BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN REKLAME
2.1 Pengertian Reklame Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu Re dan Clamos sedangkan dari bahasa latin Re dan Clame, Re artinya berulang-ulang sedangkan Clame atau Clamos artinya berteriak, sehingga secara bahasa Reklame adalah suatu teriakan/ seruan yang berulang-ulang.20 Menurut kamus umum bahasa indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar barang dagangan tersebut lebih laku. Sedangkan pengertian reklame menurut Peraturan Walikota Denpasar No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar merumuskan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan diatas nama sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap 20
Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 54.
21
22
media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang yang sifatnya menyeluruh. Berdasarkan rumusan Pasal 10 yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara reklame yaitu : 1. Penyelenggara reklame adalah : a. Pemilik reklame/produk; b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame. 2. Pemilik
reklame/produk
adalah
orang
pribadi
atau
badan
yang
menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri. 3. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut ditempatkan ditempat yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, pemasangan reklame yang mendapatkan izin dan diperbolehkan oleh pemerintah yaitu reklame dalam bentuk reklame kain (spanduk), materi reklame billboard (yang telah mendapatkan
izin
peletakan
titik
reklame),
vertikal
banner,
reklame
udara,reklamekendaraan, umbul-umbul, materi reklame megatron/videotron/large electronic display (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame). Berdasarkan rumusan Pasal 1 Peraturan Walikota Denpasar No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, reklame yang dianggap layak atau sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu :
23
1. Pemasangan reklame billboardsatu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang kontruksi reklame dengan cara menutup dengan kain atau vynil dan sejenisnya yang berisi himbauan atau pesan sosial pemerintah. 2. Pada kawasan selektif pemasangan reklame diwajibkan dengan ketentuan : a. Pemasangan reklame yang berupa identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta berada diluar ruang milik jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman. b. Pemasangan reklame berupa identitas nama merk toko dilakukan menempelkan pada bangunan. 3. Pemasangan reklame berupa identitas nama merk toko pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan. 4. Untuk reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan ormas harus mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau pejabat yang berwenang. 5. Pemasangan
reklame
yang
berdekatan
dengan
jaringan
PLN
harus
mempertimbangkan jarak aman. 6. Bagi tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde atau isolasi. Pihak penyelenggara reklame harus memperhatikan prosedur-prosedur tersebut dalam melakukan pemasangan reklame, agar Kota Denpasar tetap terjaga kerapihan, ketertiban, dan keindahannya.
24
2.2 Penggolongan Reklame Pada umumnya reklame digolongkan berdasarkan atas 3 (tiga) kelompok yaitu jenis, lokasi penempatan, dan masa izin. Adapun penggolongan reklame berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 40 Peraturan Walikota Denpasar No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, yaitu : 1. Reklame berdasarkan jenis yang terdiri dari : a. Reklame selebaran/brosur/leafleat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleatdan reklame dalam undangan. b. Reklame stiker/melekat merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda. c. Reklame kain merupakan reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu eventatau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan lain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain(rangkaian bendera), tenda, krey,banner, giant banner dan standing banner. d. Reklame film atau slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun benda-benda lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
25
e. Reklame udara merupakan reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. f. Reklame
suara
merupakan
reklame
yang
diselenggarakan
dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat. g. Reklame peragaan merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan dengan atau tanpa disertai suara. h. Reklame megatron merupakan reklame yang bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat diubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan large electronic display (LED). i. Reklame papan/billboard merupakan reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tenplate, collbrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari. j. Reklame berjalan merupakan reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau
benda
yang
dapat
bergerak,
yang
diselenggarakan
dengan
menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame dalam gerobak atau rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
26
k. Reklame baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu eventatau kegiatan yang bersifat insidentil. 2. Reklame berdasarkan titik penempatan yang terdiri dari : a. Reklame dalam ruang/indooradalah reklame yang berada didalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya eye catcher didalam bangunan itu sendiri. b. Reklame luar ruang/outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak didalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya berisfat eye catchierberada diluar bangunan. 3. Reklame berdasarkan izin yang terdiri dari : a. Reklame insidentil adalah reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam kategori reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa-masa tertentu/insidentil. Jenisjenis reklame ini yaitu berupa baliho, spanduk/umbul-umbul/poster, selembaran/brosur/leaflet, stiker/melekat, slide/film, baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang maupun bersifat permanen dan tidak permanen. b. Reklame tetap adalah reklame yang masa izinnya hanya berlaku satu tahun. Jenis-jenis reklame tetap adalah reklame megatron/videotron/led, billboard tiang dengan peragaan, billboard tiang menempel pada penerangan, billboard menempel pada peragaan, billboard menempel pada penerangan kendaraan berjalan/transit.
