21
BAB II PROSEDUR PEMERIKSAAN CALON TERAMPU SEBELUM ADANYA PENETAPAN PENGAMPUAN OLEH PENGADILAN A.
Pengertian dan Pengaturan Pengampuan di Indonesia Di Indonesia telah banyak terjadi kasus mengenai pengampuan. Di
latarbelakangi oleh sifat manusia yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya maka proses mengampu pun terwujud. Setiap terjadinya hubungan hukum pastilah mempunyai causa . Causa adalah alasan- alasan yang menyebabkan adanya hubungan hukum, yaitu rangkaian kepentingan yang harus diperhatikan sesuai yang terrmaktub dalam isi hubungan hukum itu39. Kembali ke persoalan awal dimana Pengampuan adalah hubungan hukum, maka sebagai awal kita perlu melihat pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian pengampuan ini. Pengertian pengampuan hanya dari pendapat para ahli hukum. Dalam hukum perdata dikenal adanya pembagian hukum menurut ilmu pengetahuan dan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata. Hukum perdata materiil menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian yang salah satu diantaranya terdapat pengaturan mengenai pengampuan. Ke empat bagian tersebut adalah :40 1. Hukum Perorangan (Personenrecht) 39
Ridwan Indra,Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia,CV Trisula,Jakarta,1997,hlm 39 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, cet I,Sinar Grafika,Jakarta,2006,hlm 35 40
21
Universitas Sumatera Utara
22
2. Hukum Keluarga (Familierecht) 3. Hukum harta Kekayaan ( vermogensrecht) 4. Hukum Waris (Erfrecht) Pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam bagian Hukum Keluarga. Timbulnya pengampuan yang bersifat kekeluargaan dikarenakan antara orang yang diampu dan yang mengampu biasanya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.41 yang diatur dalam Hukum keluarga adalah: 42 1. Keturunan; 2. Kekuasaan Orartg Tua (Ourderlijkemacht): 3. Perwalian (Voogdij ); 4. Pendewasaan ( Handelichting); 5. Pengampuan (curatele) 6. Orang yang hilang. Pada
perkembangannya
ada
beberapa
pendapat
yang
muncul
dan
memasukkan pengampuan ke dalarn hukum orang/pribadi.43 Seperti menurut pendapat P.N.H Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul "Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia memasukaan pengampuan ini dalam orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Ini menjadi sedikit rancu dan membingungkan. 41
Sri Soesilawati Mahdi,Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata ( suatu pengantar),cet 1.Gitamajaya,Jakarta,2005,hlm 41 42 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31, PT Intermasa,Jakarta,2003,hlm 48 43 Perbedaan ini dapat ditemukan pada buku Hukum Perdata (suatu pengantar) karangan Sri Soesilawati,Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono.Bila dibandingkan dengan buku berjudul Pokok-Pokok hukum perdata karangan Surbekti.
Universitas Sumatera Utara
23
Sedangkan dalam Kitab Undang- undang hukum Perdata, Pengampuan terdapat dalam buku I (Kesatu) tentang Orang, dan oleh undang- undang ditetapkan ke dalam salah satu orang-orang yang tidak cakap bertindak seperti : 1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ( pasal 1330 BW jo. Pasal 47 UU no 1 tahun 1974). 2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang- orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros ( pasaI 1330 BW jo pasal 433 BW). 3. Orang-orang yang dilarang undang- undang untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum tertentu, misalnva orang yang dinyatakan pailit ( pasal 1330 BW jo Undang-undang Kepailitan). Pengampuan (curatele) diatur dalam pasal 433 s/d 462 KUH Perdata, Seperti yang dijelaskan di dalam KUH
Perdata tidak ada pasal khusus yang mengatur
mengenai pengampuan ini. Dalam KUH perdata hanya menerangkan hal- hal yang menjadi inti dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan Pengampuan, sehingga dari pasal- pasal inilah dapat di mengerti mengenai makna dan hal- hal yang berkaitan dengan proses pengampuan ini. Sebagai contoh pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang- kadang cakap mempergunakan pikirannya.
