BAB II PENGATURAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI SUBSISTEM DARI SISTEM. yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

BAB II PENGATURAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI SUBSISTEM DARI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA A. Sistem Pendidikan Nasional Sistem Pendidikan Nasional (SPN) merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 44 Di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang SPN tidak ditemukan penjelasan apa saja yang dimaksud dengan komponen-komponen tersebut. Namun dari beberapa pendapat dibawah ini dapat dipahami apa saja yang dimaksud dengan komponen-komponen tersebut. Winch mengatakan “ The aims of any system of education tells us what it is for. Since they embody the fundamental purposes of education, they determine the character of everything else; institutions, curriculum, pedagogy and assesment “.

45

Pendapat

tersebut mengindikasikan bahwa komponen yang dimaksud diantaranya adalah tujuan pendidikan, lembaga pendidikan, kurikulum, pengajaran, dan penilaian. Promila Sarma mengelompokkan komponen-komponen pendidikan ke dalam tiga bagian besar, yaitu 1) orientation yang mencakup philosofi, hukum, pembiayaan, organization yang mencakup struktur umum, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, media massa, 3) Operation yang terdiri dari peserta didik, pendidik, 44

Pasal 1 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) 45 Chirstopher Winch dan John Gingell. The Key Concept in The Philosophy of Education. (New York. Routledge. 1999) . Hal 10

Universitas Sumatera Utara

kurikulum, metode pengajaran, materi ajar, evaluasi dan ujian, bimbingan, supervisi, dan administrasi. 46 Rochmat Wahab juga mengatakan “ hakekat, tujuan, prinsip-prinsip, subjek , dan penyelenggaraan pendidikan nasional, disamping ketenagaan, kurikulum, kelembagaan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting diketahui dalam dalam memahami Sistem Pendidikan Nasional. “ 47 Sesuai dengan pemaparan di atas maka komponen-komponen SPN yang dimaksud adalah semua unsur dari SPN tersebut antara lain organisasi, kurikulum, pendidik, peserta didik, landasan hukum, landasan philosofis, pendanaan, dan lain sebagainya dimana keseluruhannya saling terkait dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Santosh Kumar Madugula dari Research Scholar, Law Faculty, National University of Singapore mengatakan bahwa: Every country has a unique higher education scenario and have experienced different historical and contemporary developments that have lead the current governments to lay education policies that would best suit the ‘development’ or other such macro level objectives. However, there are certain similarities among countries that have put them in similar state of affairs. 48 Apa yang disampaikan Santosh di atas menunjukkan bahwa sistim pendidikan nasional suatu negara dibentuk berdasarkan kebijakan (politik) suatu negara khususya dalam bidang pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan negara tersebut untuk 46

Promila Sharma. Education Administration. (Darya Gan.SB.Nangia.2007) Hal. 317 Rochmat Wahab. Mengkritisi Sistem Pendidikan Nasional, Aktualisasi Otonomi Pendidikan dan Alokasi Anggaran Pendidikan. Diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/ Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20/SISTEM%20PENDIDIKAN%20NASIO NAL%20-%20IAI%20Al-Ghazali.pdf pada tanggal 13 Agustus 2012 48 Santosh Kumar Madugula. Foreign University under WTO – GATS mechanism: Should WTO members of Pro-‘Education Services Liberalization’ allow Foreign Private Universities or Foreign Public Universities. Diunduh dari http://www.intconfhighered.org/Madugula.doc pada tanggl 1 Juli 2012 47


mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, SPN suatu negara dapat dikatakan sebagai identitas nasional negara yang bersangkutan yang menjadikannya berbeda dari sistim pendidikan negara lain. 1.

Landasan filosofis, konstitusional dan teknis operasional SPN Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak

dalam rangka studi dan praktek pendidikan, sedangkan landasan hukum/yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. 49 Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum atau yuridis. Berdasarkan

sumbernya,

jenis

landasan

pendidikan

dapat

diidentifikasi

dan

dikelompokkan menjadi: 1) landasan religius pendidikan, 2) landasan filosofis pendidikan, 3) landasan ilmiah pendidikan, dan 4) landasan konstitusional pendidikan. 50 Pancasila adalah dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga Pancasila merupakan rujukan dari setiap materi muatan peraturan perundangundangan. 51 Dengan demikian, pengaturan pendidikan nasional Indonesia harus merujuk pada Pancasila sebagai dasar filosofi negara dan itu berarti bahwa landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila.

49

Y. Suyitno. Landasan filosofis pendidikan. Universitas pendidikan indonesia.2009 Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEDAGOGIK/195009081981011Y._SUYITNO/LANDASAN_ FILOSOFIS_PENDIDIKAN_DASAR.pdfY. 50 Suyitno. Ibid 51 Penjelasan Pasal 2 UU No.12 thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


Pancasila sebagai landasan filosofis negara mengandung arti bahwa pendidikan nasional Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Dengan demikian, pendidikan nasional Indonesia adalah: 1. Pendidikan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Pendidikan yang berperikemanusiaan 3. Pendidikan yang mencerinkan persatuan Indonesia 4. Pendidikan yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan dan perwakilan (demokratis) 5. Pendidikan yang berkadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan nasional yang pancasilais di atas harus tercermin dalam setiap komponen pendidikan nasional lainnya, seperti kurikulum, pengelolaan, pendanaan, dan lain sebagainya yang merupakan karaktristik atau ciri khas pendidikan nasional Indonesia dan membedakannya dari sistem pendidikan negara lain. Pasal 3 UU No. 12 tahun 2011 mengamanatkan bahwa “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar 52 dalam Peraturan Perundang-undangan”. 53 Sebagai hukum dasar, maka UUD 1945

54

menjadi acuan atau

52

Norma dasar digunakan oleh Hans Kelsen untuk konstitusi yang merupakan norma tertinggi dalam sebuah negara. Segala norma khusus (perundang-undangan) yang diciptakan harus sesuai dengan norma dasar tersebut. Lihat : Pengantar Teori Hukum oleh Hans Kelsen terjemah Siwi Purwandari terbitan Penerbit Nusa Mediaan, Hal..97. 53 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 54 Bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 tidak semata pada pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945 ( Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009)


rujukan dari segala aturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan (landasan konstitusional) . Ketentuan-ketentuan yang merupakan kerangka dasar pendidikan di Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 adalah BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. BAB XA terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 28C Ayat (1) yang menyatakan “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 28E Ayat (1) yang menyatakan “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sedangkan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 1 Pasal, yaitu pasal 31 yang menyatakan bahwa : Pasal 31 UUD 1945 55 : 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

55

UUD 1945 Perubahan ke-4


5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) diatas mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dalam satu SPN yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mendesain Sistem SPN, yang saat ini telah ditentukan di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN. Undang-undang ini kemudian berfungsi sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dimana di dalamnya telah ditetapkan dasar, fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan nasional sebagai berikut : Dasar, fungsi dan tujuan 1. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 56 2. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 57 Prinsip penyenggaraan : 58 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

56

Pasal 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN 58 Pasal 4 UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN 57


4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Hubungan antara Pancasila sebagai landasan philosofis,

UUD 1945 sebagai

landasan konstitusional, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN sebagai landasan operasional pendidikan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gbr 2. Hubungan Pancasila dan UUD 1945 dengan Pendidikan Nasional PANCASILA UUD 1945 UU No.20 thn 2003 Ttg SPN

Sumber : Diolah dari UU No.20 tahun 2003

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mengatur pendidikan dalam 2 konteks, yaitu pendidikan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal, dan pendidikan nasional yang berkaitan dengan dengan hak dan kewajiban Pemerintah dan warga negara yang diseleggarakan dalam SPN.

Maka yang dimaksud dengan

pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam SPN sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 dan telah diatur di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang SPN.


2.

Struktur Pendidikan Nasional Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas,

pendidikan nasional disusun ke dalam beberapa jalur, jenjang, dan jenis. 59

Jalur

pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu jalur pendidikan nonformal, informal, dan formal. 60 Pendidikan nonformal berfungsi sebagai sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat.

