BAB II PROSEDUR PEROLEHAN HAK GUNA USAHA PT MADINA AGROLESTARI DI DESA SIKAPAS KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB II PROSEDUR PEROLEHAN HAK GUNA USAHA PT MADINA AGROLESTARI DI DESA SIKAPAS KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Gambaran Umum PT Madina Agrolestari PT. Madina Agrolestari (PT MAL) adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dibidang perkebunan. Berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Henry Tjong, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tanggal 30 Agustus 2004 Nomor 56. Akta Perubahan tanggal 3 November 2004 Nomor 05 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 23 November 2004 Nomor C-28541ht.01.01.th.2004, terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat yang dibuat di hadapan Cipto Soenaryo, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tanggal 11 Desember 2007 Nomor 5 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 22 Februari 2008 Nomor AHU-08823.AH.01.02. Tahun 2008, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2006 Nomor TDP.09.05.1.51.53698. Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Madina Agrolestari terletak di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). PT. MAL ingin memamfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit. Lokasi

Universitas Sumatera Utara

tersebut sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sumatera Utara 2003-2018 (Perda No. 7 Tahun 2003), areal yang dimohonkan terletak dikawasan budidaya perkebunan besar. Disamping itu lokasi proyek tersebut sesuai juga dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Mandailing Natal (Perda No. 14 Tahun 2002), areal yang dimohonkan berada pada areal budidaya perkebunan. Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. MAL meliputi areal seluas + 6.500 hektar, sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal atas nama PT. MAL Nomor : 522/115/Dishut/2007 Tanggal 26 Juni 2007. terletak di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. PT. Madina Agrolestari berkantor cabang di Medan, jalan Diponegoro Nomor 51, pertama kali melakukan permohonan izin lokasi pembangunan pembukaan lahan perkebunan sawit kepada Bupati Mandailing Natal pada tanggal 16 Juni 2004.

B. Kondisi Umum Fisik Lingkungan di Lokasi 1. Gambaran Wilayah 1). Lokasi Lokasi proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit terletak di Desa Sikapas dan Batu Mundam, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, namun dalam hal ini lokasi penelitian penulis memfokuskan pada satu desa yaitu Desa Sikapas Kecamatan Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal.


Kecamatan Muara Batang Gadis terdiri dari 17 desa/kelurahan, antara lain: 1.

Rantau Panjang

2.

Manuncang

3.

Lubuk Kapundung

4.

Huta Imbaru

5.

Panunggulan

6.

Tabuyung

7.

Psr II Singkuang

8.

Singkuang I

9.

Sikapas

10. Batu Mundam 11. Tagilang Julu 12. Sale Baru 13. Suka Rame 14. Lubuk Kapundung 15. UPT Tabuyung 16. UPT Singkuang II 17. UPT Sngkuang I Sumber : Proyek Proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAL Secara administrasi Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis mempunyai batas-batas sebagai berikut:


1. Sebelah Utara

: Kab. Tapanuli Selatan

2. Sebelah Selatan

: Kec. Natal

3. Sebelah Barat

: Samudera Indonesia

4. Sebelah Timur

: Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Siabu

Sumber: Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Muara Batang Gadis Sementara itu, Batas-Batas Wilayah Administrasi Proyek Pembangunan PT. MAL adalah: 1.

Sebelah Utara

: Berbatasan dengan KUD Batu Mundam Sejahtera.

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perkebunan PT. Madina Agro Lestari 3. Sebelah Timur 4. Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Hutan Negara (HPT) : Berbatasan dengan Lahan masyarakat Desa Sikapas dan Jalan Pantai Barat

Sumber : Proyek Proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAL


a. Jumlah Penduduk Tabel 1 Jumlah Penduduk dan KK di desa Sekitar dan kecamatan

1

Laki-Laki

458

KECAMATAN MUARA BATANG GADIS 7.546

2

Perempuan

420

7.530

Jumlah Penduduk

878

15.076

Jumlah KK

316

4.059

KELOMPOK PENDUDUK

NO

DESA SIKAPAS

Sumber: Badan Pusat Statistik, KSK Kec. Muara Batang Gadis, 2010 Tabel 2 Kepadatan Penduduk di desa Sikapas dan Kecamatan N o

Wilayah Administrasi Desa Sikapas

Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (ha)

878

16.852,43

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 5

Rasio terhadap total 11,15

1 Kec. Muara Batang 15.076 151.078,00 9 2 Gadis Sumber : Badan Statistik, KSK Kec. Muara Batang Gadis, 2010

100

Penduduk di desa ini hampir seluruhnya petani dan pada umumnya bermata pencaharian dari pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Selain petani hanya penduduk ada yang sebagai nelayan dan sedikit yang menjadi pegawai negri sipil dan pedagang.


Pola pertanian masyarakat di sekitar lokasi perkebunan umumnya dalah pola pertanian tanaman pangan di lahan kering dan sawah serta perkebunan rakyat. Selain padi, tanaman pangan lainnya yang ditanam oleh masyarakat adalah palawija, buahbuahan dan sayuran. Keterangan tabel tersebut diatas, dapat di lihat bahwa, hampir 80% masyarakat Desa Sikapas mengantungkan kehidupannya sehari-hari

pada sektor

kehutanan, dengan bercocok tanaman yang telah mereka lakukan secara turun temurun. 2). Riwayat Tanah Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT MAL DI Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal berada di kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) . PT MAL ingin memamfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit tersebut sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara (Perda No. 7 Tahun 2003) Disamping itu lokasi proyek sesuai dengan Peta Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan

Atas dasar pertimbangan tersebut pemanfaatan sumber daya

alam dan usaha pelestariannya maka areal tersebut lebih layak bila diperuntukkan bagi pengembangan tanaman perkebunan yang fungsi hidrologinya sama dengan tanaman hutan.


3). Iklim dan Keadaan Tanah a. Topografi Keadaan topografi wilayah PT. Madina Agrolestari datar berada sekitar ± 15 meter dari permukaan laut. b. Curah Hujan Data curah hujan tahunan berdasarkan data curah hujan Mandailing Natal menunjukkan bahwa lokasi proyek memiliki curah hujan berkisar 1000 sampai 2000 mm/tahun dan tidak terdapat bulan kering. Jumlah hari hujan rata-rata 13,4 hari/bulan. Dari data curah hujan tersebut, menurut Koppen daerah proyek diklasifikasikan sebagai tipe D dan E menurut Schmitd dan Ferguson karena merata sepanjang tahun dengan periode kering sangat pendek. Kelembaban udara rata-rata 80% menunjukkan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Suhu udara maksimum 32º celcius serta suhu udara minimum 23º celcius. Lama penyiraman berkisar antara 6-8 jam/hari. Kelapa sawit tumbuh dengan baik pada wilayah yang cukup curah hujannya, berkisar 2000-3000 mm/tahun dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Temperatur yang dikehendaki 24º celcius sampai 30º celcius. Lama penyinaran tidak kurang dari 5 jam/hari dan bulan tertentu 7 jam/hari. Kelembaban udara antara 80-85% Sumber Mata Air.


c. Keadaan Tanah 1. Jenis Tanah Jenis tanah yang dijumpai pada areal pengembangan adalah tanah gambut (organosol/histosol) dengan ketebalan gambut bervariasi 2-3 meter, tanah mineral dan marginal. Pembentukan tanah gambut ini berasal bahan organic berupa daun/ranting atau bahan lain dari tumbuhan yang gugur yang mengalami proses pelapukan. Bahan organic ini sangat peka terhadap bahaya kebakaran terutama pada musim kemarau. Jenis tanah gambut tersebut perlu perlakuan khusus baik pada saat pembukaan lahan dan pemeliharaan tanama dengan

memperhatikan aspek-aspek pengawetan

(konservasi) tanah. 2. Kemampuan Tanah Tingkat kesuburan tanah pada lokasi proyek cukup baik tetapi dari batuan induk yang relatif porous meyebabkan terjadinya proses pencucian. Seluruh areal PT MAL memiliki kedalaman efektif diperkirakan 60-90 cm atau lebih, tekstur halus, tergenang periodik, dan kemungkinan terjadi erosi.

C. Kondisi Umum Pengembangan Wilayah di Sekitar Lokasi 1. Program Lingkungan Hidup (Areal Konservasi Sempadan Sungai) 46 a.

Mempertahankan Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Marait dan sunagi Siriam 50 Meter kanan alur sungai; 46

Progres Kerja PT Madina Agrolestari, Priode 31 Mei 2010


b.

Tegakan kayu pada 50 meter kiri dan kanan tidak dilakukan penumbangan;

c.

Daerah tepi sungai yang tidak ada tegakan kayu dilakukan penanaman Mohoni;

d.

Daerah perbukitan terjal dan batu tidak diolah dan dijadikan areal konservasi;

e.

Melakukan penanaman penahan longsor dengan Vertivera gress;

f.

Penanaman pencegah penyakit hama ulat api dengan Tornerra subulate;

g.

Untuk menjaga lingkungan daerah dilakukan system irigasi untuk mengatur air di areal lokasi dengan memakai program konsultan PT. KPM (Karya Pratama Mandiri);

h.

Untuk lingkungan dalam analisa AMDAL (Aanalisis Dampak Lingkungan) memakai konsultan dari peneliti Lingkungan Hidup USU dan hasil sudah keluar serta izin dari BAPEDALDA no. 660/2056/BPDL-MN/2008. 2. Keberadaan Pembangunan Sarana sekitar Lokasi 47

a.

Jalan

: 90.240 Meter

b.

