BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
A.
Sebelum Lahirnya Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang
terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan. Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimamfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses ini. Berdasarkan kaitannya dengan saksi, falsafah yang harus lebih dahulu diketahui adalah mengapa justru
seorang mengetahui, mendengar serta mengalami suatu tindak pidana harus mau menjadi saksi, bahkan disediakan pidana bila menolak menjadi saksi. Seorang saksi ialah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan. saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam masyarakat, sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan dalam masyarakat. 24 Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, satu hal prinsipil yang harus diperhatikan bahwa konstitusi kita telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Sejalan dengan itu dalam Pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain. Perlindungan saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses 24
http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015_03_01_archive.html, diakses pada tanggal 2 maret.
peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses ini. Berdasarkan amanat undangundang tersebut, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 25 Masalah perlindungan saksi dan/atau korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap saksi, korban dan pelapor. Sebelum Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir, telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, namun masih belum lengkap dan kurang dalam mengatur perlindungan saksi pelapor terhadap tindak pidana narkotika. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi korban dan atau pelapor dalam proses pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum tersebut tidak ada ketentuan semacam itu. Adapun beberapa Pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan korban adalah : 26 Pasal 117: (1)Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. 25
http://hukum.unsrat.ac.id/men/kepbersamakpkjaksaagung2005.pdf, diakses pada 5 maret 2015. 26 http://www.pemantauperadilan.com/opini/49perlindungan%saksi20%dan%20korb an%20sebagai%20sarana%20menuju%20proses.pdf,Surastini Fitrianisah, perlindungan saksi dan korbansebagai sarana menuju peradilan (pidana) yang jujur dan adil, diakses 5 maret 2015.
(2)Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini berkaitan erat dengan Pasal 52 KUHAP.Pasal ini memberikan jaminan terhadap seorang saksi untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.Apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut adalah batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 422 KUHP. 27 Pasal 118: (1)Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang member keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. (2)Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Saksi dalam hal tidak mau menandatangani berita acara, ia harus memberikan alasan yang kuat dan mengenai berita acara, berkaitan dengan Pasal 75 KUHAP. 28 Menurut penjelasan Pasal 166 KUHAP disebutkan, jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Ini sesuai dengan prinsip
27
Hari Sasangka & Rosita Lily, KUHAP dengan Komentar, Bandung : Cv. Mandar Maju, 2000, hlm. 139. 28 Ibid, hlm. 140.
bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaa.Sebenarnya larangan dalam mengajukan pertanyaan, tidak hanya terhadap pertanyaan menjerat saja, tetapi juga terhadap pertanyaan yang mengarahkan, memberikan alternative, atau menyebut kualifikasi. 29 Pasal 178: (1)Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (2)Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menuli, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada
terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan
untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Pasal ini berhubungan dengan Pasal 53 KUHAP mengenai hak untuk mendapat juru bahasa (penjelasan).Pembacaan pertanyaan hakim dan jawaban terdakwa yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) KUHAP adalah memenuhi asas keterbukaan dalam pemeriksaan persidangan (fair trial). 30 Pasal 229: (1)Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
29
Ibid, hlm. 193. Ibid, hlm. 203.