27
Walaupun reklame tujuan utamanya dirancang untuk tujuan komersial, namun ada juga reklame non komersial. Berdasarkan tujuan pembuatannya, sifat reklame dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Reklame komersial (ekonomis) adalah reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan reklame diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Jenis reklame ini banyak digunakan oleh para pedagang atau pengusaha dalam meningkatkan keuntungan. 2. Reklame non-komersial (sosial) adalah reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan materi secara langsung. Misalnya poster PIN (Pekan Immunisasi Nasional), poster anjuran untuk hidup bersih, poster peringatan bahaya demam berdarah dan sebagainya.21 Pembagian reklame menurut cara atau media penyampaiannya : 1. Reklame Audio adalah reklame yang disampaikan lewat suara yang diterima dengan indra pendengaran. 2. Reklame Visual adalah reklame yang disampaiakan lewat tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar, yang dapat diterima dengan indra penglihatan. 3. Reklame Audio Visual adalah reklame yang disampaikan lewat tulisan, gambar dan suara.22
21
Muhammad Jaiz, Op.Cit, hal. 15. Ibid, hal. 17.
22
28
2.3Prosedur Pemasangan Reklame Pemasangan
reklame
harus
memperhatikan
aspek
estetika
kota,
pemasangan reklame juga tidak sembarang memasang atau mendirikan reklame. Perusahaan iklan ataupun reklame atas nama pribadi harus melalui prosedurprosedur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar, seperti yang sudah tercantum pada Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Pemasangan semua jenis reklame yang berada dalam wilayah Kota Denpasar harus mendapat izin dari Walikota, yaitu dengan luas panggung reklame lebih dari 24m2 dan terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang yang dibentuk oleh Walikota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Pangkat Daerah Kota Denpasar terkait. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan lokasi penempatan reklame yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah. Dalam perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. Apabila pemasangan reklame pada sarana atau prasarana Kota diatur lebih lanjut dalam pengaturan Walikota dan tetap memperhatikan nilai-nilai estetika maka keindahan dan kerapihan kota tetap terjaga.Pemasangan reklame selain memperhatikan prosedur, juga harus memperhatikan lokasi pemasangan agar reklame tersebut tidak mengganggu dan membahayakan pejalan kaki maupun pengendara bermotor, maka saat pemasangan harus memperhatikanbadan jalan.