Jembatan antar blok

: 42 unit

c.

Jembatan Akses Sungai Marait

: 1 Unit (penghubung Desa Sikapas

dengan Desa sebelah ) 3. Administrasi Kebun 48 a.

Izin Lokasi

No. 525.25/427/K/2007

b.

Izin Usaha Perkebunan Inti

No. 525/432/K/2007

c.

Izin Lokasi Plasma

No. 525.25/428/K/2007

47 48

Progres Kerja PT Madina Agrolestari, Priode 31 Mei 2010 Progres Kerja PT Madina Agrolestari, Priode 31 Mei 2010


d.

Izin Lokasi Perkebunan Plasma

No. 525.25/433/K/2007

e.

Rekomendasi Teknik Land Clearing

No. 522/216/Dishut/2008

f.

Izin Pemanfaatan Kayu

No. 522/1016/HUTBUN/K/2010

g.

Izin Pendaratan Alat

No. 522.21/2901/2010

h.

Izin Lingkungan Hidup/AMDAL

No. 660/2056/BPDL-MN/2008

Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk pada tanggal 23 Nopember 1998 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 9 Maret 1999 di Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan dan pejabat Bupati Mandailing Natal pada masa itu adalah H. Amru Daulay, SH. 49 Visi Kabupaten Mandailing Natal: “terwujudnya pembangunan masyarakat MADINA yang maju, mandiri, sejahtera dan berwawasan lingkungan tahun 2010” Misi Kabupaten Mandailing Natal : 1.

Mewujudkan pembangunan masyrakat MADINA yang maju tahun 2010

2.

Mewujudkan pembangunan masyrakat MADINA yang mandiri tahun 2010

3.

Mewujudkan pembangunan masyrakat MADINA yang sejahtera tahun 2010

4.

Mewujudkan pembangunan masyrakat MADINA yang berwawasan lingkungan tahun 2010 Pemanfaatan lahan di Kabupaten Mandailing Natal, yang paling banyak memanfaatkan lahan adalah pengusaha HPH yaitu seluas 81.278 hektar. Lahan lainnya adalah 48.476 hektar, hutan rakyat 46.557 hektar, rawa-rawa 48.476

49

www.madina.go.id, Selayang Pandang Kabupaten Mandailing Natal, diakses 10 Maret

2011


hektar, persawahan 21.126 hektar, perladangan, kebuan dan tambak 44.545 hektar, pemukiman dan perkantoran 15.618 hektar dan lain-lain 85.884 hektar. 50 Sebagai

salah

satu

Kabupaten

baru,

berupaya

untuk

mengejar

ketertinggalannya dengan menyusun program dan skala prioritas dengan sasaran diberbagai sektor dan wilayah. Hal ini jelas terlihat dalam visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010, yang di prioritaskan dalam pemabangunan khususnya dalam bidang Pertanian, yaitu diarahkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan semua potensi Sumber Daya Alam dan kekayaan lainnya. Dengan prioritas pembangunan tersebut Bupati Mandailing Natal dalam ini telah mengeluarkan beberapa izin lokasi. Hasil wawancara penulis kepada Kasubsi PGT Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh beberapa data jumlah hektar masing-masing perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya diantaranya; 51 1. PT.Haidir di Batahan, (4000.Ha), 2. PT.MAL di Muara Batanggadis dengan luas izin diperkirakan (6000.Ha). 3. PT.Madina Alam Lestari di Batahan dan Muara Batangadis dengan luas (4000.Ha), 4. PT. Anugrah Langkat Makmur(20000.Ha), 5. PT. Agro Bina Mandiri (2000.Ha), 6. PT.Spalar Jaya kartika di lokasi Natal dan Linggabayu (11.500 Ha), 50

Basyral Hamidy Harahap, Madina membangun masyarakat yang Madani, suatu studi perbandingan, Pemda Kab. Madina, Penyabungan, 2004, hal 23 51 Wawancara Kasubsi PGT Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Hidayatsyah, tanggal 25 Maret 2011


7. PT.Rendi Pratama Raya di Muara Batanggadis (4000.Ha). 8. Koperasi Universitas Sumatera Utara, yang sama sekali tidak dikelola. Usaha perkebunan sudah sejak lama memberikan andil dan menjadi salah satu andalan dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut diyakini masih akan tetap bertahan dimasa-masa mendatang, terutama komoditas perkebunan yang terbukti mampu bertahan di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Disamping itu komoditas perkebunan selalu dapat diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam terutama tanah dan air. Sebagai komoditas yang dapat diusahakan secara berkesinambungan produksinya, jenis usaha perkebunan memberikan andil besar dalam penyedian bahan baku induustri dalam negeri serta keperluan pemenuhan ekspor ke manca negara, oleh karenanya secara umum prooyek pembangunan kelapa sawit yang dikelolah oleh PT. MAL yang mengajukan permohonan di tahun 2004 bertujuan : 52 1.

2.

3.

4.

Mendaya-gunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif yang akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial kemasyarakatan disekitar lokasi proyek. Membantu pencapaian target ekspor hasil-hasil pertanian sebagai komoditas non migas melalui peningkatan produksi dan perbaikan mutu, di dalamnya terkait pula kepentingan beberapa manfaat yang akan diperoleh seperti perluasan lapangan pekerjaan dan pendatang maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek Memberikan pemahaman tekhnologi dan manajemen pengelolaan perkebunan terutama kepada petani disekitar lokasi proyek melalui pembinaan kepada petani, khususnya petani yang mengembangkan tanaman sejenis dengan yang dikembangkan oleh proyek. Menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama fungsi tanah, air dan vegetasi. Untuk maksud tersebut maka proyek perkebunan kelapa sawit yang direncanakan 52

Proyek Proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAL


5.

6.

1.

akan menerapkan tekhnologi tepat guna serta berupaya menghindari akibatakibat negatif dari proyek, antara lain melakukan rehabilitasi, pengawetan,perencanaan dan pendayagunaan lahan secara optimum. Memberi keuntungan kepada Negara pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta Propinsi Sumatera Utara pada khususnya melalui pajak dan lainnya. Membantu Pemerintah daerah melakukan penataan lingkungan dan mendorong pola pertanian menetap. Adapun misi PT MAL ini dinyatakan sebagai berikut : Ikut membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilingkungan kebun PT MAL dan ekonomi masyarakat umumnya.

2.

Mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rakyat melalui pengembangan pembangunan kebun kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

3.. Ikut membangun agribisnis di Mandailing Natal pada umumnya. 4.. Mendukung dan menumbuh kembangkan peran koperasi sebagai pengembang masyarakat perkebunan di pedesaan dan penyelenggara beberapa kegiatan usaha alternatif. Jadi pendirian PT. MAL dalam pemanfaatan lahan perkebunan di di sektor perkebunan adalah sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian Nasional dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran

dalam hal pekerjaan sehingga

kesejahteraan masyarakat sekitar berkesinambungan, terutama pada masyarakat desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang berada di sekitar proyek pembangunan Perkebunan Sawit PT. Masina Agrolestari.


D. Perolehan Tanah Bagi Kegiatan Perusahaan Pembangunan Perkebunan 1. Perolehan Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional a.

Asas-Asas Perolehan Tanah

Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun serta untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya. Oleh karenanya Undang Undang Pokok Agraria menyediakan berbagai jenis hak atas tanah untuk memenuhi berbagai keperluan 53. Misalnya saja disediakan tanah dengan status Hak Milik sebagai

sarana untuk

membangun rumah tinggal bagi Warga Negara Indonesia. Jika di desa, selain untuk bangunan rumah tinggal, tanah Hak Milik juga diperuntukkan bagi pertanian dalam skala kecil. Tanah-tanah dengan status Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, disediakan sebagai sarana untuk kegiatan usaha (kegiatan usaha di bidang pertanian dalam arti luas, disediakan tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai). Di samping untuk kegiatan usaha, tanah dengan status Hak Pakai juga disediakan sebagai sarana untuk membangun rumah tinggal bagi orang asing, kegiatan-kegiatan khusus seperti membangun kantor-kantor instansi pemerintah, rumah ibadah, kantor ataupun rumah tinggal bagi para diplomat asing, dan keperluan-keperluan khusus lainnya, Sebagai sarana untuk membangun sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan umum, disediakan tanah dengan status Hak Pengelolaan, bisa juga Hak Pakai. Meskipun Undang Undang Pokok Agraria menyediakan berbagai jenis hak atas tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, haruslah diingat bahwa penguasaan atas tanah-tanah tersebut tidak bersifat mutlak. Pemilikan dan penguasaan tanah oleh 53

Irene Eka Sihombing, op,cit, hal 53


siapapun dibatasi dengan adanya kepentingan orang lain (antar individu), kepentingan bersama, dan kepentingan negara. Sehubungan dengan hal itu, dituntut penguasaan dan penggunaan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, di samping bahwa dalam setiap hak atas tanah yang dipunyaai seseorang diletakkan pula kewajiban tertentu. Ada pertanggungjawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya apabila berada di luar keanggootaan suatu masyarakat mengenai hal ini lihat juga pasal 6 UUPA. 54 Cara berpikir yang serba berpasangan ini belakangan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat. Gregory Alexander dari Cornell University pada tahun 1991 mengemukakan peeemikirannya yang disebut sebagai post-modern dialectic of property, yang

beruusaha menepis pandangan individualistic semata

dalam

hubungan manusia dengan tanah (self regarding vision), dengan menawarkan communitarian visio of property sebagai alternatifff. Jika di Amerika Serikat pada tahun 1991 baru diperkenalkan konsep communitarian visio of propert, Hukum Tanah Nasional yang didasarkan pada hukum Adat sudah memperkenaalkan konsepsi komunalistik religius sejak tahun1960, yaitu saat diundangkannya UUPA. Sifat komunalistik religious dari konseepsi hukum Tanah Nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa seeluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah

54

Sehubungan dengan Pasal 6 UUPA yang menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”


Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 55 Kalau dalam Hukum Adat tanah Ulayat merupakan tanah bersama warga masyarakat adat yang bersangkutan, dalam rangka Hukum Tanah Nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius dari konsepsi ini ditunjukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Dalam rangka Hukum Tanah Nasional, dimungkinkan Warga Negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. 56 Tanah dan Pembangunan adalah dua unsur yang satu dengan lainnya berkaitan, Dengan perkataan lain tak ada pembangunan tanpa tanah. Akibat diperlukannya tanah untuk pembangunan, muncul istilah penggusuran. Istilah ini muncul untuk menggambarkan terjadinya penyimpangan perolehan tanah untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk pembangunan, dalam Hukum Tanah Nasional terdapat asas-asas yang berlaku mengenai penguasaaan tanah dan

55

Irene Eka Sihombing, op,cit,hal 55 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 206-207 56


perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Adapun asas-asas tersebut adalah: 57 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Bahwa penguasaan dan peggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional; Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana; Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan Oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan-gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya. Bahwa oleh Hukum disediakan berbagaisarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada yaitu: a. Gangguan oleh sesama anggota masyarakat: gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada Bupati/Walikotamadya menurut UU no.51 Prp Tahun 1960; b. Gangguan oleh Penguasa: gugatan melalui pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memmerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya. Bahwa sehubungan apa yang tersebut di atas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga “ penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri” seperti yang diatur dalam pasal 1404 kitab Undang Undang hukum Perdata. Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dan tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, sedang musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, dengan menggunakan acara “ pencabutan hak” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. 57

Irene Eka Sihombing, op,cit, hal 56-58


8.

9.

Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya meliputi tanahnya, bangunan, dan tanaman pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian lainyang dideritanya sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan. Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan hak, haruslah sedemikian rupa, hingga bekas pemegang haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya. Apabila asas-asas perolehan tanah ini ditaati, maka seharusnya kegiatan

perolehan tanah untuk berbagai kegiatan termasuk pembangunan dapat berjalan dengan baik. b. Tata Cara Perolehan Tanah Hukum tanah nasional menyebutkan berbagai jenis perolehan tanah, yaitu: 1. Primer a. Pembukaan hutan; b. Pemberian hak baru oleh negara. 2. Sekunder a. Pewarisan; b. Pemindahan hak; c. Pemberian hak baru oleh pemilik tanah. 3. Perubahan hak; 4. Hapusnya hak: a. Jangka waktu berakhir; b. Pelepasan/pembebasan hak; c. Pembatalan hak;


d. Pencabutan hak. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Hukum Tanah Nasional disediakan berbagai cara perolehan tanah yang diperlukan, yang ketentuan-ketentuannya disusun dalam suatu system, yang didasarkan atas kenyataan status tanah yang tersedia: 1. Tanah Negara 2. Tanah Hak (Hak Milik, Hak GunanUsaha, Hak Guna bangunan, Hak pakai). Apabila yang tersedia tanah hak, apakah; a. Pemegang hak atas tanahnya bersedia menyerahkan atau memindahkan hak atas tanahnya; b. Apabila pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan haknya, apakah pihak yang memerlukan tanah tersebut (calon peeemegaang hak): 1) Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, ataukah 2) Tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan c. Pemegang hak atas tanahnya tidak bersedia menyerahkan atau memindahkan hak atas tanahnya. 3. Tanah Hak Pengelolaan. Berdasarkan kriteria tersebut disusun sistem perolehan tanah baik untuk keperluan pribadi, bisnis/usaha, maupun kegiatan khusus ataupun kepentingan umum. Untuk menentukan tata cara perolehan tanah yang disediakan dalam Hukum Tanah Nasional, terlebih dahulu perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:


1.

Proyeknya, yaitu apa yang dikembangkan/dibangun di atas tanah yang di peroleh. Tanah yang tersedia itu akan digunakan untuk keperluan pribadi, kegiatan

2.

usaha (bisnis), atau keperluan khusus lainnya.

Lokasinya, yaitu letak proyek yang bersangkutan, Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). Apabila untuk keperluan bisnis/proyek trtentu perlu dimohon ijin Prinsip dan ijin Lokasi (peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 Tentang Ijin Lokasi).

3.

Tanah yang tersedia, yaitu segi fisik dan segi yuridisnya. Perlu dianalisis data fisik dan data yuridis bidang tanah yang ditawarkan atau akan diperoleh berdasarkan dokumen kepemilikannya, yaitu: a.

Segi fisik tanah Letaknya, batas-batasnya dan luasnya. Apabila telah bersertipikat, data fisik dapat dibaca pada Surat Ukur yang memuat keterangan tentang data fisiknya.

b.

Segi yuridisnya 1. Jenis haknya 2. Pemegang haknya 3. Hak-hak pihak ketiga, apabila dibebani Hak Tanggungan, bararti sebagai jaminan pelunasan kredit yang diperoleh dari Bank tertentu. Atau dibebani dengan hak atas tanah HGB, Hak pakai atau Hak Sewa yang diberikan di atas tanah Hak Milik.


4. Terjadinya pewarisan karena hukum ( dikuasai oleh para ahli waris pemegang hak) 5. Perbuatan hukum yang terjadi, misalnya diperoleh melalui jual beli, hibah, tukar menukar, atau bentuk pemindahan hak lainnya. Data yuridis dapat dibaca pada Salinan Buku Tanah, yang merupakan bagian Sertipikat. 4. Kesediaan pemegang hak melepaskan hak atas tanahnya; 5. Status hukum calon pemegang hak atas tanah.

2. Perolehan Lahan Perkebunan yang dilakukan oleh PT. Madina Agrolestari Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan tanah oleh PT. MAL dalam rangka pemberian status Hak Guna Usahanya adalah sebagai berikut: a.

Izin Lokasi 1) pengertian

Di dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 disebutkan bahwa, pengertian izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Sedangkan Affan Mukti, menyatakan: “Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin


pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.” 58 Bahwa izin lokasi ini diberikan setelah pihak yang membutuhkan tanah tersebut mengajukan permohonan kepada kapala kantor Badan Pertanahan guna usaha penanaman modalnya, setelah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan izin lokasi, maka investor sudah dapat melakukan kegiatan perolehan tanah. Jika kegiatan perolehan tanahanya sudah selesai, maka investor dapat mengajukan permohonan hak atas tanah, maka atas tanah yang di mohonkan harus sesuai dengan status juridis pemohon dan sifat usaha kegiatannya. Dalam pelaksanaan izin lokasi bukan merupakan bukti kepemilikan, akan tetapi berupa surat keputusan dalam upaya perusahaan untuk memperoleh tanah/lahan yang dibutuhkan, oleh karena itu setelah perusahaan menerima surat keputusan perusahaan baru dapat menguasai tanah apabila dapat membebaskan tanah tersebut tentunya harus dengan jual beli.

Artinya di dalam perjanjian jaul beli

tersebut harus ada kesepakatan baik mengenai harga ganti kerugian maupun penyerahan tanah/lahan tersebut. 2)

Subjektif Bahwa yang dapat menjadi subjektif dalam pemberian izin lokasi adalah:

a. Pemerintah b. Perusahaan yang membutuhkan tanah 58

Affan Mukti, loc.cit


c. Masyarakat yang akan menyerahkan tanahnya. 3) Luas Tanah yang diberikan bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyai. Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan penannnnaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah yang oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut: a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman: - kawasan perumahan dan pemukiman untuk 1 provinsi untuk seluruh provinsi

400 ha 4000 ha

- untuk usaha resort dan perhotelan untuk 1 provinsi untuk seluruh provinsi

200 ha 2000 ha

b. untuk kawasan industry untuk 1 provinsi

400 ha


c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan pemberian Hak Guna Usaha untuk: - komoditas tebu untuk 1 provinsi

60.000 ha

untuk seluruh provinsi

150.000 ha

- komoditas lainnya untuk 1 provinsi

20.000 ha


100.000 ha

d. untuk usaha tambak - di Pulau Jawa untuk 1 provinsi

100 ha


1.000 ha

- di luar Pulau Jawa untuk 1 provinsi

200 ha


2.000 ha

Khusus untuk daerah Irian Jaya maksimum luas penguasaan tanah adlan dua kali maksimum luas penguasaan tanah untuk satu provinsi Jawa. 4) Jangka Waaktu Izin Lokasi Bahwa izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: a. Izin Lokasi sampai dengan 25 ha, jangka waktunya 1 tahun; b. Izin Lokasi untuk 25 s.d. 50 ha, jangka waktunya 2 tahun; c. Izin Lokasi untuk luas lebih dari 50 ha, maka jnagka waktunya 3 tahun.


5) Hak dan Kewajiban Pemegang Izin lokasi Sesuai dengan Pasal 8 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Menyetakan: Hak Pemegang Izin Lokasi a. Pemegnag izin lokasi diizinkan membeskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanha atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sebelum tanah yang dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semau hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yangh bersangkutan tidak nberkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum di punyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakna dan memanfaatkan tanahnya bagi keprluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang ynag berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Kewajiban Pemegnag Izin Lokasi a. Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksessibilitas yang dimiliki masyarakat di sektar lokasi dan mnejaga serta melindungi kepentingan umum. b. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. c. Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3(tiga) bulan kepada kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanan penggunaan tanah tersebut.


