BAB II ASAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2006

BAB II ASAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2006

A. Asas-Asas Perlindungan Hukum Mengenai hal asas-asas perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Asas Retroaktif Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000 Masyarakat selalu mengalami perubahan" dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga peristiwaperistiwa yang sebenamya merupakan perbualan melawan hukum tidak dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak ada atau belum ada Kondisi ini tercipta karena hokum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek. 82 Meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan dan dampak negatif perkembangan dunia dapat berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. 83

82

Agus Raharjo, Probrematika Asas Retroakif Dalam Hukum Pidana (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman-2006), hal. l 83 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung Alumni, 1986), hal. 94

Universitas Sumatera Utara

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa asas-asas hukum dan norma-norma serta lembaga-lembaga pranata yang mendukung hukum pidana masih bersifat konservatif terlihat dari masih dipertahankannya tanpa kecuali asas legalitas , asas neb is in idem, asas non retroaktif dan asas kesalahan. 84 Pemikiran ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, dalam konteks hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Mengenai perkembangan salah satu konsekuensi dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana secara surut berkaitan dengan asas retroaklif (berlaku surut) menjadi sangat penting untuk dikaji. Salah satunya adalah karena adanya tuntutan korban terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu yang menuntut keadilan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Asas retroaktif sebenarnya akan berhenti jika aparat penegak hukum berpegang dan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (l) dan (2) KUHP, 85 karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif. 86 Barda Nawawi Arief,

84

Romli Atmasasmita, “Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional", Makalah yang disampaikan pada Seminar, Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, padaa tanggal 26 April 2006, hal. l-2. 85 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1994), hal.27. Dalam Pasal 1 ayat (l) KUHP: ..Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari pada perbuatan itu Dalam ayat (2) disebutkan: Jikalau undang-undang yang terdahulu dari pada perbuata itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya 86 Budi Prastowo, Asas Non Retroaktivitus Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana, artikel Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, YoL 24, No- 2, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, No. 20 X, hal. l7l-181


memasukkannya dalam persoalan sumber hukum. 87 Retroaktif berarti berlaku surut dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan “ada”, yang berarti hokum transitoir atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan. 88 Persoalan retroaktif itu sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. 89 Berdasarkan praktik hukum pidana internasional, asas retroaktif diberlakukan terhadap beberapa peristiwa tertentu, yang pada akhirnya praktek ini mempengaruhi pembuatan ketentuan penyimpangan atau pengecualian dmi asas non retroaktif pada instrumen hukum intemasional. 90 Mahkamah pidana Internasional Nuremberg Tahun 1946 dan Tokyo Tahun 1948 mengadili penjahat perang pada Perang Dunia II, 91 Internatianal criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTR) 92 dan International Crirninal Tribunal for Rwanda (ICTR) 93 merupakan contoh penerapan asas retroaktif.

87

Barda Nawawi Ariel, Kapita Selekta Hukam Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.3 dan hal. 8 88 Ibid., hal. 5 89 J.E. Sahetapy, "Tanggapan Tertradap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Artikel dalam Majalah Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989, hal. 12 90 Pasal 15 ayat (2) ICCPR merupakan contoh dari praktek Mahkamah Pidana Internasional yang mempengaruhi isi pasal tersebut 91 Niken Savitri, “Pengaruh Mahkamah Pidana Intemasionat Ad Hoc Terhadap Pembentukan Intemational Criminal Court”, Artikel dalam Majalah Huhtm Pro Justitia, Tahun XVIII No. 3 Juli 2010, FH IINPA & Bandung, hal. 28-29- Mahkamah Nurcmberg Tahun 1946 merupakan Mahkamah Pidana Intemasional yang dibentuk berdasarkan Piagam London tanggal 8 Agustus 1945 sebagai upaya untuk menghindari kegagalan mengadili penjahat perang sebagaimana terjadi pada pingaditan penjahat perang pada Perang Dunia I. 92 Ari Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkanah Kejahatan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 4-6. ICTY merupakan Pengadilan Pidana Internasional ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 827/1993 untuk mengadili pemimpin Serbia Slobodan Milosevic yang didakwa telah melakukan genoside terhadap etnik yang mendiami wilayah Slovenia,-Kroasia, Bosnia Herzegovina dan Kosovo. 93 Ibid., hal. G8. ICTR merupakan Pengadilan Pidana Internasional Ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada Tahun 1994 untuk mengadili pelaku genoside di Rwanda Suku Hutu


Dalam sejarah dan praktik perkembangair hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pikiran pelarangan pemberlakuan asas retroaktif sebagaimana tersebut di atas relatifdan terbuka untuk diperdebatkan, apalagi dengan adanya berbagai perkembangan jaman menuntut peranan hukum, khususnya hukum pidana semakin diperluas. Selain itu, pemberlakuan asas retroaktif juga menunjukkan kekuatan asas legalitas besertra konsekuensinya telah dilemahkan dengan sendirinya.

2. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Negara Indonesia menjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. 94 Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi unsur-unsur seperti: Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar pada hukum atau peraturan perundang-undangan; Adanya jaminan terhadap HAM warga negara; Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. 95 Dihubungkan dengan pernyataan di atas, terutama “Adanya jaminan terhadap HAM warga negara", maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap konstitusi suatu negara hukum haruslah ditemukan adanya jaminan terhadap HAM khususnya untuk

yang mayoritas berupaya untuk melenyapkan suku Tutsi yang minoritas. Konflik ini telah berlangsung lama terhitung sejak Tahun 1959 hingga terbentuknya ICTR 94 Pasal 27 ayat (l) UUD 1945 ditegaskan: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintaban dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (amandemen kedua). 95 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni, 1992), ha1.29


warga negaranya sendiri. HAM itu sendiri meliputi beragam aspek kehidupan manusia mulai dari hak dalam bidang politik, hak untuk hidup, hak tentang kebebasan berbicara" hak dalam bidang hukum dan lain-lain. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia hakim harus bersikap tidak memihak. Dalam sistim "saling berhadapan", pihak terdakwa yang didampingi pengacaranya sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang bertindak atas nama negara. Selain penuntut umum, ada pula pihak kepolisian yang memberikan data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). 96 selain itu, terdapat saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Asas persamaan di hadapan hukum dalam penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi, baik kepentingan negara maupun kepentingan terdakwa serta korban. H. Soeharto, mengatakan, Individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam masyarakat akan tetapi dalam konteks asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, masing-masing kepentingan dan keinginan dapat berjalan secara harmonis tanpa perlu saling tumpang tindih apabila penegak hukum menerapkan asas persamaan di hadapan hukum. 97 96

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sapta Artha Jaya 1996), hal. 63


KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Sedangkan perhatian terhadap korban tindak pidana tampak dari pengaturan dari KUHAP yang merumuskan hak-hak korban dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Perumusan sejumlah hak dalam KUHAP tersebut, menurut Soeharto, kepedulian kepada tersangka/terdakwa sedemikian tingginya sehingga menimbulkan persepsi bahwa “the pendulum has swung too far” maksudnya perlindungan itu telah berayun atau berjarak terlalu jauh. Oleh karena itu, harus diperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama saksi dan korban. Termasuk saksi korban dengan bersandarkan pada asas persamaan di hadapan hukum (equalitiy before the law) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum. Sudah sewajarnya jika saksi dan korban dalam proses peradilan pidana diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan hakhaknya oleh Negara. 98 Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modem. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijlre Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUH Dagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23 tetapi pada masa 97

H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. l2. 98 Ibid., hal. 13.


kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. 99 Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. 100 Sebagai dasar filosofi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hakhaknya. Oleh karena itu hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi yang dikenal dalam istilah saat ini adalah HAM. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama ialah asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equalitiy before the law) dan juga termasuk asas praduga tidak bersalah (persumption of innocence). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan 99

Ibid http: //yancearizonawordpress.conr / 2008 / 05 / 13 / penamaan – dihadapan - hukum /, diakses tanggal 05 Agustus 2011. 100


perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada dua orang atau lebih yang berperkara

atau

bersengketa"

maka

bagi

aparat

penegak

hukum,

harus

memperlakukan sama di antara pihak-pihak yang berperkara tersebut. 101 Persamaan di hadapan hukum diartikan secara dinamis, memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Perolehan pembelaan dari seorang advokat untuk memperoleh bantuan hukum adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). 102 Menurut Yesmil Anwar dan Adang ada sepuluh asas dalam sistim peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP. Asas-asas tersebut adalah: 103 1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apapun; 2. Asas praduga tidak bersalah; 3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; 4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; 6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

101

H. Soeharto, Op. Cit., hal. 13-14 Ibid. 103 Yesmi Anwar dan Aqdang, Op. Cit., hal. 67 102


8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasartan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis; 9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang pra-sangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan 10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya. Asas persamaan atau kesederajatan di muka hukum ini berarti tidak ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun juga dalam sistim peradilan di Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum ini juga terkandung dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan berikut ini: 1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan rmtuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan. 104 Kemudian dalam Penjelasan angka 3 huruf a KUHAP ditegaskan: "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan". Berdasarkan hal tersebut, nyatalah dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak dibenarkan diskriminasi, perbedaan apakah kedudukannya sebagai saksi, korban, tersangka, terdakwa, baik tentang warna kulit, suku, ras, agama, kaya atau miskin dan lain-lain. Singkatnya setiap orang sama di hadapan hukum, namun

