BAB II PROFIL BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMBPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH
A. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sejak tahun 2009 merupakan lembaga baru yang sebelumnya berada
dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian baru tahap ini menjalankan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Susunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Dalam rangka implementasi kebijakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu instansi pemerintah pada dasarnya telah meletakkan dan mengembangkan konsep dasar, kebijakan, pengorganisasian dengan beberapa pendekatan dan strategi sosialisasi,
Universitas Sumatera Utara
Penyuluhan, pendidikan, pembinaan dan pelatihan dengan memerankan secara aktif sumber daya yang ada. Sesuai dengan Topik Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, ibu dan anak. Lembaga teknis ini cukup strategis dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan di daerah. Untuk menjalankan Tupoksinya maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang.
B. Visi dan Misi Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Keluarga Sejahtera dan Berkualitas Melalui Pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Untuk mewujudkan visi diatas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kegiatan dan program dalam bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mencapai visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah memiliki misi :
Universitas Sumatera Utara
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan administrasi; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana; 3. Meningkatkan keterlibatan/partisipasi perempuan dalam sektor pembangunan; 4. Meningkatkan advokasi terhadap permasalahan perempuan dan anak; 5. Meningkatkan akses data, informasi keluarga dan kelembagaan;
C. Struktur
Organisasi
Badan
Keluarga
Berencana
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang pembentukan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Perubahan Qanun Nomor 21 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 Tentang perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kedudukan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung berada di bawah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dengan susunan organisasi terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat 3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Bidang Kelembagaan Data dan Informasi
Universitas Sumatera Utara
7. UPTB 8. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini. Kepala Badan
Sekretaris
Kasubbid Umum dan Kepegawaiaan Kasubbid Perencaan Kasubbid Keuangan
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Kepala Bidang Kelembagaan Data & Informasi
Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan anak
Kasubbid Keluarga Berencana
Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Kasubbid Kelembagaan Organisasi Perempuan
Kasubbid Perlindungan Perempuan
Kasubbid Data dan Informasi
Kasub Perlindungan Anak
Kasubbag Keluarga Sejahtera
Kasubbag Kesetaraan Gender
Sumber: Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tengah, 2013 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tengah 2013
Universitas Sumatera Utara
D. Job Description Pegawai Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah Adalah: 1. Kepala Badan Untuk melaksanakan tugas, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusana ketatausahaan Badan. b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. c. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. d. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pengawasan. e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait lainnya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.
Universitas Sumatera Utara
2. Sekretariat Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan. b. Pembinaan
kepegawaian,
organisasi,
ketatalaksanaan,
hukum
dan
perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat. c. Pengelolaan administrasi keuangan. d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expadisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. 2. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja Badan; dan 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta gaji pegawai.
Universitas Sumatera Utara
3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. Melakukan upaya terciptanya keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan pola pembangunan di tingkat Kabupaten; c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera; dan d. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk Kepala Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terdiri dari: 1. Sub bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bidang keluarga berencana; dan 2. Sub bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera.
Universitas Sumatera Utara
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan Untuk melaksanakan tugas, bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program dibidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan pemahaman kesetaraan gender; b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi, promosi, edukasi dan partisipasi perempuan dibidang hukum, politik, sosial budaya dan lingkungan; c. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan; d. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan atau Lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan; dan e. Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari: 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
Universitas Sumatera Utara
2. Sub Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program di bidang kesetaraan gender. 5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Untuk menyelengarakan tugas, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan perempuan; b. Menyusun rencana, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak; c. Menerima laporan/pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, exploitasi, pelecehan seksual dan perdagangan anak; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari: 1. Sub
Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyusun
rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.
Universitas Sumatera Utara
2. Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan di bidang perlindungan anak. 6. Bidang Kelembagaan Data dan Informasi. Untuk
menyelenggarakan
tugas
diUnit
Pelaksana
Teknis
Badanmempunyai fungsi: a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengolahan dan analisa data program dan kegiatan kelembagaan organisasi perempuan; b. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan data dan informasi; c. Pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari: 1. Sub Bidang Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan serta evaluasi di bidang kelembagaan organisasi perempuan; dan
Universitas Sumatera Utara
2. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai ,tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengolahan data dan informasi. 7. Kepala UPTB Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTB mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan
dan
pengendalian
serta
evaluasi
dibidang
Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) mempunyai fungsi melaksanakan dan mengendalikan serta pengelolaan informasi keluarga dan pelaksana analisis program Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah binaan. Untuk menyelenggarakan tugas kepala UPTB di bantu oleh seorang Sekretaris dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.
Universitas Sumatera Utara
8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang terdiri dari kelompok Penyuluh Keluarga Berencana. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas jabatan fungsional mempunyai tugas antara lain Pendekatan tokoh formal, Pendekatan dan pemetaan, Pendekatan tokoh informal, Pembentukan kesepakatan, Penegasan kesepakatan, Penerangan dan motivasi, penteladanan (pembentukan kelompok pelopor), pelayanan teknis, pembinaan, pencatatan, pelaporan dan pemantauan Untuk menyelenggarakan tugas jabatan fungsional mempunyai fungsi antara lain pengendalian penyelenggaraan program peningkatan pelayanan keluarga berencana di wilayah binaan, evaluasi pelaksanaan pengendalian program pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah binaan, Pelaksanaan pelaporan dan pengelohan statistik serta analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah binaan, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
E. Jaringan Usaha/ Kegiatan
Universitas Sumatera Utara
Program merupakan kesimpulan kegiatan nyata, sistimatis, dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau oleh beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang
telah
ditetapkan.
Program
strategi
Badan
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran;
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3.
Program peningkatan disiplin peningkatan aparatur;
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5.
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6.
Program Keluarga Berencana;
7.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
8.
Program pelayanan kontrasepsi;
9.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
10. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 11. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 12. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS;
Universitas Sumatera Utara
13. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 14. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 15. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU; 16. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 17. Program penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender; 18. Program pengembangan spesifikasi kebutuhan perempuan dan anak; 19. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 20. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; 21. Program peningkatan kelembagaan anak; 22. Program pengembangan data, informasi dan komunikasi bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 23. Program peningkatan kerjasama informasi;
F. Tujuan Badan Keluargan Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tangah Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahunan yang mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil dimasa mendatang. Badan Keluarga Berencana,
Universitas Sumatera Utara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan tujuan strategis adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan SDM aparatur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Terlaksananya tertib administrasi aparatur Badan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. 3. Meningkatkan kapasitas program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. 7. Terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik individu, keluarga dan kelompok.
Universitas Sumatera Utara