BAGAN I Mekanisme Pemberian Izin Lokasi PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN No. 2/1993

KANTOR PERTANAHAN DATI II Permohonan (1)

(2) Koordinasi

INSTANSI TERKAIT

Izin Lokasi (3)

INVESTOR

Persyaratan Permohonan: 1. Akta Pendirian Perusahaan 2. NPWP 3. Gambar Kasar/ Sketsa Tanah yang dimohonkan 4. Pernyatan kesanggupan akan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah 5. Uraian rencana proyek yang akan dibangun 6. SPPP/SPPM atau persetujuan prinsip Dalam hal ini PT. MAL memperoleh SK Bupati No: 525.25/124/2005, Tanggal 8 Maret 2005,

Revisi No. 525.25/427/K/2007, dan perpanjangan No.

525.25/455/K/2010 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kepada PT. MAL dengan luas ± 6.500 Ha tanggal. Izin lokasi diatur dalam peraturan Kepala Daerah


Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah masing-masing yang esensinya sebagai berikut: 59 1. perolehan tanah harus dilaksanakan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui ganti rugi, jual beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan

dihadapan

pejabat

yang

berwenang

dengan

pemberian

ganti/kerugian ataupun konpensasi lainnya yang berbentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah. 2. Pembayaran ganti rugi , tanah serta tanam yang tumbuh \, dan bangunan milik/ pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilaksanakan secara langsung kepada yang berhak. 3. Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang tanah yang belum dibebaskan, dengan tidak menutup dan mengurangi Aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. 4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

59

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/427/K/2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. MAL


5. Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang dapat dilaksanakannya berdasarkan izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. 6. Perolehan tanah harus dilaksanakan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan perkembangan perolehan tanah harus dilaporkan oleh penerima Izin Lokasi kepada Bupati Mandailing Natal melalui Kantor Petanahan Mandailing Natal. 7. Pihak perusahaan agar menyesuaikan segala permasalahan tanah yang menyangkut tanah-tanah garapan masyarakat melalui musyawarah. 8. Didalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, pihak perusahaan berkewajiban membangun kebun kemitraan melalui wadah Koperasi Unit Desa. 9. Untuk tanah yang diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan segera mengajukan permohonan pengukuran kadasteral guna penentuan batas dan luas tanah secara pasti, dan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU), kepada pemerintah melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. 10. Perusahaan berkewajiban memelihara dan menjaga jalur hijau berupa Sempadam sungai + 100 m dikiri kanan sungai besar dan + 50 m dikiri kanan sungai kecil serta radius 200m dari sumber mata air untuk dilestarikan. 11. Perusahaan berkewajiban mengadakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), menyediakan

serta

menguasahakan

sarana

dan

prasarana

pengendalian


pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bilaman dikemudian

hari

terdapat

efek

samping

yang

mengakibatkan

kerusakan/pencemaran lingkungan disekitar lokasi karena kegiatan perkebunan, hal ini menjadi tanggungjawab dari PT. MAL. 12. Perusahaan berkewajiban mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kemampuannya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. 13. Perusahaan berkewajiban melaporkan kepada Bupati Mandailing Natal melalui Kantor Pertanahan kabupaten setempat tentang kemajuan perolehan tanahn besarta studi AMDAL dan persyaratan lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. 14. Mengolah sendiri tanah yang diberikan Izin Lokasi sesuai dengan peruntukannya dan tidak dibenarkan memindah tangankan Izin Lokasi dari Instansi yang berwenang. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Izin Lokasi yang diperoleh perusahaan, bukanlah berarti hak yang bisa dimiliki/dikuasai oleh perusahaan tersebut, karena Izin Lokasi pada dasarnya hanyalah izin untuk memperoleh tanah, dengan kata lain pintu bagi perusahaan untuk memperoleh hak atas tanah. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal:


“Di Mandailing Natal Khususnya penetapan lokasi untuk diberikan izin lokasi sering menimbulkan kesulitan, dikarenakan sebelumnya belum adanya kepastian tata ruang sesuai dengan rencana pembangunan daerah”. 60 Proses permohonan Izin Lokasi dapat memakan waktu yang cukup lama, seperti yang jelaskan oleh Direktur PT MAL : “Permohonan Izin Lokasi yang diajukan oleh perusahaan di tahun 2004 kepada Bupati Mandailing Natal baru dapat dikeluarkan di tahun 2005, hal ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan yang telah menanamkan modalnya dalam waktu lama.” 61 Berdasarkan keterangan tersebut di atas, baik didasarkan penjelasan Pemohon Izin Lokasi (Perusahaan PT. MAL) maupun dari instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal bahwa dengan Izin Lokasi yang telah diperoleh oleh perusahaan PT. MAL, perusahaan langsung mengerjakan tanahnya walaupun belum ada surat keputusan pemberian HGU. Sebenarnya dengan pemberian Izin Lokasi belum berarti pengusaha tersebut berhak mengerjakan tanahnya, tetapi dalam hal ini pemerintah tidak melarangnya, alasannya hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan

tanah

dari

penggarap

liar,

dan

orang-orang

yang

tidak

bertanggungjawab.

60

Wawancara Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Panisien Nasution, SP, MM, pada tanggal 25 Maret 2011 61 Wawancara Direktur PT MAL, Bapak Drs. Rustam Honein, MBA pada tanggal 29 Mei 2011


Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai alasan tersendiri menyikapi hal tersebut, keterangan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal menjelaskan bahwa: Dengan Izin Lokasi yang diterima oleh perusahaan bisa langsung beroperasi, dengan terbukanya lahan, maka lowongan kerja akan terbuka juga, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar lokasi perkebunan, di tambah lagi Kabupaten Mandailing Natal yang baru berkembang, namun dalam hal ini Bupati dengan Izin Lokasi yang telah diperoleh perusahaan harus segera memenuhi semua syarat-syarat dan kewajiiban-kewajiban yang telah ditentukan. 62 PT. MAL yang telah memperoleh Izin Lokasi dari tahun 2005, langsung beroperasi, dalam hal ini perusahan lupa akan kewajiban yang akan dilaksanakan, seperti yang dijelaskan oleh instansi yang terkait, penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan dari izin yang dikeluarkan adalah: 1. Garapan-garapan masyarakat belum seutuhnya selesai; 2. Tidak melaksanakan konservasi; 3. Ganti rugi kepada masyarakat tidak berjalan lancer; 4. Adanay intervensi dari perusahaan seolah-olah memiliki seutuhnya dari izin lokasi yang dimiliki perusahaan tersebut. Penyimpangan yang terjadi di atas berdampak kepada perusahaan yang baru memperoleh status HGU setengah dari luas izin lokasi yang diberikan, hal ini

62

Wawancara Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Panisien Nasution, SP, MM, pada tanggal 25 Maret 2011


dikarenakan pihak perusahaan yang tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terutama pembebasan lahan garapan masyarakat yang tidak seutuhnya dilaksanakan.

b. Pembebasan Tanah Tanah, merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dalam perolehan tanahnya, pada umumnya ditempuh suatu proses yaitu melalui acara pembebasan tanah. 63 Dari kenyataannya, dapat diketahui bahwa pembebasan tanah merupakan suatu masalah yang sangat rawan, terutama bagi pihak yang tanahnya akan dibebaskan. Pembebasan tanah adalah setiap perbuatan yang bermaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemengang hak/penguasaan atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa tanah 64 Dalam hal acara pembebasan tanah seperti tersebut di atas, satu permasalahan yang muncul biasanya adalah sering tidak sepakatnya mengenai besarnya ganti kerugian antara pemilik tanah dan yang membutuhkan. Pemilik tanah merasa dirugikan, dan merasa tidak layak atas besarnya ganti kerugian yang diberikan. 65 Tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha yang diatasnya telah ada hak orang lain atau garapan oleh rakyat harus dibebaskan terlebih dahulu menjadi tanah 63

Tim kerja dibawah pimpinan Moh. Hasan Wargakusumah, , Analisis dan Evaluasi tentang Ganti Rugi dan Pemberian Uang Pasangan dalam Proses Penyerahan Hak Atas Tanah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal 1 64 B.F.Sihombing, Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2005, hal 202 65 Tim kerja dibawah pimpinan Moh. Hasan Wargakusumah, loc,cit