29
Badan Jalan adalah daerah yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki. Berdasarkan rumusan Pasal 16 Bab IV Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, sebelum dapat memasang reklame, terlebih dahulu pelaku usaha reklame harus memenuhi persyaratan administrasi berupa perizinan antara lain : 1. Persyaratan izin peletakan titik reklame. a. Fotokopi KTP yang masih berlaku. b. Pemohon mengisi formulir izin peletakan titik reklame. c. Melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan. Pemilik lahan dan bangunan untuk reklame
yang dipasang diluar sarana dan
prasarana kota. d. Melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame di sarana dan prasarana kota). e. Melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana kota. f. Melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. g. Melampirkan surat pernyataan untuk
menyerahkan biaya jaminan
pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh Walikota dan penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran
30
konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin. h. Melampirkan polis asuransi jiwa dan konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Perizinan Reklame). i. Menyerahkan biaya jaminan pembongkaran reklame. j. Melampirkan fotocopy IMB konstruksi reklame. k. Melampirkan gambar teknis/konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan dan diketahui oleh Dinas Pekerja Umum. 2. Standar biaya tidak dipungut biaya. 3. Standar waktu penertiban 15 (lima belas) hari kerja. 4. Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, yang dimaksud dengan penyelenggaraan reklame adalah : 1. Penyelenggaraan reklame jenis besar, sedang dan kecil di prasarana kota maupun diluar prasarana kota harus diselenggarakan oleh jasa periklanan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah. 2. Tanda daftar penyelenggaraan reklame dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila semua prosedur diatas tidak dipenuhi bahkan perusahaan iklan tidak sama sekali memiliki izin dalam pemasangan reklame, maka Tim Teknis Perizinan Reklame dan Tim Penertiban Reklame atau penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
31
penyidikan tindak pidana dibidang Tata Cara Perizinan Reklame. Pemberlakuan pula sanksi administrasi yaitu Walikota akan mencabut izin pemasangan, pembongkaran dan penurunan terhadap reklame yang telah dipasang. Selain sanksi administrasi diatas, penyelenggara reklame juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.
2.4 Wilayah Yang Dapat Dijadikan Tempat Pemasangan Reklame Di Kota Denpasar
Jumlah reklame yang berlimpah ruah memang berdampak positif dalam pergerakan roda perekonomian, baik bagi perusahaan advertising (Pengelola reklame) maupun Pemerintah Kota Denpasar. Seharusnya reklame tidak boleh dipasang dekat tempat ibadah, dekat sekolah, di dekat kantor-kantor pemerintahan, tidak menutupi pohon yang indah, dan tidak menutupi bangunan tua. Berdasarkan rumusan Pasal 6 Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2014 hal tersebut telah diatur, ada beberapa tempat yang dilarang melakukan peletakan reklame yang bersifat komersial pada : a. Kantor Pemerintah Pusat/Daerah; b. Halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat ibadah; c. Di lokasi bukan persil; d. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Namun, Reklame dapat berdiri dengan kokohnya kapan saja dan dimana saja. Seperti yang terlihat di sepanjang persimpangan Jalan Dewi Sartika-Teuku
32
Umar terutama di sekitar Matahari Duta Plaza,yang dulunyapuluhan reklame dan umbul-umbul maupun spanduk terpajang padat di mana-mana. Selain merusak estetika
kota,
keberadaan
papan
reklame
sewaktu-waktu
juga
dapat
membahayakan keselamatan masyarakat. Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan WalikotaNo. 188.45 / 568 / 2014, terdapat 700billboardyang tersebar diseluruh Kota Denpasar dan akhirnya dikurangi menjadi 204billboard untuk menjaga estetika kota. Dalam mendirikan papan reklame salah satu standar yang harus dilihat ialah bangunan reklame itu sendiri. Bangunan reklame harus dilihat dari konstruksi dan ukuran atau protipe sesuai dengan Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Konstruksi bangunan harus kuat sehingga tidakmembahayakan pengguna jalan. Bangunan reklame tidak dibenarkan berada dibahu jalan, trotoar dan kawasan pertamanan kecuali mendapatkan izin rekomendasi dari dinas terkait. Bangunan reklame yang berada diatas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade ataudinding terluar bangunan. Peran reklamememang cukup berpengaruh dalam pendapatan asli daerah karena pemasang iklan yang berminat sebenarnya membludak, terutama di jalan protokol karena dianggap memiliki daya tarik yang paling besar.Reklame khususnya reklame ruang luar (out door) bila di atur dengan baik merupakan salah satu unsur penunjang estetika Kota. Reklame ruang luar yang banyak terpasang di Kota Denpasar adalah reklame tetap (billboard dan LED) dan reklame insidentil (spanduk, baliho, dan umbul-umbul).
