BAB I PENDAHULUAN. Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang dalam hidup dan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang dalam hidup dan kehidupannya selalu membutuhkan orang lain agar segala sesuatu yang diinginkan dapat tercapai, sehingga hubungan seseorang dengan orang lain, suatu kelompok dengan kelompok lain, satu golongan dengan golongan lain tidak dapat dihindarkan sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan seseorang terhadap orang lain sangatlah banyak, salah satu diantaranya adalah kebutuhan finansial. Suatu ketika seseorang sangat membutuhkan finansial untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut ia berhutang kepada orang lain, namun orang lain tidak begitu saja melepaskan uangnya apabila tidak ada suatu jaminan yang dapat di pegangnya. Sebagaimana diketahui banyak lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan non bank yang menyediakan berbagai bentuk fasilitas keuangan, seperti fasilitas kredit dengan kewajiban membayar bunga dan segala macam hal lainnya, belum lagi untuk mendapatkan dana dari bank harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan, yang biasanya tidak mampu atau sulit dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh di pedesaan.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Oleh karena itu dalam lingkungan masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dikenal suatu lembaga dalam hukum adat yaitu apa yang disebut dengan “Gala” yaitu berupa suatu perjanjian yang secara umum telah mengetahui bahwa seseorang berutang kepada orang lain berupa sejumlah uang dengan menyerahkan suatu benda berupa tanah pertanian atau tanah kebun yang dapat menghasilkan sebagai objek Gala. Perjanjian Gala dalam masyarakat adat Aceh tempo dulu biasanya dilakukan secara lisan, dengan suatu anggapan bahwa, apa yang diperjanjikan tersebut dianggap telah disetujui dan di anggap telah memahami tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban diantara mereka, itulah yang menjadi ciri khas perjanjian “Gala” menurut hukum adat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Perjanjian “Gala” (gadai) tanah dalam masyarakat hukum adat Aceh hingga saat ini masih merupakan suatu lembaga yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan akan uang, yang ada kalanya datang secara mendesak dengan tidak diduga-duga sebelumnya. Misalnya ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus dilakukan tindakan operasi dengan biaya yang relatif besar atau meninggal dunia dan lain-lain, maka cara yang paling mudah ditempuh untuk itu adalah dengan menggalakan (menggadaikan) tanah pertanian seperti tanah sawah atau tanah kebun yang dapat menghasilkan kepada pihak lain yang kemampuan ekonominya lebih baik. Pada dasarnya lembaga Gala ini tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat desa, karena merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam masyarakat desa, maka gadai tanah ini merupakan suatu pranata yang sangat penting keberadaannya dalam upaya memenuhi kebutuhan uang yang tidak dapat di elakkan. Dengan waktu yang sedemikian cepat dan mendesak harus


3

ada tersedia uang, tanpa harus menjuali benda-benda miliknya serta tidak perlu di ketahui oleh orang banyak. Justru kalau satu keluarga telah menjual lepas tanahnya, maka akan dirasakan sebagai yang merendahkan martabat keluarga tersebut. Sebab dalam kebiasaan masyarakat kalaupun terjadi jual lepas tanah, harus terlebih dahulu menuruti ketentuan “hak terdahulu” yakni orang yang mau menjual tanah tidak begitu saja dapat menjualnya kepada siapa saja. Akan tetapi harus mendahulukan penjualan itu kepada kerabat dekatnya atau keluarga satu marganya. Bila tidak ada kawan satu kerabat yang hendak membeli tanah itu, dia harus menjualnya kepada orang sekampungnya dan apabila juga tidak ada yang membeli dari kawan sekampung, pemilik tanah masih harus mencari orang yang berdekatan dengan tanah tersebut atau di mana tanah itu berada, tetangganyalah didahulukan. Bila juga tetangga yang berdekatan dengan tanah itu tidak ada yang mau membeli, barulah dia dapat menjual lepaskannya kepada siapa saja yang mau membelinya.1 Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.2 Perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain, yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak masih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah adalah bersifat sementara, walaupun kadang-kadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara tersebut.

1

Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 127. 2 B. Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 112.