Universitas Sumatera Utara
24
Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya'". Menurut Subekti, orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang- undang harus ditaruh di bawah pengampuan (curatele). Selanjutnya diterangkan bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan dengan alasan bahwa ia mengobral kekayaannya. Pendapat dari sarjana lain yang juga mengemukakan pengertian dari pengampuan yaitu C.S.T Kansil dalam bukunya yang berisi asas- asas hukum perdata yang dipelajari dan berlaku di Indonesia memiliki pengertian yang sama dengan Prof. Subekti tetapi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengertian pengampuan ini. Berdasarkan penjelasan mengenai pengampuan dalam pasal 433 KUH Perdata, pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi : 1. Sakit pada ingatannya; 2. Seorang yang pemboros; 3. Lemah daya atau lemah jasmaninya; 4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan. “Sesuatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengampuannya disebut curatele.44
44
P.N.H SimanjuntaK, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet3, Djambatan, Jakarta,2007,hlm 26
Universitas Sumatera Utara
25
Masih ada pendapat lain mengenai pengertian pengampuan ini yaitu keadaan dimana seorang yang sudah dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan, atau suka mata gelap dan memboroskan kekayaannya dapat ditaruh dibawah pengampuan.45 Kesemua pendapat para ahli ini mengambil kesimpulan yang sama mengenai pengertian pengampuan. Sedangkan
H.F.A
Vollmar,
seorang
berkebangsaan
Belanda,
juga
memberikan pengertian mengenai pengampuan lebih secara umum yaitu keadaan yang disitu seseorang ( disebut Curandus) karena sifat- sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam hal cakap untuk bertindak sendiri ( pribadi) di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu orang tcrsebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut Undang- Undang, yaitu yang disebut pengampu (curator atau curatrice)46 tetapi tidak menjelaskan lebih rinci orang yang seperti apa yang dikatakan tidak cakap tersebut. Pendapat lain juga dikemukakan o1eh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok hukum Perdata Indonesia disebutkan bahwa pengertian Pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu 45 Sadikin, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga dan Waris, cet 1 , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hlm 20-21 46 H.F.A Vollmar,Pengantar Studi hukum Perdata,Cet 1,Raja Grafindo Persada.Jakarta,1983,hlm 177
Universitas Sumatera Utara
26
kesehatan akal atau pikirannya, orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri, dan harus diletakan di dalam perlindungan atau pengawasan yang disebut pengampuan atau curatele. Dengan berbagai pendapat ahli diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian dari pengampuan. Bahwa pengampuan adalah peletakkan orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap pun jika kadang- kadang ia cakap mempergunakan pikirannya dalam keadaan sama seperti anak yang belum dewasa dan diwakili oleh pengampu bila akan melakukan perbuatan hukum. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum kecuali beberapa hal bagi orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keborosannva. Karena dimasukkan ke dalam orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka harus ada seseorang yang mewakili segala tindakannya tersebut, yang disebut sebagai Pengampu. Sedangkan pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak yang berwenang antara lain adalah Balai Harta Peninggalan. Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal ( keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.47
47
Ali Afandi,Hukum Waris,Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Perdata (BW),Cet 3,Bina Aksara,Jakarta,1986,hlm 161
Universitas Sumatera Utara
27