yang dikuasai langsung oleh Negara. Terlaksananya pembebasan tanah ini dilakukan langsung oleh pemohon di bawah pengawasan Instansi yang berwenang. 66 Kendala-kendala yang dihadapi yang dirasakan dapat menghambat jalannya pembebasan tanah adalah sebagai berikut: 1. Pada umumnya masyarakat di wilayah lokasi pembebasan adalah petani yang kehidupannya sangat bergantung kepada lahan yang dimilikinya, sehingga ada sejumlah kepala keluarga yang tidak mau menjual tanahnya terutama pada daerah-daerah subuh seperti daerah persawahan, tegalan yang sangat potensial mengahasilkan pendapatan, dan lain-lain. 2. Lokasi pembebasan yang bermacam-macam seperti terletak di lereng –lereng pegunungan dengan kecurangan yang tajam sehingga kondisi ini cukup menyulitkan dan memakan waktu, 3. Harga yang diminta oleh penduduk sangat bervariasi dan berfluktuasi dan terjadi dsaling mempengaruhi antar – perjual, sehingga harga menjadi tidak terkendali dari waktu kewaktu, dan harga menjadi cenderung semakin tinggi. Dalam kondisi seperti ini, bila dipaksakan untuk dibebaskan dapat dipastikan akan menjadi preseden kenaikan harga tanah, sedangkan sebaliknya apabila tidak dibebaskan akan menimbulkan enclave atau tidak bersambungan atau tidak lengket dengan tanah Perum Perhutani yang sudah ada. 4. Pemilik tanah sukar dihubungi, karena sudah pindah ke tempat lain, juga apabila musim kemarau penduduk banyak yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain, karena pertanian di daerah itu bersifat tadah hujan. 5. Luas tanah pengganti yang harus dibebaskan cukup luas dengan persil tiap pemilik tanah yang sangat kecil (umumnya jauh dibawah 1 Ha.), sehingga jumlah pemilik tanah yang harus diinventariskan satu per satu menjadi sangat banyak (ribuan persil). 6. Adanya beberapa spekulasi tanah yang tentu akan mengganggu kestabilan harga yang terasa di beberapa daerah. 7. Rata-rata penduduk berpendidikan rendah jadi tingkat emosional cukup tinggi. 67 Sebagaimanaa yang di jelaskan sebelumnya bahwa tanah yang dimohonkan oleh PT. MAL adalah tanah negara dan tanah hak perorangan/garapan masyarakat Sikapas, Maka dari itu untuk PT. MAL melakukan pembebasan tanah di atas tanah 66 67

Chadijah Dalimunthe, op,cit, hal 69 D. Soetrisno, op,cit, hal 37


hak perorangan tersebut/garapan masyarakat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan cara:

1) Penyerahan / Peralihan (Jual Beli) Hak atas Tanah Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dikuatkan dengan akta otentik yang diperbuat oleh dan di hadapan pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. 68 Peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilakukan melalui perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusaahaan lainnya yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan pPemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT dan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan jenis akta yang dibuat oleh PPAT antara lain perbuatan hukum mengenai jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan (imbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan atau Tanggungan dan Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Dalam kaitan dengan peralihan hak atas tanah tersebut maka yang termasuk disini adalah perbuatan hukum berupa: 1. Jual beli;

68

Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, op.cit,hal 276


2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Pemasukan dalam perusahaan;dan 5. Pembagian Hak Bersama; 6. Penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi (Pasal 43 ayat (2)). Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa peralihan atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk dibuat akta peralihan hak tersebut, pihak yang memindahkan hak dan pihak yang menerima hak harus menghadap PPAT. 69 Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara oleh Kepala BPN,. Hal ini perlu mendapat perhatian secara serius, dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

70

Selain

itu, karena fungsinya dibidang pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah 69

Adrian Sutedi, Peralihan Hak tas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

70

Ibid, hal 87

hal.80


formasi yang ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dalam Pasal 14 PP NO. 37 Tahun 1998. Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk mengangkat PPAT baru, camat baru tidak lagi ditunjuk sebagi PPAT sementara. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Kepala Badan Pertanahan dapat menunjuk PPAT semantara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pada rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah meraka yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa. Semantara itu di mana untuk satu daerah kecamatan belum diangkat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanha, maka Camat yang mengepalai wilayah Kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 71 Diharuskan jual beli tanah dengan Akta PPAT berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999, juga menimbulkan persoalan lebih ruwet. Khususnya daerah pedesaan yang Camat atau Kepala Desanya yang belum ditunjuk sebagai PPAT Sementara, sedangkan banyak penduduk

71

G. Kartasapetra, dkk, Hukum Tanha jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Bandung,1991, hal 184


pedesaan yang melakukan jual beli tanah tanpa akta PPAT, tetapi dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Camat. Untuk jual beli tanah dengan status hak milik adat (belum berbentuk sertifikat) mengharuskan adanya keterangan tertulis dari lurah tentang kebenaran tanah yang diperjual belikan diwilayah itu. 72 Tanah yang diperoleh PT. MAL untuk usaha perkebunannya yang terletak di Desa Sikapas tersebut berasal dari Tanah Negara dan Tanah hak/Tanah Garapan masyarakat Desa Sikapas yang belum terdaftar (belum berbentuk sertifikat). Sementara itu, Desa Sikapas adalah sebuah desa yang sangat terpencil dari pusat dari kabupaten/kota, dimana di daerah tersebut belum terdapat satu PPAT pun yang akan melaksanakan kegiatan jual beli seperti yang di amanatkan oleh Pasal 37 PP NO. 24 Tahun 1997, maka dari itu untuk melaksankan peralihak hak atas tanah kepada perusahaan PT. MAL dilakukan dengan “Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi” yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh Camat Muara Batang Gadis dan Kepala Desa. Perlu ditegaskan jual beli yang dimaksudkan adalah sama dengan Pelepasan Hak Atas dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris atau Camat, hal ini dikarenakan tanah tersebut belum dimiliki dengan hak tertentu (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA) dan status tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

72

Adrian Sutedi, op.cit, hal 88


Dari keterangan masyarakat di sekitar lokasi yaitu masyarakat Desa Sikapas, menjelaskan bahwa masyarakat menyamakan pengertian antara jual beli dengan ganti rugi, jual beli yang dikenal dalam Hukum Perdata Barat tidak mereka ketahui sama sekali, ini sebabkan minimnya pengetahuan masyarakat akan Hukum. Perbuatan jual beli dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagia suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikendaki dengan sukarela. 73 Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya disebut dengan jual beli lepas, dimana penjual menerima pembayaran sejumlah uang dari harga penjualannya. Dengan melepaskan haknya itu, tanah yang terlibat menjadi tanah negara, yaitu dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain selain negara yang berhak atas tanah tersebut. 74 Tanah yang diperoleh PT. MAL yang berasal dari tanah garapan masyarakat yang belum pernah di daftarkan oleh masyarakat desa Sikapas sebagai pemilik dari tanah tersebut, maka dari itu, untuk membuktikan bahwa masyarakat tersebut mempunyai lahan garapan yang masuk dalam Izin Loaksi PT. MAL, maka masyarakat tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain: 75 1. Surat Keterangan Garapan; 73

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, alumni, Bandung, hal 25 AP. Parlindungan, Konservasi Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1997 hal 135 75 Wawancara dengan Kepala Desa Sikpas, dan Camat Muara Batang Gadis, pada tanggal 2022 Mei 2011 74


Yang mana surat tersebut dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. 2. Penglepasan Hak atas Tanah dengan Ganti rugi; Yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh pihak I sebagi penjual dan pihak II sebagai Pembeli (perusahaan), dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa Muara Batang Gadis. 3. Surat Pernyataan; Yang menyatakan bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah benar garapan si penjual tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh pemilik garapan tersebut dan dua orang saksi. 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; Yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan (pemilik garapan) dan diketahui oleh Kepala Desa. 5. Surat Keterangan Silang Sengketa; Yang mana surat tersebut diketahui oleh camat dan ditanda tangani oleh Kepala desa, yang menyatakan bahwa lahan garapan tersebut tidak dalam sengketa, baik diantara masyarakat maupun di pengadilan. 6. Surat Pernyataan; Surat Pernyataan yang kedua ini berguna untuk menyatakan, bahwa yang membuat surat pernyataan tidak mempunyai lagi tanah garapan di tempat lain,yang masih masuk dalam Izin Lokasi PT. MAL, di maksudkan agar yang


bersangkutan tidak bisa membuat pengakuan dan menghindari agar tidak terjadi penuntutan ganti rugi yang berulang-ulang kepada perusahaan. 7. Peta Lokasi tanah garapan si penjual lahan garapan tersebut. Dari syarat-syarat tersebut diatas dapat dilihat bahwa, begitu banyaknya prosedur yang harus dipenuhi oleh oleh masyarakat penggarap untuk menjual tanahnya kepada perusahaan, ini dilakukan oleh perusahaan supaya masyarakat tidak begitu mudah membuat pengakuan bahwa lahan garapannya ada masuk dalam Izin Lokasi PT. MAL Sementara, sebagai bukti pemindahan hak atas tanah tersebut dengan membayar sejumlah harga pada saat bersamaan dilakukan secara tunai dan terang. Tunai artinya ketika jual beli dilakukan, penjual menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli dan penjual menerima pembayaran harganya dari pembeli, dan pembeli menyerahkan selembar Kwitansi sebagai bukti telah dilakukan pembayaran untuk selanjutnya pembuatan jual beli tersebut dianggap telah selesai. Terang artinya telah diserahkan fisik benda yang dibeli tersebut dalam hal ini adalah tanah. 76 Berdasarkan uraian tersebut di atas, seseorang yang melakukan jual beli tanah dengan cara sederhana seperti yang di sebutkan diatas yang buktinya hanya menggunakan selembar Kwitansi sebagai bukti pembayarannya maupun sebagai bukti peralihannnya adalah perbuatan hukum yang salah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ketika kepentingan orang tersebut selaku pembeli terhadap pihak lain tidak terpenuhi. 76