4

Ada kecendrungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu, di mana yang terakhir cenderung untuk memberikan semacam patokan pada sifat sementara dari perpindahan hak atas tanah tersebut.3 Pada gadai biasa, maka tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit 2 (dua) tindakan, yakni : 1. Menganakgadaikan (onderverpanden), dimana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama dan kedua antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai yang kedua). 2. Memindahgadaikan (doorverpanden), yakni suatu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai. Dengan demikian, maka setelah terjadi pemindahan gadai, maka hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.4 Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah, sebagai berikut : a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu, gadai ini menjadi gadai biasa.

3

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 192. 4 Ibid., hal. 192-193.


5

b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.5 Dalam hukum adat, tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat, sebagai harta kekayaan yang dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat dan sekaligus barang yang bernilai ekonomis, yang pada saat-saat tertentu dapat dipertukarkan dengan keperluan lain yang bermanfaat bagi kehidupan seharihari dan dilakukan transaksi-transaksi yang ada hubungan dengan tanah.6 Pengalihan tanah untuk memperoleh uang kontan seketika itu juga dapat dilakukan dengan cara menjual. Pengertian jual dalam hukum adat meliputi jual lepas, jual tahunan dan jual gadai. Gadai merupakan transaksi atas tanah dan benda-benda lain yang dipersamakan dengan tanah yang dilakukan oleh pemiliknya, dengan pihak lain untuk jangka waktu sementara. Jadi hak milik sementara atas tanah dan benda berharga lainnya yang digadaikan tidak untuk dilepaskan selama-lamanya kepada orang lain, yang dalam jangka waktu tertentu akan diperoleh kembali dengan cara menebusnya. Menurut R. Subekti, dalam kertas kerjanya yang berjudul perkembangan lembaga-lembaga jaminan di Indonesia dewasa ini, pada seminar hipotik dan lembaga jaminan lainnya tahun 1977 mengatakan bahwa transaksi gadai tanah mempunyai ciri-ciri penting yaitu: Hak menebus tidak mungkin kadaluwarsa, sipenerima gadai berhak untuk mengulang gadaikan (hervenpanden), oleh karenanya ia tidak boleh menuntut supaya tanahnya ditebus dan barang yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik sipenerima gadai apabila

5

Ibid., 193. Rengena Purba, Pembahasan Atas Laporan Hasil Penelitian tentang Hukum Adat di Bidang Pertanahan, Universitas Darma Agung dan Mahkamah Agung RI, Medan, 1996, hal. 1 6


6

tidak ditebus, meskipun itu diperjanjikan tetapi selalu diperlukan transaksi lagi (penambahan uang).7 Dari pendapat di atas dapat ditarik suatu asas hukum dari gadai tanah adat adalah sebagai berikut: 1) Hak menuntut pengembalian uang gadai dari pemberi gadai tidak dapat dipaksakan. Dalam hukum adat, selama transaksi gadai berlangsung, si penerima gadai tidak dapat memaksa si pemberi gadai untuk segera menebus benda gadai. Berkaitan dengan kapan gadai itu akan ditebus tergantung dari kehendak si pemberi gadai, sembarang waktu ia dapat menebus gadai itu dan hak menebus ini beralih kepada hali warisnya sipemberi gadai, dengan demikian penebusan benda gadai tergantung kepada kemauan sipemberi gadai. Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa waktu penebusan kembali itu akan dilakukan oleh penggadai terserah pada kehendak dan kemampuan si penggadai. Pemegang gadai tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada penggadai agar tanahnya ditebus dan hak gadai dapat beralih kepada ahli warisnya.8 A. Fauzi Ridwan mengemukakan bahwa pemegang gadai tidak dapat menuntut hutang gadai itu dalam hal tidak ditebus oleh pemberi gadai, sebab pokok transaksi disini adalah tanah bukan uang. Namun demikian sarjana menambahkan bahwa walaupun ada ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukannya sehingga dapat mengakibatkan merugikan pemegang gadai, kecuali untuk tanah yang tidak diusahakan, 7

R. Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 39. 8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 127.