61

Sesuai dengan fungsi tersebut,

maka hasil proses pendidikan nonformal bak yang diselenggarakan oleh lembaga kursus atau dan pelatihan dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SNP. Program paket A yang diperoleh dari pendidikan nonformal, diakui setara dengan pendidikan dasar (SD) pada jalur formal, Program paket B pendidikan nonformal, diakui setara dengan SMP pada jalur formal, dan Program paket C pendidikan nonformal, diakui setara dengan pendidikan menengah atas (SMA sederajat) pada jaur formal. 62 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 63 yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam berbentuk kegiatan belajar secara

59

Pasal 12 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 61 Pasal 26 ayat ( 1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang dilaksanakan dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 62 Pasal 1 ayat (7) dan 8 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 63 Pasal 1 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 60


mandiri. Sebagaimana pendidikan formal, hasil pendidikan informal juga dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 64 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 65 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan diselenggarakan dalam bentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat 66 . Pendidikan dasar merupakan prioritas di Indonesia karena selain sebagai hak warga negara, juga merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk membiayainya 67, serta kewajiban bagi orangtua untuk memberikannya kepada anaknya.

68

Kewajiban ini

ditegaskan kembali melalui Pasal 12 PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar : 1. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. 2. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.

Ketentuan yang mewajibkan Pemerintah membiayai pendidikan dasar menunjukkan bahwa pendidikan dasar tersebut murni sebagai layanan publik dimana pendanaannya ditanggung oleh Pemerintah. Dengan demikian, pendidikan dasar yang gratis bukan

64

Pasal 27 UU No.20 tahun 2003 tentang SPN Pasal 1 ayat (11) UU No.20 tahun 2003 tentang SPN Selain berdsarkan jenjang, Pendidikan formal juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (Pasal 15 UU No.20 tahun 2003) 66 Pasal 17 UU No.20 tahun 2003 tentang SPN 67 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 68 Pasal 7 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 tentang SPN 65


merupakan kebaikan atau prestasi pemerintah daerah tetapi hanya sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan konstitusi; justru kalau ada lembaga pendidikan dasar yang memungut biaya atau pemerintah daerah yang membiarkan hal tersebut terjadi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan harus diberi sanksi, termasuk orangtua yang tidak memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar terdiri dari pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan yang diselenggarakan dalam bentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. UUD 1945 tidak mewajibkan Pemerintah atau pemerintah daerah untuk membiayai pendidikan menengah ini sebagaimana halnya dengan pendidikan dasar. Namun demikian Pemerintah berusaha meningkatkan akses pendidikan menengah ini melalui pemberian dana BOS. 69 Tidak adanya kewajiban konstitusional Pemda untuk mendanai atau memberikan pendidikan menengah secara gratis telah mengakibatkan issu ini menjadi bahan kampanye calon kepala daerah. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad mengatakan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang tidak sehat karena membuat masyarakat tidak mandiri. 70 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan yang tertinggi setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi, serta spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

71

Berdasarkan jenisnya,

69

Menguatkan Pendidikan Menengah. Diakses dari http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/28 /08301575/Menguatkan.Pendidikan.Menengah Pada tanggal 20 Nop.2012. 70 Kampanye Sekolah Gratis tidak Mendidik. Diakses dari http://www.victorynewsmedia.com/ berita-12441-kampanye-sekolah-gratis-tidak-mendidik.html pada tanggal 10 Desember 2012 71 Pasal 1 ayat( 2) Undang-undang No12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


pendidikan tinggi dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara pendidikan vokasi diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan, dan pendidikan profesi untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

72

Sama halnya dengan pendidikan menengah, UUD 1945 tidak

mewajibkan Pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi ini. Masing-masing jenjang dan jalur pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas dikelola dan diselenggarakan oleh organ-organ atau struktur tersendiri yang merupakan bagian dari struktur pendidikan yang tanggungjawabnya ada pada Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, dalam hal ini Kemendikbud. Walaupun masing-masing jenjang dan jenis pendidikan tersebut di kelola dan diselenggarakan oleh organ-oragan tersendiri, namun semuanya merupakan bagian atau subsistem dari SPN sehingga penyelenggaraanya bermuara pada satu tujuan yaitu tujuan pendidikan nasional.

Prase “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” menegaskan bawah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berkarakter kebudayaan Indonesia, walaupun tidak ada penjelasan atau pengertian yang lebih luas tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 72 Pasal 15-17 Undang-Undang No12 tentang Pendidikan Tinggi


Struktur dari keseluruhan pendidikan nasional tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut : Gbr 3. Struktur Pendidikan Indonesia Gbr.2. Struktur Pendidikan Indonesia Usia Age

Pendidikan Sekolah School Education

Pendidikan Luar Sekolah Out-Off School Education Nonformal Informal

PERGURUAN TINGGI/PTAI PASCA SARJANA

Higher Education/Islamic HE Post Graduate Perguruan Tinggi/ PT AI Sarjana/Diploma Higher Education / Islamic HE Graduate/Diploma

MAGANG Apremticeship

Sekolah Menengeha Senior Secondary School Atas General

Kejuruan Vocational

MA

SMA

MAK

SMK

Islamic General

General

Islamic Vocational

Vocational

MTs Islamic Junior Secondary School

SMP Junior Secondary School

MI Islamic Primary School

SD Primary School

BA/RA Islamic Kindergarten

TK Kindergarten

PAKET C Packet C

PAKET C Packet C

PAKET A Packet A Kelompok Bermain

Play Group

Taman Penitipan Anak Day Care Center Sumber : Ministry of National Education.2007

Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional.2007


B. Pengaturan Pendidikan Tinggi Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional 1. Perkembangan regulasi pendidikan tinggi di indonesia Hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat karena hukum merupakan kontrol sosial dari Pemerintah. “Law itself is a sosial control.

73

Dengan

demikian, aturan hukum dalam bidang pendidikan tinggi merupakan kontrol sosial Pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi guna mencapai tujuan pelaksanaa pendidikan tinggi tersebut. Permasalahan yang dihadapi suatu negara senantiasa akan berubah seiring dengan perkembangan jaman karena masing-masing zaman memiliki tantangan dan permasalahan sendiri-sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi. Dalam hal demikian, di negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, hukum hadir sebagai sebagai instrumen untuk beradaptasi terhadap perkembangan tersebut, dan sebagai alat membuat masyarakat berdaptasi terhadap perubahan tersebut (law as a sosial engineering). Di awal kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan UU Darurat (Uudrt) Nomor 7 Tahun 1950 (7/1950) tentang Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menyesuaikan segala aturan yang sudah ada sebelumnya dengan situasi negara pada saat itu dibawah Republik Indonesia Serikat.“ Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat diwajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya dengan, jika perlu, menyimpang dari 73

Donald Black. The Behaviour of law. Special edition. (Bingley.Emeral.2010).Hal 6


segenap peraturan-peraturan”

74

Hal ini berarti bahwa konsep pendidikan yang

diberlakukan selama masa penjajahan harus segera diganti dengan konsep pendidikan yang sesuai dengan budaya dan kepentingan Indonesia pada saat itu. Keterlibatan Masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pendirian PTS sudah terjadi sejak dulu. Untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan PTS tersebut, Pemerintah secara bertahap mulai menata PTS melalui peraturan perundangundangan, salah satunya melalui PP No. 23 Tahun 1959 Tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Di dalam peraturan tersebut diatur bahwa persyaratan bagi mahasiswa PTS untuk mengikuti ujian negara adalah: 75 a. berasal dari Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi syarat; 76 b. berijazah negeri Sekolah Menengah Umum tingkat Atas; c. telah mengikuti pendidikan dengan teratur pada Perguruan Tinggi Swasta sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk ujian universiter sarjana atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, untuk.ujian universiter sarjana muda; d. dan telah lulus dalam ujian sarjana atau sarjana muda pada Perguruan Tinggi Swasta; e. menyampaikan keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai bagi tiap jenis ujian pada Perguruan Tinggi Swasta kepada Panitia Ujian. f. membayar uang ujian yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.

74

Pasal 1 UU Darurat (Uudrt) Nomor 7 Tahun 1950 (7/1950) Tentang Perguruan Tinggi Pasal 7 Ayat (1) PP No. 23 Tahun 1959 Tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. 76 Pasal 8 PP No. 23 Tahun 1959 Tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta . Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi persyaratan adalah :a). perguruan tinggi tersebut berbentuk suatu badan hukum, yayasan atau perhimpunan yang telah diakui oleh Pemerintah; b). telah didaftarkan pendiriannya pada Kementerian dan telah beIjalan sekurang-kurangnya selama 3 tahun; c). tata pelajaran bagi tiap cabang; ilmu pengetahuan sama dengan tat a pelajaran pada Fakultas Negara; dan d). susunan tenaga pengajar sama dengan susunan tenaga pengajar pada Fakultas Negara dan mutu kecakapannya diakui oleh Fakultas Negara. 75


Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian negara adalah mereka yang lulus dari universitas yang memenuhi persyaratan, yaitu : a. Perguruan tinggi tersebut berbentuk suatu badan hukum, yayasan atau perhimpunan yang telah diakui oleh Pemerintah; b. Telah terdaftar pada Kementerian dan telah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 tahun; c. Mata pelajaran bagi tiap cabang ilmu pengetahuan sama dengan tata pelajaran pada Fakultas Negara; d. Susunan tenaga pengajar sama dengan susunan tenaga pengajar pada Fakultas Negara dan mutu kecakapannya diakui oleh Fakultas Negara.