Karena diatur dalam satu bagian dengan kekuasaan orang tua dan perwalian maka pengampuan memiliki persamaan dan perbedaaan antara satu dengan yang lain. Persamaannya ialah bahwa kesemua itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang- orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, sedangkan perbedaannya adalah pada kekuasaan orang tua, kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak- anaknya yang belum dewasa; pada perwalian pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak- anak yang belum dewasa, sedangkan pada pengampuan bimbingan dilaksanakan oleh curator ( yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang- orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.48 B. Syarat- Syarat Peletakan Seseorang di bawah Pengampuan Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai pengertian curandus (terampu). Tapi tidak ada pasal yang jelas- jelas berisi tentang pengertian kurandus. Hanya menggunakan kata- kata yang mengarah pada pendefenisian tentang apa itu curandus pada pasal- pasal yang terkait dan juga berdasarkan pada pendapat sarjana dan ahliahli hukum. Terampu (curandus) adalah orang yang diletakan di bawah pengampuan. Diletakkan dalam kondisi harus diampu tentunya telah memenuhi syarat- syarat yang
48
C.S.T Kansil, Modul hukum Perdata I(termasuk Asas-Asas Hukum Perdata),Cet 1, Pradnya Paramita,Jakarta,1990,hlm 51
Universitas Sumatera Utara
28
dikemukakan oleh undang- undang. Curandus adalah orang yang dikondisikan berada dalam pengampuan karena sifat- sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum.49 Adapun alasan- alasan atau syarat- syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah50 a. Terganggunya kesehatan pikiran Terganggunya kesehatan pikiran (krankzinningheid) ini harus diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi onnozelheid (sikap dungu, ketololan, sakit otak/ nalar) dan rezernij (sikap pemarah, mata gelap), sebagaimana diatur di dalam pasal 434 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa : Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Pembedaan tersebut berasal dari code civil Prancis, yang sebenarnya apabila dilihat dari segi medis kurang tepat, karena hanya dilihat dari keadaan seseorang. Keadaan terganggu kesehatan pikirannya tersebut ( kranzinningheid) itu haruslah besifat konstan, artinya terus menerus dan semata- mata tidak dilihat dari aspek medis saja, tetapi harus pula diperhatikan aspek kemasyarakatan. Dalam hal seseorang tidak dapat bertindak sendiri, barulah menjadi alasan untuk meletakkan di bawah pengampuan atau curatele. b. Lemahnya pikiran. 49
H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 176 Wahyono Darmabrata, Hukum Keluarga),cet1,Gitamajaya,Jakarta,2004,hlm 83 50
Perdata(
Asas-Asas
Hukum
Perdata
dan
Universitas Sumatera Utara
29
Lemahnya pikiran disini dimaksudkan verstandilijlike vermogen (lemahnya pikiran/ akal). Dalam kaitan dengan hal ini, vermogen, bukan hanya dimaksudkan dengan berkaitan dengan kemampuan daya berfikir (akal), akan tetapi juga (lichamelijke vermogen), misalnya usia lanjut, cacat dan sebagainya. KUH Perdata mengartikannya sebagai (verstandijlike vermogen), sehingga orang yang lemah kemampuannya ( vermogen).Pasal 434 ayat (5) KUH Perdata menentukan bahwa : "Barang siapa karena kelemahannya kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi dirinya sendiri." c. Sifat boros yang ada pada seseorang Dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak kuasa untuk mengatasi keborosannya, yakni menghamburkan harta kekayaannya. Pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat (onbekwaam), tetapi dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan. Pasa1434 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa : "berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya, dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis lurus menyimpang sampai derajat keenam. Seorang dewasa dapatlah juga ditaruh di bawah pengampuan karena kebodohannva. Hal ini tidak terkait apakah dia telah lanjut usia atau tidak. Tapi murni
Universitas Sumatera Utara
30
