BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL Menurut Walgito, pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa.1 Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebagaimana disebutkan Aristoteles antara lain, bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), sehingga membutuhkan hubungan dengan sesamamanusia lain. Dalam lingkup sosialnya, ia terikat pada aturan hidup (norma) yang ada dalam suatu masyarakat. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan hal tersebut.2 Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kompleks tata kehidupan serta pranata (institusi) yang berlaku, sesuai dengan kepercayaan yang dianut komunitas tertentu. A. Pengertian Perkawinan Sebagaimana telah disinggung di atas, sebuah perkawinan bukan hanya sekedar merupakan salah satu norma kesusilaan, melainkan juga sebuah pranata (institusi) yang terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Menurut Ensiklopedia Indonesia sebagaimana dikutip oleh Walgito, “perkawinan”=„nikah;sedangkan ia mengutip Purwadarminta(1976), yang menyatakan bahwa “kawin” = perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Menurut Hornby (1957) marrage: the union of two persons as husband and wife. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Hal lain yang perlu dilihat adalah bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah: 1 2
Prof Dr. Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Andi), 11 Ibid, 22
11
“ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.3 Hal ini ditegaskan juga oleh H. Khairuddinantara lain dalam bukunya Sosiologi Keluarga, bahwa bukan hanya sekedar suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam bentuk rumah tangga atau keluarga konjugal. Tetapi juga mempengaruhi pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita. 4 Jadi, perkawinan dalam tahapan-tahapan akan mencakup pertalian antar keluarga yang semakin luas. Hal ini diperkuat dengan argumen seorang ahli antropologi yakni I.M. Lewis, yang mengungkapkan antara lain, bahwa perkawinan secara langsung membangun hubungan yang tak berkesudahan antara keluarga laki-laki dan perempuan. 5 Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana komunitas itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.6 Terlepas dari hal-hal sebagaimanadi atas, secara imaniah tersebut kita percaya, bahwa perkawinan yang sejati adalah sebuah perikatan yang dipersatukan oleh Tuhan. Sebab secara dogmatis kita percaya, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6). B. Perkawinan dari sudut pandang sosiologi Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau pranata (institusi) yang disebut Perkawinan. Karena melalui hal itu menyebab adanya
3
Ibid, 11 H. Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 90 5 Ralp Linton, Antropologi-Suatu Penyelidikan Tentang Manusia, (Bandung: Jemmars, 1984), 161 6 Hadikusuma, Hukum, 1. 4
12
keturunan yang baik dan sah. Keturunan yang baik dan sah kemudiandapatterciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. 7 Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar terkait dengan hubungan seksual antara dua orang dewasa yang berbeda kelamin, sebagaimana halnya dengan makhluk ciptaan yang lainnya.Akan tetapi institusi ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal.Bahkan dalam pandangan komunitas adat setempat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Prof. Dr. Soekanto, S.H antara lain menegaskan, bahwa “Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya”.8 Seringkali dalam masyarakat kita mendengar, bahwa yang kawin sesungguhnya adalah keluarga dengan keluarga.Hal yang disebut terakhir (dilihat dari prespektif betapa banyaknya aturanaturan yang harus dijalankan dan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat). 1. Aturan Mengenai Perkawinan Setiap kelompoklingkup sosial mengenal seperangkat aturan mengenai perkawinan. Ada ketentuan, misalnya, mengenai apakah jodoh harus berasal dari anggota kelompok sendiri, ataukah harus dari kelompok lain.Dan siapa di antara anggota kelompok sendiri yang boleh atau tidak boleh dinikah.Mengenai jumlah orang yang boleh dinikah pada waktu yang sama,mengenai tempat menetap setelah perkawinan, tidak terkecuali mengenai penentuan garis keturunan. 7 8
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2009), 221 Prof. Dr. Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 1983) 219