7

kalau tanah yang diusahakan harus diperhatikan bahwa untuk tanah sawah jika yang mengerjakan sawah pemegang gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali tanah gadai setelah selesai dipanen, untuk tebat tanah perikanan harus menunggu hasil ikan semusim atau mengambil kembali bibit ikannya.9 2) Hak menebus tidak hilang karena lewat waktu Menurut hukum adat Indonesia, hak menebus dalam transaksi gadai tanah tidak mungkin hilang karena pengaruh lewat waktu (verjaring). Selama uang gadai belum dibayar/ditebus kembali kepada pemegang gadai, maka sipemegang gadai tetap menguasai benda gadai tersebut. Demikian juga kalau dalam transaksi gadai yang di perjanjikan/ditentukan tidak berarti bahwa dengan habisnya waktu kemudian secara otomatis benda gadai menjadi milik sipemegang gadai akan tetapi harus ditempuh suatu tindakan hukum lain yakni dengan cara meminta kepada pemberi gadai agar tanah tersebut ditebus atau dijual, dari hasil harga jual diberikan kepada pemegang gadai sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai atau dengan perantaraan pengadilan. Untuk diambil keputusan sesuai kebijaksanaannya, dengan adanya keputusan hakim tersebut maka kerugian tidak hanya dialami oleh pemberi gadai saja tetapi sama-sama memikul kerugian. Hal ini dapat dilihat dari keputusan beberapa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

9

A. Fauzi Ridwan, Hukum Tanah Adat, (Jakarta: Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila, Dewa Ruci Press, 1982), hal. 37.


8

a) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 33/K/SIP/1952 tanggal 21 September 1955 yang berbunyi: Gadai tanah tidak ada batas waktu untuk menebus kembali tanah itu.10 b) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 18/K/SIP/1956 tanggal 10 Januari 1957 yang berbunyi menurut hukum adat seluruh Indonesia hak menebus tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu.11 c) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 45/K/SIP/1960 tanggal 09 Maret 1960 yang berbunyi : Jual gadai tanah sawah dengan perjanjian bahwa apabila lewat suatu waktu tertentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi miliknya sipemegang gadai untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan hukum lain.12 d) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 45/K/SIP/1960 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 30/K/SIP/1961 tanggal 17 Mei 1961 yang berbunyi apabila dalam perjanjian gadai tanah ditentukan waktu tertentu dalam mana tanah harus ditebus ini tidak berarti bahwa setelah waktu itu lampau tanpa tebusan tanahnya dengan sendirinya menjadi milik sipemegang gadai melainkan harus ada suatu penegasan yang konkrit. 13

10 Abdurrahman, Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria VI, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 750. 11 Ibid., hal. 766. 12 Ibid., hal. 773. 13 Ibid., hal. 783.


9

e) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 116/K/SIP/1962 tanggal 30 Mei 1962 yang berbunyi : Dalam hal gadai tanah hak menebus menurut hukum adat tidak dapat lenyap secara daluarsa.14 f)

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 420/K/SIP/1969 yang berbunyi gadai tanah tidak tunduk pada kadaluarsa.15

3) Pemegang gadai tidak dapat secara otomatis menjadi pemilik benda gadai Adakalanya dalam transaksi gadai, para pihak menentukan waktu penebusan gadai. Dengan batas waktu ini sipemberi gadai berkewajiban menebus benda gadai dari tangan pemegang gadai, maka benda gadai menjadi milik pemegang gadai. Kalau hal demikian telah diperjanjikan para pihak, maka menurut S.A. Hakim isi perjanjian itu tidak boleh diartikan secara leterlek (menurut kata-kata). Dengan perkataan lain isi perjanjian itu tidak berlaku secara otomatis.16 Untuk melaksanakan ketentuan tersebut harus ada tindakan hukum yang lain, berupa perbuatan kongkrit agar pemegang gadai dapat menjadi pemilik benda gadai. Hal ini dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor: 45/K/SIP/1960 tanggal 09 Maret 1960 yang berbunyi sebagai berikut: Jual gadai tanah dengan perjanjian bahwa apabila lewat waktu tertentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi milik sipemegang gadai, tidak berarti bahwa setelah waktu yang ditetapkan itu lewat tanpa dilakukannya penebusan sawah itu dengan sendirinya menjadi miliknya sipemagang gadai. Untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan hukum lain.17

14 Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria, Jilid II, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1981), hal. 32. 15 Ibid., hal. 37. 16 S.A. Hakim, Jual Lepas, Jual Gadai, Jual Tahunan, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1960), hal. 23. 17 Abdurrahman, Op.Cit, hal. 733.