104

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Yesmil Anwar dan Adang, mengatakan, “Realitas memperlihatkan hal yang berbeda”. 105 Persamaan

didepan

hukum

setidaknya

merupakan

betapa

hukum

menempatkan setiap orang siapa pun dia dari mana pun dia dan berlatar belakang apa pun dia harus ditempatkan dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum itulah yang menjadikan hukum sebagai sarana pencapaian keadilan. Adanya persamaan itulah, maka hukum itu harus ditaati oleh siapa pun karena hanya lewat hukum akan ada ketertiban, ketenteraman, dan keadilan. 106 Asas persamaan di hadapan hukum penting diterapkan dalam proses beracara. Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum beracara memiliki arti penting karena sebahagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penyidikan, dan pemeriksaan yang pada hakikatnya terjadi pembatasan-pembatasan HAM. 107

105

Ibid., hal. 68 htp: // radarlampung. co. id / read. / opini / 4890 keadilan – bermata – satu – ala – hukum indonesia diakses tanggal 22 Juli 201l. 107 Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdahwa di Dalam KUHAP, (Yogyakarta: Liberty, l998), hal. 34. Lihat juga: Sudibyo Triatrrojo, Pelaksana Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 13 106


B. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana 1. Urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi Keberadaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai insiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009). 108 Dokumen RAN-PK 2004-2009 menekankan kepada upaya pencegahan, penindakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara, serta pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PK. Dengan demikian, RAN-PK diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. 109 Perkembangan yang menarik berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, terjadi baik pada tingkat kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan hingga kian kritisnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah dimaksud tidak hanya telah dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tetapi juga 108

www.muhammad-yusuf, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, diakses pada tanggal 29 Juni 2011. Beliau adalah seorang Ketua Kejaksaan Negeri Bogor. 109 Ibid.


beberapa daerah telah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, dan mempelopori usaha-usaha mengembangkan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan. Di sejumlah kota dan kabupaten, ada inovasi lokal untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dalam bentuk pelayanan satu atap atau one stop service seperti dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, maupun perbaikan pelayanan publik seperti di Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel dan lainnya. 110 Namun, keberadaan RAN-PK yang seharusnya menjadi acuan dari seluruh instansi Pemerintah, pada tahun terakhir pelaksanaannya belum dapat diasumsikan telah dilaksanakan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat yang terkait. Hal ini disebabkan karena upaya-upaya tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, meskipun pada akhirnya masing-masing Kementerian / Lembaga telah bekerja dalam rangka pemenuhan butir-butir kegiatan sebagaimana isi RAN-PK 2004-2009. 111 Dengan diratifikasinya UNCAC oleh Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkahlangkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai inisiatif yang ada seperti Strategi Pencegahan KPK, Gap Analysis UNCAC dan RAN-PK 2004-2009 perlu diperkaya dengan masukan-masukan berupa perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi pada umumnya maupun upaya

110 111

Ibid. Ibid.


implementasi

UNCAC

pada

khususnya,

sehingga

menghasilkan

strategi

pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruhnya. 112 Strategi Nasional tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Strategi dimaksud harus dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan. Berkenaan dengan itu, komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif serta perumusan kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi seyogianya harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. 113 Menurut Lawrence M.Friedman kalau ingin lebih mengetahui soal penegakan hukum maka harus difahami benar soal sistem hukum yang dikemukakan terdapat tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan kultur hukum. 114 Dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan ini.

112

Ibid. Ibid. 114 www.muhammad-yusuf, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, diakses pada tanggal 29 Juni 2011. 113


a. Substansi Hukum Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Memang luas makna hukum itu. Kalangan sarjana hukum sendiri masih belum tunggal kata soal apa makna hukum. Immanuel Kant: Jurists were still searching for a definition of law. 115 Selain itu ada pula Herman Kantorowicz “a body of social rules prescribing external conduct and considered justicable…” Hukum dimaknai oleh The Macmilan Dictionary: The laws consist of body of rules that have been produced by legislation in Parliament (statute law), judicial decision (common law), and regulations made by the public service under the terms of Acts of Parliament. 116 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti hukum sebagai: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas; 2. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim; vonis. 117 Keberadaan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting sebab tidak mungkin suatu tindak pidana dapat dihukum