13
2. Bentuk Perkawinan Pada dasarnya kita mengenal dua macam bentuk perkawinan: Monogami (perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada saat yang sama) dan Poligami (perkaiwnan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempauan pada waktu yang sama, atau antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki orang laki-laki pada waktu yang sama).9 Aturan lain yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah eksogami (exogamy) dan endogami (endogamy). Eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok, sedangkan endogami merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok. Kewajiban atau anjuran untuk menikah dengan seroang dari kelompok ras, agama, suku, kasta atau kelas sosial sendiri merupakan suatu bentuk aturan endogami, sedangkan larangan untuk menikah dengan seseorang dari klen yang sama merupakan suatu bentuk aturan eksogami. 10 3. Aturan mengenai Keturunan Dalam hal penarikan garis keturunan kita mengenal aturan patrilineal, bilateral, matrilineal, dan keturunan rangkap (parental). Pada system patrilineal, yang menurut Murdock merupakan system yang paling banyak dijumpai, garis keturunan ditarik melalui laki-laki. Pada system bilateral, yang banyak dijumpai pada berbagai masyarakat meskipun tidak sebanyak system patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki dan perempuan. Pada system matrilineal garis keturunan ditarik melalui perempuan. Pada system keturunan rangkap garis
9
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi. (Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2004) 62 Ibid, 62-63
10
14
keturunan ditarik,baik melalui garis laki-laki secara patrilineal,maupun melalui garis perempuan secara matrilineal. 11 4. Pola Menetap Di mana pasangan menetap setelah menikah? Mengenai hal ini dikenal pola yang berbeda-beda, yaitu pola patrilokal, pola matri-matrilokal, pola patri-matrilokal, pola bilokal, pola neolokal. Pada pola patrilokal pasangan yang baru menikah menetap bersama keluarga pihak laki-laki. Pada pola matri-patrilokal pasangan yang baru menikah menetap bersama keluarga pihak perempuan, tetapi kemudian pasangan menetap bersama keluarga pihak laki-laki. Pada pola matrilokal pasangan menetap bersama keluarga pihak perempuan. Pada pola patrimatrilokal pasangan yang baru menikah semula menetap di keluarga pihak laki-laki, dan kemudian pindah ke keluarga pihak perempuan. Pola bilokal ialah pola yang di dalamnya pasangan yang baru menikah dapat memilih untuk menetap di keluarga laki-laki ataupun perempuan. 12 5. Fungsi Keluarga Sebagaimana kita tahu bahwa, keluarga juga mempunyai fungsi dan menjalankannya. Pertama, keluarga berfungsi untuk mengatur penyaluran dorongan seks. Tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks sebebas-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat. Kedua, reproduksi berupa pengembangan keturunan pun selalu dibatasi dengan aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga. Ketiga, keluarga berfungsi untuk menyosialisasikan anggota masyarakat baru, sehingga dapat memerankan apa yang diharpkan darinya. Karena peran keluarga dalam pembentukan diri seseorang sangat besar. Keempat, keluarga mempunyai 11 12
Ibid, 64 Ibid, 67
15
fungsi afeksi, dimana keluarga memberikan cinta kasih kepada seorang anak. Berbagai studi telah memperlihatkan bahwa seorang anak yang tidak menerima cinta kasih dapat berkembang menajadi penyimpangan, menderita gangguan kesehatan dan dapat meninggal. Kelima, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. 13 6. Perkawinan Campuran Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. 14 Yang dinamakan perkawinan campur, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, Ini hanya pengertian umum dari perkawinan campuran. Yang mau dilihat disini adalah istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, atau karena perbedaan agama antar kedua insan yang akan melakukan perkawinan, perbedaan adat, misalnya perkawinan antara seorang pria/wanita Ambon dengan seorang pria/wanita Batak. 6.1 Perkawinan Campuran Menurut Adat Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi pembicaraan masyarakat ialah “perkawinan antar adat”, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami istri yang adat istiadatnya berlainan, baik dari dalam kesatuan masyarakat
13 14
Ibid, 6 Hilman,Perkawinan, 13.