10

Berdasarkan pendapat para sarjana dan didukung oleh putusan Mahkamah Agung maka dapat dipahami bahwa berakhirnya batas waktu gadai tidak mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik benda secara otomatis, pendapat ini didasarkan kepada ratio transaksi gadai itu sendiri yang pada hakekatnya bukan untuk melepaskan tanah kepada pihak lain untuk selamalamanya melainkan bersifat sementara. Ini berarti sipemberi gadai memiliki keamanan untuk memiliki kembali benda gadai tersebut. Oleh karena itulah kalau sipenerima gadai ingin memiliki benda gadai maka ia harus menempuh cara lain yaitu adanya perbuatan hukum lain secara konkrit yang dikenal dengan istilah jual lepas. Dari putusan Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa gadai tanah ini bisa meliputi tanah secara umum dan gadai tanah khusus tanah sawah. Baik gadai atas tanah sawah atau tanah pada umumnya, hak menebusnya tidak hapus karena pengaruh lampau waktu (daluarsa). Dalam masyarakat hukum adat, transaksi gadai tanah ini dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Walaupun transaksi dilakukan secara tertulis dengan janji bahwa sipemberi gadai akan menebusnya pada waktu yang ditentukan itu, ternyata sipemberi gadai tidak memenuhi janjinya, maka sipenerima gadai tidak dapat memaksa sipemberi gadai untuk menebus benda gadai dengan alasan waktu gadai telah berakhir. Berakhirnya waktu gadai juga tidak membawa akibat hukum bahwa sipemegang gadai dapat menjual atau memiliki benda gadai.


11

Hak menebus benda gadai ini suatu hal yang patut dicontoh adalah kebiasaan yang terjadi di Minangkabau yang dikenal dengan istilah “pitungguh gadai” yaitu bahwa pihak penerima gadai setiap tahun memberi kiriman nasi kepada pihak pemberi gadai. Perbuatan ini merupakan suatu pertanda bahwa pihak pemberi gadai mempunyai hak untuk menebus kembali benda gadai tersebut. Hal ini berbeda dengan pand yang dikenal KUHPerdata bahwa jika waktu pand berakhir dan debitur tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang beserta bunganya, maka menimbulkan hak bagi kreditur untuk menjual barang pand (melelang). Dari hasil penjualan barang ini, kreditur berhak atas piutangnya dan sisanya dikembalikan kepada kreditur. 4) Penerimaan dan pengembalian uang gadai harus dilakukan sekaligus Transaksi harus dilakukan secara tunai dan pembayaran gadai ini tidak boleh sebahagian demi sebahagian melainkan harus dibayar sekaligus. Yang dimaksud dengan uang gadai adalah jumlah uang yang telah dibayar oleh sipemegang gadai kepada si pemberi gadai, tidak merupakan hutang yang dapat ditagih.18 Apabila dalam transaksi gadai, pembayaran dilakukan secara mencicil, maka perbuatan ini sudah tidak sesuai dengan sifat transaksi gadai itu sendiri, yang menghendaki adanya perbuatan tunai. Merupakan hal yang sukar di

18

Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi, Verkink, Van Hove (Bandung: S. Groven Hage, Tanpa Tahun), hal. 52.


12

lingkungan hukum adat bahwa sipemberi gadai telah menyerahkan tanahnya dan sipenerima gadai membayar uang gadai sebahagian saja, sebahagian lagi akan dibayar pada waktu yang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Ter Haar, 19 bahwa pengembalian uang gadai harus dilakukan sekaligus tidak boleh sebahagian demi sebahagian, apabila pengembalian ini dilakukan sebahagian demi sebahagian harus diartikan bahwa sebahagian dari uang gadai diserahkan lebih dulu kepada sipemegang gadai sedangkan baru ada penebusan bila pembayaran sebahagian terakhir telah terlaksana. 5) Hak gadai dapat dipindahkan oleh sipemegang gadai kepada pihak ketiga Apabila sipemegang gadai memerlukan uang maka ia boleh memindahkan hak gadai kepada orang lain. Cara melakukan pemindahan gadai ini dapat dilakukan dengan dua cara : a) Antara sipenjual gadai semula dengan pemerima gadai semula (terangterangan). b) Antara pembeli semula yang menjadi penjual baru dengan pihak ketiga yang menjadi pembeli gadai baru (sembunyi-sembunyi).20 Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kalau sipemegang gadai membutuhkan uang tunai misalnya tidak ingin lagi menguasai tanah itu ia dapat berbicara denga si pemilik, apakah si pemilik menebus kembali tanah itu, kalau tidak maka sipemegang gadai akan mencari orang lain yang dapat menolongnya dengan pemberian uang tunai, apabila pihak ketiga itu sudah ada yang bersedia, ada dua jalan yang dapat dilalui oleh si pemegang gadai, ia dapat menggadaikan lagi tanah itu kepada orang ketiga ini dengan 19

Te Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Proesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 117. 20 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 30.