dikarenakan permohonannya ke pengadilan untuk diampu karena tidak mampu berfikir selayaknya anak yang sudah dewasa. Hal ini juga harus melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti pemeriksaaan kesehatan dari profesi yang terkait dan keyakinan hakim bahwa la memang benar-benar bodoh pada sidang pengadilan. Tidaklah semua orang yang mengalami sakit jiwa, Iemah daya dan boros harus dimasukkan dalam keadaan diampu. Adanya hal- hal yang terkait dengan harta bendalah yang harus masuk dalam kasus ampu-mengampu jika diantara pihak yang terkait memang memerlukannya. Lantas tidaklah langsung bila ada seseorang yang masuk dalam kategori patut diampu menjadi diampu. Bila tidak ada urusannya dengan waris mewaris, keuangan yang akan dilakukan perbuatan hukum atasnya maka tidaklah diperlukan pengampuan.51 Dasar yang digunakan untuk mengucapkan pengampuan itu di dalam banyak hal adalah penting. Demikian misalnya, pengampuan karena kelemahan akalnya hanya dapat diminta oleh orang yang harus ditaruh di bawah pengampuanitu sendirl (pasal 498 KUH Perdata). “Mengenai dasar- dasarnya sendiri masih dicatat, bahwa "kelemahan kekuatan akal" terletak di perbatasan antara "dungu" dan "waras" (normal). Pada "keborosan" orang harus bertanya kepada diri sendiri apakah pengeluaran seseorang dibandingkan dengan penghasilan dan kekayaannya adalah melampui batas dan.tidak masuk akal, sifat pcngeluarannya bukannya hal yang menentukan, sebab, juga seorang yang memberikan suatu bagian.yang tidak seimbang dari persediaan uangnya untuk tujuan51
Riri Mela Lolika Siregar,tesis “ curatele (Pengampuan)”,FH UI,2009,hlm 40
Universitas Sumatera Utara
31
tujuan amal misalnva, dapat dicap sebagai pemboros. Kebiasaan minum-minuman keras hanya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengampuan, jika itu disertai keadaan-keadaan tertentu”.52 C. Kedudukan Orang Yang Diampu dalam Hak Mewaris Waris mewaris merupakan sebab akibat yang menjadi satu kesatuan. Dimana bila terjadi peristiwa waris pasti ada pewaris dan ahli waris. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban scseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kekayaan di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. Adapun pengertian Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.53 Ahli waris dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu: 1.
Golongan I : terdiri dari suami- isieri dan anak beserta keturunannya.
2.
Golongan II : terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
3.
Golongan III : terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.
4.
Golongan IV :terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara- saudara Ahli waris golongan III beserta turunannva.54
52
H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 178 H.M Idris Ramulyo,Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dngan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,cet 1,Sinar Grafika ,Jakarta,2004,hlm 83 54 P.N.H Simanjuntak,Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Cet 3 ,Djambatan,Jakarta,2007,hlm 252 53
Universitas Sumatera Utara
32
Harta Warisan adalah kekayaan vang berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. Menurut peraturan perundang- undangan orang- orang yang tersebut diatas adalah ahli waris yang sah. Artinya mereka adalah ahli waris yang tidak dapat terdinding oleh siapapun. Karenanya tidak ada yang dapat menutupi hak- hak mereka sebagai keturunan pewaris. Seseorang yang sudah dewasa tapi keadaannya mengharuskan diampu dia tidak kehilangan haknya. Karena walaupun status hukumnya berubah menjadi anak yang dikembalikan ke keadaan orang yang tidak dewasa atau di bawah umur, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Namanya sebagai anak (dalam hal ini berbicara mengenai anak sebagai ahli waris yang termasuk dalam golongan I) dari pewaris tidak mungkin dapat dihapuskan hanya karena dia diampu. Penyebutannya pun tetap sebagai anak bukan menjadi orang yang dimasukkan ke dalam golongan ahli waris yang lain. Hanya saja pada saat hukum kekayaan ini diberlakukan padanya maka orang yang diampu itu harus lewat tangan orang lain sebagai pegampunya. Dia tetap diberikan oleh warisan, tapi untuk menggunakan harta warisan tersebut yang nantinya juga akan dipergunakan untuk membiayai hidupnya sehari-hari dia harus dibantu oleh pengampu yang berwenang. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisannya dipakai jasa pengampu sebagai pengganti orang tersebut. Jadi dapat
Universitas Sumatera Utara
33