30
Selain dalam KUHAP, ditemukan pula di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan implicit mengenai perlindungan saksi itu, yakni ketentuan Pasal 334 KUHAP. Ketentuan itu mengancam dengan pidana perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Akan tetapi KUHAP ternyata lebih menitikberatkan pengaturan mengenai kewajiban saksi, yang tentunya membebankan saksi dengan berbagai ancaman apabila tidak memberikan kesaksian, misalnya: Pasal 224: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undangundang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undangundang yang harus dipenuhinya, diancam : 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Pasal 522: Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan,
terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan
keamanan
tersebut,
diharapkan
tercipta
suatu
keadaan
yang
memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat
perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1. Perlindungan dan hak saksi dan korban; 2. Lembaga perlindungan saksi dan korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 4. Ketentuan pidana. 31 Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini bukan hanya melegakan para anggota DPR yang mengusulkan pada bulan juni 2002 silam. Namun Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini diharapkan mampu membuka kebuntuan yang selama ini menjadi kendala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi karena selama ini, kesaksian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi sangat minim. Selain itu keberadaan Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini diharapkan dapat menjadi terobosan di dunia peradilan pidana Indonesia. Salah satu alasan diajukannya Undang-undang ini karena ketentuan hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya belum memberikan 31
Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
perlindungan hukum bagi saksi dan korban untuk dapat menyampaikan sendiri apa yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Seharusnya pembahasan Undang-undang ini kelar pada april 2006, tetapi molor hingga 13 juli 2006. Pembahasan pertama RUU ini di Panja dimulai pada januari 2006. Setelah melakukan pembahasan dan sinkronisasi pasal-pasal, pada 13 juni 2006, Komisi III melakukan Raker dengan Menkum dan HAM rapat tingkat I untuk mengambil keputusan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. 32 Masalah krusial yang muncul selama pembahasan diantaranya mengenai substansi pelapor telah dirumuskan bahwa terhadap kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan oleh saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bila yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan etikad baik.Artinya, “Saat memberikan kesaksian, yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu atau permufakatan jahat,”jelasnya. Berdasarkan proses pengungkapan suatu tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. 33
32
http://hukumonline.com/detail.asp?id=15179&cl=-berita, judul DRP setujui RUU Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada tanggal 15 maret 2015. 33 http://www.parlemen.net/site/idetails.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d 0af8docid-=tpakar, Urgensi PerlunyaUndang-undang Perlindungan Saksi, ditulis oleh Muhammad Yusuf, diakses pada tanggal 15 maret 2015.
Adapun asas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal 3 yaitu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada : a. b. c. d. e.
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Rasa aman; Keadilan; Tidak diskriminatif; dan Kepastian hukum;
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia berarti bahwa peran saksi dan korban selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun saksi dan korban yang bersangkutan berperan besar mengungkap suatu tindak pidana. Rasa aman adalah suatu hak dalam hal ini termaksud pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Tersangka atau terdakwa yang telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seharusnya saksi dan korban mendapat keadilan pula. Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif” adalah asas yang membuka diri terhadap hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi.
Tujuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 terdapat pada Pasal 4 yaitu perlindungan terhadap saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. 34 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Ketentuan dari Pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa : (1)Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membehayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
34
http://www.elsam.or.id/pdf/RUU_Perlindungan _Saksi_versi_Koalisi.Pdf, diakses pada tanggal 17 maret 2015.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dilakukan tidak hanya secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan penggunaan modus operandi semakin berkembang sehingga perlu penanganan khusus agar pencegahan meluasnya korban penyalahgunaan terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya memerlukan upaya tindakan yang efektif serta efesien dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika. Kewajiban penyediaan kebutuhan masyarakat serta perlindungan keamanan terhadap warga Negara Republik Indonesia sebagai cita-cita bangsa menjadi tanggungjawab Negara. Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Narkotika menyebutkan adanya
peran
masyarakat
dalam
memberantas
tindak
pidana
narkotika.Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 106: Hak masyarakat
dalam
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:
1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; 5. memperoleh
perlindungan
hukum
pada
saat
yang
bersangkutan
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Pasal 107: Mayarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum.Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala
usaha, upaya dan kegiatan penegak hukum akan mengalami kegagalan. Hal ini membuat pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan narkotika. 35 4. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dilakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika yang merupakan zat bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ataupun penyalahgunaan narkotika tersebut sesungguhnya dapat bermanfaat serta menjadi keperluan pengobatan penyakit tertentu, perlu diatur antara transaksi yang tidak syah secara ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat mengganggu kesehatan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Upaya mencegahan
dan
memberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, Negara, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian mendelegasikan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana yang terdapat pada ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (3).