13

menyerahkan tanah itu kepadanya dan menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian, sewaktu-waktu berhak menebus tanah itu kembali dari seorang ketiga itu tersebut (onder verpanding), jalan kedua ia mengoperkan hak gadainya kepada seorang ketiga artinya ia menyerah juga tanah itu kepada orang ketiga dan menerima sejumlah uang tunai dari seorang itu tetapi dengan catatan sipemegang gadai menarik diri dari hubungan hukum terhadap tanah itu.21 Sementara itu A. Fauzi Ridwan mengemukakan bahwa sipemegang gadai dapat memperoleh uang kembali dengan 3 (tiga) jalan yang dapat ditempuh antara lain :22 (1) Ia dapat menggadaikan tanah itu kepada orang lain (doorverpanding), ini perlu tahu sipemberi gadai juga memerlukan kepala persekutuan, dengan begini kedudukan pemegang gadai lama digantikan oleh pemegang gadai baru dan dia inilah sekarang yang mempunyai hubungan gadai dengan pemberi gadai semula. (2) Ia dapat menggadaikan tanah itu kepada orang lain, tetapi tetap atas nama dirinya

sendiri

sebagai

pemegang

gadai

terhadap

pemberi

gadai

(onderverpanding) ini tidak memerlukan bantuan kepala persekutuan dan pemberi gadai hanya mempunyai hubungan gadai dengan pemegang gadai artinya dengan menebus hutang gadai kepadanya saja maka ia berhak menerima kembali tanahnya. (3) Ia dapat mengikat pemberi gadai, dengan janji supaya tebusan dibayar pada waktu yang ditentukan, jika lewat waktu ia maka tanah itu akan menjadi 21

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, (Jakarta: Intermasa, 1986),

hal. 58. 22

A. Fauzi Ridwan, Op.Cit, hal. 37-38.


14

milik si pemegang gadai. Ini berarti jika waktu yang ditentukan itu telah lewat, ia dapat menuntut supaya hubungan gadai diputuskan serta diganti dengan transaksi jual lepas. Dengan transaksi inilah pemegang gadai dapat memiliki tanah itu, jika tidak ada persesuaian maka diminta putusan hakim supaya tanah menjadi hak miliknya dengan pembayaran harga tanah yang ditetapkan/ditentukan dalam putusan ini. Perjanjian Gala dalam masyarakat Aceh bukanlah perjanjian pinjaman uang dengan jaminan tanah. Perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah berlaku di beberapa daerah dengan istilah-istilah setempat, seperti “tahan” (Batak), “babaring” (Daya Ngaju Kalimantan), “tanggungan”, “jonggolan” (Jawa), “makantah” (Bali). Daerah Lampung atau dibeberapa daerah lain dipakai istilah “boroh”, boroh tanah atau boroh rumah.23 Menurut penelitian sementara khususnya di daerah penelitian tesis ini, lembaga Gala atau gadai tanah, sudah mulai bergeser bentuknya dengan adanya istilah “Gala Kontrak” (gadai kontrak). Dengan istilah Gala kontrak seseorang dapat terbebas dari resiko kemungkinan tidak mampu menebus tanahnya, karena tidak tersedianya sejumlah uang untuk membayar utangnya kepada si pemegang Gala (penerima gadai). Apabila seseorang warga masyarakat secara tidak terduga membutuhkan uang dalam jumlah yang relatif besar, maka dapat menawarkan kepada siapa saja yang dianggap mampu secara ekonomi sejumlah petak tanah sawahnya, dengan menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Perjanjian Gala kontrak semacam ini 23

Hilman Hadikusuman, Op.Cit, hal. 60.