dikatakan hak mewaris dimiliki si terampu tapi pelaksanaannya dilakukan oleh pengampu. Seorang kurandus tidak cakap untuk bertindak sendiri dan karenanya harus diwakili oleh wali atau kuratornya. Demi untuk melindungi kepentingan seorang kurandus, Undang- Undang menentukan bahwa wali ataupun kurator diwajibkan untuk menerima warisan yang terbuka bagi kurandus secara Beneficiair, yang berarti menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran boedel.55 Hak ahli waris tersebut tetap dijamin oleh Undang- Undang dan pewaris tidak boleh membatasi hak ahli waris vang bersangkutan untuk itu. Hal ini nampak dari pasal 1025 jo 1089 KUH Perdata. Ahli waris yang bersangkutan selama waktu berfikir tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikapnya terhadap warisan. Malahan semua perkara dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang mengenai orang dalam kualitasnya sebagai Ahli waris yang sedang menggunakan haknya untuk berfikir, harus ditangguhkan dulu ( pasal 1025 KUH Perdata).56 Seperti dalam pasal 1034 KUH Perdata menyatakan bahwa ia dapat menjual barang-barang warisan, asal dilakukan menurut cara dan dengan perantaraan orang tertentu. Selanjutnya dalam pasal 1033 KUH Perdata orang mcnyimpulkan, bahwa ia pun wajib untuk membereskan tagihan warisan, dan melunasi hutang-hutang warisan, bahkan kalau perlu ia boleh memakai hartanya sendiri dulu untuk melunasinya.57
55
J.Satrio,Hukum Waris,cet 2,Alumni,Bandung,1992,hlm,314 Ibid,hlm 315 57 Ibid,hlm 323 56
Universitas Sumatera Utara
34
Sehingga sampai keadaan seseorang yang diampu tersebut belum kembali nornal maka pengurusan harta warisan tetap dilakukan oleh si pengampu. D. Prosedur Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim. Siapa saja dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampuan), hal itu tergantung dari dasar- dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan.58 Hakim yang wenang ialah hakim pengadilan dari tempat di mana orang yang dimintakan pengampuan itu bertempat tinggal. Akibat pengaturan kompetensi yang demikian
ialah
bahwa jika seseorang
memindahkan
tempat
kediamannya
(domisilinya) ke luar negeri, la dapat meniadakan kemungkinan untuk ditaruh di bawah pengampuan di Nederland.59 Prosedur permohonan pengampuan ini, oleh undang- undang diberikan sejumlah ketentuan khusus. Namun demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam aturan-aturan itu telah diatur secara lengkap segala sesuatu mengenai prosedur itu. Jalanya pemeriksaan Pengadilan terhadap permintaan seseorang untuk menempatkan orang lain yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, dungu sakit ingatan (gila) atau mata gelap di bawah pengampuan seperti : Harus ada pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa 58 59
H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 179 ibid
Universitas Sumatera Utara
35
adanya permohonan dari orang yang ingin menjadi Pengampu atau orang yang ingin di taruh di bawah pengampuan. Permohonan penempatan di bawah pengampuan harus jelas menyebutkan fakta- fakta dan alat-alat buki yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuannya dan disertai dengan daftar nama saksi-saksi yang diperiksa oleh hakim. Bi1a pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu di dengar para keluarga sedarah atau semenda.60 Hal ini mcnjadi yang terpenting dalam pemeriksaan calon tcrampu agar tidak terjadinya perkara di kemudian hari. Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memangil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan (calon terampu). Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat- surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan
60
Tan Thong Kie,Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris,PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007,hlm 142
Universitas Sumatera Utara
36
perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa.61 Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampuan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu pun di panggil di Pengadilan untuk proses tanya jawab secara langsung. Pemeriksaan calon terampu ini dilakukan apabila terampu tersebut masih dapat dipanggil atau ditanyakan tentang keadaan dirinya seperti orang yang diletakan di bawah pengampuan karena keborosari tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang dirinya maka tidak perlu dilakukannya pemanggilan terhadap calon kurandus, cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atau semenda.62 Selanjutnya jika si calon terampu ini tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu dan disertai oleh Panitera dan atas semua itu dihadiri juga oleh Jawatan Kejaksaan. Bi1a pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan 61
