OLEH : Refly Harun, S.H., M.H., LL.M
Pengelolaan BUMD berbentuk PT dikaitkan dengan tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, 10 April 2017 0
UU yang mengatur BUMD • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969) definisi BUMD adalah “semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang” (Ps. 2).
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang menyebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tetap berlaku sampai dibentuknya undang-undang baru yang mengatur mengenai perusahaan daerah (Ps.2). • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) menyebutkan “Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah” (Ps. 84).
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan
“Penyertaan modal Daerah dapat
ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.” (Ps. 173 ayat 2).
Badan Usaha Milik Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD, menyatakan bahwa BUMD berbentuk perseroan terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. (UU PT) 2
ORGAN PERSEROAN TERBATAS Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (Ps. 1 angka 1 UU 40/2007)
RUPS
DEKOM
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dekom dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Ps. 1 angka 4 UU 40/2007)
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Ps. 1 angka 6 UU 40/2007)
AUDITOR EKSTERNAL (Ps. 68 ayat (1) UU 40/2007)
acquit et decharge Dalam RUPS Tahunan
Laporan Keuangan
DIREKSI
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
(Ps. 1 angka 5 UU 40/2007)
Kewenangan Direksi
UU 40/2007
4
Direksi bertugas: menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
5
“acquit et de charge” (pembebasan dan pelunasan; release and discharge). Direksi, sebagai wujud pertanggung-jawaban, berkewajiban menyampaikan Laporan tahunan (Pasal 66 UU Perseroan Terbatas). Laporan tahunan adalah laporan menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian, serta kinerja dari perusahaan dalam satu tahun berjalan. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan disetujuinya pertanggung-jawaban laporan tahunan, maka Direksi mendapatkan “acquit et de charge” (pembebasan dan pelunasan; release and discharge). Acquit diterjemahkan sebagai “to clear (a person) of a criminal charge” (Black Law Dictionary). Acquit et de charge diartikan sebagai “to set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge” (Wikipedia). Hal ini berarti dengan acquit et de charge, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya, tugas atau kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Konsekuensinya, maka Direksi tidak dapat dituntut bertanggung-jawab dalam hal terjadinya kerugian yang di derita perseroan.
KERANGKA TEORITIS TENTANG CIRI-CIRI BADAN HUKUM – Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain. – Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. – Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. – Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. (Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH dalam buku “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” – Terbitan Mahkamah Konstitusi)
7
PELEPASAN ASET PERSEROAN TERBATAS : Ps. 102 ayat (1) UU 40/2007
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Ketentuan Lebih Ketat terhadap ketentuan ini diatur dalam AD atau Keputusan RUPS. Ketentuan yang berlaku pada PT : 1. 2. 3. 4. 5.
UU PT & Pelaksannaanya UU PASAR MODAL & Pelaksannaanya (apabila Tbk) UU SEKTORAL & Pelaksannaanya Anggaran Dasar Keputusan RUPS
Dimana posisi Perda dalam mekanisme Pelepasan Aset pada BUMD yang berbetuk PT? Dimana posisi DPRD dalam mekanisme Pelepasan Aset pada BUMD yang berbetuk PT (DPRD bukan organ BUMD)?
Pengertian business judgement rules Direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu indakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati.
Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan.
9
business judgement rules dalam UU 40/2007
Mekanisme Penyelesaian Kerugian Pada Perseroan
10
business judgement rules berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013
Pertimbangan Hukum MK Yg Menyebutkan Secara Eksplisit business judgement rules 1.
Pemisahan kekayaan Negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2.
BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan dengan Badan Hukum Privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari Organ Penyelenggara Negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan.
3.
Meskipun berbeda dengan Organ Penyelenggara Negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara, berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda.
12
ertimbangan Hukum MK Yg Menyebutkan Secara Eksplisit business judgement rules 4.
Oleh karena masih tetap sebagai Keuangan Negara, dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara, dan merupakan kepanjangan tangan negara, maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan.
5.
Terlepas dari permasalahan konstitusionalitas status keuangan BUMN , terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai paradigma fungsi BUMN atau BUMD sebagai kepanjangan tangan dari Negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (Business Judgement Rules) yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (Government Judgement Rules).
6.
Subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk paradigma usaha (Business Judgement Rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau kekayaan BUMD yang terlepas dari kekayaan Negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.
7.
Namun demikian, Paradigma Pengawasan Negara harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Governmenr Judgement Rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (Business Judgement Rules). 13
Pertimbangan Hukum MK Yg Menyebutkan Secara Eksplisit business judgement rules 8.
Dengan adanya perbedaan paradigma di atas, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk UU bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang demikian penyelenggara fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan.
9.
Rumusan pengertian keuangan negara menggunakan rumusan yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda.
10.
Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. 14
Bpk. Dahlan Iskan selaku Dirut menyetujui dan menandatangani penjualan aset PT Panca Wira Usaha pada 2002-2004 (BUMD Pemprov Jatim), dan selanjutnya disangkakan kasus korupsi penjualan aset). Apabila dalam sebuah PT terdapat kerugian, yang dianggap disebabkan oleh Direksi, namun tidak memiliki/ditemukan, Mens Rea (niat jahat), benturan kepentingan, keuntungan pribadi atau golongan apakah bisa dimasuk dalam “tindak pidana korupsi”? business judgement rules??? acquit et decharge???
Pengertian mens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960: 257 ).
16
Terima Kasih 17
Referensi http://news.detik.com/berita/3323049/dahlan-iskan-di-pusaran-kasus-penjualan-aset-pemprov-jawatimur http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161028084558-12-168572/tanda-tangan-penyebab-dahlaniskan-dijebloskan-ke-tahanan/ https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-dahlan-iskan-pembahasan-aset-sempat-bikin-panas-dprdjatim.html https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#safe=active&q=mens+rea+dalam+hukum+pidana http://business-law.binus.ac.id/2017/01/21/acquit-et-de-charge-direksi/ http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=14009 http://bandung.bpk.go.id/files/2009/03/Tahun-1998-Permendagri-No-03-tentang-Bentuk-HukumBUMD1.pdf http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2291/14.125-Reviu-Literatur-Pengelolaan-BadanUsaha-Milik-Daerah http://www.webmateri.com/2016/12/bentuk-bentuk-badan-usaha-milik-negara-dan-daerah-bumnbumd.html http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c33011b929b1/node/13489 http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c33011b929b1/node/13489 http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=339 http://merancangundangundang.blogspot.co.id/2015/05/landasan-hukum-pengelolaan-badanusaha.html