15

dibatasi masa waktunya, misalnya selama tiga tahun (enam kali masa panen), setelah masanya terlewati, maka tanah wajib diserahkan kepada pemiliknya dengan tidak perlu penebusan. (Hal ini tercantum dalam klausula isi perjanjian yang telah disepakati). Dengan adanya sistim Gala kontrak (gadai kontrak) di kalangan masyarakat hukum adat, khususnya di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, adalah suatu langkah maju sekaligus sebagai solusi untuk menjawab kemandegan peraturan gadai tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku, soal gadai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perpu itu berisi pembatasan terhadap lamanya waktu menggadaikan tanah dan bermaksud memberantas unsur-unsur pemerasan yang terdapat dalam transaksi gadai tanah tersebut. Sebab praktek menunjukkan bahwa hasil yang dinikmati pembeli gadai setiap tahunnya ternyata jauh lebih besar dari bunga yang pantas dari uang pembeli gadai dahulu.24 UUPA, mengelompokkan gadai tanah ke dalam hak atas tanah yang besifat sementara, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA. Macammacam haknya disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yang meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Menumpang dan Hak Sewa 24

Iman Sudiyat, Op.Cit, hal. 36.


16

Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan diberi sifat sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tidak dapat di hapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan. Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan bahwa : 1) Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada siap dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika Hak Gadai (Gadai Tanah) yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada siap dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian. 2) Dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa mengenai Hak Gadai (Gadai Tanah) yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman


17

yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus sebagai berikut : Rumus =

(଻ା½)ି ୎୛ ଻

x UG

Gala tanah pertanian dalam Hukum Adat Aceh merupakan suatu lembaga perjanjian yang dapat menimbulkan prestasi di antara kedua belah pihak, di mana pihak penggala (pemilik tanah) prestasinya adalah menyerahkan tanah miliknya ke dalam penguasaan penerima Gala dan mematuhi isi perjanjian lainnya. Penerima Gala prestasinya adalah menyerahkan kembali tanah tersebut kepada si penggala apabila ditebusnya, penerima Gala tidak dapat menuntut si penggala untuk menebus tanahnya kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila ada prestasi-prestasi tersebut yang dilanggar oleh para pihak, maka telah terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian Gala-geumala. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut akan melibatkan lembaga-lembaga desa dan tokoh-tokoh adat yang ada didesa yang bersangkutan.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut : 1.

Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?


18

2.

Bagaimana bentuk (konstruksi) perjanjian Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara?

3.

Bagaimana penebusan dan penyelesaian sengketa Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini yang dilakukan penulis adalah : 1.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

2.

Untuk mengetahui bentuk (konstruksi) perjanjian Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

3.

Untuk mengetahui penebusan dan penyelesaian sengketa Gala (gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara tioritis maupun secara praktis, yaitu : 1.

Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum dan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perjanjian secara


19

khusus juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan menyangkut gadai tanah, khususnya di Provinsi Aceh. 2.

Manfaat Praktis Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum terhadap masalah gadai tanah pada masyarakat adat Aceh.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara ditemukan sedikitnya 3 (tiga) judul tesis terkait tentang gadai tanah pertanian yaitu : 1.

Tesis atas nama Zetria Erma dengan judul Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Ditinjau Dari Hukum Agraria (Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Hukum Islam Di Kecamatan Tilatang Kamang).

2.

Tesis atas nama Suhardi dengan judul Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian) Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu.

3.

Tesis atas nama Roy Fachraby Ginting dengan judul Eksistensi Lembaga Gadai Dalam Masyarakat Karo (Studi Di Desa Sarimunte, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo).


20

Tesis ini berbeda dengan tesis tersebut di atas, tesis pertama, lebih mengarah kepada perbandingan dengan hukum agraria dan hukum Islam. Tesis kedua pembahasannya lebih subtantif membahas peraturan gadai tanah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sedangkan tesis yang ketiga baik daerah penelitian maupun sosial budaya kehidupan masyarakatnya sangant jauh berbeda dengan kehidupan dan sosial budaya masyarakat di tempat penulis melakukan penelitian.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori adalah susunan konsep, defenisi, yang dalam, yang menyajikan

pandangan yang sistematis tentang fenomena, dengan menunjukan hubungan antara variable yang satu dengan yang lain, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena,25 atau menjelaskan gejala spesifik atau proses sesuatu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.26 Teori merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris, sehingga teori tentang ilmu merupakan penjelasan rasional, yang sesuai dengan objek penelitian dijelaskannya dan untuk

25

Sofyan Syafri Harahap, Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif, (Jakarta: Pusaka Quantum), hal. 40. 26 J.J.J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.