115

Ibid. Ibid. 117 Departemen Penddidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Penerbit Balai Pustaka, Jakarta: 2004). 116


apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Sejumlah peraturan perundangundangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Struktur Hukum Struktur Hukum menurut Friedman dimaksudkan sebagai institusi-institusi penegakan hukum termasuk penegak hukumnya. Dalam kaitan dengan tindak


pidana korupsi berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi baik institusi yang memang selama ini telah ada dalam sistem hukum Indonesia maupun terhadap lembaga yang dibentuk khusus bertujuan memberantas tindak pidana korupsi. 118 Sejak zaman kemerdekaan berbagai institusi hukum dibentuk khusus untuk memerangi korupsi. Diantaranya adalah tim pemberantasan korupsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967. Memang di antara beberapa lembaga yang dibentuk yang paling dikenal dalam era sekarang adalah KPK (Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 119

118

www.muhammad-yusuf, Loc. Cit Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 119


Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 120 Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap keberadaan KPK yang terbukti dengan banyaknya pengaduan yang diajukan kepada lembaga ini. Walaupun demikian tidak berarti masyarakat tidak beranggapan terdapat berbagai kekurangan terhadap lembaga ini. Beberapa kekurangan itu antara lain: sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kritik lainnya, lembaga ini hanya ada di Jakarta yang diharapkan mampu menangani perkara-perkara korupsi yang terdapat diseluruh Indonesia. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang beranggapan KPK bersikap diskriminatif dalam

120

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


menangani perkara-perkara yang ada. Terakhir, masyarakat beranggapan KPK seringkali mengembalikan proses hukum tindak pidana korupsi kepada daerah. Kelemahan-kelemahan ini dapat sebagai penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

c. Kultur Hukum Kultur hukum dimaksudkan bagaimana cara berfikir dan cara bertindak baik dari aparat hukum ataupun dari masyarakat. Dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi adalah bagaimana kultur (hukum) aparat dalam menangani tindak pidana korupsi. Apakah aparat hukum sendiri telah menjadikan hukum sebagai kultur mereka atau hanya sebatas retorika yang tidak menemukan ending. 121 Apabila aparat telah menjadikan hukum sebagai kultur, sebagai budaya, sebagai pedoman hidup mereka maka kita akan mendapatkan aparat hukum yang tidak bersifat kompromi terhadap para pelanggar hukum, termasuk didalamnya para koruptor. Sebaliknya, sulit sekali memberantas tindak pidana korupsi apabila aparat hukum merupakan bagian dari mata rantai yang telah sedemikian bermasalahnya. Cara berfikir aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya upaya kita memberantas tindak pidana korupsi. Aparat yang berfikir untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek hanya memperuncing permasalahan dan semakin menyuburkan korupsi. Hal ini dikarenakan patut 121

www.muhammad-yusuf, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, diakses pada tanggal 29 Juni 2011.


diduga aparat itu akan bersedia melakukan kerjasama dengan para koruptor sepanjang mendatangkan keuntungan bagi dirinya. 122 Cara berfikir dan bertindak masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap berhasil tidaknya upaya memberantas tindak pidana korupsi. Sepanjang masyarakat berfikir apapun yang mereka lakukan tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi maka selama itu pula peran masyarakat tidak dapat diharapkan. Artinya, cara fikir demikian melahirkan sikap apatis dalam penegakan hukum dan dipertahankannya praktek-praktek kolaborasi ditengah masyarakat yang melahirkan tindakan-tindakan yang korup. Tindakantindakan korup itu dimulai dari hal-hal sederhana sampai kepada persoalanpersoalan serius. Cara berfikir dan cara bertindak dari aparat hukum dan masyarakat ini sangat menentukan corak pemberantasan tindak pidana korupsi suatu negara. Menjadi tugas tidak ringan adalah bagaimana merubah pola fikir aparat dan masyarakat agar terhindar dari pemikiran bahwa ketika mereka tidak berlaku korup, maka orang lain yang akan melakukannya. Artinya, ada suatu pola fikir bahwa korup itu merupakan hal biasa. Memang terjadi kesenjangan antara pola fikir dengan pola tindak dalam urusan korupsi ini. Hasil penelitian lembaga Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia bahwa masyarakat umumnya menentang adanya praktek korupsi. Mereka menganggap korupsi

122

wwww. artikel-hukum, Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor Dan Korban Sunday, 16 January 2011 17:31 administrator Artikel