35
http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/peran-serta-masyarakat-dalam rangka.html, diakses pada tanggal 19 maret 2015.
Kondisi peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Sehingga diperlukan suatu hubungan bersifat bilateral, regional, maupun internasional, untuk memerangi modus operandinya yang semakin canggih dengan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika dibutuhkan suatu instansi kementrian/lembaga agar berperan aktif untuk hal tersebut. Berdasarkan hal guna tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 mengatur penanganan khusus tindak pidana narkotika dalam hal transito narkotika, pengelolaan
narkotika sitaan
(dalam hal barang bukti),
perlindungan hukum (dalam hal perlindungan terhadap saksi, pelapor, peyidik, penuntut umum dan hakim), penggunaan hasil rampasan aset tindak pidana narkotika. 36 Bentuk dan tata cara perlindungan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Pasal 35: 36
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturanpemerintah/2295-rancangan -peraturan-pemerintah-tentang-pelaksanaan-undang-undangnomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika, diakses pada tanggal 20 maret 2015.
(1)Perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. (2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya. Pasal 36: Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan Saksi tersebut dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut. Pasal 37: Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dalam bentuk: 1. pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan hartanya; 2. kerahasiaan identitas Saksi dan Pelapor; dan/atau 3. pemberian keterangan Saksi dan Pelapor dalam proses pemeriksaan perkara
tanpa
bertatap
muka
dengan
tersangka
atau
terdakwa.hukumonline.com Pasal 38: (1)Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kerja Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya. (2)Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan. Pasal 39:
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib diberitahukan kepada Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan diberikan. Pasal 40: (1)Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 belum , Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2)Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya. (3)Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi, tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, dan hakim yang menangani proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. (4)Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
B.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam undang-undang ini memberikan pengaturan lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban dan pelapor dalam tindak pidana. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 didalamnya terdapat 3 (tiga) hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, Yakni : 1. Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi/saksi pelapor, termaksud didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi. 2. Aspek-aspek kelembagaan LPSK. Aspek ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. 3. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Ketentuan ini menyangkut
aspek
mekanisme
procedural
bekerjanya
Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Pemahaman yang demikian itulah oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa misalnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang dimaksudkan dengan bantuan oleh undang-undang ini hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai tata caranya mengajukan permohonan pemberian bantuan dan bagaimana LPSK menentukan diterimanya atau tidaknya permohonan dan menentukan besaran biaya serta jangka waktu pemberian bantuan.
Syarat pemberian perlindungan bantuan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 : 1. Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau korban; b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 2. Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkapkan suatu tindak pidana; c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. Kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;dan e. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. 3. Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan b. Tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli. Tata cara pemberian perlindungan diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan: Pasal 29: (1)Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan. (2)Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan. Pasal 29A: (1)Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. (2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal: a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan. b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. 4. Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK. Pasal 30: (1)Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. (2)Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Kesedian Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan; b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya; c. Kesedian Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Pasal 31: LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termaksud keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
Pasal 32: (1)Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan: a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. (2)Penghentian perlindungan keamanan saeorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis. Tata cara pemberian bantuan diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 yang menyebutkan : Pasal 33: Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Pasal 34: (1)LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. (2)Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besarannya biaya yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besarannya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 35: Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersngkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Pasal 36: (1)Dalam hal melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang. (2)Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penjelasan ayat (1) pasal ini, bahwa yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang adalah “ lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban. 1. Jenis Perlindungan Saksi Penjelasan Undang –Undang RI No. 31 Tahun 2014 menyebutkan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat yang mengungkap tindak pidana,
perlu
diciptakan
iklim
kondusif dengan
cara memberikan
perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.
