diminta untuk : - Menunjukkan dan menyerahkan dokumen asli sesuai persyaratan yang diminta - Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, misalnya : provisi, biaya administrasi, premi asuransi dan sebagainya

6.

Tahapan Pencairan Kredit dan Dokumentasi a. Setelah PK ditandatangani oleh MMM dan calon debitur, selanjutnya MKA melakukan compliance review kelengkpan dokumen kredit sebelum melakukan input CIF di sistem eMAS b. MKA melakukan input Aplikasi Kredit di sistem eMAS c. MMM masuk ke menu pembentukan pinjaman, melakukan input nomor aplikasi debitur, cek validitas dam melakukan approve aplikasi di sistem eMAS


41

d. MMM melakukan pembentukan rekening pinjaman di sistem eMAS e. Cluster Manager melakukan aktivasi rekening pinjaman berdasarkan nota MMM yang ditandatangani oleh MMM dan MKA f. MMM membuat nota posting pemindahbukuan ke rekening pinjaman telah di aktivasi oleh Cluster Manager dan proses posting dilakukan oleh cabang g. Debitur dapat melakukan penarikan dana dari rekening tabungannya h. Dokumen kredit, anatara lain Nota Analisa (beserta dokumen pendukung), copy SPKK dan PK di simpan dan dikelola oleh MMM di Mikro Banking Unit (MBU) i. Dokumen agunan dilakukan penyimpanan sebagai berikut : - Mikro Banking Unit (MBU) berada satu kota dengan Mikro Banking Cluster (MBC), dokumen agunan di simpan di Mikro Banking Cluster (MBC), dengan berita acara serah terima dokumen agunan antara MMM dengan Cluster Manager - Mikro Banking Unit tidak satu kota dengan mikro banking cluster namun satu kota dengan Hub/Comunity Branch, penyimpanan dokumen agunan secara dual control antara MMM denangan Unit Credit operation /Commnuty Branch - Mikro Banking Unit tidak satu kota dengan mikro Banking Cluster dan Hub/Comunity, penyimpanan agunan dilakukan secara dual control antara MKA dan MMM.


42

E. Bentuk Jaminan yang Disyaratkan Sesuai dengan ketentuan undang-undang pokok perbankan Pasal 24, ditegaskan bahwa apabila bank memberikan suatu fasilitas yang bersifat dana kepada debitur harus discover dengan surat jaminan. Jaminan merupakan alat terakhir dengan bank untuk mendapatkan pelunasan kewajiban debitur, bilamana terjadi suatu kemacetan nantinya. Dalam penilainan jaminan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah dan Nilainya Jumlah dan nilai jaminan harus dapat menjamin kepentingan bank bila terjadi sesuatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut terpaksa dicairkan untuk dikonversikan menjadi uang. Untuk itu Bank Mandiri memiliki ketentuan nilai kecukupan jaminan sebagai berikut : a.

Minimal 75% dari total pinjaman dalam bentuk jaminan utama

b.

Minimal 25% dari total pinjaman dalam bentuk jaminan penunjang

c.

Minimal 25% dari total pinjaman dalam bentuk jaminan tambahan

d.

Jaminan pelengkap tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan 125% jaminannya.

Apabila debitur/grup debitur yang dijamin untungnya telah mencapai 100% maka kecukupan jaminan dapat dianggap cukup atau telah memenuhi ketentuan kecukupan jaminan.


43

2. Status Kepemilikan Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, harus dengan jelas dapat diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik pemohon kredit. Bila jaminan bukan milik sipemohon kredit, harus ada surat kuasa disurat pernyataan dari si pemilik kredit untuk bersedia harta miliknya dijaminkan oleh si pemohon kredit kepada bank. 3. Daya Tahan dan Marketability Jaminan kredit berupa barang sesuai dengan umur dan jenisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan marketability. Marketability adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual atau dipasarkan. Bila marketabilitinya lemah dan daya tahannya sedikit, maka nilai marketabilitinya akan turun terus-menerus. 4. Cara-cara Peningkatan Cara peningkatan barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank artinya peningkatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seharusnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat

pada waktu

yang diperjanjikan.

Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.


44

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari Nasabah yaitu : 1. Nasabah yang menyalah gunakan kredit yang diperolehnya Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya 2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya Hal ini dapat terjadi pada nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya, akibatnya usahanya yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik 3. Nasabah beritikat tidak baik Ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak, yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan resiko apapun. Akibatnya terjadi kredit macet dapat dilihat dari kedua belah pihak, yaitu : 1. Bagi Nasabah Nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dapat dilunasi sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin bertambah besar (hutang pokok ditambah hutang bunga ditambah denda keterlambatan). Nasabah juga akan kehilangan jaminannya yang diagunkan karena nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah juga akan terkena Black List ID Bank Indonesia sehingga nasabah yang mengalami kredit macet ini tidak dapat melakukan aplikasi kredit ke bank manapun sebelum dapat melunasi kredit.


45

2. Bagi Bank Kredit macet bagi bank merupakan masalah serius, ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu : Pertama : karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit berasal dari masyarakat. Kedua

: kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti pemohon kredit, penarikan tabungan dan deposito dan lain-lain.

Penyelamatan Kredit Bermasalah Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijaksanaan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yaitu : a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (grace periodic) termasuk perubahan kredit. b. Reconditioning (Persyaratan Kembali) Yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit saja.


46

c. Restructuring (Penataan Kembali) Yaitu upaya berupa melakukan konversi, seluruh atau sebagian kredit. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk Cabang MBU USU Medan adalah dalam pemberian kredit kepada calon nasabah dibagi atas dua yaitu : 1. Masalah Sebelum Pemberian Kredit a. Dari pihak calon nasabah Dalam pemberian kredit kepada calon nasabah bank selalu berdasarkan asas prudential banking (azas kehati-hatian) karena kredit yang disalurkan kepada calon nasabah haruslah nasabah yang able yaitu calon-calon nasabah yang menurut penilaian bank menurut usaha yang layak dibiayai, mempunyai prospek usaha yang baik dan usaha tersebut mempunyai aspek legalitas usaha yang sah (badan hukum, surat izin usaha lengkap). Seperti akte pendirian untuk badan usaha/badan hukum, Surat Izin Usaha Pelanggan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahan (TDP) atau izin-izin sesuai dengan bidang usaha yang paling penting adalah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Masalah-masalah dalam penyaluran kredit dari pihak calon nasabah adalah karena tidak terpentingnya syarat-syarat yang disajikan di atas. Misalnya pengusaha kecil, hampir 85% pengusaha kecil tidak memiliki SIUP dan NPWP.


47

b. Dari pihak Bank Dewasa ini perkembangan pasar kredit mikro sangat berkembang pesat. Hal ini disebabkan, persyaratan yang mudah, bunga yang ringan dan lebih dikhususkan untuk pengusaha kecil dan menengah. Persaingan yang semakin tinggi menyebabkan sulitnya mencari nasabah yang bukan saja berasal dari bank lain tetapi persaingan terhadap unit-unit PT. Bank Mandiri itu sendiri.

2. Masalah Setelah Pemberian Kredit Menurut

Bank

Indonesia kredit

bermasalah

dikategorikan/

diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu : a. Kredit kurang lancar Yaitu jika ada penunggakan pokok pinjaman atau bunga artinya bisa jumlah pokok pinjaman kredit itu sendiri, bunganya saja atau kedua-duanya selama lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari. b. Kredit diragukan Yaitu jika ada penunggakan pokok pinajaman atau bunga selama lebih dari 180 hari sampai dengan 270 hari. c. Kredit macet Yaitu jika ada penunggakan pokok pinjaman atau bunga lebih dari 270 hari.