Upaya Pemerintah dalam menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan PTS telah melahirkan diskriminasi negara terhadap warga negara. Warga negara yang menempuh pendidikan tinggi pada PTS harus menempuh prosedur yang lebih panjang dimana mereka harus mengikuti ujian negara untuk mendapatkan gelar. Tahun 1961, Pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan terhadap aturan perguruan tinggi ini melalui

UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

Lahirnya undang-undang ini merupakan satu kemajuan dalam sejarah perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia karena untuk pertama kalinya tujuan pendidikan tinggi dirumuskan berdasarkan undang-undang, yaitu : 77 1. Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual: 2. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; 3. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

77

Pasal 2 Konsideran UU No. 22 tahun 1961


Peranan pendidikan tinggi dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa serta sebagai motor pembangunan nasional telah ditegaskan dalam undang-undang pendidikan tinggi ini. Di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa pembuatan undangundang tersebut: 78 1. Untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya, kemajuan rakyat di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. 2. Sebagai aturan hukum bagi pendidikan tinggi dalam melaksanakan manifesto politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara, khususnya di bidang pendidikan.

Diskriminasi terhadap PTS masih dipertahankan dalam undang-undang ini, dimana PTS masih dianggap sebagai perguruan tinggi yang belum mampu berdiri sendiri. Hal ini terlihat dari adanya kastanisasi terhadap PTS melalui pemberian status Terdaftar, Diakui, dan Disamakan, 79 serta dibentuknya Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (L.P.T.S.) 80 oleh Pemerintah untuk membimbing dan mengawasi PTS dalam penyelenggaraan pendidikan. 81

78

Konsideran UU No. 22 tahun 1961 Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi 80 Organ LPTS bertugas antara lain :a). memberikan bimbingan kepada dan pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, b). Mengusulkan kenaikan status perguruan tinggi swasta, c). Melaporkan dan mengusulkan penutupan Perguruan tinggi Swasta yang menyalahi Dasar dan haluan Negara atau tidak mempunyai kemampuan materiil/personil/spiritual untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tinggi.d). Memberi pertimbangan kepada Menteri untuk penggabungan beberapa Perguruan Tinggi Swasta. 81 Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi Pada tahun 01 Feb 1968 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/PK/1968 dibentuk 5 L.P.T.S. yang diberi nama Koperti. Tanggal 17 April 1975 Koperti diubah menjadi Kopertis dan jumlahnya menjadi 7 (tujuh). Tgl 19 Feb 1982 dengan Kepmendikbud no. 062/0/1982 diperluas menjadi 9 (sembilan) Kopertis dan terakhir pada tgl 15 Maret 1990 dengan kepmendikbud No. 0135/0/1990 menjadi 12 Kopertis yang dipertahankan sampai sekarang (Baca : SEANDAINYA KOPERTIS TAK ADA LAGI… dapat diakses dari http://www.kopertis12.or.id /2011/ 04/28/seandainyakopertis-tak-ada-lagi.html 79


PTS akan mendapat status Terdaftar jika Pendiri telah memberitahukan tentang berdirinya PTS tersebut kepada Menteri dengan menyampaikan akte notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakannya, anggaran dasar, harta kekayaan dan/atau sumber pendapatan yang diperuntukkan penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut, rencana pelajaran dan daftar tenaga pengajar yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan masing-masing pengajar serta pelajaran yang diberikannya paling lama enam bulan terhitung mulai PTS tersebut didirikan. 82 PTS dengan status Terdaftar tidak dapat melakukan ujian secara mandiri. Sedangkan PTS dengan status Diakui telah berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan pedoman dan pengawasan Menteri, dan ijazahnya mempunyai nilai sama dengan ijazah PTN, sedangkan PTS dengan status Disamakan berhak menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri dengan akibat yang sama dengan ujian dan promosi pada PTN . 83 Secara berjenjang, PTS Terdaftar dapat ditetapkan menjadi Diakui, dan PTS Diakui dapat di tetapkan menjadi Disamakan oleh Menteri atas usul LPTS. 84 Bentuk perguruan tinggi yang ditetapkan dalan undang-undang ini adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah . 85 Universitas dan Institut negeri dipimpin oleh presiden universitas/institut yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Senat. Sedangkan Sekolah tinggi dan akademi dalam 82

Pasal 26 UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi Jika pendiri tidak melaporkan perihal pendirian perguruan tinggi tersebut dalam waktu yang ditetapkan, maka Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana kepada Pendiri perguruan tinggi tersebut. Kelalaian dalam pelaporan tersebut termasuk pada kategori kejahatan 83 Pasal 26 UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi 84 Pasal 27 UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi 85 Pasal 6 UU No. 22 tahun 1961tentang Perguruan Tinggi


lingkungan suatu departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu pengetahuan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atas usul Menteri yang bersangkutan. Pendirian PTS pada masa ini lebih gampang karena badan hukum swasta (penyelenggara PTS) dapat menyelenggaran pendidikan tinggi terlebih dahulu baru kemudian dalam waktu paling lama 3 bulan setelah penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut wajib dilaporkan kepada Pemerintah. Semakin maraknya kehadiran PTS pada masa itu, maka untuk melindungi warga negara dari penyelenggaraan PTS yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam hal pendirian PTS, yaitu Perpres No. 15 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta . 86 Penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin diperketat dimana masyarakat yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Untuk memenuhi tuntutan revolusi Indonesia

pada tahun 1960an,

87

Presiden

kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dinyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian integral dalam revolusi sehingga pendidikan harus difungsikan sebagai:

86

Konsideran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta 87 Konsideran Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila


1. 2. 3. 4. 5.

Pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. Produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Lembaga pengembang Kebudayaan Nasional. Lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik/mental. Lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat.

Tujuan pendidikan nasional dimulai dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa itu dimana politik merupakan panglima sangat terasa termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari susunan anggota Majelis Pendidikan Nasional sebagaimana diatur di dalam Kepres No. 14 tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional , dimana para anggotanya terdiri dari semua

unsur, yaitu Menko/Menteri yang mempunyai hubungan dengan Pendidikan dan Wakil Komisi Pendidikan D.P.R.-G.R, partai politik, yaitu wakil-wakil semua Partai Politik yang sah, golongan fungsionil, yaitu wakil-wakil dari Tani, Buruh, Pegawai, Pengusaha Nasional,

Angkatan

Bersenjata,

Alim

Ulama,

Angkatan

45,

Cendekiawan,

Guru/Pendidikan, Budayawan/Seniman, Wartawan, Pemuda, Mahasiswa, Pramuka, daerah, yaitu wakil-wakil dari: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat. Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan tinggi sesuai dengan perkembangan universitas/institut negeri, Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri yang


mengatur tentang Kedudukan, tugas pokok dan fungsi universitas/institut, susunan organisasi universitas/institut, tatakerja universitas/institut, kedudukan dan tugas rektor dan pembantu rektor, biro, Fakultas, Jurusan, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dan lain-lain. Pada tahun 1981, Pemerintah mengeluarkan lagi PP No. 27 tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi, dan sebagai penghargaan terhadap usaha-usaha positif yang dilakukan oleh PTS dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 39 Tahun 1982 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta. Untuk mendapatkan bantuan tersebut,

PTS harus mengajukan permohonan kepada

Menteri 88 dan memenuhi persyaratan, yaitu : 89 1. Telah memiliki status dari Menteri; 2. Telah dinilai cukup memiliki potensi dan secara riil telah menunjukkan usaha-usaha pengembangan yang positif; 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Jumlah penerimaan uang yang lebih kecil dari biaya minimum perguruan tinggi; 5. Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga pengajar biasa yang diangkat oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta serta memiliki kewenangan mengajar

Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem guna memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada tahun

88 89

Pasal 7 PP Nomor 39 Tahun 1982 Tentang Pemberian Bantuan Kepada PTS Pasal 4 PP Nomor 39 Tahun 1982 Tentang Pemberian Bantuan Kepada PTS


1989, Pemerintah memberlakukan UU No. 2 tahun 1989 tentang SPN. 90

Setelah

berlakunya UU No. 2 tahun 1989 ini, beberapa perubahan yang signifikan terjadi, antara lain melalui PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Melalui Peraturan pemerintah ini, proses pengusulan PTN dan PTS sudah diatur bersamaan. Proses pengusulan pendirian Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat meliputi : 91 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rencana induk pengembangan; Kurikulum; Tenaga kependidikan; Calon mahasiswa; Sumber pembiayaan; Sarana dan prasarana; Penyelenggara perguruan tinggi.