21

mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.27 Keberadaan teori dalam dunia ilmu sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.28 Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi tentang teori sebagai berikut : 1. Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi dan dalil) yang saling terkait, yang menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variable, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. 2. Braithwaite mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan hipotesis yang membentuk suatu sistem deduktif, yaitu yang disusun sedemikian rupa, sehingga dari beberapa hipotesis yang menjadi dasar pikiran beberapa hipotesis, semua hipotesis lain secara logi mengikutinya. 3. Menurut Jack Gibbs, Teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda. 4. S. Nasution mengemukakan teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah adalah mengarahkan, merangkum serta meramalkan fakta. 5. Kartini Kartono menyatakan bahwa teori adalah suatu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan.29

27

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hal. 27. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 113. 29 Ibid., hal. 113-114. 28


22

Agar kerangka teori meyakinkan, maka harus memenuhi syarat30 : Pertama, teori yang digunakan dalam membangun kerangka berfikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan-perkembangan terbaru. Kedua, analisis filsafat dari teori-teori keilmuan dengan cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan tersebut dengan pembahasan secara eksplisit mengenai postulat, asumsi dan prinsip yang mendasarinya. Ketiga, mampu mengidentifikasikan masalah yang timbul sekitar disiplin keilmuan tersebut, teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.31 Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam tesis ini adalah teori perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut perhubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.32 Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

30

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal. 318-321. 31 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 26. 32 Duma Barrung, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Kredit, (Jakarta: Perbanas, 2002) hal. 9-10.


23

membuatnya”. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan.33 Perjanjian merupakan sendi yang penting dari hukum perdata, karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.34 Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu undangundang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undangundang”.35 Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak. Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian yang berupa dan berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Definisi yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat 33

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004),

hal. 342. 34

Scribd, “Teori Hukum Perjanjian Bebas”, http://id.scribd.com/doc/94900275/Teori-HukumPerjanjian-Bebas-Hal, diakses tgl. 14 November 2012. 35 R. Subekti, Op.Cit, hal. 323.


24

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan adanya pengertian tentang perjanjian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut di atas apabila dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mampunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu tanpa menyebutkan untuk apa perjanjian itu dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUHPerdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian itu dibuat. Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas artinya jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.36 Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

36

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 13.


25

yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.37 Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut biasa dinamakan dengan optional law, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya boleh dikesampingkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian. Dari sudut rasa keadilan, orang yang membuat suatu perjanjian akan terikat oleh perjanjian dan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Menurut

Van

Appeldoorn

sebagaimana

yang

dikutip

oleh

Budiono

Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertip masyarakat yang damai dan seimbang, bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.38 Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain : 1.

Sebagai sarana pengendali sosial

2.

Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial

3.

Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.39

Kepastian hukum merupakan syarat untuk melahirkan ketertiban. Untuk mencapai ketertiban hukum diperlukan adanya keteraturan dalam masyarakat. Hukum

37

Ibid., hal. 82. Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum, (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 126. 39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34. 38


26

diartikan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis.40 Keberlakukan hukum di tengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman, baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur hukum dalam mengambil keputusan.41

2.

Konsepsi Konsepsi berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu

kegiatan atau proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsepsi diartikan juga sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini dirangkaikan kerangka konsepsi sebagai berikut : a.

Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam hal 40

Suhaidi, Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, hal. 8. 41 Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU.


27

mana saja satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.42 b.

“Gala” adalah suatu perjanjian, dimana seseorang pemilik menyerahkan hak menguasai atas benda (baik bergerak atau tidak bergerak) miliknya kepada seorang lain (siteurimeung Gala) untuk dikuasai, diusahakan dan dinikmati dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik benda (penggala) sesuai dengan kesepakatan.

c.

Objek Gala (gadai), yang menjadi objek Gala (gadai) dalam transaksi masyarakat hukum adat Aceh adalah sebagian besar tanah pertanian atau kebun yang menghasilkan, disamping itu juga benda-benda begerak lainnya yang bukan tanah tetapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti kendaraan, jam tangan dan lain-lain.

d.