48

G. Penanganan Kredit yang Bermasalah Sesuai dengan arti kredit macet, dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan suka rela sebagaimana yang diperjanjikan. Di pihak lain bank tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung kepada nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet, bank harus menyerahkan pengurusannya pada pihak ketiga. Di Indonesia dikenal ada tiga lembaga yang dibebani tugas untuk menyelesaikan kredit macet yaitu Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), melalui proses legitasi pengadilan melalui arbitrase atau pelelangan. 1. Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Yaitu bagi kredit macet yang menyangkut bank milik negara. Biasanya kredit yang telah macet dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan barang jaminan. Barang jaminan tidak selamanya dilakukan dengan bantuan BUPLN. Sebab bila bank memperoleh “kuasa menjual” maka bank tersebut dapat menjual barang jaminan secara bawah tangan. 2. Melalui proses legitasi pengadilan Apabila suatu kredit macet maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses legitasi merupakan langkah baik yang sengaja dilakukan bank apabila debitur menunjukkan iktikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta benda.


49

3. Melalui arbitrase atau pewasitan Penyelesaian kredit macet melalui BUPLN maupun melalui pengadilan dipandang kurang menguntungkan karena waktu yang diperlukan relatif lama dan jumlah uang yang bisa ditarik juga sangat kecil. Oleh karena itu kalangan perbankan dan pakar hukum

mencoba menawarkan penggunaan lembaga

“arbitase” untuk penyelesaian kredit macet. Karena penyelesaian

melalui

arbitase jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui BUPLN atau melalui pengadilan. Untuk memperkecil kerugian terhadap kredit yang bermasalah diupayakan penanganannya dengan segera. Upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk Cabang MBU USU terhadap kredit macet atau bermasalah adalah sebagai berikut : 1. Restrukturisasi (Penyelamatan Kredit) Yaitu penyelesaian agar kredit lancar kembali baik dengan perubahan jadwal angsuran, perubahan syarat kredit, pemberian keringanan dan lain-lain. Penyelesaian kredit hanya dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai itikad baik dan usahanya masih mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang. 2. Penyelesaian Kredit. Untuk nasabah yang tidak memenuhi kriteria tersebut penanganan yang akan dilakukan oleh bank adalah penyelesaian kredit baik secara damai maupun melalui jalur hukum.


50

a. Secara Damai Sebelum melakukan lelang kepada pihak ke tiga PT. Bank Mandiri melakukan penagihan (collection kepada nasabah). Perlakuan penagihan kredit nasabah kredit dilakukan sesuai segmen mikro yang berlaku pada Bank Mandiri adalah sebagai berikut : 1) Kolektibilitas I Perlakuan penagihan adalah sesuai yang tertera pada Perjanjian Kredit (PK). 2) Kolektibilitas II a.

Keterlambatan DD + 14 -

Ditagih melalui kontak telefon atau kunjungan langsung oleh MKS.

-

Jika pada hari ke 14 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan surat pemberitahuan.

b.

Keterlambatan DD + 15 s/d 29 Hari -

Ditagih melalui kontak telepon atau kunjungan langsung oleh MKS.

-

Jika pada hari ke 29 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan Surat Peringatan 1.

c.



-

Jika pada hari ke 44 debitur belum dapat memenuhi kewajibannya, maka diberikan surat peringatan ke 2.


51

d.



- Jika pada hari ke 59 debitur

belum dapat

memenuhi

kewajibannya, maka diberikan surat peringatan ke 3. e.

Keterlambatan DD + 60 s/d 90 -

MMM melakukan negosiasi dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit.

-

Dalam hal ini debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan kredit atau usaha debitur mengalami penurunan yang dikhawatirkan akan melakukan pelunasan kredit, maka Mikro Banking Unit dapat membantu debitur untuk melakukan penjualan asset yang menjadi agunan kredit.

3) Kolektibilitas a,b,c dilakukan titip tagih ke Consumer Collection Group. 4) Fasilitas kredit dihapusbukukan (write off) selambat-lambatnya 6 bulan setelah kredit setelah kredit dinyatakan macet dengan persetujuan dari kantor pusat. Prosedur penghapusbukuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.


52

b. Secara Hukum Apabila penagihan oleh pihak bank tidak berhasil maka dilakukan penyererahan penagihan kepada Badan Usah Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN).


BAB II PT. BANK MANDIRI, (PERSERO) TBK CABANG MIKRO BANKING UNIT (MBU) USU MEDAN

Recommend Documents