Ibid Hasil wawancara dengan Bapak Soeharto,Hakim Pengadilan Negeri Medan,tanggal 21 September 2012,di Pengadilan Negeri Medan. 62
Universitas Sumatera Utara
37
pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.63 Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mcngurus pribadi dan barangbarang orang yang dimintakan pcngampuan. Jadi biasanya pengangkatan pengurus sementara ini dilakukan apabila ada harta yang harus diurus. Setelah pengadilan mempunyai keputusan dan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka ditetapkanlah seorang pengampu/ curator dan tugas pengurus sementara pun berakhir. Pengurus sementara wajib menyerahkan perhitungan pertanggung jawaban atas pengurusannya kepada pcngampu. Tetapi wewenang dari seorang pengurus sementara tidak diatur di dalam undang- undang dan oleh karena itu wewenangnya sama sekali adalah tidak pasti.64 Hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa kekuasaan pengurus khusus sementara sangat terbatas. Mengingat bahwa waktu bekerjanya singkat yaitu sampai ada seorang pengampu, ia hanya menangani hal- hal yang sangat perlu. Jika ada hal yang mendesak sedangkan pengurus khusus sementara ragu- ragu apakah ia berhak melakukan suatu tindak hukum, sebaiknya ia bertanya kepada hakim atau mengambil jalan pintas dengan segera secara tertulis memohon izin dari pengadilan.65
63
Indonesia (1), KitabUndang-UndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,cet 31, Pradnya Paramita,Jakarta, 2001,pasal 439 64 H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 179 65 Than Thong Kie,op.cit,hlm 64
Universitas Sumatera Utara
38
Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulam Jaksa. Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara. Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan pengampuan diucapkan.66 Orang yang ditaruh, dibawah penagampuan itu berhak memintakan banding (appel) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan hakim telah memperoleh kekuatan tetap, Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang pengampu atau kurator. E. Akibat Hukum Seseorang yang Ditaruh Dibawah Pcngampuan Akibat yang terpenting dari penempatan di bawah pengampuan ialah, bahwa si kurandus beralih kedalam kedudukan seorang belum dewasa. Dalam pengampuan tersebut, maka orang yang sudah dewasa diletakkan dalam keadaan dimana dia harus dibantu oleh orang lain, atau bergantung pada orang lain, dan kedudukannya di dalam banyak hal adalah sama dengan mereka yang belum cukup umur (pasal 452 KUH Perdata).67 Akibat ini adalah akibat yang terpenting daripada penaruhan dalam curatele, bahwa kurandus terdapat dalam posisi sebagai mana yang masih di bawah
66 67
P.N.H.Simanjuntak,op.cit,hlm 27 Wahyono Darmabrata,op,cit,hlm 91
Universitas Sumatera Utara
39
umur. Oleh karena itu yang diangkatlah seorang Pengampu dan seorang pengampu Pengawas untuknya. Kedudukan pengampu dan pengampu pengawas adalah boleh dikatakan sama dengan kedudukan Wali dan Wali Pengawas untuk seorang yang belum dewasa.68 Sedangkan mengenai anak yang ditaruh di bawah pengampuan, bukanlah anak- anak (orang yang belum berumur 21 tahun pasal 330 KUH Perdata). Akan tetapi adalah orang- orang yang sudah dewasa, dalam arti orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih tapi tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam lalu lintas hukum. Akan disini diartikan sebagai orang dewasa yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Pengurusan atau kebutuhan hidupnya sehari- hari masih dibebankan pada orang tuanya yang hidup terlama. Dikatakan hidup terlama yaitu orang tua yang masih hidup,maka bila terjadi suatu perbuatan hukum atas harta benda yang merupakan milik calon terampu baik itu atas pencaharian diri sendiri sebelum dirinya diampu ataupun dari warisan yang menjadi haknya dibebankan kepada orang tuanya tersebut.69 Disinilah dibutuhkan pemberitahuan kepada pengadilan untuk status hukumnya. Jika kondisi ini yang terjadi maka orang yang berhak menggantikan kurator tersebut adalah keluarga sedarah atau semendanya. Dalam hal ini bisa jadi ibu atau ayah, atau salah satu dari mereka yang mana yang hidup bersama ataupun saudara laki- laki atau perempuan satu ayah dan ibu dengan si terampu. Bisa juga paman dan bibi sicalon terampu untuk mewakilinya mengurus 68