Saksi khususnya saksi pengungkap fakta (whistleblower) yang demikian itu harus diberi perlindungan dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapakan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 memberikan defenisi dari pelapor yaitu : “ orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Pelapor inilah sebagai pengungkap fakta (whistleblower) karena terlibat langsung maupun tidak langsung tentang terjadinya suatu tindak pidana, artinya : merek inilah yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Pengungkap fakta (whistleblower) dapat juga sebagai pihak tidak langsung berhubungan, tidak langsung menerima akibat dari suatu peristiwa pidana misalnya seseorang yang mengetahui dan menemukan keberadaan dokumen atau data dari perbuatan pidana.Ahli juga dapat digolongkan sebagai pengungkap fakta apabila keterangannya sangat krusial dalam pengungkapan fakta untuk pembuktian suatu tindak pidana dipersidangan (saksi kunci).
Yunus Husein 37 (Kepala Pusat Pelaporaan dan Analisa Transaksi Keuangan) berpendapat dapat dibedakan 2 (dua) jenis perlindungan bagi saksi pelapor (pengungkap fakta) yakni : a. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan etikad baik (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014). Kekebalan yang diberikan kepadar saksi atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian
atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya
seorang saksi adalah suatu terobosan hukum yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pembuktian dan dilakukan dengan modus operandi sistemtis dan terorganisir (extra ordinary crime). Tindak pidana yang digolongkan extra ordinary crime yakni kasus-kasus tertentu antara lain : tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi 37
Harian Seputar Indonesia, Artikel :Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor, dan Korban oleh Yunus Husein, 15 mei 2006.
yang sangat membahayakan jiwanya (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2014). Pemerintah
atas
nama
undang-undang
wajib
memberikan
perlindungan berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus kepada saksi atau pelapor yang menjadi pengungkap fakta. LPSK sebagai roh jiwa dari Undang-Undang RI No.31 Tahun 2014 yang memberikan penilaian yang patut atau tidak patut diberika kepada saksi atau pelapor sebuah perlindungan. Saksi atau pelapor berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 harus menjalankan sebuah syarat berupa kesedian memberikan kesaksian dalam proses peradilan, menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya yang dilindungi LPSK dan hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dapat merupakan teknis beracara dalam pemeriksaan saksi yang identitasnya dirahasiakan di pengadilan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan : (1)Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian berupa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. (2)Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan dihadapan
pejaabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. (3)Saksi dan/atau korban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya dengan langsung melalui media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan ancaman yang sangat besar adalah ancaman yang memberikan saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.Penjelasan ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah penyidik sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.Penjelasan
ayat
(3)
bahwa
kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa saksi dan/ atau korban memberikan keterangan. Pemeriksaan saksi di sidang pengadilan dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visualartinya : pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Faktor-faktor psikis (kejiwaan) sangat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya di depan persidangan dan bertatap muka. b. Perlindungan Khusus bagi Saksi atau Pelapor Perlindungan khusus bagi saksi atau pelapor diberikan Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang sangat besar.Saksi pelapor tindak pidana memerlukan perlindungan khusus karena tidak semuanya menghadapi ancaman.Perlindungan khusus menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal
5.Perlindungan khusus ini meliputi juga perlindungan terhadap harta kekayaan si pelapor bahkan keluarganya. Perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan : (1)Saksi dan korban berhak : a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. d. Mendapat penerjemah. e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. i. Dirahasiakan identitasnya. j. Mendapat identitas baru k. Mendapat tempat kediaman sementara. l. Mendapat tempat kediaman baru. m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. n. Mendapat nasihat hukum. o. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai balas waktu perlindungan berakhir. p. Mendapat pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. (3)Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebabgaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termaksud pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. 2. LPSK merupakan Lembaga Saksi dan Korban
Efektifitas pemberian perlindungan saksi dan korban dalam kasuskasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan tersebut.Lembaga yang memiliki beberapa tugas berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dari tindak pidana. Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pihak lain atau orang lain yang berkaitan dengan saksi sebagaimana dirujuk oleh Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 : “ LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undangundang ini,” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut dengan LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Sebagaimana Pasal 12A Undang-Undang
RI Nomor31
Tahun 2014 menyebutkan: (1)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang : a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c. Menerima salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