Selain dalam hal pendirian, dalam hal pengawasan juga Pemerintah sudah memperlakukan PTN dan PTS sama. Hal ini terlihat dari Pasal 121 PP No. 30 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa : 1. Menteri menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan. 3. Penilaian sebagaimana dimaksud alam ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang diangkat oleh Menteri. 4. Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi. 90

Dengan berlakunya UU No. 2 rathun 1989 ini maka beberapa peraturan mengenai pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan UU Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila 91 Pasal 115 PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi


Di dalam peraturan pemerintah

ini, pendirian perguruan tinggi asing atau

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pihak asing tidak diizinkan. Di dalam Pasal 120 dikatakan : 1. Pihak asing dilarang mendirikan perguruan tinggi atau menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Republik Indonesia. 2. Larangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penerimaan mahasiswa, proses belajar mengajar, penilaian hasil belajar mengajar, dan upacara pemberian ijazah kepada peserta program yang berhasil yang biasa disebut wisuda.

Walaupun kehadiran PTA dilarang, namun kerja sama dengan PTA diperbolehkan dalam bentuk : 92 1. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; 2. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; 3. Penerbitan bersama karya ilmiah; 4. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; 5. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. Penyempurnaan terhadap PP No. 30 tahun 1990 ini dilakukan dengan mengeluarkan

PP No. 57 tahun 1998. Perubahan antara lain menyangkut tentang

diberikannya kemungkinan bagi Pemerintah untuk membatalkan pengangkatan rektor/ ketua/direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat jika dalam pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyatatan. Perubahan dilakukan kembali tahun 1999 dengan mengeluarkan PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Beberapa perubahan antara lain mengenai masa jabatan Dekan dan ketua program studi yang sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun, 92

Pasal 122 PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi


jenjang jabatan akademik dosen, dimana pada PP No. 30 tahun 1990 hanya terdiri dari Asisten, Lektor dan Professor menjadi Asisten, Lektor, Lektor Kepala dan Professor. Melalui peraturan pemerintah ini, perguruan tinggi asing sudah dapat diselenggarakan di Indonesia melalui pendirian perguruan tinggi baru secara patungan dengan mitra kerja Indonesia, dengan mengikuti sistem pendidikan serta syarat dan tata cara pendirian yang berlaku bagi pendidikan tinggi Indonesia. 93 Niat Pemerintah untuk memberikan otonomi kepada PTN melalui PP No. 60 tahun 1999 ini mulai muncul. Disebutkan bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan status hukumnya menjadi Badan Hukum yang mandiri. 94 Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan PP No. 61 Tahun 1999 tentang Badan Hukum Milik Negera (BHMN). Penetapan PTN yang sudah mapan menjadi PT-BHMN dilatar belakangi oleh pemikiran untuk menciptakan PTN sebagai kekuatan moral yang mandiri dan otonom 95 guna meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mengantisipasi proses globalisasi yang semakin kompetitif.

PTN yang akan ditetapkan menjadi PT-BHMN harus

memenuhi persyaratan, yaitu PTN yang efisien dan berkualitas, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, serta telah mampu menerapkan prinisp prinsip ekonomis dan akuntabilitas. 96

93

Pasal 125 PP No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Pasal 123 PP No. 60 tahun 1999 95 Konsideran PP No. 61 tahun 1999 tentang Badan Hukum Milik Negara 96 Pasal 4 Ayat (3) PP No. 61 tahun 1999 tentang Badan Hukum Milik Negara 94


Sejak diberlakukannya PP No. 61 tahun 1999 ini, Pemerintah telah menetapkan tujuah (7) PTN menjadi PT-BHMN, yaitu Universitas Indonesia melalui PP No. 152 Tahun 2000, Universitas Gadjah Mada melalui PP No. 153 Tahun 2000, Institut Pertanian Bogor melalui PP No. 154 Tahun 2000, Institut Teknologi Bandung melalui PP No. 152 Tahun 2000, dan Universitas Sumatera Utara, berdasarkan PP No. 56 Tahun 2003, Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan PP No. 6 Tahun 2004, dan Universitas Airlangga yang ditetapkan berdasarkan PP No. 30 Tahun 2006. Sebagian kelompok masyarakat menolak status BHMN ini karena adanya kekhawatiran akan terjadinya privatisasi dan komersialiasasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berakibat pada mahalnya uang kuliah khususnya pada PTN favorit.

97

Menurut Perhimpunan Pemuda Indonesia di berbagai bahwa

BHMN

merupakan trik baru liberalisasi PTN (supaya PTN bisa mencari uang tambahan sendiri dari luar kas negara).” 98. Namun hal tersebut dibantah oleh Sofian Effendi. 99 Salah satu dasar pertimbangan dibuatnya UUSPN adalah untuk mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut khususnya dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

100

. Salah satu cara yang dianggap dapat mewujudkan hal

tersebut adalah dengan mewajibkan semua satuan pendidikan berbentuk badan hukum 97

Masalah Pendidikan di Indonesia. Diakses dari http://gurupintar.ut.ac.id/component/content /article/177-masalah-pendidikan-di-indonesia.html Pada tanggal 10 Septemerb 2012. 98 Naskah Kerja. PENDIDIKAN TINGGI DI EROPA:Pengalaman dan Masukan dari PPI Prancis, PPI Belgia, PPI Jerman dan PPI Swiss untuk Pendidikan Tinggi Di Indonesia. Diakses dari http://xa.yimg.com/kq/groups/16349324/1234197311/name/Naskah+Kerja.pdf pada tanggal 20 September 2012 99 Sofian Effendi. Meluruskan Makna Pt-BHMN. diakases dari http://Sofian.Staff.Ugm.Ac.Id /Artikel/Meluruskan-Makna-Pt.Pdf tanggal 23 Agustus 2012. 100 Konsideran UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


pendidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Ayat (1) UUSPN. 101 Pasal ini yang kemudian menjadi dasar dibuatnya UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP). Walaupun undang-undang ini dilandasi oleh prinsip-prinsip nirlaba, akuntabilitas, transparan, jaminan mutu, dan lain-lain, beberapa kelompok masyarakat tetap menolaknya dengan kekhawatiran akan terjadinya komersialiasasi pendidikan. 102 Isu lainnya

adalah

adanya

kesan

negara

hendak

melepaskan

tanggung

jawab

konstitusionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 103 “ UU Badan Hukum Pendidikan memiliki roh kongsi dagang, mengingat lebih banyak mengacu kepada Washington Consensus dan ditindaklanjut dari persetujuan WTO dan GATS.”