sebagai masalah sosial yang serius yang disamakan dengan ”penyakit yang harus diberantas.” Namun pada kenyataanya ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan ketika menghadapi berbagai situasi korupsi yang kongkrit, mereka memandang ”korupsi sebagai sesuatu yang normal dan akan membayar.” 123 Realitas penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia yang kerap menampilkan kesan tebang pilih dan juga parsial terbatas pada para pelaku delik dalam level kedudukan dan perbuatan yang sebenarnya hanya sebagai salah satu mata rantai kecil dalam lingkaran utuh kontruksi perbuatan sebagaimana limitasi delik yang sistemik, yang melibatkan aktor-aktor lainnya dalam level kedudukan dan perbuatan yang sesungguhnya memegang peranan yang lebih besar dalam keterwujudan delik tersebut, mau tidak mau berulang kali mengusik nurani keadilan bagi sebuah bangsa. 124 Masalah keadilan dan letak keadilan tersebutlah yang secara intens diperdebatkan dalam realitas penegakan hukum (pemberantasan) tindak pidana korupsi di Indonesia yang cenderung dipandang tebang pilih dan parsial tersebut. Klimaks dari perspektif penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang nirkeadilan tersebut seolah menjadi semakin nyata ketika perspektif umum dan awam dari masyarakat yang menilai penegakan hukum tersebut dalam arah dan esensi yang tebang pilih dan parsial, ternyata berbanding lurus dengan fakta-fakta (hukum) yang terungkap di persidangan yang kemudian secara integral

123 124

Ibid Ibid.


terformulasikan dalam putusan pengadilan. Sebuah fakta sahih yang ternyata kemudian tidak kunjung mengarah juga pada terpenuhinya aspek keadilan secara komprehensif, yang sesungguhnya akan terealisasikan dengan utuh pada saat keseluruhan pelaku delik dalam sebuah konstruksi perbuatan yang notabene telah dikualifisir sebagai rumusan delik (korupsi) dalam putusan pengadilan terhadap “salah seorang pelaku” yang telah diajukan dan didakwa di muka persidangan tersebut juga ikut diseret dan diadili di muka persidangan.

2. Peran saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi 2.1 Saksi dalam peradilan tindak pidana korupsi Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam proses beracara, alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Mengenai alat bukti yang sah tercantum didalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi. 125 Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana

125

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)


keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (Unnus Testis Nullus) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (Testimonium De Auditu). Dalam Pasal 185 ayat 1-7 KUHAP menjelaskan : 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

berlaku apabila

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain


(c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu (d) cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 126 Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Harus mengucapkan sumpah atau janji; Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Pada prinsipnya sumpah atau janji itu wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

126

Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti; Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti. 4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; Supaya keterangan seorang saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangya dengan dua alat bukti. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau “unus testis nullus testis”. Artinya jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, “kesaksian tunggal” ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.


5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri; Sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan saksi-saksi tersebut secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. 127 Di dalam Pasal 170 KUHAP dikatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan manyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban member keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menetukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. 128 Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud

127 128

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 190 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


karena martabatnya dapat mengundurkan diri misalnya adalah pastor agama Katolik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi….” Maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi , dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

2.2 Saksi Pelapor dalam tindak pidana korupsi Dalam praktek hukum dewasa ini, nampaknya orang-orang yang dimasukkan dalam kategori saksi tidak terbatas pada orang-orang yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi bahwa saksi adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 129 Sejumlah kasus pidana telah menunjukkan bahwa orang-orang yang “mengetahui” sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana saja sudah dapat dimasukkan dalam kategori saksi. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan membedakan antara saksi dan pelapor, dan sang pelapor ternyata

129

Pasal 1 butir 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


tidak diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya. Pasal 31 merumuskan adanya saksi dan pelapor, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan; sedangkan Pasal 41 ayat (2) e merumuskan hak saksi pelapor untuk memperoleh perlindungan hukum (walau tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan prosedurnya). 130 Pembedaan antara saksi dan (saksi) pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan UU tersebut, yang mungkin kelak akan dapat menimbulkan permasalahan dalam praktek. Dari ketentuan ini dapat pula diketahui bahwa dalam kasus korupsi ini dimungkinkan adanya seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana, akan tetapi ia tidak berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Ketentuan yang memberikan sanksi pidana bagi saksi yang mengungkapkan identitas “pelapor” ini di sidang pengadilan, menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan si pelapor untuk hadir dan memberikan informasi dalam sidang peradilan. Dengan demikian, apakah ketentuan tentang sanksi terhadap mereka yang tidak datang ketika dipanggil menjadi saksi (kewajiban saksi) yang dirumuskan dalam Pasal 224 (dengan sengaja tidak datang) dan 522 KUHP (dengan melawan hak tidak datang) tidak berlaku. Ketidakjelasan semacam ini layaknya segera diatasi dengan memberikan rumusan yang jelas mengenai perbedaan antara saksi dan pelapor. Maka persoalan yang mendasar adalah memberikan suatu perumusan yang jelas mengenai saksi, dan mungkin memberikan berbagai kategori saksi (saat ini dalam KUHAP hanya dikenal saksi biasa dan saksi ahli). 130