Wawancara dengan tokoh masyarakat, Bapak Nasution, Pada tanggal 25 Mei 2011


Jual beli dalam masyarakat awam intinya adalah bergantinya subyek kepemilikan yaitu antara pemilik lama dnegan pemilik baru dengan adanya pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati tanpa memperhatikan prosedur jual beli, aspek-aspek hukum maupun konsekuensinya di kemudian hari, baik untuk masyarakat maupun bagi perusahaan yang akan menerima dampak yang lebih banyak. 2) Musyawarah dan Penetapan Besarnya Ganti Rugi a) Tinjauan Tentang Musyawarah Musyawarah menurut istilah atau etimologis adalah "kegiatan untuk mencapai satu kata mufakat" sedangkan menurut harfiahnya " kegiatan saling mendengar dan mengutarakan pendapat untuk satu maksud tujuan kesepahaman dan kemufakatan dalam mengambil suatu keputusan secarabersama-sama" 77 Musyawarah dalam penetapan ganti rugi dilakukan dalam pengertian musyawarah kualitatif, maksudnya yang dipentingkan adalah dialog secara langsung dengan

warga,

namun

apabila

jumlah

pemegang

hak

atas

tanah

tidak

memungkinkankan musyawarah secara efektif maka kemungkinan dengan wakilwakilnya yang ditunjuk diantara para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. Bila musyawarah telah berkali-kali dilakukan dan gagal, tidak mencapai kata mufakat maka panitia pengadaan tanah mengeluarkan

77

Woyowarsito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 108


keputusan mengenai bentuk dan besarya ganti rugi dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemegang hak atas tanah yang tidak menyetujui keputusan tersebut, dapat mengajukan

keberatan

mengupayakan

kepada

menyelesaikannya

Gubernur/KDH dengan

tingkat

I,

mempertimbangkan

dan

Gubernur

pendapat

dan

keinginan para pihak, untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk perolehan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. 78 Musyawarah merupakan sarana yang paling menentukan berhasil tidaknya dengan baik pengambilan tanah dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu pengertian dari musyawarah sebagai suatu kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain harus dilakukan dengan benar. Sehingga dalam kegiatan pengadaan tanah benar-benar aatas dasar kesukarelaan dan kesataraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihaak yang memerlukan tanah.

78

D. Soetrisno, op.cit, hal 17


Tidak akan terelakkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak terutama kesediaan si pemilik untuk melepaskan tanahnya apalagi tentang besar dan bentuk ganti rugi. 79 Merupakan hal yang sangat manusiawi jika si pemilik menghendaki ganti rugi yang sebesar-besarnya dan pihak yang memerlukan tanah sebaliknya. Dalam hal inilah ditantang kemampuan Panitia Pengadaan Tanah dengan segala kemampuannya sebagai mediator menjembatani pendapat dan keinginan para pihak yang berbeda itu dan sekaligus sebagai arbiter mampu mencari solusi penyelesaian atas dasar kesukarelaan pihak-pihak. Pelaksanaan musyawarah: 80 a. Musyawarah dilakukan secara langsung antara tim pembebasan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan yang sebaiknya didampingi oleh kepala desa atau camat. b. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan tidak mungkin terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah dapat dilakukan bergiliran secara parsial. Atau dengan wakil yang ditunjuk di antara dan oleh mereka. c. Dalam hak musyawarah dilaksanakan melalui perwakilan penunjukan wakil dibuat dalam bentuk surat kuasa yang diketahui oleh lurah kepala desa setempat. b)

Tinjauan tentang Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat dari satu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/ konsensus. Secara harfiah istilah ganti rugi

79

Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak atas Tanah, Multi Grafika, Medan, 2007, hal

93 80

D. Soetrisno, loc,cit


adalah : Pengenaan ganti sebagai akibat adanya penggunaan hak dari satu pihak untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari lain, Ganti rugi meliputi aspek: 1. Kesebandingan Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. 2. Layak Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang. 3. Perhitungan cermat Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat. Persoalan mengenai ganti rugi adalah menyangkut masalah hak-hak dari si pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur mutlak harus ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat. Mengenai ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 81 a. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebanarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah : 1. Letak/lokasi tanah 2. Jenis hak atas tanah 3. Status penguasaan tanah 81

D. Soetrisno, op,cit, hal 18


4. Peruntukan tanah 5. Kesesuaian penggunaan tanah yang direncanakan tata ruang wilayah 6. Prasarana yang tersedia 7. Fasilitas dan utilitas 8. Lingkungan 9. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah. c. Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ganti kerugian diupayakan dalam bentuk yang tidak menyebabkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Keppres no. 55 Tahun 1993 ganti kerugian dapat berupa: a. Uang; b. Tanah pengganti; c. Pemukiman kembali; d. Gabunagn dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dalam huruf b dan huruf c dan; e. Bentuk lain yang disetujuai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ganti rugi yang biasanya merupakan hal yang paling sensitif harus benarbenar dipahamkan sebagai penggantian terhadap kerugian akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan /atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Ganti rugi yang diberikan pihak yang memerlukan tanah kepada si pemilik tanah harus memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat sosial ekonominya sebelum terkena pengadaan tanah tersebut dan ketentuan ini dianggap sudah lebih tinggi dari pengertian ganti rugi yang layak sebagaimana ketentuan


UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961. Karena pengertian ganti rugi yang layak adalah jangan sampai mundur tingkat sosial ekonomi si pemilik tanah setelah tanahnya diambil. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali. Sekalipun ketentuannya dapat dilakukan secara alternatif namun akan lebih baik bentuk ganti rugi yang diberikan itu komulatif gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi diatas bahkan terbuka kemungkinannya dalam bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Musyawarah sama sekali tidak boleh dimanupulasi, apalagi pemaksaan, harus jelas tempatnya dengan surat undangan resmi yang dilaksanakan langsung antara kedua belah pihak dan dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Jika jumlah pemilik tanah sangat besar, agar musyawarahnya lebih efektif dapat ditunjuk wakil-wakil dari pemilik tanah sebagai kuasa mereka menghadiri musyawarah tersebut namun harus dengan suatu surat kuasa yang bermaterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian para pemilik tanah harus cermat jangan sampai posisi mereka menjadi lebih lemah akibat harus sepengetahuan Kepala Desa/Lurah untuk penunjukan wakil-wakil mereka. Demikian juga batas waktu musyawarah. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adalah persoalan pembayaran ganti kerugian dimana setelah menerima ganti kerugian terkadang muncul sifat


konsumerisme dalam memanfaatkan uang dan lupa akan masa depan, sehingga dengan penggantian ini hidupnya bukan lebih baik tetapi malah semakin jelek. Berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh PT. MAL dengan masyarakat Desa Sikapas yang difasilitasi oleh Camat dan Kepala Desa menetapkan bahwa besarnya ganti rugi terhadap lahan garapan masyarakat di dasarkan atas 2 (dua) hal, yaitu : 82 1. Tanah yang sudah di Tanami tumbuhan seperti ladang/perkebunan milik masyarakat 2. Tanah kosong yang sama sekali belum digarap atau diatanami apapun. Berdasarkan hal tersebut diatas maka harga jual tanah keduanya berbeda, dimana tanah yang sudah di garap/ditanami masyarakat harganya lebih tinggi dari tanah kosong/atau tanah yang sama sekali belum digarap masyarakat, dengan syarat masyarakat tersebut mempunyai bukti atas kepemilikan tanah tersebut. Kesepakatan itu merupakann suatu kesepakan yang baik, dimana lahan yang sudah ditanami lebih banyak kerugian yang ditimbulkan dari pada lahan lahan yang belum sama sekali diolah. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan beberapa mayarakat Desa Sikapas yang melakukan ganti rugi tersebut, menjelaskan bahwa:

82

Wawancara dengan staf PT. MAL, PT. MAL, Bapak Johannes Diodemus M. Sitepu, SH pada tanggal 30 Mei 2011


Besarnya ganti rugi yang meraka terima adalah Rp. 200.000,-/m (duaratus ribu rupiah per meter), sementara terhadap tanah ynag sudah di Tanami masyarkata tersebut besarnya ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-/m (tigaratus ribu rupiah per meter).

c.

Izin Usaha Perkebunan 1) Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan Usaha perkebunan merupakan suatu yang berdimensi luas, sebab usaha

perkebunan juga dapat berupa usaha budidaya yang terkait dengan tanaman dan usaha budi daya yang terkait dengan tanaman dan usaha industry pengelolahan hasil perkebunan. 83 Selain itu, usaha perkebunan merupakan usaha yang berdimensi luas, karena dapat mempekerjakan tenaga kerja yang begitu banyak dan menyumbang pendapatan hasil daerah (PAD). Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan menyatakan bahwa usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industry pengelolahan hasil perkebunan, sedangkan ayat (2) menyebutkan : usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 15 di atas, khususnya jenis tanaman yang akan ditanam dalam perkebunan tersebut ditentukan sepenunya oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Hal ini sesuai dengan 83

Supriadi, op.cit, hal 552


ketentuan dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: jenis tanaman perkebunan pada budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh menteri. Oleh karena itu, selain penentuan jenis tanaman yang akan ditanam dalam usaha budi daya perkebunan tersebut, maka dalam ketentuan ini, ini juga mengatur mengenai kewajiban usaha perizinan usaha perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan yang mengusahakan perkebunan dengan luas tertentu. b) Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perkebunan PT MAL Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa perkebunan di bawah 25 hektare harus didaftarkan ke Bupati/Walikota dan diatas itu harus ada IUP. Maka dari itu PT MAL mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, dengan : SK Bupati Mandailing Natal No: 525.432/K/2007 tentang persetujuan izin usaha perkebunan kepada PT. Madina Agrolestari tanggal 28 Juni 2007. Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini diberikan kepada PT MAL berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan data – data sebagai berikut: a. Jenis Tanaman

: Kelapa Sawit

b. Luas Areal

: + 6.500 Ha

c. Alamat Perusahaan : Jalan P. Diponegoro No. 51 Medan.


d. Lokasi

: Desa

: Sikapas

Kecamatan

: Muara Batang Gadis

Kabupaten

: Mandailing Natal

Propinsi

: Sumatera Utara

Pemberian Izin Usaha Perkebunan ini dengan ketentuan sebagai berikut: 84 1.