Pemberi Gala (gadai) adalah pemilik objek Gala (pemilik tanah), sedangkan penerima Gala (gadai) adalah orang yang telah menyerahkan uang (siberpiutang / kreditur).

e.

Kecamatan Meurah Mulia adalah merupakan salah satu daerah kecamatan yang terletak dalam wilayah kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yaitu tempat dimana penulis melakukan penelitian.

f.

Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat sehingga dipatuhi oleh masyarakat tersebut sebagai hukum.43 Hazairin

42

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Bale, 1983), hal. 5.


28

sebagaimana dikutip Subanindyo Hadiluwih mengatakan : hukum adat adalah hukum yang timbul sendiri dari hubungan-hubungan hidup bersama dalam masyarakat.44

G. Metode Penelitian 1.

Sifat Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah bersifat

deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai perjanjian Gala (gadai tanah) pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Bersifat analisis karena gejala dan fakta yang dikemukakan oleh responden/ informan kemudian akan di analisa terhadap berbagai aspek hukum baik dari segi hukum agrarian nasional, KUHPerdata maupun hukum adat itu sendiri.

2.

Metode Pendekatan Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu

penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden

43 Muhammad Yamin, Gadai Tanah dalam Perkembangan Hukum Adat Studi Mengenai Gadai Tanah Di Masyarakat Mandailing Sumatera Utara, (Medan: Disertasi, Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum), hal. 61. 44 Subanindyo Hadiluwih, Asas-Asas Hukum Adat, (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Hukum), hal. 2.


29

melalui penelitian lapangan (field research) yaitu masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia yang melakukan perjanjian “Gala” (gadai tanah).

3.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara,

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dikarenakan luasnya wilayah di Kecamatan Meurah Mulia tersebut maka dipilihlah 3 (tiga) desa sebagai sampel yaitu : 1.

Desa Paya Kambuek

2.

Desa Paya Itek

3.

Desa Menasah Nga.

Adapun alasan dipilihnya 3 (tiga) desa ini menurut pengamatan sementara ketiga desa tersebut masyarakatnya banyak yang telah melakukan perjanjian Gala baik, bertindak sebagai pemberi Gala maupun sebagai penerima Gala.

4.

Populasi dan Sampel Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan

Meurah Mulia yang pernah melakukan perjanjian Gala (gadai), baik sebagai pemberi Gala (gadai) maupun sebagai penerima Gala. Maka dalam penelitian ini diambil 3 (tiga) desa masing-masing desa diambil 5 (lima) orang, jadi jumlah semua adalah 15 (lima belas) orang sebagai sampel, dengan syarat orang-orang yang dipilih sebagai sampel adalah orang-orang yang telah pernah melakukan perjanjian Gala (gadai) menurut hukum adat setempat.


30

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini, maka dilakukan juga wawancara dengan narasumber/informan lainnya sebagai tambahan data yaitu : 1. Satu orang Camat Kecamatan Meurah Mulia 2. Satu orang Kepala Mukim (Pengetua Adat) 3. Tiga orang Kepala Desa yaitu Kepala Desa Paya Kumbuk, Desa Paya Itek dan Desa Menasah Nga Kecamatan Meurah Mulia.

5.

Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan

ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelahaan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Gala (gadai tanah) menurut hukum adat. b. Study lapangan (Field Research) yaitu untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah pernah melakukan transaksi Gala (gadai) tanah, pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang ada dalam Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

6.

Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya

serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini


31

dipeorleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut : a. Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Sehingga untuk mengumpulkan data skunder guna dipelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perjanjian Gala (gadai) menurut hukum adat. b. Wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara kepada informan dan responden yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan sistematis, tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap dan punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang ada di lapangan.

7.

Analisis Data Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh

dilapangan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif dan induktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diperoleh akan dijadikan pedoman secara komparatif dan dilihat pelaksanaannya dalam praktek Gala (gadai) tanah dalam masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten


32

Aceh Utara. Dengan metode induktif, data primer yang diperoleh dilapangan setelah dihubungkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan gadai tanah, baik berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Aceh maupun hukum agraria nasional akan diperoleh asas-asas hukum yang hidup dalam pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.


BAB I PENDAHULUAN. Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang dalam hidup dan

Recommend Documents