Pasal 31 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Untuk mengakomodir terhadap pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, maka definisi tentang saksi perlu diperluas, tidak saja saksi menurut KUHAP, namun pengertian tentang saksi mencakup pula: a. seorang pelapor atau pengadu (wistle blower); b. saksi sebagai korban; c. saksi bukan korban; dan d. saksi ahli. Seorang pelapor yang mengetahui suatu tindak pidana tetapi tidak berperan sebagai saksi juga termasuk dalam pengertian saksi. Ketentuan ini mengakomodir pengaturan tentang perlindungan seorang pelapor dalam kasus-kasus korupsi. Demikian pula dengan seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu hal dan dimintai keterangan untuk menjelaskan tentang terangnya perkara sehingga dapat diketemukan kebenaran material dalam suatu perkara pidana dapat dikategorikan dalam pengertian saksi yang harus dilindungi. Secara lengkap rumusan saksi adalah sebagai berikut: “Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian perkara pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian perkara pidana”. Keberadaan “Pelapor” sangat diperlukan sekali dalam menindaklanjuti adanya suatu perbuatan tindak pidana, dan peran serta “Pelapor” sebaiknya dimulai dari


kesadaran diri pribadi, keluarga, lingkungan dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mematuhi aspek hukum dan sekaligus menjauhi perbuatan tindak pidana. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 131 Terlebih lagi dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain peran serta “Pelapor” (berupa peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah merupakan upaya pencegahan/preventif disamping tindakan penindakan/represif, yang meliputi reformasi birokrasi, menata ulang dan mengkaji serta memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan negara maupun melakukan optimalisasi lembaga-lembaga pengawasan disetiap lembagalembaga pemerintah. Untuk membahas kata “Pelapor” maka harus lebih dahulu menyesuaikan padanan kata “Pelapor “ dengan kata “Laporan” yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, menyatakan : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian laporan sebagaimana diutarakan diatas bermakna adanya suatu “pemberitahuan” oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Dalam hal ini orang yang berhak untuk menyampaikan laporan adalah : 131

www. Dominggus Silaban, SH.MH Dapatkah saksi pelapor tindak pidana korupsi ditangkap/ditahan/diproses pidana dalam kaitan dengan kasus yang dilaporkannya? . Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi.


-

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana kepada penyelidik atau penyidik;

-

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman atau keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

-

Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugasnya yang mengetahui terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera itu melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; 132 Selain daripada pengertian “ pelapor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 24 KHUAP, ternyata masih dikenal lagi ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan "pelapor", yang antara lain terdapat pada: UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 57 Tahun 2000 dan PP Nomor 71 Tahun 2000; Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu yang dimaksud dengan ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri” dan ”Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan ”Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang

132

Ibid.


Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban”. 133 Menurut PP Nomor 57 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi tentang yang dimaksudkan dengan “pelapor“, yaitu: 1. Setiap orang yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundangundangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU; atau 2. Setiap orang yang secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Sedangkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. 3. Selanjutnya dalam Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2009 secara tegas dinyatakan, bahwa setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan khusus dimaksud dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 134 Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang pada bagian Penjelasannya Pasal 3 ayat (1), menguraikan pengertian “ Pelapor “ adalah :

133 134

Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2009.


orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan ini secara lengkap akan kami uraikan keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari PP Nomor 71 Tahun 2000 sebagai berikut: a. Pasal 2 PP Nomor 71 Tahun 2000 tersebut, menyatakan: (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku,

norma

agama,

kesusilaan,

dan

kesopanan. 135 Pasal 3 PP Nomor 71 Tahun 2000 menyatakan bahwa : (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai : a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. 135

Pasal 2 dari PP Nomor 71 Tahun 2000.


(2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. 136 Dari uraian diatas, penulis bermaksud untuk menguraikan bagaimana jaminan dan perlindungan serta penghargaan yang akan diterima oleh “ Pelapor “ dalam mengungkap suatu tindak pidana/kejahatan korupsi, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dasar hukumnya diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut : Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

136

Pasal 3 dari PP Nomor 71 Tahun 2000.


c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku; 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma lainnya. 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana


dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 137 Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi; (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; 138

C. Urgensi Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi 1. Asas filosofis perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi Landasan filosofis perlindungan saksi pelapor adalah berdasarkan Pancasila terutama yang berhubungan erat dengan Ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan landasan sila Ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka adalah: Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, semua manusia tergantung kepada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata adalah kehendak dan rahmat Tuhan. Mengandung arti bahwa : 137

Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 138 Pasal 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


1. Tidak ada perbedaan asasi di antara sesama manusia. 2. Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan. 3. Sebagai manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali. 4. Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya sematamata dalam ruang lingkup menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa. 138 Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan, cita penegakan hukum tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia yang dalam sebagai saksi pelopor yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Fungsi penegakan hukum yang dipercayakan aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup amanat Tuhan, mereka harus memilliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dalam setiap 138

www. Dominggus Silaban, SH.MH Dapatkah saksi pelapor tindak pidana korupsi ditangkap/ditahan/diproses pidana dalam kaitan dengan kasus yang dilaporkannya? Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi.