Perusahaan wajib menyelesaikan hak atas kebun tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan;

2.

Merealisasikan pembangunan kebun dan atau unit pengelolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan ketentuan yang berlaku;

3.

Mengelola usaha budidaya dengan baik sesuai dengan teknologi yang dianjurkan serta melaksanakan teknik konservasi guna menjga kelestarian lingkungan;

4.

Bibit yang digunakan merupakan Benih Bina yang direkomendasikan oleh Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia;

5.

Dalam pemesanan bibit pihak perusahaan harus mendapatkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih (SP2B) DARI Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal;

6.

Pembukaan lahan tidak diizinkan melaksanakan pembakaran sesuai dengan pedoman penangulangan kebakaran di bidang perkebunan berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;

84

SK Bupati Mandailing Natal No: 525.432/K/2007 tentang persetujuan izin usaha perkebunan kepada PT. Madina Agrolestari tanggal 28 Juni 2007


7.

Memiliki sarana dan prasarana Alat Pemdam Kebakaran berdasarkan surat Direktur Jendral Perkebunan No: 253/VIII/PRT-5/1999 Tanggal 5 Mei 1999;

8.

Memiliki sarana dan prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisasi penggunaan tumbuhan;

9.

Pihak perusahaan tidak diizinkan melaksanakan kegiatan lapangan sebel;um perizinan untuk pengelollahan lahan diperoleh dari instansi terkait;

10. Dalam pembukaan lahan pihak perusahaan diwajibkan mengurus Surat Persetujuan Land Clearing dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undnagan yang berlaku; 11. Apabila didalam lahan yang akan di land clearing terdapat kayu-kayu tegakan, sebelum mengolah lahan perusahaan harus terlebih dahulu mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; 12. Pihak perusahaan tidak diizinkan mengelolah lahan yang berda pada areal hutan sebelum memperoleh pelepasan kawasan huta atau perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) dari menteri kehutanan repubvlik Indonesia; 13. Pihak perusahaan wajib membangun kebun kelapa sawit bagi masyarakat sekitar operasional

dilapangan

dalam

rangka

menumbuhkembangkan

dan

memberdayakan masyarakat setempat;


14. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingklungan Hidup (AMDAL ) dan upaya pengelolaan lingkunga hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku; 15. Pihak perusahaan segera mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dan permohonan Pengukuran Kadasteral guna penentuan batas dan luas tanah yang apasti kepada pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal; 16. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal c/q Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal; 17. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terhadap setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam Keputusan

ini, dan selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dai keputusan ini. Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang telah di sebutkan di atas, maka Pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh PT. MAL adalah di manfaatkan untuk Kebun Kelapa Sawit, dan berdasarkan Izin Lokasi yang diperoleh PT. MAL maka pemanfaatan lahan dimanfaatkan untuk areal budidaya Perkebunan Besar. Namun saat ini areal yang telah diberikan HGU dalam tahap penanaman dan Land Clearing, sementara areal yang belum berstatus HGU masih berupa tanaman hutan/tanaman kayu yang siap ditebang, karena proses HGU tahap ke dua ini masih dalam pembebasan lahan.


d. Penetapan Batas Lahan Penetapan batas lahan ini dimaksudkan untuk mengetahui batas lahan yang dipunyai PT MAL agar tidak ada yang mengambil lahan secara liar karena sudah ditetapkan batas lahan. Dalam hal ini penetapan batas wilayah tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya terutama diwilayah

perkebunan akan berbatasan dengan

perusahaan lain. Setelah adanya penetapan batas lahan ini barulah dikelurkan sertifikat Hak Guna Usaha E. Proses Permohonan Hak Guna Usaha yang dilakukan Oleh PT. Madina Agrolestari 1. Hak Guna Usaha HGU merupakan hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak terhadap tanah selain milik negara dan tidak terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain. 85 Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, pengertian Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun ,

85

AP. Parlindungan, Komentar Undang-undang Pokok Agraria Jakarta: CV. Mandar Maju,1998), Hal. 160


yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian,perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 Ha. Ketentuan tentang HGU dalam UUPA diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 34. ketentuan lebih lanjut mengenai HGU mendapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah, dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. a. Subyek Hak Guna Usaha Subyek Hak Guna Usaha sesuai Pasal 30 ayat (1) Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah : 86 1. Warga negara Indonesia 2. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) tersebut, maka jelaslah bahwa memiliki atau sebagai subyek dari hak ini adalah Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pasal 9 UUPA, yaitu : Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2. Tiap-tiap warga negara Indonesia,baik laki-laki maupun wanita mempunyai

86

Chadidjah Dalimunthe, Politik Hukum Agraria Nasional terhadap Hak-Hak atas Tanah, Yayasan Pencerahan Mandailing, MedaN, 2008, hal 137


kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kemudian suatu Badan Hukum Indonesia, dalam arti Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Hukum Indonesia. Apabila pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan prinsip nasionalitas sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 UUPA, dan Pasal 30 ayat (1), serta Pasal 2 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan haknya tersebut kepada orang lain yang memenuhi syarat, jika tidak dilepaskan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus demi hukum. 87 b. Terjadinya Hak Guna Usaha : Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan Penetapan Pemerintah dan Konversi. 88 Terjadinya Hak Guna Usaha karena Penetapan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 dan Pasal 37 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yakni berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diberikan Pemerintah sebagai Hak Guna Usaha kepada yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuaidengan peraturan yang berlaku.

87 88

Ibit, K.Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, 1977, Jakarta, hal. 41


Sedang terjadinya Hak Guna Usaha karena Konversi sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Konversi dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) antara lain ditentukan : - Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menjadi Hak Guna Usaha untuk sisa waktunya, selama-lamanya 20 tahun ; - Hak-hak atas tanah seperti : Hak Agrarisch Eigendom, Hak Milik Adat, Hak Grant Sultan, Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikulir dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik, sejak mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur lebih lanjut pada Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut : 1. Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Pemberian Hak Guna Usaha tersebut wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan. 3. Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 29 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwatujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikan tersebut).


c. Hapusnya Hak Guna Usaha Hapusnya Hak Guna Usaha ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebabkan : 89 1. Jangka waktunya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian atau Perpanjangannya; 2. Dihentikan/dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, misalnya : - tidak terpenuhinya dan/atau dilanggarnya kewajibankewajiban pemegang hak; - adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir ; 4. Dicabut untuk kepentingan umum ; 5. Tanah diterlantarkan ; 6. Tanahnya musnah ; 7. Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hak tersebut. Diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

89

Ibid, hal 43


Sebagaimana lahirnya Hak Guna Usaha dicatat dalam Buku tanah, maka hapusnya Hak Guna Usaha juga harus dicatat menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 d.

Objek Hak Guna Usaha Objek HGU adalah disebut dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA dan Pasal 4 PP No.

40 Tahun 1996 adalah yang dikuasai langsung oleh Negara atau disebut juga tanah Negara. Oleh karena itu HGU hanya dapat terjadi berdasarkan Penetapan Pemerintah dengan suatu Surat Kepeutusan Pemberian HGU. HGU tidak dapat terjadi karena perjanjian antara pemilik hak dengan yang memperoleh HGU, karena HGU tidak dapat berasal dari hak milik. 90 Perolehan HGU berdasarkan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk dibuat buku tanahnya dan sertifikat. HGU terjadi sesudah didaftarkan.

2. Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha a. Syarat-syarat Permohonan Hak Guna Usaha Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 bahwa sebelum mengajukan permohonan hak maka pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonannya secara tertulis

90

Chadijah Dalimunthe, op,cit, hal 138


kepada Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan tersebut harus memuat keterangan tentang : 91 1) Diri pemohon 1. Akta Notaris atau Peraturan/Keputusan tentang Pendirian Badan Hukum Jika Badan Hukum tersebut berbentuk PerseroanTerbatas, permohonan tersebut dilengkapi : - Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pengesahan Badan Hukum; - Tambahan Berita Negara yang memuat atau mengumumkan Akta Pendirian Badan Hukum. 2. Surat Referensi Bank Pemerintah, yang menunjukkan bonafiditas Pemohon 3. Studi kelayakan atau Proyek Proposal atau Rencana dalam mengusahakan tanah perkebunan yang dilegalisir oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi 4. Surat Pernyataan tersedianya tenaga ahli yang berpendidikan dan berpengalaman dalam pengusahaan perkebunan disertai riwayat hidupnya. 2) Tanah yang Dimohon 1. Surat

Keterangan

Pendaftaran

tanah

(SKPT)

dari

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya setempat, jika mengenai tanah Hak ; 2. Bila mengenai tanah adat/garapan masyarakat ;

91

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahan, Prestasi Pustaka, 2002, Jakarta, Hlm. 20.


3. Bukti Perolehan hak (Pembebasan atau Jual Beli) ; 4. Gambar Situasi atau Surat Ukur yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat. 5. Rekomendasi dari Pejabat/Instansi yang terkait misalnya : - Dinas Kehutanan - Dinas Pertanian bila tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan/tanah Pertanian. 6. Fatwa Tata Guna Tanah yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi. 7. Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, apabila tanah yang dimohon merupakan tanah negara yang belum diusahakan sebagai perkebunan. permohonan harus melampirkan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan dalamPasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun1999, yaitu : a. foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan

yang telah

memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; b. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang. c. izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau sura izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;


d. bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasankawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau suratsurat bukti perolehan tanah lainnya; e. persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau PenanamanModal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagiPenanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dariDepartemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing; f. surat ukur apabila ada. Mengenai syarat izin lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19huruf c prosedur untuk mendapatkan izin lokasi tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 3. Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha Tata cara pemberian Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa : ”permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah tanah yang bersangkutan”. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa ”apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kotamadya,maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan”.


Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri, bukan kepada Kepala Kantor Wilayah. Artinya,Kepala Wilayah bukanlah pejabat yang berhak memberikan jawaban langsungatas permohonan yang diajukan oleh calon pemegang Hak Guna Usaha. DalamPasal 20 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas bahwa calon pemegang dimungkinkan mengajukan permohonan atas beberapa areal tanah yang tersebar ditempat berbeda, namun permohonan yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah harus disampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor

Pertanahan di daerah

masing-masing tempat areal atanah itu berada. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang hak tetap berada pada Menteri dan akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

a. Pengkuran dan Pemetaan Prosedur pemberian HGU tersebut, dimulai dengan pengajuan permohonan dari perusahaan yang bersangkutan kepada Kepala BPN melalui Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) BPN Provinsi, selanjutnya dilakukan kegiatan sebagai berikut : Pengukuran kadasteral atas tanah yang dimohon dengan biaya tertentu yang didasarkan pada luas bidang tanah yang dimohon. Pelaksana pengukuran sesuai dengan kewenangannya, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria PMNA / Keputusan Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No. 3 Tahun 1997


tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 77 ayat 2 yang berbunyi: yakni seluas 10 Ha oleh Kantor Pertanahan, seluas 10 – 1000 Ha oleh Kanwil BPN Propinsi dan lebih dari 1000 Ha oleh BPN Pusat, hasilnya berupa Peta Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur. Permohonan yang diajukan ke Kanwil apabila luas lahan lebih dari 1000 Ha, maka disampaikan permohonannya ke BPN RI, untuk diukur. Dalam praktek luas tanah diatas 1000 Ha ada yang dimintakan pendelegasian pengukurunannya oleh Kanwil dengan meminta surat pelimpahan kewenangan dari BPN RI. Setelah keluar peta bidang sebagai hasil dari Pengukuran dan telah dipenuhi syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan PMNA No. 9 Tahun 1999 maka oleh Kanwil akan dilaksanakan penelitian berkas (data yuridis) dan objek bidang tanahnya (data fisik) yang dilakukan oleh panitia pemeriksa tanah B, sesuai dengan peraturan KBPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah. Setelah terdapat kesesuaian data fisik 92 dan data yuridis 93 dan tidak ada lagi permasalahan menyangkut penguasaan dan pengusahaan tanahnya sebagaimana hasil pemeriksaan tanah B, yang dituangkan dalam risalah Panitia Tanah B.

maka

dilanjutkan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGUoleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Peraturan KBPN RI No. 1 Tahun 2011 tentang 92

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatanya. 93 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah atau satuan rumah susun yang didaftar, pemengan haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya


Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Yakni seluas kurang dari 100 Ha oleh Kakanwil BPN Propinsi dan lebih dari 100 Ha oleh Kepala BPN. selanjutnya Surat Keputusan Pemberian HGU didaftarkan ke kantor Pertanahan dengan biaya pendaftaran dan menunjukkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

sesuai dengan isi dari Surat Keputusan yang

diterbitkan. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten akan menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha.

E. Status Tanah di Perkebunan PT. Madina Agrolestai di desa Sikapas Kabupaten Mandailing Natal Pendaftaran tanah yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia dilaksanakan semula berdasarkan peraturan pemerintah di Indonesia dilaksanakan semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembar Negara Nomor 28 Tahun 1961) kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembara Negara Nomor 59 Tahun 1997). Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”


Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undnaag Pokok Agraria itu ditegaskan dalam ayat 2 dalam ayat itu ditetapkan bahwa pendaftaran tanah itu meliputi: 1. pengukuran, pemetaan dan pembukaaan tanah; 2. pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut; 3. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa PT. MAL adalah badan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dibidang perkebunan, telah berhasil memperoleh lahan dan pemanfaatan lahan sebanyak 6.500 Ha, sesuai dengan surat keputusan Bupati Mandailing Natal seperti yang tersebut diatas. Dan bahwa berdasarkan hasil Laporaan Tim Peninjau Lapangan tanggal 1 Juli 2010 PT. MAL telah melaksanakan pembebasan tanah seluas + 5.350 Ha, berdasarkan Surat Pernyataan Pembebasan Tanah tanggal 15 April 2010 dari H. Rustam Honein, selaku Direktur PT. MAL, dengan catatan sebagai berikut: 1. Izin Lokasi : 94 a.

Kebun Inti

= 6.500 Ha.

b.

Kebun Plasma

=

700 Ha.

Catatan : a. Kebun Inti Izin Lokaasi yang dapat dikuasai

= 5.050 Ha.

b. Areal Okupasi oleh Otto / Sago

=

500 Ha.

c. Areal Konservasi

=

410 Ha.

94

Progres Kerja PT. Madina Agrolestari Periode 31 Mei 2010


d. Plasma untuk Desa Batu Mundam

=

240 Ha.

2. Realisasi Pekerjaan : a. Penanaman Kelapa Sawit

= 1.583 Ha.

b. Land Clearing 2010-2011

= 2.570 Ha.

Jumlah

4.153 Ha.

c. Semua pelaksanaan Land Clearing dengan sistem Zerro Burning Selain status Izin Lokasi yang di peroleh PT. MAL, PT MAL juga memperoleh status tanah merupakan Hak Guna Usaha (HGU), dimana tanah tersebut bersumber dari tanah negara dan tanah perorangan dari warga disekitar Desa Sikapas. PT. MAL telah memperoleh status Hak Guna Usaha secara bertahap dengan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 66/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Madina Agrolestari atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan HGU PT. MAL setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral, diperoleh hasil pengukuran keliling seluas 3.230,15 Ha, dan yang didalamnya terdapat areal yang dienclave seluas 34, 14 Ha., yang mana tanah yang dienclave tersebut dikeluarkan dari areal yang dimohonkan, sehingga yang dapat dipertimbangkan untuk HGU seluas 3.196,01 Ha., terletak di desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupeten Mandailing Natal. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Provinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya Tanggal 14 Juni 2010 Nomor 10/PPT/B Plus/2010, menyatakan:


1. Tanah yang dimohonkan berstatus tanah negara dan berdasarkan hasil telaahan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Lampiran Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

44/Menhut-II/2005,

secara

keseluruhan berada diluar kawasan hutan degan fungsi Areal Penggunaan Lain. 2. Tanah yang dimohonkan telah dikuasai pemohon, sebahagian diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas nama Sdr. Barjan Harahap, dkk (150 orang) seluruhnya seluas 650,15 ha masing-masing berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Sikapaas dan Camat Muara Batang Gadis. Maka dari itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU atas nama PT. MAL atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa: Kesatu : Memberikan kepada PT. MAL berkedudukan di Jakarta, Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima tahun) Tahun sejak tanggal surat Keputusan ini, atas tanah negara seluas 3.196,01 ha terletak di desa Sikapas, kecamatan Muara Batng Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai mana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 15 Juli 2010 Nomor Peta 031-02.18-2010, terdiri dari: - Bidang A NIB. 02.18.00.00.00038 …………………… seluas 66,12 ha - Bidang B NIB. 02.18.00.00.00030 …………………… seluas 1.385,44 ha - Bidang C NIB. 02.18.00.00.00031 …………………… seluas 1.744,45 ha Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Kedua : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut : 95 a. Penerima Hak Guna Usaha wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya; b. Penerima Hak Guna Usaha dilarang menelantarkan tanahnya; c. Penerima Hak Guna Usaha ini harus dipergunaakan untuk usaha perkebunan, dengan jenis tanaman yang telah mendapat persetujuan dari Instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidang usahanya. d. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan secara produktif, dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Utara dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal. e. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut. f. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian

95

Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 66/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Madina Agrolestari atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.


kemampuan lingkungan

hidup, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. g. Penerima Hak Guna Usaha wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum. h. Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha kepada Negara setelah Hak Guna Usaha tersebut hapus/dinyatakan hapus, dan diwajibkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal. i. Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan . j. Setiap pengubahan peruntukan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. k Penerima hak Guna Usaha wajib bersedia dilakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.


k. Segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha ini, termasuk

tindakan

penguasaan

tanah

serta

penggunaan

dan

pemanfaatannkebunya, meenjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak. Poin-poin tersebut diatas terlihat bahwa semuanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh perusahaan dalam menjalankan usaha perkebunannya. Kenyataannya pihak perusahaan telah merealisasikan poinpoin yang di cantumkan dalam Surat Keputusan Hak Guna Usaha, dalam menjalankan

usaha

perkebunannya.

Seperti

memanfaatkan

potensi

dan

memberdayakan masyarakat di daerah sekitarnya, sebagai tenaga kerja di lokasi pembangunan perkebunan sawit PT. MAL, serta menyiapkan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum. Maka dari itu dengan merealisasikan pion-poin tersebut PT. MAL telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kantor Pertanahan Mandailing Natal.


BAB II PROSEDUR PEROLEHAN HAK GUNA USAHA PT MADINA AGROLESTARI DI DESA SIKAPAS KABUPATEN MANDAILING NATAL

Recommend Documents