104

Kecurigaan bahwa UUBHP ini

mendukung liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang akan menghapus hak masyarakat yang kurang namun memiliki potensi akademik tinggi untuk mendapatkan pendidikan dibantah oleh Nurdin. 105 Bantahan

akan terjadinya komersialialisasi

pendidikan tersebut juga dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

101

Di dalam Penjelasan Pasal 53 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa “ Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hanya ada satu bentuk badan hukum yang dapat menyeneggarakan pendidikan formal, yaitu BHMN. Ketentuan ini kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (dibatalkan) oleh MK dengan nomor putusan 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. 102 UU BHP: Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan? Diakses dari http://forum.kompas. com/ sekolah-pendidikan/11589-uu-bhp-liberalisasi-dan-komersialisasi-pendidikan.html pada tanggal 10 Oktober 2012 103 Eko Prasojo . Kontroversi UU BHP. Diakses dari http://enewsletterdisdik.wordpress.com/2008/ 12/21/kontroversi-uu-bhp/ Tanggal 8 Agustus 2012. 104 Stefanus Hironimus Pita. Perlawanan Serikat Mahasiswa Indonesia terhadap Neo-Liberalisme Pendidikan UWMY.Yogyakarta. 2009), hal. 17. 105 Nurdin. Jurnal Administrasi Pendidikan.USU. Vol. IX No. 1 April 2009. Hal 48


“ UU BHP tidak melegalisasi komersialisasi pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi dilarang mencari keuntungan sepihak dan merugikan para mahasiswa.“

106

Pada tanggal

17 Juli 2009 Pemerintah kemudian mengeluarkan Permendikanas No. 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi. Penolakan sebagian kalangan masyarakat terhadap UU BHP ini akhirnya berakhir di Mahkamah Konstitusi yang diputus pada tanggal 31 Maret 2010 dengan putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, PTBHMN harus dikembalikan menjadi PTN. Universitas Pendidikan Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang pada saat itu sudah berstatus PT-BHMN ditetapkan kembali menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN). 107 Salah satu peraturan pelaksana UUSPN adalah PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam peraturan pemerintah ini tidak diatur tentang tata kelola perguruan tinggi, karena sebelumnya telah diatur di dalam UU BHP. Pasca dibatalkannya UUBHP tersebut, Pemerintah melakukan revisi terhadap PP No.17 tahun 2010

108

melalui PP No. 66 tahun 2010 dengan beberapa penyempurnaan

106

Berita SPMB/PMB/UMPTN/SMPTN/UN. Diakses dari http://www.spmb.ubb.ac.id/?Page =read&&id_menu=berita&&id=4&&judul=UU%20BHP%20Tidak%20Untuk%20Melegalkan%20Komer sialisasi%20Pendidikan pada tanggal 10 Agustusn 2012 107 Masing-masing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 108 Pemerintah Revisi PP No. 17/2010 Pasca Dibatalkannya UU BHP. Diakses dari http://www. buletininfo.com/?menu=news&id=924 pada tanggal 10 Agustus 2012.


teramasuk penambahan beberapa ketentuan termasuk tentang akses pendidikan, beasiswa,

110

bantuan pendidikan bagi WNI

111

109

dan WNA, dan organ dan tata kelola

PTN. Untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi serta untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan,

Pemerintah memberlakukan UU Pendidikan Tinggi yang juga

menimbulkan kontroversi bagi kalangan akademisi dengan berbagai alasan, khususnya menyangkut pendidikan asing yang dianggap sebagai pintu bagi komersialisasi pendidikan tinggi. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang senantiasa mengalami perubahan guna mengikuti perkembangan jaman dan memenuhi kebutuhan nasional. Hal yang tidak pernah berubah dari sejarah pengaturan pendidikan tinggi tersebut adalah hakikat pendidikan tinggi sebagai misi sosial negara (layanan publik) yang menempatkannya sebagai otoritas negara (governmental authority). 2.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia Penyelenggaraan

pendidikan

tinggi

adalah

pelaksanaan

komponen

sistim

pendidikan pada setiap program studi pada jalur akademik, profesi, dan vokasi yang

109

Pasal 58A Ayat (1), yaitu tentang kewajiban mengalokasikan tempat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi,. 110 Pasal 58A Ayat (2), yaitu kewajiban menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi. 111 Pasal 58A Ayat (3), yaitu tentang tentang kewajiban menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.


diselenggarakan oleh politeknik, akademi, institut, sekolah tinggi, universitas dan akademi komunitas yang merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan menengah. 112 Mengingat bahwa pendidikan tinggi adalah merupakan subsistem dari SPN, maka tujuan pendidikan tinggi tetap mengacu dan berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan tinggi yang dimaksud adalah: 113 a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Pendirian Perguruan Tinggi Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau Masyarakat melalui pendirian perguruan tinggi.

114

Perguruan tinggi

yang didirikan oleh Pemerintah disebut Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

115

dan oleh

Masyarakat disebut Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 116 Masyaraat yang mendirikan

112

Pasal 19 ayat 1 UUSPN Pasal 5 UU Pendidikan Tinggi 114 Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 115 Pasal 7 UU Pendidikan Tinggi 116 Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum seperti Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 113


PTS harus terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum seperti Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berprinsip nirlaba. Dengan demikian sangat jelas bahwa perusahaan komersial tidak dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Pendirian PTN dan PTS wajib memperoleh izin Pemerintah setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

117

Pasal 60 Ayat (7) UU Pendidikan Tinggi mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS serta perubahan atau pencabutan izin PTS diatur dalam Peraturan pemerintah. 118 Pendirian perguruan tinggi adalah pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas 119 oleh Pemerintah dan Masyarakat. Izin pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut diberikan oleh Presiden atas usul Menteri, untuk PTN berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi diberikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Izin pendirian PTS diberikan oleh Menteri atas usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari badan hukum nirlaba yang sah. Izin

117

Pasal 60 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi PP tentang Pendidikan Tinggi yang terakhir berlaku adalah PP No. 60 tahun 1999 dimana salah satu peraturan pelaksananya adalah Kepmendikbud No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. PP ini.kemudian tidak berlaku sejak diberlakukanya PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Namun di dalam Pasal 220 PP tersebut dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari PP No. 60 tahun 1999 tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 17 tahun 2010. Dengan demikian pedoman pendirian perguruan tinggi tetap mengacu pada Kepmendikbud No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 119 Pasal 2 Kepmendikbud Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi melahirkan perguruan tinggi yang baru yaitu Akademi Komunitas (Pasal 99 UU No. 12 tahun 2012). 118


pendirian satuan pendidikan Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan. Tabel 1. Pengusul dan Pemberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Tinggi Pengusul

Izin

Bentuk PT

Pengusul/ Persetujuan

Masyarakat Mendikbud PTS Universitas PTN Usul Mendikbud Masyarakat Mendikbud PTS Institut PTN Usul Mendikbud Masyarakat Mendikbud PTS Sekolah Tinggi PTN Persetujuan MenPAN Masyarakat Mendikbud PTS Politeknik PTN Persetujuan MenPAN Masyarakat Mendikbud PTS Akademi PTN Persetujuan MenPAN X X X Akademi Komunitas PTN Mendikbud &Pemda Sumber : Diolah dari UU No. 12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi

Ijin Presiden Presiden Mendikbud Mendikbud Mendikbud Mendikbud

Syarat-syarat pendirian perguruan tinggi meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan yang berpedoman pada ketentuan dalam SNP. Selain syarat-syarat tersebut di atas, dalam pengusulan pendirian perguruan tinggi tersebut juga harus dilampirkan syarat-syarat lain, yaitu : 120 1. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; 2. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 3. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 4. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; 5. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan 6. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya. Syarat tambahan bagi pendirian satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian adalah : 121

120 121

Pasal 184 PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 Pasal 184 Ayat (4) PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010


1. Memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan; dan 2. Adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.

Usulan pendirian perguruan tinggi harus didahului dengan kajiaan atau penelitian terhadap program studi yang akan dibuka, kemudian usul atau permohonan ijin penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut diajukan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, yaitu Mendikbud. 122 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan usulan pendirian perguruan tinggi meliputi: 123 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rencana induk pengembangan (RIP); Kurikulum; Tenaga kependidikan; Calon mahasiswa; Statuta; Kode etik sivitas akademika; Sumber pernbiayaan; Sarana dan prasarana; Penyelenggara perguruan tinggi.

Rencana

Induk

Pengembangan

(RIP).

RIP

merupakan

pedoman

dasar

pengembangan perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun ke depan, yang di dalamnya memuat materi-materi bidang akademik, administrasi kepegawaian,

prasarana kampus, pembiayaan, tahapan penetapan sasaran dan

kuantitatif dalam bidang organisasi dan ketalaksanaan serta pengembangan kampus. RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan. 122

Nama kementerian ini sudah mengalami perubahan beberapa kali, dan yang terakhir adalah tahun 2004 yang dirubah dari nama Menteri Pendidikan Nasional. 123 Pasal 4 Kepmendikbud Nomor 234/U/2000 Tentan Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.


Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

124

Kurikulum

pendidikan tinggi di Indonesia merupakan ciri khas pendidikan nasional yang sesuai dengan landasan philosofis pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai pancasila. Hal ini telah tercermin dari ketentuan penyusunan kurikulum pada perguruan tinggi di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbud No. 232/U/2000

Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kurikulum pada perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari Kurikulum inti dan Kurikulum institusional 125 yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB), kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) dan kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). 126 Kelompok mata kuliah MPK berfungsi untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab

124

Pasal 35 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 Ayat (1) Kepmendikbud No. 232.U.2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 126 Pasal 1 Kepmendikbud No. 232.U.2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 125


kemasyarakatan dan kebangsaan. 127

MKK berfungsi untuk memberikan landasan

penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. Sementara MKB bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan MPB bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, serta MBB berfungsi bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Dilihat dari fungsi masing-masing kelompok mata kuliah tersebut, maka jelas bahwa pendidikan tinggi Indonesia ditujukan untuk pengembangan bangsa Indonesia, dan hal ini membedakan SPN dari sistem pendidikan negara lain. Hal demikian berlaku pada setiap negara karena sistim pendidikan nasional masing-masing negara mempunyai misi tujuan tersendiri sesuai dengan nilai sosial, budaya, politik masing-masing negara. Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Colin Marsh mengatakan

bahwa: “ Careful planning and

development are obviously important, but they count for nothing unless teachers are aware of the product and have the skills to implement the curricullum in their classroom. 128 Dosen sebagai tenaga pendidik pada perguruan tinggi merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 127

Untuk mencapai maksud tersebut, maka kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama. dan Pendidikan Kewarganegaraan diwajibkan pada semua perguruan tinggi kecuali untuk program magister dan doktor. 128

Colin J. Marsh. Key Concepts for Understanding Curriculum. (New York. Routledge. 2009). Hal 92


dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 129

Dosen dikelompokkan ke dalam

bagian yaitu dosen tetap 130 dan dosen tidak tetap. Dosen tetap memiliki jenjang Jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. 131 Untuk menjadi dosen tidak memerlukan pendidikan khusus sebagaimana untuk profesi lainnya; misalnya, untuk menjadi dokter, seseorang harus lulusan dari pendidikan kedokteran 132 atau advokat yang harus Sarjana dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat 133 , tetapi harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 134 Dosen yang sudah memiliki persyaratan sebagaimana dijabarkan di atas berhak mendapatkan : 135 1. Tunjangan profesi (tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya ). 2. Tunjangan khusus (tunjangan yang diberikankepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus). 3. Tunjangan Kehormatan (tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor).

129

Pasal 1 Ayat (2) UU No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. (Pasal 1 ayat 2 PP No. 37 tahun 2009) 131 Pasal 48 Ayat (2) UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 132 Pasal 1 Ayat (2) UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 133 Pasal 2 Ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat 134 Pasal 45 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 135 Pasal 4 dan 5 PP No. 42 tahun 2005 tentang Tunjangan Guru dan Dosen 130


Kualifikasi akademik bagi seorang dosen adalah persyaratan pendidikan, yaitu harus lulusan program magister untuk dosen program diploma atau program sarjana , dan lulusanan program doktor untuk program pasca sarjana. 136 Namun seseorang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat menjadi dosen jika yang bersangkutan memiliki prestasi luar biasa, dimana prestasi luar biasa tersebut ditentukan oleh senat akademik perguruan tinggi. Selain kualifikasi akademik, kompetensi juga menjadi satu persyaratan menjadi dosen.

137

Dosen tetap pada perguruan tinggi yang

baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya memiliki 6 orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat. 138 Tabel 2. Persyaratan Jumlah dosen per program studi D3 Program D3 Program S4 Program S1 Program S2 Program S3

S1 6 6

S2

S3

4

2 6 6

Sumber : Diolah dari Permendikbud No. 234/U/2000

Calon mahasiswa. Penyelenggara pendidikan tinggi sebelum mengajukan permohonan pendirian perguruan tinggi harus terlebih dahulu melakukan kajian terhadap potensi calon mahasiswa. Pemerintah menetapkan bahwa jumlah minimum mahasiswa pada satu program Diploma dan Sarjana (S1) adalah 30 orang per program studi dan jumlah maksimum disesuaikan dengan ketersediaan dosen tetap, yaitu 1 : 30

136

Pasal 46 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (10) UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 138 Pasal 8 Ayat (1) Kepmendikbud No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 137


untuk ilmu pengetahuan sosial, dan 1 : 20 untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam. 139 Statuta. “Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, ,menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. “ 140 Diperlukannya statuta dalam pengusulan perguruan tinggi adalah untuk menjamin tersedianya aturan internal dalam lembaga pendidikan tinggi dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut khususnya dalam hal pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi. 141 Statuta pada PTN ditetapkan oleh Mendikbud, sementara pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS. Dengan demikian, statuta adalah satu-satunya pintu masuk bagi BP-PTS atau Yayasan untuk masuk ke PTS. Dalam hal pengangkatan rektor/ketua/direktur pada PTS, misalnya, Pemerintah telah menetapkan persyataran, namun Yayasan dapat membuat persyaratan tambahan, yang mana persyaratan tersebut harus dituangkan di dalam statuta. Misalnya, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh satu yayasan Islam dapat membuat persyaratan tambahan bahwa untuk menjadi pimpinan pada perguruan tinggi tersebut misalnya harus beragama Islam.

139 140

Pasal 10 Kepmendikbud No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Pasal 1 Permendiknas No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan

Tinggi 141

Pasal 2 Permendiknas No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan

Tinggi.


Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi. 142 Sarana dan Prasarana. Pendidikan tinggi akan lebih berkualitas jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah mengharuskan penyelenggara pendidikan tinggi untuk menyiapkan sarana dan prasarana perkuliahan sebelum mengajukan usul pendirian perguruan tinggi. Pemerintah

telah

menetapkan

beberapa

persyaratan

sarana

prasarana

dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : 143 1. Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian. 2. Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal: a. Ruang kuliah : 0.5 m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap : 4 m2 per orang c. Ruang administrasi dan kantor 4 m2 per orang; d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka: 1. Program Diploma dan Program S1 a. buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul per-mata kuliah; b. buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah; c. jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul; d. berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;

142 143

Pasal 11 Kepmendikbud No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 12 Kepmendikbud No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi


2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan; 3. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal;

Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, khusus untuk BPPTS terdapat beberapa persyaratan tambahan, yaitu : 144 1. 2.

BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat; Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk penyelenggaraan program pendidikan selama empat tahun bagi akademi dan politeknik; Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi sekolah tinggi, institut dan universitas.

Penyelenggaraan perguruan tinggi. Selain syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, sebelum Pemerintah memberikan ijin harus dipertimbangkan aspek lain, yaitu keseimbangan kelompok disiplin ilmu, pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan, serta pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.

145

Usul

persetujuan pendirian perguruan tinggi tersebut kemudian diajukan kepada: 146 1. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan: a. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaran PTS; b. Akte Notaris Pendirian BP-PTS; c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS; d. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS; 144

Pasal 15 Kepmendikbud No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 21 Kepmendikbud No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 146 Pasal 22 Kepmendikbud No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 145


PTN dan PTS dapat saja berubah bentuk di tengah jalan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan melalui 147 1. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi nama dan/atau bentuk perguruan tinggi yang lain; 2. Penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru; 3. 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi bergabung ke perguruan tinggi lain; 4. Pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk perguruan tinggi yang lain.

Perubahan PTN dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Penutupan PTN dan PTS dapat juga dilakukan apabila tidak lagi memenuhi syarat pendirian atau proses penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penutupan universitas dan institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) dilakukan oleh Presiden atas usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Mendikbud. 148 Sementara penutupan PTS dilakukan oleh BHP-PTS setelah ijin dicabut oleh Menteri. Dari penjelasan tentang pendirian perguruan tinggi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi hanya dapat didirikan oleh Pemerintah dan Masyarakat melalui pembentukan badan hukum yang bersifa nirlaba dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

147 148

Pasal 184A Ayat (1) PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan PP No17 tahun 2010 Pasal 184B PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan PP No17 tahun 2010


b. Tata Kelola Tugas utama perguruan tinggi adalah melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara secara otonom sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan

149

dengan

berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, yaitu akuntabel, transparan, nirlaba 150, berkualitas, efektif dan efisien. 151 Otonomi pada perguruan tinggi meliputi bidang akademik yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma, dan bidang non akademik yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

152

Otonomi pada PTS diserahkan

kepada badan penyelenggara 153 sementara bagi PTN ditentukan oleh Mendikbud melalui penetapan PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan menjadi PTN badan hukum. 154 PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara PTN badan hukum : 1. Memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, 149

Pasal 62 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. 151 Pasal 63 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 152 Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 153 Pasal 67 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 154 Pasal 65 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 150


2. 3. 4. 5.