penegakan hukum. Keadilan yang ditegakkan aparat penegak hukum bukanlah keadilan semaunya sendiri, tetapi merupakan wujud keadilan yang selaras dengan keinginan dan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap hukum, terhadap diri dan hati nurani dan terhadap masyarakat nusa dan bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, diharapkan setiap aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Meskipun pada prinsipnya keadilan itu tidak dapat diwujudkan secara murni dan mutlak. Manusia hanya mampu menemukan dan mewujudkan keadilan yang nisbi atau relatif. Kita menyadari bahwa untuk menegakkan keadilan menurut hukum (legal justice) adalah sangat sulit apalagi menegakkan keadilan moral (moral justice). 139 Namun, untuk mencapai keadilan itu diperlukan adanya tolok ukur keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa sebagaimana halnya yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Bila dilihat satu persatu mengenai asas filosofis perlindungan saksi pelapor yang terdapat di dalam Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban maka dapat diketahui: 139

Ibid.


1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia Harkat dan Martabat Manuasia membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya di seluruh alam semesta, dimana Harkat dan Martabat Manusia (HMM) yang mengandung butir-butir bahwa manusia adalah: a) makhluk yang terindah dalam bentuk dan pencitraannya; b) makhluk yang tertinggi derajatnya; c) makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuahn Yang Maha Kuasa; d) khalifah dimuka bumi; dan e) pemilik Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Pada diri maanusia dapat dilihat adanya lima dimensi kemanusiaan, yaitu : 1) Demensi kefitrahan; 2) Dimensi keindividualan; 3) Dimensi kesosialan; 4) Dimensi kesusilaan; dan 5) Dimensi keberagamaan. 140 Kata kunci untuk dimensi kefitrahan adalah kebenaaran dan keluhuran, dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan, dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan, dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral, dan dimensi keberagamaan adalah iman dan taqwa. Kelima dimensi kemanusiaan tersebut merupakan satu kesatuan, saling terkait dan berpengaruh. Pada dasarnya menyatu, berdinamika dan bersinergi sejak awal kejadian individu, sampai akhir kehidupannya. Kelima menuju kepada perkembangan individu menjadi “manusia seutuhnya” Untuk memungkinkan perkembangan individu ke arah yang dimaksud itu, manusia dikaruniai lima jenis bibit yang dalam hal ini disebut Pancadaya, 140

Ibid


yaitu: (1) Daya cipta, (2) Daya karsa, (3) Daya rasa, (4) Daya karya, dan (5) Daya taqwa. Pancadaya menjadi sisi hakiki dari keseluruhan dimensi kemanusiaan. Dalam kajian, pancadaya dimanifestasikan sebagai intelegensi rasional, intelegensi social, intelegensi emosional, intelegensi instrumental, dan intelegensi spiritual. 2. Rasa aman Rasa aman adalah situasi dan kondisi suasana hati seseorang atau sekelompok orang yang merasa aman nyaman, damai dan tentram. Suatu rasa yang lebih pada situasi psikologis akan lebih menjadikan keyakinan akan keamanan dan adanya sistem pengamanan yang terpadu dan modren. Sistem keamanan untuk mewujudkan dan memilihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat memang tidak sebatas dengan penjagaan atau caracara konvensional. tetap perlu pengamanan baik di lingkungan warga sendiri, pengamanan sistem pengamananterhadap isue-isue yang bisa menjadi provokatif, mengamankan berbagai bentuk penyimpangan sosial. Pola pengamanan sekarang ini dikenal dengan model management securty. keamanan dan rasa aman ini juga bisa menjadi lahan bisnis juga bisa menjadi bagian

dari

premanisme

dalam

bidang

bisnis

keamanan.

selama

pendekatannya bukan pada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup dan terwujudnya suasana hati yang mendorong pada meningkatnya produktifitas masyarakat dapat dikatakan keamanan dan rasa aman akan menjadi semu dan


menjadi lahan subur yang mempunyai kekuasaan dan massa untuk menguasai suasana dan wilayah sesuai dengan kehendaknya. 3. Keadilan Plato (427-347 SM) menggambarkan keadilan seperti pada jiwa manusia, dimana jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (ephitumatikon), serta rasa baik dan jahat (thumoeindes). 141 Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal itu terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan adalah terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Hans Kelsen menegaskan konsep keadilan secara jernih yang bebas dari nilai. Dengan pandangannya itu, Hans Kelsen mengambil jarak dari penafsiran keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik maupun etika, yang tidak dapat melepaskan diri dari muatan teologis. Menurut Hans Kelsen, idealisme dalam ajaran hukum alam juga menyiratkan adanya dualisme dalam norma keadilan, di mana yang satu adalah norma keadilan yang sumbernya bersifat transendental, dan yang lain lagi adalah norma keadilan yang bersumber pada akal budi manusia. Dalam hal ini Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif. 141

Ibid


Dalam substansi yang secara garis besar linier dengan pemikiran Plato dan Hans Kelsen tersebut, dalam filsafat Islam ditegaskan bahwa Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. 4. Tidak diskriminatif Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.


