BAB II PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MEDAN
A. Pengertian Reklame Menurut W.H van Baarle dan F.E Hollander dalam buku mereka yang berjudul “Reclamekunde”, Leiden, mengatakan reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar supaya dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan baginya. 19 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum 20 Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah mengatur tentang pajak reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 19
Winardi. Promosi dan Reklame. Bandung : Mandar Majul, 1992, hal 1 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklamen Pasal 1 angka (10) 20
31 Universitas Sumatera Utara
32
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah; Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Obyek Pajak Reklame : semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; Pasal 2 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. 21 Pasal 3 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan.
21
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklamen
Universitas Sumatera Utara
33
(3) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame: a.
penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b.
label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c.
nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
d.
reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 4 (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib
pajak
reklame
adalah
orang
pribadi
atau
Badan
yang
menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
Universitas Sumatera Utara
34
(6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5),yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota.
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame di Kota Medan Perizinan Pajak Reklame yang di dahului dengan Izin reklame diartikan sebagai izin yang diperlukan untuk memasang atau mendirikan reklame-reklame. Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah izin dikeluarkan maka penyelenggara reklame di wajibkan untuk membayar pajak reklame. Ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang pajak reklame adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Dasar hukum pelaksanaan pemberian perizinan dan pajak reklame di Kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011
Universitas Sumatera Utara
35
C. Pengawasan Hukum Penyelenggaraan Reklame di Kota Medan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control), Pengawasan Feed Back (feed back control). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa:”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai
Reksohadiprodjo
dengan
kinerja
mengemukakan
yang
telah
ditetapkan
bahwa:”Pengawasan
tersebut”. 22
merupakan
usaha
memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”. 23
22
Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta, Edisi Pertama, Prenada Media, 2005), hal 317. 23 Reksohadiprodjo, Sukanto, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta, Edisi Keenam, BPFE, 2008), hal 63.
Universitas Sumatera Utara
36
Sarwoto menyatakan bahwa:”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. 24 Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya 25 Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat II, yang melaksanakan tugas pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian operasional. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari dua sub seksi yaitu sub seksi perencaanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan tersebut mempunyai hak dan wewenang yang meliputi segala kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Macam-macam pengawasan. Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu 24
Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta, cetakan keenambelas, Ghalia Indonesia, 2010, hal 94. 25 Siagian, Pokok-Pokok Pengawasan, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hal. 34
Universitas Sumatera Utara
37
sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni : 1)
Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi
oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 2)
Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan
yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapatpendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. 1.
Pengawasan Preventif dan Represif Walaupun prinsip pengwasan adalah preventif, namun bila dihubungkan
dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif. a. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumbersumber lain.
Universitas Sumatera Utara
38
b. Pengawasan Represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. 2. Pengawasan Intern dan Ekstern a. Pengawasan Intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan tehadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen. b. Pengawasan Ekstern Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar orgsanisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga eksekutif), pengawasan oleh
Universitas Sumatera Utara
39
Direktorat
Jenderal,
Pengawasan
Keuangan
Negara
merupakan
pengawasan intern. Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasannya yakni: 1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetry control) 2. Pengawasan biaya (cost sontrol) 3. Pengawasan barang inventaris (inventory control) 4. Pengawasan Produksi (production control) 5. Pengawasan jumlah hasil kerja (quantity control) 6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control) 7. Pengawasan kualitaas hasil kerja (quality control). Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden tersebut sebagai berikut: a. Pengawasan melekat Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui: penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personil.
Universitas Sumatera Utara
40
b. Pengawasan fungsional Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengwasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan. c. Pengawasan legislatif Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD. d. Pengawasan masyarakat Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki sistem kontrol perpajakan berupa pengawasan penyetoran pajak reklame. Sistem kontrol perpajakan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklamen. Didalam pengawasan penyetoran pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui identifikasi masalah yang timbul akibat penyetoran pajak reklame. Dalam identifikasi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mengkaji beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan objek pajak reklame yang telah di laporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Dalam proses pemeriksaan tersebut Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dilengkapi tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan
Universitas Sumatera Utara
41
serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Proses pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada Seksi Pengendalian dan Evaluasi dimana pejabat yang ditunjuk tersebut harus memiliki kriteria khusus yakni memiliki keterampilan dalam pegawasan dan bekal pendidikan teknis mengenai pengawasan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sampai saat ini telah berupaya sebaik
mungkin
dalam
melaksanakan
pengawasan
dengan
memberikan
pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pelaksana pengawasan agar pegawai tersebut dapat menganalisis suatu masalah dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