33
Masih cukup banyak terjadi pelanggaran reklame di Kota Denpasar. Pelanggaran yang paling banyak di lakukan adalah pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya dan melebihi waktu yang ditetapkan.Proses penerbitan rekomendasi reklame dilakukan oleh tim reklame yang secara rutin melakukan pengecekan ke lapangan, termasuk menjaring reklame yang tanpa izin. Dalam Surat Keputusan Walikota No. 188.45 / 568 / 2014 yang memuat tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Titik Reklame di Kota Denpasar terdapat 204 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar. Salah satunya terdapat di 24 ruas jalan protokol di Kota Denpasar yang terdiri dari reklame yang berbentuk LED maupunBillboard. Misalnya di ruas Jalan Dewi Sartika-Teuku Umar, Matahari Duta Plaza terdapat 1 LEDsedangkan di Simpang Enam-Teuku Umar terdapat 2 LED (Akasaka dan Dunkin Donut’s) dan sisanya berupabillboard. Ada lima hal yang menjadi dasar dalam menata reklame, pertama adalah zoning reklame. Zoning diperlukan untuk mengatur kawasan-kawasan yang boleh dipakai untuk beriklan, terutama untuk kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan cagar budaya. Tidak seperti saat ini dimana di beberapa titik di Kota Denpasar ada panggung spanduk (tempat pemasangan spanduk) yang berada didepan sekolah ternyata penuh terisi dengan spanduk-spanduk produk rokok. Selain itu, misalnya dikawasan car free day dimana tujuan program itu adalah untuk membuat kawasan tersebut bebas polusi, masih banyak ditemui reklame rokok. Tentunya hal ini sangat tidak pas, ini sangat kontradiktif dengan tujuan diadakannya program itu sendiri.
34
Hal kedua terkait dengan penataan reklame pengendalian terhadap pertumbuhan titik reklame baru. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini titik reklame, terutama miniboard, neonbox, dan signbox tumbuh sangat pesat. Sebagai bukti bisa dilihat di sepanjang jalan di Kota Denpasar dan hampir disetiap perempatan maupun pertigaan terdapat reklame. Hal ini bisa terjadi karena Pemerintah Kota belum mempunyai blueprint yang jelas tentang pembatasan reklame disuatu titik atau kawasan tertentu. Sehingga yang terjadi justru banyak penumpukan titik reklame disuatu wilayah, yang mengganggu keindahan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah banyaknya titik reklame yang berdiri di atas tanah sendiri. Bahkan ada titik reklame yang menutupi bangunan itu sendiri. Sebaiknya, perlu ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus untuk pembangunan reklame diatas tanah sendiri serta aturan tersendiri tentang pemasangan reklame yang sesuai estetika kota yang dapat memperindah kota. Keempat, pemasangan reklame di pohon dan berbagai fasilitas umum lainnya tidak diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi. Sedangkan yang kelima adalah suatu titik reklame yang akan dilelang oleh Pemerintah Kota, maka sebaiknya pemenang lelang diberi perlindungan. Yang ada saat ini, suatu titik rekalme yang sudah laku dilelang seiring berjalannya waktu dapat tumbuh titik reklame baru tanpa prosedur lelang. Idealnya perlu diberi jarak radius tertentu antara reklame satu dengan lainnya sehingga tidak mengganggu dari pada titik reklame tersebut. Berikut adalah tata cara mendapatkan rekomendasi titik reklame dan rancang bangunan reklame di wilayah Kota Denpasar :
35
- Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. - Fotocopy KTP yang masih berlaku. - Surat kuasa bermaterai (asli). - Sketsa titik lokasi pelanggaran reklame. - Gambar desain. - Foto terbaru rencana lokasi (ukuran 4R). - Gambar layout lokasi pemasangan. - Perhitungan dan gambar konstruksi (dilengkapi fotocopy sertifikat keahlian). - Surat jaminnan kekuatan stuktur / konstruksi bangun reklame di tandatangani ahli struktur yang bersertifikat. - Rekomendasi konten reklame. - Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat pemasangan reklame (asli). - Fotocopy kepemilikan tanah (SHM,SPPT) atau kontrak / surat kuasa yang disahkan oleh notaris atau Camat. - Surat pernyataan siap memindahkan reklame, apabila dikemudian hari terjadi penataan terhadap lokasi pemasangan reklame tanpa menuntut ganti rugi.