5. Kepastian hukum Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 142 Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu. 142

Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban


Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (cogito ergo sum), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimauti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. 143 Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata law and order menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. Law and order kemudian hanya cukup

143

Pembunuhan terhadap seorang saksi di Sri Lanka – kasus Gerald Perera: UA-157-2004


untuk the order of law, bukan the order by the law (ctt: law dalam pengertian peraturan/legal). 144 Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum. 145 Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas ditengah jalan disebabkan ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi, terutama saksi korban untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-tertentu.

144 145

Ibid. Ibid


Sejalan dengan pengalaman di Indonesia berkenaan dengan perlindungan saksi, kurang memadainya instrumen yuridis tentang perlindungan saksi serta rekomendasi Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 menjadikan pengaturan tentang perlindungan saksi dalam sebuah undang-undang sangat penting. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompeten tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab negara terhadap warga negara yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum. Dengan bersandarkan pada asas kesamaan dalam hukum “equality before the law” yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar dapat diprediksi akan sangat sulit diungkap Sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran HAM, adalah satu bagian integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu. Setelah melewati proses negosisasi bertahun-tahun, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan juga pada tanggal 11 Agustus 2006. 146

146

Ibid


Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan menolong negara Indonesia keluar dari skandal korupsi yang berkepanjangan dan menyediakan penggantian yang diperlukan bagi para korban dapat kita lihat kenyataannya di masa mendatang. Undang-undang itu sendiri, bagaimanapun, menunjukkan beberapa permasalahahan serius lebih dari sekedar niat baik di balik undangundang tersebut. Di pengadilan-pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititikberatkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran HAM lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman daripada perlindungan. Di negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. 147 Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk

147

Pembunuhan terhadap seorang saksi di Sri Lanka – kasus Gerald Perera: UA-157-2004


memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka. 148 Sebagaimana dapat dilihat dalam kisah tentang seorang yang bernama Endin melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim. Kemudian, hakim tersebut melakukan ”serangan balik” dengan mengadukan Endin telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sang hakim bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Demikianlah kisah tragis sang pelapor yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

2. Perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi Perlindungan saksi pelapor merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian

148

Absennya Perlindungan Saksi di Sri Lanka: AS-143-2007, AS-147-2007


besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seorang yang katakanlah pegawai bawahan mengetahui bahwa atasannya melakukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang sudah jelas berada dibawah si pelaku tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi yang besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M. antara lain mengatakan "bahwa program perlindungan saksi dan pelapor dalam perkara TIPIKOR pada dasarnya dimaksudkan antara lain untuk : 1. Melindungi saksi dan pelapor dari kerawanan-kerawanan dan intimidasi sehingga kedepan perlu dibentuk adanya pengamanan pengadilan (court security); 2. Saksi dan pelapor mengalami kesukaran dalam mengakses informasi mengenai proses pengadilan sehingga perlu diperhatikan mengenai sistem informasi pengadilan; 3. Saran dan transportasi khusus bagi saksi dan pelapor selama proses pengadilan;


A. 4.

Belum diperhatikan mengenai kebutuhan saksi dan pelapor selama

proses pengadilan. Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai jaminan terhadap perlindungan saksi dan pelapor tarhadap kasus korupsi yaitu dari tahap peristiwa baru terjadi sampai dengan pasca persidangan, diperlakukan gambaran mengenai bentuk perlindungan. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai hal-hal tersebut, yaitu : 1) Pasal 5 ayat (1) dan (2) 2) Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: (a) bantuan medis (b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial 3) Pasal 7 ayat (1), (2),dan (3) (a) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: (1) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;


(2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindakpidana. (b) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4) Pasal 8 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 5) Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) (a) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut scdang diperiksa. (b) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. (c) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.


6) Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) (a) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (b) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. (c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 149 Dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban seorang saksi dan korban berhak: 1)

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya;

2)

Serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;

3)

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

4)

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

5)

Mendapat penerjemah; 149



6)

Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

7)

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

8)

Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

9)

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

10) Mendapat identitas baru; 11) Mendapatkan tempat kediaman baru; 12) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 13) Mendapat nasihat hukum; dan/atau 14) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 150

150



BAB II ASAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2006

Recommend Documents