16
hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan. 15 Perkawinan campuran dalam satu kesatuan suku bangsa dengan adat yang berlainan, misalnya antara seorang laki-laki Ambon yang tidak mempunyai adat dengan perempuan pesisir Ambon yang menganut tradisi adat kental. Penyelesaian perkawinan campiran antara adat ini, sering menimbulkan perselisihan, yang berakibat mengganggu kerukunan hidup antara keluarga/kerabat besar, walaupun kedua suami istri yang terikat perkawinan mungkin dapat rukun karena saling cinta mencintai.Namun di antara para pihak orang tua tidak terjalin hubungan yang akrab. Adakalanya perkawinan itu terjadi karena terpaksa, bukan karena dua sejoli sudah sulit untuk dipisahkan.Tetapi dikarenakan orangtua/keluarga pihak perempuan terpaksa mengalah dikarenakan anaknya sudah hamil. C. Perkawinan dari sudut pandang antropologi Dalam ilmu Antropologi, yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis antara lain, adat istiadat, budaya, dan manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Ketika manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari suatu budaya dan peradatan yang mereka pegang dan taati. Kehidupan sekelompok orang yang melakukan perkawinan harus beralaskan dengan pranata (institusi). Perkawinan bukan saja menyangkut kesiapan materi dari kedua pasangan, atau kesiapan iman untuk masuk biduk rumah tangga, tetapi perkawinan juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.
15
Ibid, 16
17
1. Tujuan Perkawinan Adat Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, menurut garis kebapakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memperoleh kewarisan. Yang menjadi dasar terjadinya perkawinan pada kampung Titawai-Nusalaut adalah faktor ekonomi, pendidikan, maka banyak orang melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 2. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat Merupakan suatu tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawianan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk sebuah rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. Cara melamarnya, biasanya dilakuakan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirim utusan atau perantara perempuan atau laki-laki. 16 Dalam acara adat pelamaran juga digunakan seperangkat simbol tanda lamaran,yang biasanya terdiri dari “sirih pinang” (tapak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan, bahan pakian dan perhiasan. Peralatan tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar, dengan bahasa dan peribahasa adat yang santun dan sopan serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki. Begitu pun sebaliknya dengan
16
C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar, (Bandung: Rafika Aditama,2010), 67
18
pihak yang dilamar. Setelah selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barangbarang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga. 3. Perkawinan menurut hukum adat Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Oleh karenanya Dewi Wulansari mengutip kata-kanya Ter Haarantara lain menyatakan, bahwa “perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. 17 Dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Jadi bagi orang Indonesia perkawinan ini bukan soal mudah, perkawinan menyangkut banyak aspek, menyangkut nilai hidup, harga diri, kehormatan. Perkawinan bukan soal seni atau keindahan, apalagi jika dianggap seperti permainan, sehingga orang boleh kawin tanpa nikah atau beranak tanpa ayah yang sah. Oleh karena itu masyarakat bangsa Indoensia sejak zaman leluhur, perkawinan sudah merupakan hal yang suci, soal yang bernilai tinggi, yang akan menentukan kebahagiaan hidup selanjutnya. 18 Sebagaimana dikatakan oleh van vollenhoven antara lain bahwa “dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hokum dan kaidahkaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia”.19 Dalam hal ini perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa sanak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan rasa tuha 17
Ibid,. hal 8 Hadikusuma, Pokok-pokok pengertian hukum adat, (Bandung: penerbit Alumni, 1980),141 19 Ibid, 9 18
19
(hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).20 Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam hal pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawianan Dalam masyarakat hukum yang merupakan suatu kesatuan susunan rakyat, dalam hal ini masyarakat dusun dan wilayah, perkawinan anggota-anggotanya itu adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuknya seseorang menjadi inti social dari masyarakat itu. 21 Surojo Wignjodipoeri juga menjelaskan antara lain, bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan dilihat bukan hanya merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian serta disaksikan oleh suatu yang berhubungan dengan harapan kepada arwah-arwah leluhur dari kedua bela pihak.22 Perkawinan menurut beberapa antropolog khususnya Gough (1959) adalah: suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak di mana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individu, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menikah23. Perkawinan itu bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu. Perkawinan mengatur hubungan seksual, menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kolompok, menentukan hak-hak dan kepentingan yang sah dan menghubungankan individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri.