Titik Triwulan Tutik,Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,cet 1 ,Kencana,Jakarta 2008, hlm 94 69 Riri Mela Lomika Siregar,op.cit,hlm 42
Universitas Sumatera Utara
40
harta bendanya. Sebagai salah satu contoh diperjualbelikannya harta benda yang bersangkutan. Maka hal ini haruslah melalui penetapan pengadilan. Dimana dinyatakan bahwa pengampu berhak menggantikan si terampu dalam jual beli tersebut. Akibat-akibat lainnya muncul pada saat penetapan atas anak yang akan ditaruh dibawah pengampuan tersebut diucapkan oleh hakim. Akibat-akibat ini seiring sejalan dengan penetapan tadi. Pasal 446 KUH Perdata menentukan bahwa: "pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan" "segala tindak perdata yang dilakukan oleh seorang kurandus setelah permulaan pengampuan adalah batal demi undang- undang (nietig), namun dalam kenyataan kebatalan harus dimintakan kepada hakim". Keputusan hakim mengenai Pengampuan yang telah diucapkan, dengan tidak mengindahkan akan kemungkinan adanya banding dan berlangsung terus selama hidup kurandus, sepanjang pengampuan itu tidak dihentikan oleh keputusan hakim. Perbuatan-perbuatan
kurandus
adalah
batal,
bahwa
yang
dapat
mempergunakan upaya kebatalan itu hanyalah pihak kurandus saja. Di dalam hal pengampuan itu disehabkan karena sakit jiwa, meluaskan kebatalan itu hingga juga mencakup perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan sebelum penempatan di bawah pengampuan, yang itu dilakukan dalam keadaan- keadaan tertentu.70 Orang yang diletakan di bawah pengampuan tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua, sehingga kekuasaan orang tua itu menurut pasal 356 ayat 70
H.F.A Vollmar,op.cit,hlm 180
Universitas Sumatera Utara
41
terakhir lantas hanya dilakukan oleh orang tua yang lainnya. Jika orang tua inipun ada dalam keadaan tidak mungkin maka diangkatlah seorang wali. Jika orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah wali atas anakanaknya sendiri atau anak- anak lain, orang itu lantas harus diberhentikan dan ia harus digantikan oleh orang lain. Seorang penderita sakit gila tidak dapat menikah karena ia tidak ada kemauan sadar. Sedangkan pemboros dapat menikah, tetapi dengan izin kurator dan kurator pengawas / BHP (pasal 452 ayat 2 jo 38 dan perjanjian nikah pasal 151). Kurandus penderita sakit gila juga tidak dapat membuat wasiat. Kurandus pemboros dapat membuatnya (pasal 446 ayat 3). Tentang kurandus lemah pikiran belum ada kesepakatan di antara para ahli hukum, sedangkan undang-undang tidak memberi ketentuan. Tindakan hukum yang dibuat oleh kurandus sebelum keputusan pengampuan karena gila, dungu, atau mata gelap, dapat diputuskan batal oleh hakim jika dapat dibuktikan bahwa dasar (alasan) untuk pengampuan telah nyata pada saat tindak hukum ini dilakukan (pasal 447). Sekalipun terampu tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun apabila terarnpu melanggar hukum ( onrechmatige daad), ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya.71
71
Jurnal Hukum,Pengampuan (Curatelle),http://www.jurnalhukum.com/pengampuancuratele/,diakses pada tanggal 23 September 2012
Universitas Sumatera Utara
42
Tetapi jika seorang kurandus telah meninggal dunia, semua tindakan yang telah dilakukannya sebelum pengampuan tidak dapat digugat berdasarkan sakit gila, dungu atau mata gelap dari ketentuan ini dikecualikan: 1. Jika pengampuan sudah diputuskan atau diminta sebelum ia meninggal dunia; 2. Jika bukti tentang adanya penyakit itu ternyata dari tindakan itu sendiri, ini berarti bahwa orang harus membuktikan bahwa kurandus telah gila pada saat tindakan itu dilakukan; dan 3. Surat wasiat selalu dapat ditentang berdasarkan penyakit gila ( pasal 448 KUH Perdata).72
72
Tan Thong Kie ,op.cit,hlm 140
Universitas Sumatera Utara