Serta tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; 6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi;

Menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro bahwa otonomi pendidikan adalah untuk menciptakan kemandirian lembaga pendidikan agar dapat menjalankan perannya mendukung pembangunan nasional. 155 Menurut Wan Abdul Manan bahwa otonomi pada perguruan tinggi merupakan “ … the overall ability of the university to act by its own choices in pursuit of its mission, or the power of the university to govern itself without outside control. Universities have the power in three broad areas of selfgovernment, namely, appointive, academic, and financial.” 156 Levi mengelompokkan otonomi perguruan tinggi berdasarkan derajat otonomi yang dimiliki perguruan tinggi sebagai berikut : 157 Table 3. Komponen Otonomi Perguruan Tinggi Nature of Relations Appointive Academic

Degree of autonomy • • • •

Hiring, promotion, and dismissal of professors Selection and dismissal of deans, rectors, and other administrative personnel Terms of employment Access (admission) to the university

155

Willy Masaharu, BHP Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan. Diakses dari www. suara pembaharuan. Com, 2009. Tanggal 4 September 2012 156 Wan Abdul Manan Wan Muda . The Malaysian National Higher Education Action Plan: Redefining Autonomy and Academic Freedom Under the APEX Experiment disampaikan pada konferensi ASAIHL bertajuk UNIVERSITY Autonomy:Interpretation And Variation di Universiti Sains Malaysia, pada tanggal 12-14 December 2008. 157 World University Service (WUS). The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education. Geneva: WUS.December 1988


Financial

• • • • • • • • •

Career selection Curriculum offerings and course instruction Degree requirements and authorization Academic freedom Determination of who pays Funding level Funding criteria Preparation and allocation of university budget Accountability

Sumber: Levy, 1980 dalam WUS, 1988 Walaupun aturan perundang-undangan mengamanatkan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia dilaksanakan secara otonom, namum otoritas yang dimiliki oleh PTN sangat terbatas. Misalnya dalam perekrutan mahasiswa baru, PTN diwajibkan untuk menjaring paling sedikit 60% mahasiswa baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional serta mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa baru WNI yang memiliki potensi akademik memadai tapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20%

dari jumlah keseluruhan mahasiswa.

158

Pratikno, ketika mengomentari

disyahkannya UU Pendidikan Tinggi, mengatakan “poin-poinnya menunjukkan PTN mendapat otonomi, tapi tetap dikontrol secara ketat.

159

Sharifah mengatakan

“Autonomy does not mean much if major decisions made by ministries and central agencies are not devolved to the university board and senate” 160 Otonomi yang serba

158

Pasal 53A ayat 1 PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 Pratikno.Banyak Akademisi Indonesia Dimanfaatkan Malaysia. Diakses dari http://forum. kompas.com/nasional/143404-banyak-akademisi-indonesia-dimanfaatkan-malaysia.html pada tanggal 20 Agustus 2012. Batasan ini juga secara ekplisit ditentukan di dalam Pasal 49 Ayat (2) PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP 160 Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin . Autonomy And Challenges For Unis. Diakses dari http://thestar.com.my/education/story.asp?sec=id%3D%22more_headlines_sec%22&file=/2012/2/12/educ ation/10698665 pada taggal 14 Juli 2012 159


terbatas sebagaimana yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara maju sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Tabel 4.

Cakupan Otonomi Perguruan Tinggi di Berbagai negara

Sumber : OECD (2003)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa umumnya dalam hal penentuan uang kuliah, campur tangan Pemerintah sangat dominan. Otonomi perguruan tinggi paling banyak ditemukan pada aspek perekrutan dan pemberhentian staff serta pembelanjaan anggaran. Namun untuk Indonesia, khususnya PTN dari ke-8 unsur otonomi tersebut hamper tidak ada yang dimiliki pimpinan PTN secara memadai.


c. Pendanaan Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, 161 yang tanggungjawabnya berada pada Pemerintah dan dialokasikan dalam APBN untuk: 162 a. biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan bagi PTN b. bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan bagi PTS c. dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi bagi mahasiswa Dari ketentuan diatas, maka secara juridis, Pemerintah memberlakukan diskriminasi antara PTN dan PTS dalam hal pendanaan pendidikan tinggi. Pendanaan pendidikan yang dialokasikan dalam APBN kepada PTS hanya bersifat bantuan, bukan subsidi sebagaimana halnya kepada PTN. Hal ini sejalan dengan ketentuan pendirian PTS sebagaimana telah dibahas di atas, dimana ketika mengajukan pendirian PTS, telah disyaratkan adanya jaminan tersedianya dana yang cukup untuk penyelenggaraan program pendidikan selama 4 tahun bagi akademi dan politeknik dan 6 tahun bagi sekolah tinggi, institut dan universitas. Pendanaan pendidikan tinggi merupakan issu yang selalu hangat di bicarakan di seluruh dunia, bahkan menjadi dilema bagi Pemerintah. Penyediaan anggaran pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas pendidikan tinggi menjadi rendah. Sebaliknya

penyediaan

anggaran

yang

besar

dapat

mengakibatkan

masalah

terganggunya pelayanan publik lainnya.

161 162

Pasal 1 Ayat (4) PP No. 48 tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 89 ayat 1 PP No. 48 tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan


Di negara negara OECD, pendanaan pendidikan mulai mengalami perubahan menjadi pola block grand yang berimbas pada kenaikan uang kuliah. . ….university funding is allocated has undergone extensive change in most OECD countries. Most governments now allocate funds to universities on a lump-sum or block grant basis, rather than by detailed itemisation of budgets. There have also been clear moves toward introducing or increasing tuition fees, output-oriented budget allocation, and performance contracting systems.. 163 Selain dana dari Pemerintah sebagai sumber utama, bantuan pendanaan pendidikan tinggi juga dapat diperoleh dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya dengan mengalokasikannya dalam APBD serta pemberian hak pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi tersebut. 164 Masyarakat juga dapat turut serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui pemberian hibah dan bentuk lain dari individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan bentuk lain 165, atau perguruan tinggi sendiri melalui kerja sama pelaksanaan tridharma 166 serta mahasiswa sesuai dengan kemampuan atau orangtua/walinya 167 , dan dunia industri melalui pemberian bantuan kepada perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah. 168

163

Changing patterns Of governance In higher education. Diakses dari http://www.oecd.org/ education/highereducationandadultlearning/35747684.pdf tanggal 2 Juli 2012. 164 Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 165 Pasal 84 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi 166 Pasal 85 ayat 1 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi 167 Adanya kata “ dapat” dalam Pasal 85 ayat 2 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi ini memberi arti bahwa peran serta mahasiswa dalam pendanaan pendidikan tinggi bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 PP No. 48 tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa “ Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Bandingkan juga dengan bunyi Pasal 9 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “ Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” 168 Pasal 86 Ayat 1 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi Kepada dunia industri dan anggota masyarakat yang memberikan bantuan, Pemerintah akan memberikan insentif (Pasal 86 Ayat 2 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi


Biaya pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa komponenen, yaitu: Tabel 5. Komponen Biaya Pendidikan Tinggi Biaya Satuan Pendidikan BI BO BBP BLP BsLP BP BnP

BPPP

BPPD

Beasiswa

Catatan : BI : Biaya Investasi, BO: Biaya Operasional, BBP: Biaya Bantuan Pendidikan, BLP : Biaya Lahan Pendidikan, BsLP : Biaya Selain Lahan Pendidikan, BP : Biaya Personalia BnP : Biaya non Personalia, BPPP: Biaya Pengelolaan dan atau Penyelenggaraan Pendidikan BPPD : Biaya Pribadi Peserta Didik Sumber : Diolah dari PP No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan capaian SNPT, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. 169 Standar satuan biaya tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk PTN dalam APBN

170

dan bagi PTN dalam

menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. Larry mengatakan bahwa lembaga pendidikan publik (PTN) merupakan institusi publik yang terbuka kepada setiap orang. Institusi publik tersebut tidak gratis, tetapi karena institusi publik yang terbuka kepada siapa saja, maka pembiayaannya juga dilakukan secara koletif, bukan individual, karena masyarakat sudah membayarnya secara koletif melalui pajak, maka untuk dapat diakses oleh publik, biaya tidak boleh menjadi satu persyaratan. 171 Menurut Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin bahwa