20
Hilman, Pokok-pokok pengertian hokum adat, (Bandung: penerbit Alumni, 1980),9 bandingkan dengan thn 1997:28/41 21 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum adat,…., 187 22 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 122. 23 Roger M Keesing, Antropologi budaya, suatu prespektif Kontemporer Vol II (Jakarta: Gramedia, 1981), hl 6
20
Budaya perkawinanan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat.Maka dari itu, hukum adat tentang perkawinan harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua masyarakat adat, karena kepatuhan kepada adat perkawinan merupakan juga suatu kepatuhan kepada leluhur. Oleh sebab itu, dengan adanya pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh masyarkat adat terhadap adat perkawinan dikenakan sanksisanksi adat yang berlaku pada masyarakat dimana mereka berada. 4. Mas Kawin Salah satu persyaratan perkawinan dalam banyak masyarakat ialah harus adanya mas kawin atau bride price. Tiap masyarakat juga mempunyai aturan-aturan tersendiri mengenai mas kawin. Di Indonesia, istilah bride price disebut mas kawin, mungkin oleh karena di banyak adat istiadat suku-suku bangsa terutama di daerah sumatra, untuk pelaksanaan perkawinan pihak lakilaki harus membayar atau memberikan sejumlah benda berharga berupa emas kepada pihak keluarga atau kerabat dari permpuan. 24 Mas kawin pada tiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Tetapi prinsip mas kawin atau imbalan harus diberikan laki-laki kepada pihak permpuan. Imbalan tersebut dianggap sebagai pembayaran jasa-jasa dari pihak Ibu si wanita dan kerabatnya dalam membesarkan anak perempuannya. Jadi mas kawin dianggap sebagai suatu pengganti untuk adanya keseimbangan.
24
Samuel Patty, Pengantar Antropologi Agama, mata kuliah antropologi agama, (Fakultas Teologi, UKSW, 2000), Hal 28
21
Besar kecilnya mas kawin tentu tidak sama untuk semua kelompok suku karena ada yang mahal sekali hingga mencapai juataan rupiah. Mas kawin itu juga biasanya tidak dibayar oleh keluarga pihak laki-laki, tetapi dikumpulkan oleh semua anggota kerabat laki-laki. Itu sebabnya perkawinan itu bukanlah hanya merupakan urusan daripada mereka yang akan kawin saja, tetapi adalah merupakan urusan kerabat dari kedua belah pihak.Biasanya selain pihak laki-laki memberikan mas kawin, pihak perempuan juga kemudian membalasnya dengan memberikan sejumlah benda atau makanan sebagai imbalan. 5. Perbedaan dan Persamaan dari Sosiologi dan Antropologi mengenai Pernikahan Perbedaan dari kedua sudut pandang diatas adalah, bahwa sosiologi berbicara mengenai manusia secara kemasyarakatan atau kelompok manusia yang bermasyarakat sebagai mahluk sosial yang berinteraksi dengan sesama masyarakat lainnya. Karena sosiologi mengandung sifat-sifat manusia
yaitu perilaku dan perkembangan suatu komunitas. Baik itu sistem, interaksi, kekuasaan, mata pencaharian, karakter kelompok. Sedangkan antropologi mau melihat manusia baik dari bentuk fisik dan keanekaragaman etnik budayanya secara keseluruhan sebagai mahluk sosial.Persamaan dari
kedua ilmu ini, mereka sama-sama berbicara mengenai suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaannya.
22