169

Pasal 88 ayat 1 UU No.12 tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 18 UU No. Tentang Pendidikan Tinggi 171 Larry Kuehn. What’s wrong with commercialization of public education? Diakses dari http://bctf.ca/publikations/NewsmagArticle.aspx?id=9954 pada tanggal 3 September 2012 170


the way funding is allocated should be reviewed to enhance competition, innovation and performance with minimum bureaucracy. 172 Untuk mencari dana tambahan dari Masyarakat guna penyelenggaraan pendidikan tinggi, PTN dapat menyelenggarakan program non reguler setelah terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pemerintah. 173 Biaya penyelenggaraan jalur non regular ini dibebankan kepada mahasiswa, sehingga biaya pendidikan pada program ini selalu lebih mahal daripada program reguler. Hal ini dapat dipahami karena salah satu tujuan program non reguler adalah untuk mendapatkan dana tambahan, selain meningkatkan akses pendidikan tinggi, bukan malah menambah beban yang harus ditanggung dari APBN. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas tidak berlaku bagi PTS. Akibatnya PTS bebas menentukan biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa. Tidak adanya pengaturan yang menjadi acuan dalam penentuan biaya pendidikan pada PTS ini telah mengakibatkan uang kuliah pada PTS bisa sangat mahal, walaupun tetap ada yang terjangkau. 174 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat pendidikan tinggi pada

172

Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin. Op.Cit Kep.Dirjendikti. No. 28/DIKTI/Kep/2002 Tentang Penyelenggaraan Program Reguler Dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri. Adanya program non regular ini menjadi masalah tersendiri bagi PTS karena disinyalir berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar pada PTS. “Perguruan Tinggi Sawsta (PTS) saat ini semakin terdesak. Persaingan tidak saja dengan lebih 2.600-an PTS, tetapi juga oleh PTN yang membuka berbagai program masuk yang dosen dan fasilitasnyas dibiayai Negara. (Baca: Perguruan Tinggi Asing Gencar, PTS Makin Terdesak. Diakses dari http://otomotif.kompas.com/read /2010/01 /19/21195189/PerguruanTinggiAsing. Gencar.PTS. Makin.Terdesak) 174 Beberapa PTS mematok biaya kuliah yang mencekik leher bagi yang ekonominya pas-pasan. Hal itu menyebabkan mereka yang berasal dari golongan tersebut hanyalah menggantungkan mimpi tanpa pernah menikmati kuliah di PTS-PTS favorit. Biaya kuliah di PTS tersebut ada yang berkategori sangat 173


PTS sebagai layanan publik menjadi kabur. Tidak jelas apakah ada kaitannya dengan keuangan ini, namun tidak jarang konflik terjadi antara pengurus Yayasan yang bahkan sampai ke pengadilan. 175 PTS sebagai penyelenggara layanan publik sebagaimana halnya PTN seharusnya terikat pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan Pemerintah guna menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai layanan publik sehigga biayanya lebih terjangkau dan dapat diakses lebih luas oleh Masyarakat. 176 Hal ini sangat penting mengingat 75% mahasiswa di Indonesia berada pada PTS. Tabel 6. Distribusi Mahasiswa pada PTN/PTS Tahun 2005-2010 Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Status PT

PTN

PTS

PTN

PTS

PTN

PTS

PTN

PTS

PTN

PTS

PTN

PTS

Jlh Mhs

346.354

863.806

445.885

1.001.422

617.753

1.308.935

929.837

1.808.109

1.066.446

2.421.123

984.818

2.889.343

%

29%

71%

31%

69%

32%

68%

34%

66%

31%

69%

25%

75%

Total Mhs

1.212.165

1.449.313

1.928.695

2.739.954

3.48.9578

Sumber : Diolah dari www.dikti.or.id

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa walaupun PTN dan PTS merupakan layanan publik, namun peran serta Pemerintah dalam pendanaan keduanya diskriminatif dimana peran Pemerintah sangat dominan dalam pendanaan pendidikan tinggi pada PTN, pada

mahal, cukup mahal, dan relatif mahal. Baca: Duh, Mahalnya Biaya Pendidikan. Diakses dari http://www.shnews.co/duniakampus/detile-378-duh-mahalnya-biaya-pendidikan.html 175 Konflik Yayasan dengan lembaga pendidikan memang sering terjadi. Apalagi di tengah arus kapitalisme yang kian menggurita. Keberadaan Yayasan yang punya aset besar memang layak dan “seksi‘ untuk diperebutkan. Wajar bila kemudian muncul tudingan “miring‘ dari publik kepada yayasan sebagai kedok mencari keuntungan. Karena, dengan memiliki Yayasan yang tercatat secara administratif, akan sangat tidak sulit mencari kemudahan dibanding bentuk badan hukum lain, misalnya PT maupun CV. (Ahmad Nurullah. Mengakhiri Konflik Yayasan Pendidikan. Diakses dari http://www.jurnas.com/ halaman/6/2012-06-09/211715 tanggal 8 Desember 2012) 176 Anggiat Pardamean Simamora. Penyelenggaraan PTS sebagai Layanan Publik; Kajian Hukum Terhadap Penentuan Biaya Pendidikan dan Pemanfaataannya. Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Vol:I No.2 Desember 2012. Hal.30


3.876.171

sisi lain, PTS bebas dalam menentukan biaya pendidikan tinggi yang akan dibebankan kepada masyarakat. d. Pengawasan dan Penilaian Salah satu bentuk tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan adalah pengawasan. 177 Pasal 200 PP No. 17 tahun 2010 menyebutkan bahwa : 1. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemerintah melaksanakan: a. Pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi; b. Pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya; c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan indonesia di luar negeri; d. Koordinasi pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan e. Pengawasan terhadap penggunaan dana anggaran pendapatan belanja negara oleh pemerintah daerah untuk pendidikan.

Pengawasan pendidikan dilaksanakan dalam rangka rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang mengacu pada SNP 178 yang meliputi : 179 a. b. c. d. e. f. g.

Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana; Standar pengelolaan; Standar pembiayaan;dan

177

Pasal 7 ayat (2) UU No.12 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 179 Pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 178


h. Standar penilaian pendidikan. PP No. 66 tahun 2010 menyatakan bahwa pengawasan terhadap terhadap rektor, ketua, atau direktur (PTN) pada bidang akademik dilakukan oleh Senat masing-masing perguruan tinggi. 180 Sementara pengawasan terhadap PTS dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara. 181 Pengawasan pada bidang keuangan pada PTN tergantung pada status PTN tersebut; PTN dengan pola keuangan Badan Layanan Umum, pengawasannya tuntuk pada PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 182. Sedangkan pengawasan terhadap keuangan PTS tidak diatur, karena otonomi PTS ditentukan oleh badan penyelenggara. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. 183 SPMPT terdiri dari Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. 184 Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SNPT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.

Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan

180

Pasal 58F ayat 1b Permendiknas No. 66 tahun 2010 Pasal 11 Kepmendikbud No 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan PTS 182 Pasal 65 ayat 2 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi : 183 Pasal 51 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tnggi 184 Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tnggi 181


Akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. 185 Pada bidang pengawasan akademik ini, tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS karena dalam proses akreditasi keduanya mengikuti prosedur yang sama dan dilaksanakan oleh institusi yang sama, yaitu BAN-PT. Proses akreditasi yang dilakasanakan oleh BAN-PT mengikuti prosedur di bahwa ini. Gambar 4. Proses Akreditasi Program Studi

Sumber : BAN-PT

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengawasan PTN pada bidang keuangan, Pemerintah juga memegang peranan yang penting, sedangkan peranan Pemerintah dalam pengawasan keuangan PTS tidak ada. Sedangkan pengawasan dan penilaian akademik pada PTN dan PTS, Pemerintah tidak membedakan sama sekali karena kepada keduanya berlaku prosedur dan persyaratan yang sama. Dari pembahasan tentang pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia (legal substance) selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman. Sejarah menunjukkan bahwa pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga 185

Lembaga akreditasi mandiri adalah lembaga mandiri yang di bentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT dan dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (Pasal 55 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)


sekarang selalu menempatkan pendidikan tinggi sebagai layanan publik. Namun Demikian, hakikat pendidikan tinggi sebagai layanan publik lebih jelas pada PTN daripada PTS karena campur tangan Pemerintah dalam pengelolaan PTS sangat minim yang berakibat pada potensi komersialisasi pendidikan sangat besar pada PTS. Oleh karena itu, Pemerintah harus mereduksi perbedaan atau diskriminasi perlakuan kepada PTN dan PTS dengan demikian konsistensi Pemerintah dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa dapat terjaga.


BAB II PENGATURAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI SUBSISTEM DARI SISTEM. yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

Recommend Documents